Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fokus dari tesis ini adalah untuk membahas tentang legalitas biaya tambahan yang dikenakan oleh pelaku usaha kepada konsumen, karena Peraturan Gubernur. Peraturan Gubernur mengakibatkan pembebanan biaya tambahan oleh pelaku usaha kepada konsumen, yang sebenarnya tidak sah. Tujuan dari tesis ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran konsumen, untuk lebih berhati-hati dan cermat sebelum memutuskan untuk membeli apartemen. Hukum yang mengatur masalah ini adalah Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang Undang Rumah Susun No 20 Tahun 2011, dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Indonesia. Tesis ini menganalisa bahwa sebagai pelaku usaha, penjual apartemen harus tepat dan yakin tentang total biaya dalam penjualan apartemen. Biaya tambahan tidak dapat dikenakan kepada konsumen, karena itu bukan kewajiban bagi konsumen untuk membayar biaya tambahan. Konsumen seharusnya hanya membayar untuk apa yang telah disepakati di perjanjian awal, tidak lebih. Tesis ini menyarankan bahwa konsumen harus berhati-hati dan mereka harus selalu bertanya tentang segala hal. Tesis ini akan membahas lebih lanjut tentang pengamatan hukum mengenai biaya tambahan akibat dari Peraturan Gubernur yang dikenakan oleh pelaku usaha bagi konsumen mereka di bisnis apartemen.

---

The focus of this thesis is to discuss about the legality of the additional charges imposed by the business actors to the consumers, because of the governor regulations. The governor regulations resulted in the encumbrance of additional charges by the business actors to the consumers, which is actually not legal.

The purpose of this thesis is to attempt to raise the awareness of the consumers, to be more careful and thorough before deciding to buy the apartments. The law governing this issue is the Indonesian Consumers? Protection Law No. 8 Year 1999, Indonesian Flats Law No. 20 Year 2011, and the Indonesian Civil Code.

The thesis analyzes that as a business actor, the seller of the apartments should be precise and sure about the total selling cost of the apartments. The additional charges should not be imposed to the consumers, because it is not the obligations for the consumers to pay for the additional charges. The consumers should only pay for what have been agreed in the first place, not more.

The thesis suggests that the consumers should be very careful and they should always ask for everything. This thesis will discuss further about the legal observation regarding the additional charges due to the governor regulations imposed by the business actors for their consumers in the apartment businesses."

"Klausula baku merupakan hal yang lazim digunakan dalam dunia usaha, biasanya klausula baku dibuat secara sepihak dan telah ditentukan terlebih dahulu oleh pelaku usaha sehingga konsumen yang ingin memanfaatkan barang atau jasa tersebut hanya memiliki pilihan menyetujui atau tidak menyetujui hal yang termuat dalam klausula tersebut atau dalam istilah disebut take it or leave it, penggunaan klasula baku dibutuhkan dalam dunia bisnis karena bentuk transaksi seperti ini dinilai mempermudah dalam praktik perdagangan, sewa menyewa, asuransi, jasa sektor keuangan dan berbagai bentuk hubungan hukum lainnya. Namun kemudahan transaksi menggunakan klausula baku sering merugikan konsumen, seperti klausula tambahan yang menyatakan bahwa konsumen harus setuju atau tunduk pada perubahan yang akan ada dikemudian hari, perubahan tersebut tidak diketahui perihalnya bahkan dalam beberapa kasus seringnya perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada konsumen, oleh karenanya konsumen merasa dirugikan. Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan aturan tambahan dalam klausula baku tersebut merupakan klausula yang dilarang dalam pasal 18 ayat 1 huruf (g), pelaku usaha yang memuat ketentuan mengenai klausula tambahan dalam perjanjian baku tersebut dinyatakan batal demi hukum seperti yang termuat dalam pasal 18 ayat (3) artinya perjanjian tersebut tidak mengikat. Selain itu klausula tambahan tersebut merupakan pelanggaran penerapan asas itikad dan merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam penelitian ini diuraikan mengenai kasus dan putusan yang memuat klausula tambahan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan analisis pendekatan undang-undang atau statute approach. Hasil penelitian ini yakni klausula tambahan tersebut merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang perlindungan konsumen dan dinyatakan batal demi hukum seperti yang termuat dalam pasal 18. Konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen namun hal ini masih kurang melindungi konsumen karena putusan yang dikeluarkan oleh BPSK tersebut tidak dapat dilaksanakan dan beberapa putusan dibatalkan oleh pengadilan, alternatif lainnya konsumen dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan gugatan perbuatan melawan hukum.

---

Standard contract is a common practice in business, it is a practice where the contract is made unilaterally by the business actors so that the consumers would not have a choice but to agree with the contract, or it is commonly known with term "take it or leave it". The use of standard clause is important in the business since it is considered to make trade and transaction easier, as well as leasing, insurance, and financial sector services. However, standard clause often harms consumers, such as an additional clauses where the consumers must agree and submit to changes that will occur in the future. In some cases, such changes are not notified to consumers, therefore it inflicts a financial loss to consumers. According to the Consumer Protection Act of Indonesia, the additional rules in the standard clause are prohibited in article 18 (1) (g), business actors that contain provisions regarding additional clauses in the standard clause are declared null and void as contained in Article 18 (3) which means that the agreement is not binding. In addition, the additional clause is also a violation of the application of the Good Faith principle and it is a tort.

In this research described the cases and decisions that contain these additional clauses. This research was conducted by literature study with statute approach analysis. By this research, author draws a conclusion that additional clause is something that is prohibited by Consumer Protection Art of Indonesia and declared null and void as regulated in Article 18, and consumers who feel aggrieved can file a lawsuit to the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). However, in practice the decision issued by the BPSK can not be implemented and several decisions are canceled by the District Court. The alternative customers can take is to submit a lawsuit to the District Court with a lawsuit against the law or tort."

"Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum terhadap penyelenggaraan layanan bundling Triple Play di Indonesia mengenai status hukum dan pengawasan terhadap layanan Triple Play berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsumen dari layanan bundling serta membandingkan penyelenggaraan layanan Triple Play di negara lain. Penelitian hukum dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normative dengan menganalisis kaedah-kaedah hukum dalam aturan perundang-undangan yang terkait, penelitian deskriptif yang menggambarkan mengenai definisi, konsep, dan ragam bentuk dari layanan Triple Play dan juga menganalisis hubungan perlindungan konsumen dengan hukum persaingan usaha di Indonesia menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku. Di Indonesia, dalam layanan Triple Play oleh IndiHome terdapat beberapa isu yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen, dalam penelitian ini beberapa isu terkait dianalisis berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, sistem pengawasan oleh Kementerian terkait mempunyai andil dalam melindungi konsumen dari layanan Triple Play yang masih diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda. Oleh karena itu, diharapkan kepada Pemerintah Indonesia agar membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai layanan Triple Play yang kedepannya akan memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap konsumen dan pelaku usaha.

---

This thesis aims to analyzed the legal aspect on bundling service provided by telecommunication services in terms of the legal status and the supervision on Triple Play services based on Law number 8 Year 1999 on Consumer Protection which aims to provide protection for the consumer of bundling services while also comparing the protection of Triple Play consumer in other States. The legal research in this thesis is normative manner by analyzing legal principles embedded in laws and regulations, descriptive research also emphasizes definition, concept, and forms of Triple Play bundle services, while analyzing the relation between consumer protection law aspect and competition law aspect in Indonesia in accordance with the prevailing laws and regulations. In Indonesia, Triple Play services as provided by Telkom in the form of IndiHome has several issues regarding the violation of right of consumer, these issues would be analyzed from the perspective of Consumer Protection Law. Besides of that, the supervision authority granted to Minister of Trade is analyzed in purpose of analyzing the effort by the government to provide a comfort and stability in the Triple Play bundling service in Indonesia."

"Skripsi ini membahas tentang aspek perlindungan konsumen pengguna jasa internet Smartfren, akibat adanya gangguan layanan akses data internet yang terjadi beberapa waktu lalu. Penyebab terjadinya gangguan tersebut diantaranya kabel jaringan yang terputus karena jangkar kapal dan bencana alam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan permasalahan hukum lainnya yang dilakukan oleh PT. Smartfren telecom, tbk. Dengan demikian, terdapat pelanggaran hukum baik menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan telekomunikasi. Selain itu, adanya sanksi yang dapat diterapkan untuk PT. Smartfren Telecom, tbk sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha. Adapun sanksi yang dapat dikenakan yaitu sanksi ganti rugi, sanksi administrasi dan sanksi pidana.

---

This thesis discusses about the aspects of consumer protection on internet services user of Smartfren, due to distruption of data access services internet some time ago. The cause of the distruption such as disconnected network cable because of ship anchor and natural disaster. This research uses normative analytical descriptive. This research found other legal issues conducted by PT. Smartfren Telecom, Tbk. Thus, there are law violations in Consumer Protection Act and the regulations related to telecommunications. In addition, there are sanctions that can be applied to the PT. Smartfren Telecom, Tbk as a form of enterpreneur’s responsibility. The sanctions that can be applied are compensation, administrative sanction and criminal sanction."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum perlindungan terhadap penonton konser sebagai konsumen dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yakni promotor dalam penyelenggaraan konser musik ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma hukum tertulis Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Undang Undang Perlindungan Konsumen belum dapat memberikan perlindungan secara sepenuhnya terhadap penonton konser dalam kedudukannya sebagai konsumen di dalam penyelenggaraan konser musik Hal ini dikarenakan masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan promotor atas ketentuan pasal dalam Undang Undang tersebut yang menimbulkan kerugian bagi penonton konser.

---

This research aims to determine the legal aspects of the protection of the concert audience as consumers of offenses committed by businesses the promoter organizing the music concert in terms of Act No 8 of 1999 This study uses normative legal research methods that is by examining library materials or secondary data of a legal nature or form of written legal norms

Results of this study concluded that the Consumer Protection Act have not been able to provide the utmost protection against concert goers in his capacity as a consumer in the musical concerts This is because there are many violations that promoter do on the provisions in the Act that cause harm to the concert audience."

"ABSTRAKHak-hak pasien di Indonesia dalam beberapa dekade belakangan ini berkembang pesat sekali. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya gugatan maupun tuduhan malpraktek terhadap tenaga kesehatan yang telah memberi gambaran kepada kita, bahwa masyarakat sebagai konsumen jasa kesehatan kini telah menuntut pelaksanaan hak-hak yang mereka miliki tersebut. Kini mereka telah berani menilai bahkan mengkritik mutu pelayanan kesehatan yang mereka terima. Hubungan antara dokter dengan pasien biasa disebut dengan perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik. Hubungan ini mempunyai obyek berupa upaya penyembuhan atau upaya perawatan terhadap pasien, namun seiring dengan perkembangan jaman, banyak peristiwa yang menyebabkan kerugian pada sisi pasien. Hal inilah yang membuat suatu gagasan bahwa perlindungan pasien sangat di perlukan di Indonesia. Perlindungan pasien dapat diakomodir melalui jalur perlindungan konsumen, yakni melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Peraturan inilah yang diharapkan dapat mengayomi pasien maupun dokter dalam melakukan transaksi terapeutik, agar kiranya tidak ada lagi, diantara pihak tersebut yang merasa hak maupun kewajibannya dilanggar. Hukum perlindungan konsumen di Indonesia telah memuat dasar-dasar hukum mengenai perlindungan konsumen yang jelas dan tegas di segala bidang, salah satunya adalah bidang kesehatan. Namun, di dalam pelaksanaan praktek di lapangan, masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak pasien, masih adanya ketidak adilan di dalam proses hukum dan masih rendahnya posisi pasien di mata hukum. Oleh karenanya, diharapkan dengan penulisan ini, hak-hak pasien di Indonesia dapat dikedepankan, agar kiranya dapat memulihkan kembali kepercayaan masyarakat luas kepada jasa kesehatan di Indonesia.

---

ABSTRAKThe patient's rights in Indonesia have been rapidly developed. This can be seen from the numbers of claims or the accusation of malpractice to the paramedics in which case has already given the picture to us that societies as medical consumers have demanded their rights to be done well. Now they are brave to judge even to critic the quality of the medical services that they receive. The relationship between doctor and patient is called therapeutic agreement or therapeutic transaction. This connection has several objects which are the attempt of recovery or treatment to the patient, however as the time goes, many events caused loss for the patient. This is the idea that patient protection is very needed in Indonesia. Patient protection can be accommodated through the consumer protection line which is through the rule of consumer protection. This will be hopefully could protect the patient or doctor so there'll be no more between those sides who will feel their rights are being violated. This law has accommodate with law foundation about patient protection clear and explicit in every sector, one of the sector is about health. But, in realization so many infraction about the patient's right, they still have unfair situation in law procedur and their position below the law are still low."

"Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak konsumen terhadap informasi produk yang akan dikonsumsinya. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak konsumen atas informasi pada label kosmetik berbahasa Indonesia. Kehidupan manusia moderen saat ini menuntut nilai-nilai kecantikan dan keindahan terhadap penampilan. Keinginan manusia untuk dapat tampil sempurna, dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan berbagai cara, termasuk memperjualbelikan produk kosmetik impor di Indonesia. Dengan diberlakukannya ketentuan notifikasi kosmetik, diharapkan produk kosmetik impor dapat didaftarkan notifikasinya kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Dengan demikian, produk kosmetik impor melakukan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai produk kosmetik di Indonesia, termasuk diantaranya adalah ketentuan pelabelan kosmetik yang mencantumkan informasi mengenai produk sebagai hak konsumen untuk mendapatkan infomasi. Terkait dengan perlindungannya, skripsi ini akan membahas teori perlindungan konsumen yang akan dikaitkan dengan penemuan produk kosmetik yang melanggar ketentuan yang berlaku di Indonesia.

---

The Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection regulates the right of consumers of product's information to be consumed. This paper discusses the legal protection given to the right of consumers to information on cosmetic labeling in Indonesian language. The life of modern man is now demanding the values of beauty and the beauty of the appearance. Human desire to be able to perform perfectly, utilized by businesses in various ways, including trade in cosmetic products imported in Indonesia. With the enactment of the provisions of the cosmetic notification, imported cosmetics products are expected to be registered the notification to the Head of National Agency of Drug and Food Control Republic of Indonesia. Thus, cosmetic products imported doing provisions in force concerning cosmetic products in Indonesia, including the cosmetic labeling provisions that include information about the product as the consumer's right to obtain information. Associated with protection, this paper will discuss the theory of consumer protection that will be associated with the discovery of cosmetic products which violate provisions in force in Indonesia."

"Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh semakin sering terjadinya Eksekusi Benda Jaminan Fidusia terhadap Konsumen Perusahaan Pembiayaan khususnya Dana Tunai. Eksekusi Jaminan terhadap Benda Jaminan Fidusia yang berupa kendaraan bermotor ini dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan yaitu PT. Sinarmas Multifinance, akibat konsumen tidak membayar angsuran yang diwajibkan. Skripsi ini membahas mengenai pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi serta pelanggaran terhadap konsumen ditinjau dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada putusan No.105/Pdt.G/2012/PN.Ska Pengadilan memutus PT. Sinarmas Multfinance telah melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen serta eksekusi yang dilakukan dianggap tidak berdasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PT. Sinarmas Multifinance bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi akibat eksekusi jaminan yang dilakukan terhadap konsumen yaitu Etik Sri Sulanjari, karena tidak sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia yang berlaku.

---

The writing of this thesis based on the more frequent occurrence Execution of Fiducia Guarantee object to Consumer Finance Companies particularly Cash Funds. Execution Guarantee of Fiducia object in the form of vehicles is done Financing Company is PT. Sinarmas Multifinance due to the consumer does not pay the installments are required. This thesis discusses about the violation which occur in the execution and violation of the consumer in terms of Law No.8 of 1999 on Consumer Protection. At the verdict 105/Pdt.G/2012/PN.Ska, Court decided PT. Sinarmas Multifinance has breach Consumer Protection Law ,and execution carried by them consider unfounded. The method used in this research is normative juridical. The result of this research stated that PT. Sinarmas Multifinance responsible to provide compensation as a result of the execution of the guarantees made to the consumer, namely Etik Sri Sulanjari, because it is not in accordance with Law No. 42 Year 1999 regarding applicable Fiduciary."

"ABSTRAKPerjanjian sewa beli merupakan perjanjian yang timbul dalam praktek berdasarkan kebutuhan masyarakat akan adanya suatu bentuk perjanjian yang dianggap aman bagi para pihak. Lembaga sewa beli merupakan lembaga dalam hukum perjanjian yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagai asas pokok dari hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 juncto Pasal 1320 KUHPerdata. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang perjanjian baku dalam praktek sewa beli otomotif dan asas-asas hukum yang memberikan pembenaran dalam praktek pembuatan perjanjian sewa beli, untuk mengetahui dan memahami perlindungan konsumen dalam hal adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa bell serta akibat hukum terhadap para pihak dihubungkan dengan UUPK, dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian sewa beli otomotif jika barang otomotif yang merupakan obyek perjanjian musnah karena overmacht. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analistis dengan pendekatan yuridis normatif, dan tekhnik pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan guna memperoleh data yang telah diperoleh tersebut dianalistis secara kualitatif. Perjanjian sewa beli otomotif berbentuk perjanjian baku dan merupakan bentuk perjanjian jual beli dengan cicilan, sehingga penggunaan nama perjanjian tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diatur dalam perjanjian sewa beli karena secara substansial perjanjian sewa beli otomotif lebih mirip perjanjian jual beli dengan cicilan atau angsuran daripada dengan perjanjian sewa beli yang sebenarnya menurut hukum. Pelaku usaha sebagai pihak yang membuat perjanjian menggunakan klausula-klausula baku yang cenderung melepaskan, mengalihkan atau mengurangi tanggung jawabnya yang menurut hukum positif, yaitu UUPK seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Belum dilakukan penyesuaian dari isi perjanjian dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUPK, sehingga secara umum, hak-hak konsumen masih belum dilindungi karena pelaku usaha hanya mementingkan terpenuhinya perlindungan bagi pihaknya terhadap resiko yang mungkin akan dihadapinya. Perjanjian sewa beli otomotif tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pelaku usaha dapat mengalihkan tanggung jawabnya dari kemungkinan terjadinya resiko kepada pihak asuransi, tetapi tidak membebaskan tanggung jawabnya berdasarkan kontrak atau perjanjian yang tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata."

"Skripsi ini membahas perlindungan konsumen melalui pengaturan tentang penerapan SNI Wajib pada mainan anak impor ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Skripsi ini juga membahas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam peredaran produk mainan anak impor serta pengaturan mengenai perlindungn hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mainan yang tidak aman. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam membeli produk mainan anak impor tersebut sebaiknya konsumen menerapkan prinsip kehati-hatian, diadakan kerja sama antara Badan Standardisasi Nasional dengan Pemerintah dalam hal ini Direktorat Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementrian Perdagangan dalam pengawasan peredaran mainan anak impor tanpa SNI wajib; diadakan sosialisasi, edukasi terhadap konsumen terhadap mainan anak impor yang aman.

---

The focus of this study is the consumer protection aspect on the distribution of imported toys product with SNI mandatory reviewed from the law number 8 of year 1999 on Consumer Protection. This thesis also discussed the violiations made by the seller in distribution of imported toys product as well as setting the legal protection of consumer who suffered losses impacted by un-safety toys.

The results suggested while buying imported toys, the consumer should apply the precautionary principle; held the cooperation between the National Standardisation Agency and Government which is Ministry of Trade of Standarisation and Consumer Protection; socialization, education about safety toys."