Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang efektifitas pelayanan Samsat Keliling di Wilayah Jakarta Selatan persepsi berdasarkan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan teori efektifitas pelayanan dari Richard M Steers yang terdiri dari 3 (tiga) Dimensi yaitu Optimasi Tujuan, Perspektif Sistematika dan Perilaku Pegawai. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data survey dan wawancara. Penelitian ini ingin melihat sejauh mana efektifitas pelayanan yang diberikan oleh Samsat Jakarta Selatan. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Samsat keliling sudah efektif tetapi masih ada beberapa keluhan dari wajib pajak namun hal tersebut dan harus tetap diperbaiki.

---

This research discuss the effectiveness of Samsat Keliling in South Jakarta roving perception by taxpayers. This research based on Richard M Steers's Theory of service effectiveness consisting of 3 (three) dimensions which is Optimalization objective, Systematics and Behavior Employee Perspective. This research is a quantitative research with survey method and interview data collection techniques. This research looked at the extent to which the effectiveness of the services provided by Samsat Keliling in South Jakarta. The results of the field study showed that the service provided by the mobile financial services sector have been effective but there are still some complaints from taxpayers, and should be corrected."

"Skripsi ini membahas mengenai persepsi Wajib Pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta mengenai kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Jumlah responden yang digunakan sebagai data dalam penelitian ini berjumlah 164 responden, yang seluruhnya merupakan Wajib Pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta yang mengetahui kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian campuran (mix method) yang terdiri dari kuisioner dan wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki pengetahuan dan berkompeten dalam bidang perpajakan, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, sebagai instrumen penelitian dalam mendapatkan data primer. Hasil penelitian ini secara garis besar menunjukan bahwa Wajib Pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta memiliki persepsi yang baik mengenai kebijakan penghapusan sanksi adminstrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Sebagian Wajib Pajak setuju dan mendukung kebijakan ini karena dinilai dapat meringankan beban ekonomi Wajib Pajak terkait. Namun demikian, belum seluruh Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang cukup dan berpartisipasi dalam program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor ini, sehingga perlu adanya sosialisasi yang lebih baik mengenai program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada masa yang akan datang.

---

This study discusses about how the perception of DKI Jakarta tax payers regarding the policy on elimination of vehicle tax administrative sanction in DKI Jakarta. The number of respondents used as data in this study is amounted to 164 respondents, all of whom are DKI Jakarta tax payers who knows about the policy on elimination of vehicle tax administrative sanction. The research method used in this study is a quantitative method using questionnaires as research instruments in obtaining primary data. Futhermore, the research is also supported by data from interviews with several informants who have good knowledge and competency in the taxation field, especially vehicle tax. In general, the results of this study indicate that the DKI Jakarta tax payers have a good perception to the policy on elimination of vehicle tax administrative sanction in DKI Jakarta. Some tax payers agree and support this policy because it is considered to ease the economic burden of the related tax payers. However, not all tax payers have sufficient knowledge and participated in this program, so there is a need for better socialization to the program of elimination on vehicle tax administrative sanction in the future."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akses pelayanan e-Samsat bagi Wajib pajak dalam aktivitas pemenuhan kewajiban kendaraan bermotor tahunan di Provinsi DKI Jakarta. Namun keberadaan inovasi e-Samsat ini nampaknya tidak menciptakan dampak yang signifikan. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan riset terkait dengan akses pelayanan e-Samsat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui mixed-method, yaitu metode kuantitatif dengan survei dan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Responden dalam penelitian ini berjumlah 145 responden yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian dengan kecenderungan pada kategori baik sebesar 86,9% menunjukkan kontradiksi dengan realita implementasi di lapangan dan pernyataan Wajib Pajak yang tersebar di berbagai ulasan sosial media. Hal tersebut didukung dari penilaian dimensi yang tercakup ke dalam kategori baik, yaitu dimensi approachability, availability and accommodation, affordability, dan appropriateness. Sedangkan satu dimensi masuk ke dalam kategori cukup, yaitu dimensi acceptability. Hasil yang cenderung baik ini tidak sepenuhnya sempurna, masih terdapat berbagai catatan untuk penyempurnaan inovasi.

---

This study aims to analyze access to e-Samsat services for taxpayers in annual motor vehicle liability activities in DKI Jakarta Province. However, the existence of this e- Samsat innovation has no significant impact. Therefore, the authors are interested in researching access to e-Samsat services. This study uses a quantitative approach with data collection techniques through mixed methods, namely quantitative methods with surveys and qualitative methods with in-depth interviews and literature studies. Respondents in this study found 145 respondents from DKI Jakarta Province. The study results with a tendency in the good category of 86.9% show a contradiction with the reality on the ground and the statements of taxpayers scattered in various media reviews. This is supported by assessing the dimensions included in the excellent category, namely the dimensions of approachability, availability and accommodation, affordability, and suitability. In contrast, one dimension is included in the good category, namely the acceptability dimension. The results that tend to be good are not entirely perfect, and there are still various notes for improving innovation."

"Untuk mendukung penyelengaraan otonomi daerah dalam mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri dilakukan melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diatur dengan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah yang diwujudkan melalui penyerahan sebagian pajak pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dilaksanakan dengan undang-undang. Pajak pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).Dalam rangka optimalisasi pelayanan masyarakat dan penerimaan PKB dan BBN-KB dilakukan upaya koordinasi dengan instansi atau unit kerja yang menangani pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yaitu pihak kepolisian berupa pendaftaran kendaraan bermotor dan departemen keuangan dalam hal ini PT Jasa Raharja Persero yang menangani asuransi kecelakaan kendaraan bermotor. Hasil dari koordinasi tersebut menciptakan suatu sistem pelayanan yang terpadu dibawah satu atap oleh berbagai instansi yang disebut dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAM SAT).Pertimbangan yang menonjol pada saat itu adalah dapat didata para pemilik kendaraan bermotor dan memperkecil peluang terjadinya penghindaran pajak-pajak dengan mengkaitkannya terhadap pengurusan STNK, BPKB dan di lain pihak belum mempertimbangkan, penilaian terhadap jenis serta ciri dari pungutan yang akan diselenggarakan di kantor SAMSAT.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ciri dari jenis pungutan yang dilaksanakan di kantor SAMSAT yang sudah berjalan selama ini dengan menggunakan suatu tagihan kepada masyarakat berupa memadukannya didalam satu surat ketetapan, disamping itu perlu juga diketahui bahwa pelaksanaan terhadap pungutan tersebut apakah telah sesuai dengan aturan yang ada dengan tidak mengesampingkan optimalisasi pelayanan dan penerimaan.Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskritif dengan memperhatikan kondisi yang ada dan menelusuri fakta-fakta sebelumnya yang dapat memberikan gambaran keadaan saat ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder dan data primer melalui wawancara yang mendalam, penyebaran kuesioner dan studi kepustakaan. Responden yang diwawancarai adalah para pengambil keputusan pada saat itu dan kini, petugas pelaksana pada unit analisis dan dilapangan pengamat serta para tenaga ahli.Dari hasil penelitian diperoleh : (a) Tugas dan fungsi dari masing-masing institusi yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan dengan menggunakan tehnologi komputer yang online tidak sesuai dengan pelaksanaan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh institusi tersebut. (b) Kantor SAMSAT adalah pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu yang tidak didukung oleh suatu struktur organisasi pembinaan dan operasional didalam menyelesaikan permasalahan yang sewaktu-waktu timbul yang perlu penyelesaian dengan segera. (c) Walaupun pelayanan masyarakat didalam pengurusan surat-surat dan pungutan dapat dilaksanakan selama ini akan tetapi akuntanbilitas dan trasparansi yang didukung oleh peraturan perlu mendapat suatu pembaharuan sesuai dengan hierarki perundang-undangan didalam memberikan kepastian hukum.Berdasarkan hasil penelitian maka direkomendasikan : (a) Dibuatkannya surat keputusan bersama antara pimpinan tiga institusi yaitu Gubernur dan Kapolda tentang petunjuk pelaksanaan kerja dilapangan (SAMSAT) oleh masing-masing personil. (b) Dibuatkannya keputusan Gubernur tentang organisasi tim pembina SAMSAT didaerah yang bertugas memberikan petunjuk dan menangani permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh para pelaksana. (c) Untuk melakukan peninjauan ulang terhadap peraturan-peraturan yang mendukung pelaksanaan pemungutan yang ada dikantor SAMSAT sesuai dengan ketentuan perundangundangan. (d) Agar pungutan yang dilaksanakan berupa pembayaran PKB setiap tahun dengan kriteria tertentu dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat atau BANK disamping itu pungutan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah secara transparan dan akuntanbilitas agar dikeluarkan dari system pungutan dikantor SAMSAT."

"Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdaulat dan mempunyai wilayah yang sangat luas, oleh karena itu dibagi atas daerah provinsi, kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan. Pemerintah Daerah (pemda) memiliki otonomi sehingga berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung kemampuan Pemda untuk otonomi maka dibutuhkan peningkatan kemampuan pembuatan dan pelaksanaan pajak daerah agar dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemda tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak Daerah terdiri atas Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu Pajak Propinsi yang sejak tahun 1976 telah dipungut dengan menggunakan sistem administrasi manunggal di bawah satu atap yang menggabungkan pelayanan administrasi kendaraan bermotor dan pembayaran pajak. Penerimaan PKB tergantung pada perkembangan jumlah dan peningkatan nilai jual kendaraan bermotor tersebut. Pada wilayah Kota Bandung, terdapat peningkatan jumlah dan nilai jual kendaraan bermotor secara tents menerus, hal ini harusnya menjadikan PKB menjadi pajak yang potensial, akan tetapi sepertinya potensi pajak ini belum tergali dengan baik, hal ini terlihat dari kurangnya dana untuk membiayai berbagai sarana dan prasarana umum yang diperlukan berkaitan dengan pertambahan jumlah kendaraan sehingga terjadi kemacetan yang sangat mengganggu kenyamanan berkendaraan. Berdasarkan fenomena ini maka ingin diketahui efektifitas pelaksanaan administrasi pemungutan PKB pada wilayah Kota Bandung dengan kurun waktu penelitian tahun 2003 sampai 2005. Efesiensi administrasi pemungutan PKB dapat diukur dengan menggunakan metode cost of collection efficiency ratio (CCER), Administrative Effectivity Ratio (AER), dan tax performance index (TPI). CCER diukur dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak tersebut dengan hasil yang diperoleh, akan tetapi tidak dapat digunakan pada administrasi pemungutan PKB karena tidak terdapat jumlah biaya pemungutan pajak yang khusus untuk pemungutan PKB. AER menggunakan tiga pendekatan, yaitu dari segi penerimaan, dari segi jumlah wajib pajak dan dari segi objek pajak. AER dari segi penerimaan diukur dengan membandingkan jumlah realisasi penerimaan dengan potensi penerimaan yang ada. AER dari segi jumlah wajib pajak memberikan gambaran tentang kemampuan menjaring wajib pajak, akan tetapi tidak digunakan pada administrasi pemungutan PKB dikarenakan wajib pajak pada pajak kendaraan bermotor diasumsikan sama dengan objek pajak pada pajak kendaraan bermotor. AER dari segi objek pajak memberikan gambaran rasio dari objek pajak yang telah dijaring oleh instansi pajak. TPI diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan rencana penerimaan pajak. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diketahui telah semakin efektifnya pelaksanaan administrasi pemungutan PKB di Samsat Wilayah Kota Bandung. Akan tetapi masih terdapat beberapa kendala yaitu ketiadaan pengarsipan SPPKB oleh Dipenda dan ketidak teraturan administrasi PKB yang mengakibatkan pendataan objek pajak kendaraan bermotor belum dapat dilaksanakan secara optimal, dan ketiadaan informasi yang berkaitan dengan pengeluaran formulir SPPKB sehingga kinerja fungsi pendataan objek pajak tidak dapat dinilai secara tepat. Bagi Samsat Kota Bandung, perlu dipertimbangkan perluasan/penyebaran tempat pembayaran pajak dan pengiriman SPPT/SKPD kepada setiap wajib pajak serta pengesahan STNK tidak perlu dilakukan setiap tahun sehingga biaya yang ditanggung oleh.wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dikurangi. Selain itu juga diperlukan adanya suatu sistem yang sederhana, cepat dan memanfaatkan tehnologi informasi sehingga dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan bagi wajib pajak dalam membayar PKB. Faktor-faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan basis pajak juga harus dihitung dalam penentuan rencana penerimaan PKB sehingga rencana penerimaan akan lebih realitis. Selain itu agar pendataan objek pajak dapat diketahui oleh Kepolisian, Dipenda dan Jasa Raharja maka formulir SPPKB sebaiknya diterbitkan rangkap tiga untuk arsip Kepolisian, Dipenda dan Jasa Raharja. Kerjasama dengan Instansi-Instansi yang terkait seperti pihak Kepolisian, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dinas Perhubungan, Pabrik/Importir mobil serta Instansi-Instansi teknis lainnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor juga harus ditingkatkan sehingga dapat dicapai optimalisasi pemungutan PKB dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Untuk penelitian lebih lanjut yang dilakukan di Samsat Kota Bandung disarankan untuk menggunakan alat uji yang berbeda atau jangka waktu penelitian yang lebih panjang. Penelitian lebih lanjut juga disarankan untuk dilakukan di Samsat wilayah-wilayah lain sehingga diperoleh hasil-hasil pelaksanaan administrasi pemungutan PKB yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran.

---

The Republic of Indonesia was the sovereign constitutional state and had the territory that very wide, because of that was divided on areas of the province, the regency and the city, that each province, the regency and the city had the government of the area. The regional government had autonomy so as to have the authority to determine and carry out the upper policy of the initiative personally in giving the service to the community. To support the Regional Government's capacity for autonomy then was needed by the increase in the production capacity and the implementation of the regional tax to be able to increase the income of the area. The regional tax was the obligatory subscription that was carried out by the personal person or the body to the government of the area without the balanced direct repayment that could be forced was based on the regulation the current legislation that was used to finance the implementation of the government and the development of the area. The regional tax consisted of the province tax and the regency tax/the city. The motor vehicles tax was one of the province taxes that since 1976 were picked up by making use of the administrative system manunggal below under the same roof (SAMSAT) that united the administrative service of motor vehicles by tax payment. Acceptance of the motor vehicles tax depended to the development the number and the increase of the value sold these motor vehicles. Bandung territory was received the increase the number and the value sold motor vehicles continually, this must made the motor vehicles tax become the potential tax, but apparently the potential for this tax was not yet dug up well, this was seen from the shortage of the fund to finance various means and the infrastructure of the public who was needed regarding the increase in the number of vehicles so as to the impasse happen that very annoying comfort. Was based on this phenomenon then wanted to be known by the effectiveness of the implementation of administration of the collection of the motor vehicles tax to Bandung territory. The period of research time was 2003 up to 2005. The effectiveness of the implementation of administration of the collection of the motor vehicles tax could be measured by making use of three methods that is cost of collection efficiency ratio (CCER), Administrative Effectiveness Ratio (AER), and tax performance index (TPI). CCER was measured with compared between the cost that was spent to pick up this tax and results that were received, but CCER could not be used because not the existence the number of collection fees for the PKB collection. AER made use of three approaches that is from the aspect of acceptance, aspect of the number of tax obligations and aspect of the object of the tax. AER from the aspect of acceptance can be measured by comparing the number of realizations of acceptance with the potential for available acceptance. AER from the aspect of the number of tax obligations gave the picture about the capacity to encompass the tax obligation, but this method was not used because the tax obligation to the motor vehicles tax was the same as the object. AER from the aspect of the object of the tax gave the picture of the ratio of the object of the tax that was encompassed by the tax agency. TPI was measured by comparing the realization of acceptance with the acceptance target of the tax. Based on results of the analysis then was known has increasingly the effectiveness of the implementation of administration of the collection of the motor vehicles tax. But still was gotten by several hindrances that is the lack of SPPKB filing by was corrected and irregularity PKB administration that resulted in object data collection of the motor vehicles tax still could not be carried out optimally, and the lack of information that was linked with the issuing of the SPPKB form so as the achievement of the function of object data collection of the tax could not be assessed exactly. For Samsat Bandung, must be considered by the expansion/the spreading of the place of tax payment and the SPPT sending or SKPD might not be to each tax obligation as well as the STNK ratification carried out every year so as the cost that was borne by the tax obligation in carrying out his taxation obligation could be reduced. Moreover also was needed by the existence a simple system, fast and made use of information technology so as to be able to give the ease, the speed and comfort for the tax obligation in paying the motor vehicles tax. Factors that directly and indirectly influenced the growth of the basis of the tax also must be counted in the determination of the PKB acceptance target so as the determination acceptance would more real. Moreover so that object data collection of the tax could be known by Police, Dipenda and Jasa Raharja then the SPPKB form better be published double three for the Police archives, Dipenda and Jasa Raharja. The co-operation with related agencies like the Police, the Directorate General of the Tax, the Directorate General of the Duty and the Duties, the Directorate of the Communications, the factory/ importer of the car and other technical agencies that was linked with motor vehicles also must be increased so that able to reach optimalization of the collection and the increase in the obedience of the tax obligation of the motor vehicles tax. For the further research that was carried out in Samsat Bandung it was suggested to make use of the test implement that was different or the research period that longer. The further research was also suggested to be done in Samsat other territories so as to be received by results of the implementation of administration of the PKB collection that could be made as study."

"ABSTRAKPenelitian yang menggunakan metode deskriptifdengan corak kualitatif tanpa pengujianhubungan antar variabel inai dapat memberi gambaran keterkaitan antara konsep efektifitasdengan program Pelayanan SAMSAT Online Tiga Provinsi yang dilaksanakan di KantorBersama SAMSAT Jakarta Selatan. Dimana konsep efektifitas dalam penelitian ini mengacukepada proses perencanaan program pelayanan publik SAMSAT Online Tiga Provinsi besertapelaksanaannya, hasil-hasil yang dicapainya, dan hambatan-hambatannya. Perencanaanprogram yang disusun secara serius dan komprehensif dengan melibatkan pihak-pihak terkait,seperti Pemda DKI, PT Jasa Raharja dan Polri itu sendiri telah dapat dilaksanakan sesuaidengan rencana. Artinya program tersebut telah menghasilkan outputs yang telah ditetapkan.Hanya saja dari sisi outcomes tampaknya masih belum cukup menggembirakan. Disampingusia program yang belum lama, juga ada beberapa faktor lain yang tampaknya menjadihambatan bagi pencapaian outcomes yang lebih baik lagi.

---

ABSTRACTThe research uses descriptive method with qualitative patterns without testing the relationshipbetween these variables can illustrate the relationship between the concept of programeffectiveness with which SAMSAT Online Tiga Provinsi services office SAMSATimplemented in South Jakarta. Where the concept of effectiveness in this study refers to theprocess of planning public service program SAMSAT Online TigaProvinsi along withimplementation, results achieved, and constraints. Planning the program seriously andcomprehensively compiled by involving related parties, such as the government of DKIJakarta, West Java, Banten, PT. JasaRaharja and POLRI it self has to be implementedaccording to plan. It means that the program has produced outputs that have been set. It's justthat in terms of outcomes still seems quite encouraging. Besides age who have a longprogram, there are also some other factors that seem to be an obstacle to the achievement ofbetter outcomes."

"Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui e-samsat didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Pemerintah bermaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan pembayaran PKB secara elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi pembayaran PKB melalui e-samsat di DKI Jakarta jika ditinjau dari asas kemudahan administrasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori asas kemudahan administrasi menurut Ibu Haula Rosdiana dan Bapak Edi Slamet Irianto. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademik maupun dari segi kepentingan praktis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif post-positivis dengan wawancara mendalam.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dari asas certainty, pembayaran PKB melalui e-samsat dapat dikatakan belum memenuhi kepastian. Hal ini dikarenakan belum ada peraturan secara rinci yang khusus mengatur mengenai pembayaran PKB melalui e-samsat. Dari asas convenience of payment, pembayaran PKB melalui e-samsat dapat dikatakan memenuhi asas ini dari sisi kenyamanan membayar. Dari asas efficiency, pembayaran PKB melalui e-samsat dapat dikatakan terpenuhi baik dari sisi petugas pajak maupun Wajib Pajak. Dari asas simplicity, pembayaran PKB melalui e-samsat belum begitu mudah karena masih terdapat banyak kendala yang terjadi di lapangan.

---

Motor vehicle tax payment through e samsat is conducted based on Presidential Regulation No 5 Year 2015 concerning One Roof Administration System. Jakarta Government intend to increase the quality of service to the citizens by providing new method of motor vehicle tax payment through electronic system. This research aims to analyze the implementation of motor vehicle tax payment through e samsat based on ease of administration principles. The analysis is supported by theory of Ease of Administration principle stated by Rosdiana and Irianto. This research is hoped to provide some benefits for each academic and practical purpose. The method used in this research is descriptive post positivist, conducted through in depth interview.The results shows that based on certainty principle, tax payment through e samsat has not fulfilled the certainty of procedures due to unavailability of specific regulations regarding tax payment through e samsat. Based on convenience of payment principle, tax payment through e samsat has fulfilled the convenience of payment indicators. Based on efficiency principle, tax payment through e samsat has fulfilled the efficiency criteria both on tax authority rsquo s side and tax payer rsquo s side. Based on simplicity principle, tax payment through e samsat is not simple due to several troubles occurring in the field."

"Penelitian ini mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan Wajib Pajak (Suatu studi untuk Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Depok). Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan tingkat kepuasan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang diukur dari dimensidimensi kualitas pelayanan dan untuk mengidentifkasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan Wajib Pajak. Jumlah sampel dalam penelitian ini berdasarkan rumus Baliley yaitu berjumlah 100 respnden.Dari hasil analisis kepuasan Wajib Pajak diperoleh hasil bahwa pelayanan di SAMSAT Kota Depok belum memenuhi harapan Wajib Pajak dan kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan Wajib Pajak.

---

This research is about the influence of service quality to satisfaction taxpayer (a studi for vehicle tax in SAMSAT Depok City). This research has goals to description the level of taxpayers satisfaction will be able to pay their obligation is measured from service quality dimension and identification influence of service quality to satisfaction taxpayer. The total of samples in this research based on Baliley formula are 100 respondents.

As result of analysis fron taxpayers satisfaction, the service has not got a good service to taxpayers. This shown by average taxpayers expectation is more than average taxpayers perceived for the fifth services dimension. And service quality have influence is significant to taxpayer satisfaction."