Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDewasa ini di Indonesia kasus kejahatan kartu kredit telah marak terjadi. Kasus kejahatan kartu kredit tersebut memiliki kecenderungan menempatkan nasabah pemegang kartu kredit sebagai pihak yang dirugikan. Skripsi ini membahas mengenai karakterisitik dari kartu kredit, bentuk-bentuk kejahatan kartu kredit, bentuk hubungan hukum antara Bank dengan Nasabah pada umumnya dan secara khusus hubungan hukum antara Bank dengan Nasabah Pengguna Kartu Kredit, serta perlindungan hukum terhadap Nasabah Pengguna Kartu Kredit. Hukum positif Indonesia sesungguhnya telah cukup banyak memberikan perlindungan hukum kepada Nasabah dalam dunia Perbankan, namun pada faktanya memang bank-bank konvensional sebagai penerbit kartu kredit masih belum menerapkan perlindungan hukum tersebut secara efektif.

---

ABSTRACTNowadays in Indonesia it?s common for credit card crime cases. Those credit card crime cases tend to put the bank?s costumer especially the credit cardholder in a bad position with a lot of disadvantages. This mini-thesis discusses about the characteristic of credit card, various kind of credit card crimes, law relation between bank and costumer in general and the law relation between bank and the credit card user specifically, and the law?s protection of the credit card user. Indonesian Law actually has already given many kind of law protections for the costumer in banking field, but in fact there are still a lot of conventional banks as the credit card issuers that dont apply the law protection effectively yet."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum salah satu APMK yaitu kartu kredit nasabah bank terhadap kejahatan kartu kredit. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah ketentuan hukum mengenai kartu kredit di Indonesia dan Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kejahatan kartu kredit nasabah bank di Indonesia. Dengan tingginya peredaran kartu kredit di Indonesia berpotensi terjadinya permasalahan hukum. Berdasarkan hal tersebut, penelitian bertujuan untuk melakukan analisis terkait dengan bentuk perlindungan hukum terhadap kejahatan kartu kredit di Indonesia. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu legal/yuridis approach dimana akan diteliti terhadap penerapan azas-azas hukum, sistematika hukum yang telah ada, sinkronisasi hukum yang ada di Indonesia terkait kartu kredit dan perlindungan hukum. Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh hasil bentuk perlindungan hukum bagi kartu kredit nasabah bank antara lain: perlindungan secara tidak langsung langsung dan perlindungan secara langsung. Perlindungan hukum secara tidak langsung meliputi UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik. Perlindungan hukum secara langsung antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DKSP/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

---

This research was conducted to analysis the form legal protection either APMK, namely credit cards of bank customers against credit card crimes. Now problems in this research: How are the legal provisions regarding credit cards in Indonesia and How are legal protections against credit card crimes bank customers in Indonesia. With the high circulation of credit cards in Indonesia, there is the potential for legal problems. Based on this, the research aims to conduct an analysis related to the form of legal protection against credit card crimes in Indonesia. Type of research used in this study is the legal/juridical approach, which will examine the application of legal principles, existing legal systems, synchronization of existing laws in Indonesia regarding credit cards and legal protection. Based on the analysis conducted in this research, the results obtained from the form of legal protection for bank customer credit cards include: indirect protection and direct protection. Legal protection indirectly includes Law No. 7 of 1992 as amended by Law No. 10 of 1998 concerning Banking, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the Criminal Code, Law no. 11 of 2008 as amended by Law No. 19 of 2016 concerning Information & Electronic Transactions. Direct legal protection includes Bank Indonesia Regulation Number 22/20/PBI/2020 concerning Bank Indonesia Consumer Protection, Bank Indonesia Regulation Number 22/23/PBI/2020 concerning Payment Systems, Regulation of the Minister of Communications and Information Technology of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Protection of Personal Data in Electronic Systems, Circular Letter of Bank Indonesia Number 16/16/DKSP/2014 concerning Procedures for Implementation of Consumer Protection for Payment System Services."

"Keberadaan teknologi informasi (TI) disamping memberi harapan di masa depan, juga melahirkan kecemasan-kecemasan baru dengan munculnya bentuk kejahatan baru (cyber crime) yang lebih canggih. Carding merupakan kejahatan baru dengan cara mencuri dan menipu suatu website e-commerce untuk mendapatkan produk yang ditawarkan. Berbagai cara dilakukan carder untuk mendapatkan kartu kredit milik orang lain, antara lain dengan membobol kartu kredit dari situs komersial. Kejahatan carding banyak menimpa warga asing, terutama di Yogyakarta dan di Bandung. Pada umumnya sarana yang digunakan kejahatan penggunaan kartu kredit secara tanpa hak adalah warung internet (Warnet).Meskipun dalam perundangan tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai kejahatan komputer, namun pelaku kejahatan carding dapat dipidana dengan menggunakan pasal-pasal dalam perundangan nasional melalui penafsiran ekstensif. Pelaku dapat dipidana jika pelaku memenuhi delik yang tercantum dalam Pasal 167 KUHP. Pasal 22 UU No. 36/1999 dapat digunakan untuk akses ilegal terhadap jaringan sistem telekomunikasi atau jaringan internet, serta Pasal 38, 40, Pasal 42 UU 35/1999. Namun pasal ini belum memadai untuk diterapkan bagi pelaku akses ilegal terhadap jaringan internet.Belum memadainya pasal-pasal dalam perundangundangan nasional diintegrasikan dalam RUU ITE. Dalam RUU ITE pembahasan permasalahan kejahatan carding dinyatakan dalam Pasal 31 ayat (2) RUU ITE, bahwa menggunakan kartu kredit orang lain tanpa hak dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan merupakan tindakan yang dilarang. RUU KUHP Pasal 378 huruf b menjelaskan: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang mengakses dengan Cara apapun kartu kredit secara tanpa hak dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan.Penegakan hukum kejahatan carding terdapat dua kendala yaitu teknis dan non -teknis. Kendala teknis meliputi alai bukti elektronik secara fisik mudah hilang. Kurang pahamnya masyarakat tentang cara"mengamankan" barang bukti jenis ini. Hambatan teknis meliputi biaya penyidikan yang mahal. Belum adanya prosedur yang tetap dan jelas dari pihak issuing bank untuk mengeluarkan kartu kredit bila terjadi credit card fraud. Ketentuan hukum acara pidana Indonesia (KUHAP) mengenai alat bukti dan barang bukti secara limitatif dapat diterapkan dalam kasus carding di Indonesia. Kehadiran alat bukti dan barang hukti dalam kejahatan di dunia maya ini berbeda karakteristiknya dengan kejahatan biasa. Dalam cybercrime, alat bukti elektronik memiliki kedudukan yang khusus. Sebagai bukti suatu aktivitas yang menggunakan komputer dengan diperkuat keterangan ahli sehingga memiliki kekuatan hukum di depan pengadilan. Kendala-kendala ini perlu diintegrasikan dalam RUU ITE.Pemerintah bersama DPR perlu segera mengantisipasi maraknya kejahatan di Internet ini. Dengan mendorong RUU Informasi dan Transaksi Elektronik untuk segera di undangkan. Sehingga tersedia payung hukum untuk melakukan .penydakan terhadap pelaku tindak pidana cyber crime."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan data pribadi pemegang kartu kredit dari sudut hukum perlindungan konsumen yang memuat mengenai pengaturan, tanggung jawab pelaku usaha, Bank Indonesia dan pemerintah, dan upaya penyelesaian sengketa antara konsumen dengan produsen. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berminat untuk memakai, memperdalam, dan melakukan analisis atas sistem perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kaitannya dengan perlindungan data pribadi pemegang kartu kredit, baik dari sudut teori maupun praktik yang berkembang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa perlu dibentuk ketentuan hukum yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi agar perlindungan mengenai data pribadi dilaksanakan secara lebih komprehensif dan perlunya dibentuk satu badan khusus yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan data pribadi oleh pelaku usaha.

---

The focus of this thesis is about credit card-holders personal data protection under consumer protection law in Indonesia. The protection consists of the regulation, the liability for the consumer against personal data misused and also the dispute settlement mechanism between consumer and producers in Indonesia. It is expected that this research will give advantages for everyone who is interested in using, researching and analyzing the consumer protection law in related to personal data protection in theory and practice. This research is a qualitative study which applies normative juridical research method and descriptive design.

The result of this research suggests that it is important to produce legislation which regulate comprehensive rules for personal data protection and also the necessity to establish supervisory authorities or supervisory commisioners which shall supervise the use of consumer personal data by business entity."

"Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai penyelenggaraan salah satu produk asuransi yang masih baru digunakan yakni asuransi kartu kredit. Permasalahan dalam skripsi ini adalah membahas mengenai peraturan dalam pemasaran produk asuransi tersebut oleh pihak penerbit kemudian mengenai moral hazard yang mungkin akan tercipta dari penggunaan produk tersebut, dan juga adakah kewajiban bank selaku pihak penerbit kartu kredit dalam mewajibkan nasabah nya untuk menjadi tertanggung produk asuransi kartu kredit tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang dimana pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan dan juga melalui wawancara dengan narasumber terkait. Dalam akhir penelitian, disimpulkan bahwa diizinkan pemasaran mengenai produk asuransi kartu kredit tersebut oleh pihak penerbit kartu kredit sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai pemasaran produk asuransi, kemudian moral hazard pun dapat meningkat dan tidak ada kewajiban dari bank baik secara umum maupun secara peraturan dalam mewajibkan nasabahnya untuk menggunakan produk tersebut.

---

In this thesis, it will observe about the newest product from insurance which is a credit card insurance. The problems occurred in the matter of discussing about the marketing procedure of the product by the credit card issuer, then will the moral hazard increase when using that product and also if the Bank as the credit card issuer had an obligation to obligate their customer to use the credit card insurance. This thesis is juridical normative, which the data collected was obtained from the studies literature and also the interview with related speakers. In the end of thesis conclude that the credit card issuer has allowed to promote the credit card insurance in accordance with the regulations about the insurance marketing. Then, as the results from interview, it is also concluded that the moral hazard can be increases in the use of credit card insurance, and Bank did not has an obligation either from generally or from the regulations to obligate their customer to use the credit card insurance."

"ABSTRAKPersepsi masyarakat terhadap manfaat akan kartu kredit sekarang dan masa mendatang sepertinya bukan lagi berdasarkan gengsi melainkan suatu kebutuhan masyarakat di kota-kota besar. Para leader pada bisnis kartu kredit di Indonesia terdiri dari bank-bank pemerintah, bank-bank swasta, bank-bank asing serta lembaga keuangan mendominasi dan turut memeriahkan pasar dengan berbagai tawaran-tawaran yang menarik. Keunggulan dari masing-masing pemain pasar kartu kredit menjadi prioritas dalam mempertahankan loyalitas sekaligus menarik card holder baru dalam meningkatkan jumlah pemegang kartu di Indonesia.Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah membahas pertama, mengenai bagaimana gambaran loyalitas kartu kredit BNI dan variabel apa saja dalam faktor loyalitas kartu kredit BNI yang paling berperan dalam menentukan loyalitas kartu kredit BNI. Kedua, bagaimana hubungan antara besarnya pengaruh masing-masing variabel penentu loyalitas terhadap loyalitas kartu kredit BNI dilihat dari 4 hal yaitu repeat transaction, pemilihan kartu kredit lain, kebutuhan akan kartu kredit lain dan kesediaan merekomendasikan kartu kredit BNI kepada teman/relasi/saudaranya. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah mengetahui variabel loyalitas nasabah kartu kredit BNI, mengetahui pengaruh variabel loyalitas terhadap loyalitas nasabah kartu kredit BNI berdasarkan 4 hal diatas, mengetahui hubungan/korelasi yang terjadi antara variabel loyalitas terhadap loyalitas nasabah kartu kredit BNI apakah rendah, sedang ataukuatMetode pengumpulan data yang digunakan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 150 responden yang diambil secara drop off survey. Dari 150 responden diambiI 136 sampel data yang valid yang dapat dianalisis. Metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan analisis faktor untuk menghitung skor loyalitas kartu kredit BNI dan korelasi antara variable loyalitas dengan loyalitas kartu kredit BNI.Hasil analisis yang didapat adalah faktor loyalitas barrier to switching variable berupa resiko fungsional menempati mean pada skor yang paling tinggi dibandingkan variabel barrier to switching lainnya yaitu dengan skor 3,5. Value Relative to Competition. Reputasi Bank BNI sebagai penerbit kartu kredit berada pada skor paling tinggi diantara variabel lainnya sebesar 5, 11. Faktor Customer characteristic dengan variabel terdiri dari Sikap dan perilaku nasabah yang tidak menyukai pindah-pindah merek berada pada skor mean paling tinggi yaitu 3,98. Faktor competitive environment dengan variabelnya terdiri dari ada kartu kredit lain yang memiliki fitur yang sama menariknya dengan kartu kredit BNI berada pada skor mean paling tinggi sebesar 4,18Faktor Customer satisfaction terdiri dari Nasabah yang lebih puas menggunakan kartukredit BNI dibandingkan kartu kredit lain berada pada skor mean 4,38.Loyalitas kartu kredit BNI memiliki nilai mean score atau nilai rata-rata sebesar 4,79 dan faktor yang paling mempengaruhi loyalitas kartu kredit BNI adalah customer satisfaction sebesar 4,83. Loyalitas kartu kredit BNI akan meningkat apabila kepuasan nasabah juga ditingkatkan dengan memberikan nilai tambah pada kartu kreditnya. Peningkatan nilai yang diterima nasabah dalam setiap interaksinya dengan Bank BNI dapat meningkatkan kepuasan yang mengarah ke tingkat ketahanan pelanggan yang lebih tinggi. Nasabah akan bertahan dan terns melakukan repeat transaction karena merasa nyaman dengan nilai yang didapat dan akan lebih mungkin menjadi pelanggan yang loyal yang akan mengarah kepada repeat transaction, perekomendasian dan frekuensi transaksi Hubungan loyalitas dengan repeat transaction memiliki korelasi Pearson yang sedang cenderung kuat sebesar +0,511. Hubungan loyalitas dengan pemilihan kartu kredit lain memiliki korelasi pearson yang lemah sebesar +0.381. Hubungan loyalitas dengan nasabah kartu kredit BNI yang masih membutuhkan kartu kredit lain korelasi yang sangat rendah sebesar -0.157. Hubungan loyalitas dengan kesediaan nasabah merekomendasikan kartu kredit BNI kepada teman/relasi/saudaranya memiliki korelasi yang sedang cenderung kuat sebesar +0,486.Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa variabel yang paling mempengaruhi loyalitas nasabah kartu kredit BNI di Jakarta adalah faktor customer satisfaction, Korelasi antara loyalitas dan repeat transaction adalah korelasi yang sedang cenderung kuat, hubungan antara loyalitas dan pemilihan kartu kredit lain adalah korelasi sedangm hubungan antara loyalitas dan kebutuhan kartu kredit lain adalah korelasi yang sangat rendah, dan hubungan antara loyalitas dan kesediaan merekomendasi adalah korelasi yang sedang cenderung kuat. Saran yang dapat dijadikan masukan adalah Bank BNI harus dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan pelayanan yang professional bagi nasabahnya, karakteristik nasabah kartu kredit BNI yang mayoritas tidak menyukai pindah-pindah merek merupakan peluang untuk mempertahankan nasabah untuk loyal,reputasi dan image Bank BNI yang cukup baik harus tetap dijaga dengan menekan tingkat komplain nasabah terutama dalam hal penagihan."