Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT Telekomunikasi Indonesia Tbk., melalui Jalin trade E-Auction, merupakan salah satu lembaga yang sudah mengembangkan sistem lelang melalui internet. Namun, pelaksanaan lelang melalui internet belum cukup diatur oleh pemerintah. Walaupun pengertian lelang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 340/KMK.01/2002, sejauh ini belum ada peraturan yang mengatur lelang melalui internet. Pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah permasalahan hukum apa yang timbul dalam pelaksanaan jual beli secara lelang melalui internet dan bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang mengikuti lelang melalui internet. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian evaluatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Selain itu, data yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku harian. Penulis juga milakukan wawancara dengan nara sumber sebagai pelengkap data yang ada. Metode analisis data yang dilakukan adalah menggunakan metode kualitatif. Dengan demikian, hasil penelitian bersifat evaluatif-analisitis. Berdasarkan uraian tersebut di atas sebenarnya jual beli melalui Jalin trade e-auction bukanlah merupakan golongan pengertian lelang sebagaimana yang di atur dalam Vendu Reglement tersebut. Pelaksanaan lelang secara online tidak dihadiri oleh pejabat lelang maka dapat dikatakan bahwa lelang tersebut tidak sah. Ketidakadaan risalah lelang memang tidak ada konsekuensi terhadap transaksi jual beli, akan tetapi menurut ketentuan lelang perjanjian jual beli secara lelang tersebut tidak sah dan pembuktiannya cukup lemah apabila terdapat gugatan dari pihak ketiga. Lelang jenis ini menurut hemat penulis harus dikategorikan sebagai lelang khusus yang diatur dengan aturan khusus karena memiliki karakteristik yang berbeda dari lelang pada umumnya."

"Perkembangan teknologi informasi kian hari kian bertambah pesat, kaitannya dengan perkembangan teknologi tersebut mengakibatkan perkembangan studi terhadap teknologipun makin bervariatif, ilmu hukum sebagai pagar dalam setiap perkembangan dan kemajuan teknologipun hares dapat menyesuaikan agar setiap implikasi yang diakibatkan dari perkembaangan teknologi tersebut dapat terjawab dengan hadirnya tatanan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tatanan peraturan dan studi yang berkaitan dengan perjanjian jual beli dengan teknolgi yang saat ini lebih dikenal dengan istilah e-Commerce masih menjadi perdebatan dalam perumusan hukum yang sangat pelik. Oleh karena permasalahn yang timbul dalam kaitannya dengan perjanjian jual bell khususnya jual bell internasional dalah hal-hal yang berkaitan dengan yuridiksi hukum dan pembuktian akan hal suatu peristiwa hukum yang terjadi antar suatu negara yang mana para pihak tidak saling bertemu dan tidak saling mengenal secara langsung satu dengan yang lainnya. Untuk itu dalam menjawab pertanyaan tersebut teori-teori yang digunakan adalah Lex Loci Contractus, dalam teori ini dibahas mengenai pemilihan hukum dimana yang berlaku dengan melihat terjadinya kontraklperjanjian, yang kedua teori Lex Loci Solutionis, teori The Most Characterisitic Connection dan teori Proper Law Of The Contract. Penggunaan teori-teori tersebut untuk menjawab bahwa suatu perjanjiani yang dilakukan dengan melaui intemet yang mana para pihak tidak saling bertemu dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan serta diketahui hukum mana yang berlaku. Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini bersifat dekskriptif analitis. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian kepustakaan (normatif) maupun metode penelitian lapangan (empiris), dengan titik berat pada penelitian kepustakaan. Pada dasarnya perjanjian jual bell intemasional yang dilakukan melalui teknologi Internet yang lebih dikenal dengan e-commerce ini sama dengan perjanjian yang dilakukan secara konvensional akan tetapi karena kegamangan dan kurangnya informasi mengenai teknologi membuat e-commerce ini suatu hal yang tidak dapat di relevansikan ke dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu perjanjian jual bell internasional melalui Internet ini pada dasamya dapat di pertanggungjawabkan dan dibuktikan secara hukum konvensional."

"Skripsi ini membahas membahas mengenai pengawasan terhadap online escrow service sebagai bagian dari sistem pembayaran dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Online escrow service atau biasa disebut rekening bersama merupakan metode pembayaran yang paling aman dan minim resiko dalam transaksi e-commerce yang bersifat customer to customer (C2C). Hal ini dikarenakan uang dari pembeli akan dibayarkan oleh pihak ketiga kepada penjual apabila barang telah diterima dan diperiksa oleh pembeli. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian yuridis normatif yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan serta ketentuan mengenai online escrow service secara internasional (Amerika Serikat dan Uni Eropa). Hingga kini belum ada pengaturan dan pengawasan terkait online escrow service di Indonesia. Mengingat dana yang ditahan oleh penyelenggara online escrow service cukup besar, sudah seharusnya kegiatan online escrow service diatur dan diawasi secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

---

This thesis discusses the supervison on Online Escrow Service as Part of Payment System in e-commerce transaction in Indonesia. Online escrow service also known as "Rekening Bersama" is a safest payment method and low-risk in C2C e-commerce transactions. It caused by the money from buyer would be paid by a third party to the seller if the goods have been received and inspected by buyer.

This research uses normative juridical, specifically national and international (US & EU) laws and regulations. For now on, there is no laws and superivision regard online escrow service in Indonesia. In respect of big amount that hold by online escrow service, therefore the online escrow service should be regulated by law and supervised."

"Kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik dapat dilakukan dengan berbagai perdagangan fasilitas, salah satunya adalah pasar elektronik. Selain memberikan manfaat dan kenyamanan, ada juga hal-hal yang dapat membahayakan pengguna dalam melakukan transaksi melalui sistem elektronik, terutama di pasar elektronik. Salah satunya hal yang bisa menyebabkan pembeli rugi adalah pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh pedagang. Sebagaiakibat dari tindakan ini, penjual harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pembeli, tetapi ini juga menimbulkan masalah terkait dengan tanggung jawab elektronik penyedia pasar yang menyediakan fasilitas transaksi antara penjual dan pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pasar elektronik penyedia tentang penjual melanggar kontrak. Makalah ini menggunakan yuridis normatif metode yang menggunakan hukum dan literatur yang berlaku tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bertujuan untuk menemukan fakta terkait kewajiban penyedia pasar elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyedia pasar elektronik bertanggung jawab atas kehilangan pembeli yang disebabkan olehpenjual melanggar kontrak. Ini karena sebagai penyedia fasilitas transaksi, pihak provider juga berperan dalam proses transaksi antara penjual dan pembeli.

---

Trading activities through the electronic system can be carried out with various trading facilities, one of which is the electronic market. In addition to providing benefits and convenience, there are also things that can endanger users in conducting transactions through electronic systems, especially in the electronics market. One of the things that can cause buyers to lose is a breach of contract made by the trader. As As a result of this action, the seller must be responsible for losses suffered by the buyer, but this also raises problems related to the electronic responsibility of the market provider that provides transaction facilities between the seller and the buyer. This study aims to determine the legal liability of electronic market providers about sellers violating contracts. This paper uses a normative juridical method that uses written law and literature, including examining library materials or secondary data that aims to find facts related to obligations of electronic market providers. The results of this study indicate that electronic market providers are responsible for buyer losses caused by seller violates the contract. This is because as a provider of transaction facilities, the provider also plays a role in the transaction process between the seller and buyer."

"[ABSTRAKLayanan Pembayaran melalui online payment gateway merupakan salah satu bentuk instrumen pembayaran yang dirancang untuk memperluas jangkauan metode pembayaran yang dapat digunakan untuk mendukung transaksi komersial melalui sarana elektronik. Penulisan skripsi ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji Peraturan Perundang-undangan, teori hukum dan yurisprudensi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data penelitian yang dipergunakan meliputi data sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis dan metode analisis data dengan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Bank Indonesia selaku lembaga negara yang berwenang menerbitkan regulasi sektor keuangan makro masih terlambat untuk menerbitkan regulasi yang tepat terkait pelaksanaan layanan pembayaran melalui online payment gateway. Selain regulasi, perlindungan hukum juga menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan khususnya dalam rangka perlindungan konsumen. India sebagai salah satu negara berkembang seperti Indonesia telah lebih dahulu menerbitkan regulasi mengenai layanan pembayaran online payment gateway khususnya terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan. Perbandingan regulasi dan perlindungan hukum layanan pembayaran online payment gateway di Indonesia dan India menunjukkan beberapa perbedaan dan persamaan yang akan menunjukkan tidak spesifiknya regulasi yang telah terbit di Indonesia.

---

ABSTRACTThe darting development of payment instruments is one of the consequences of the need of a more efficient and reachable payment method. Online Payment Gateway Services is the prime example which supports electronic commerce in accordance with electronic payment methods. One of the negative aftermath particularly in developing countries are the late implementation and outdated legal cornerstone regarding the real-life execution of the said payment services. Bank Indonesia as the governing body which authority is to implement macro monetary regulations is still sluggish in producing the perfect regulations in accolade to online payment gateway services. As important as the regulations, protection of law is another aspect that the governing bodies need to address as it directly affect the stakeholders most importantly consumers. India as another developing country have excelled in terms of implementing regulations of online payment gateway services. The comparison between Indonesia and India’s regulations and protection of law will distinguish the differences and similarities between both countries and in conclusion will reveal the unspecificness of Indonesia’s current regulations., The darting development of payment instruments is one of the consequences of the need of a more efficient and reachable payment method. Online Payment Gateway Services is the prime example which supports electronic commerce in accordance with electronic payment methods. One of the negative aftermath particularly in developing countries are the late implementation and outdated legal cornerstone regarding the real-life execution of the said payment services. BankIndonesia as the governing body which authority is to implement macro monetary regulations is still sluggish in producing the perfect regulations in accolade to online payment gateway services. As important as the regulations, protection of law is another aspect that the governing bodies need to address as it directly affect the stakeholders most importantly consumers. India as another developing country have excelled in terms of implementing regulations of online payment gateway services. The comparison between Indonesia and India’s regulations and protection of law will distinguish the differences and similarities between both countries and in conclusion will reveal the unspecificness of Indonesia’s current regulations.]"

"Dalam perkembangan dunia internet, di penghujung abad ke-20, mulai bermunculan sebuah industri baru di dunia jaringan komunikasi yang disebut dengan electronic commerce, yang biasa disingkat dengan e-commerce. Banyak versi dari definisi e-commerce. Namun, secara garis besar, e-commerce dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan usaha perdagangan yang sebagian atau seluruhnya menggunakan media internet sebagai media komunikasinya. Sehingga, telah terdapat beberapa kasus e-commerce yang telah terjadi di Indonesia yang menyangkut aspek hukum perdata internasional yang diteliti oleh Penulis dalam melakukan penelitian, khususnya terkait dengan hal pilihan forum dan status personal badan hukum. Penelitian ini juga membahas mengenai ketentuan – ketentuan yang berlaku bagi e-commerce dan pilihan forum serta karakteristik e-commerce secara umum. Selain itu, metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah secara normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yang bersifat eksplanatoris, berbentuk evaluatif, bertujuan untuk menemukan fakta belaka (fact – finding), berfokuskan masalah (problem-focused research), dan secara case – study design

---

In the development of the internet world, at the end of the 20th century, began to emerge a new industry in the world of communication network called electronic commerce, which is usually abbreviated as e-commerce. There are many versions of the definition of e-commerce. However, in broad outline, e-commerce can be defined as a series of trading business activities that partially or wholly use the internet as its communication media. Thus, there have been numerous of e-commerce cases that have occurred in Indonesia involving aspects of international private law that was examined by the author in conducting this research, particularly related to the choice of forum and personal status of a legal entity. This research also discusses the provisions that apply to e-commerce and the choice of forums and the characteristics of e-commerce in general. In addition, the research methods conducted by the author are normative or literature law research, which is explanatory, evaluative, aims to find facts (fact-finding), focus on the problems (problem-focused research), and with case – study design."

"Saat ini dunia dalam era globalisasi dan, mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama dalam bidang teknologi. Dalam hal ini juga termasuk teknologi komunikasi. Perkembangan jasa komunikasi yang paling mutakhir adalah dalam penyelenggaraan jasa multimedia. Terobosan penting dalam bidang teknologi ini adalah penyatuan komunikasi dengan komputer yang biasa kita sebut dengan internet. Di samping perkembangan komunikasi, perdagangan juga mengalami perkembangan, yakni perdagangan yang dilakukan melalui internet yang lebih popular dengan nama e-commerce. Di masa yang akan datang, perdagangan melalui internet ini akan dapat menyaingi perdagangan secara konvensional karena e-commerce lebih efektif dan efisien. Namun dalam pelaksanaan e-commerce pada saat ini masih 'terdapat beberapa kendala, yakni dari masalah keamanan, masalah yurisdiksi dan solusi hukumnya. Perdagangan konvensional biasanya dituangkan dalam kontrak baku tertulis, namun dalam e-commerce dituangkan dalam kontrak baku online. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh kontrak baku online terhadap hubungan hukunl dan tanggung jawab perusahaan online pada konsumen e~commerce. Dalam penyusunan tesis ini, Penulis melakukan penelitian menggunakan teknik pengumpulan data Studi literatur, yaitu penelitian yang* mengkaji bahan-bahan hukum sekunder yang berupa. buku-buku kepustakaan, dokumen, maupun bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian Penulis. Dan data-data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan selanjutnya dianalisis secara yuridis normatif berdasarkan norma hukum positif. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa kontrak baku dalam perdagangan biasa sama dengan kontrak baku dalam e-commerce hanya bentuk penuangannya saja yang berbeda. Dan Kontrak Baku Online dikatakan sah jika memenuhi syarat-syarat berkontrak menurut Pasal 1320 BW. Juga dalam pelaksanaan e-commerce masih tersandung dengan masalah keamanan dan masalah yurisdiksi. Dan dalam penuangan kontrak baku ini, pemerintah telah membuat peraturan yang melindungi para konsumen e-commerce yakni Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen."