Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kecenderungan penggunaan tenaga kerja melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja oleh dan antara perusahaan penyedia tenaga kerja tempat pekerja bernaung/menjadi karyawan dengan perusahaan pemberi kerja atau yang dikenal juga dengan sebutan out sourcing banyak diminati oleh kalangan dunia usaha akhir-akhir ini, karena lebih efisien, efektif dan memberikan kemudahan bagi pengelolaan kepegawaiannya. Namun demikian, penggunaan tenaga kerja dengan cara out sourcing ini, mengandung persoalan yuridis dalam hal hubungan kerja yang terjadi antara pekerja dan perusahaan pemberi kerja bila ditinjau dari hukum perjanjian kerja. Dalam konteks ini pekerja hanya dijadikan obyek perjanjian dari perjanjian penyediaan tenaga kerja. Dengan demikian tidak ada kesamaan dalam kedudukan hukum antara pekerja dan perusahaan pemberi kerja. Hal tersebut tercermin dari suatu contoh kasus dari model penggunaan tenaga kerja dengan cara out sourcing dalam tulisan ini. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah mengakomodir kecenderungan model penggunaan tenaga kerja tersebut, namun demikian persoalan yuridis dari hubungan kerja sebagaimana tersebut di atas, tetap saja tidak teratasi oleh undang-undang tersebut. Dengan demikian kehadiran undang-undang tersebut tidak cukup dapat memberikan perlindungan hukum bagi pekerja dalam hubungan hukumnya dengan perusahaan pemberi kerja."

"Skripsi ini membahas masalah status hubungan kerja berupa kesepakatan pemberian jasa pekerja ditinjau dari segi yuridis dan praktis. berdasarkan pelaksanaan pemberian jasa pekerja antara PT X sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan PT Y sebagai Perusahaan Pemberi Kerja. Konsep kesepakatan penyediaan jasa pekerja/buruh adalah Bentuk outsourcing lain yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menimbulkan permasalahan terkait hubungan kerja. Beberapa permasalahan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam permasalahan pokok yang dibahas dalam skripsi ini yaitu penjelasan tentang konsep kesepakatan penyediaan jasa pekerja/buruh di perusahaan, penjelasan tentang tanggung jawab pekerja/penyedia jasa tenaga kerja dan perusahaan pemberi kerja. kepada pekerja/buruh outsourcing serta penjelasan praktik kesepakatan penyediaan jasa pekerja/buruh antara PT Xsebagai perusahaan penyedia jasa bagi pekerja/buruh dengan PT Y sebagai perusahaan penyedia pekerjaan, terkait dengan kebutuhan kegiatan utama perusahaan yang mempekerjakan. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, jenis penelitian deskriptif, sumber data berasal dari data sekunder dan data primer, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen danwawancara dengan informan, serta teknik analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah bahwa kesepakatan penyediaan jasa pekerja/buruh merupakan kegiatan perekrutan pekerja/buruh yang akan ditempatkan. Pada perusahaan pengguna, tanggung jawab perusahaan dalam perjanjian pemberian jasa pekerja/buruh kepada pekerja/buruh outsourcing hanya ditanggung oleh perusahaan pemberi jasa bagi pekerja/buruh hanya karena adanya paksaan yuridis yaitu kondisi ketenagakerjaan. hubungan pekerja/buruh outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, serta pelaksanaan perjanjian Pemberian jasa pekerja/buruh antara PT X dan PT Y dilakukan tanpa menyentuh kegiatan utama PT Y.

---

This thesis discusses the problem of work relationship status in the form of an agreement for the provision of worker services from a juridical and practical perspective. based on the implementation of the provision of worker services between PT X as the Employer / Labor Service Provider Company and PT Y as the Employer Company. The concept of an agreement for the provision of worker/labor services is another form of outsourcing introduced in Law Number 13 of 2003 which raises problems related to work relations. Some of these problems are then included in the main problems discussed in this thesis, namely an explanation of the concept of an agreement for the provision of worker/labor services in a company, an explanation of the responsibilities of workers/labor service providers and the employing company. to outsourcing workers/laborers as well as an explanation of the practice of the agreement for the provision of worker/labor services between PT X as a service provider company for workers/laborers with PT Y as the job provider company, related to the main activities of the employing company. The research method in this thesis uses the form of normative juridical research, descriptive research type, data sources come from secondary data and primary data, data collection techniques use document studies and interviews with informants, as well as data analysis techniques using qualitative methods. The research result in this thesis is that the agreement for the provision of worker/labor services is a recruitment activity for workers/laborers to be placed. In the user company, the responsibility of the company in the agreement for the provision of worker/labor services to the outsourcing worker/laborer is only borne by the company providing services to the worker/laborer only because of juridical coercion, namely the conditions of employment. relations between outsourced workers/laborers and companies providing worker/labor services, as well as the implementation of the agreement for Providing worker/labor services between PT X and PT Y is carried out without touching the main activity of PT Y."

"Akibat banyaknya jumlah penduduk di perkotaan yang sebagian berasal dari penduduk pedesaan yang datang ke kota untuk mencari pekerjaan, mengakibatkan jumlah penggangguran meningkat pula. Salah satu alternatif pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran tersebut adalah mengirimkan para TKI tersebut ke luar negeri untuk bekerja pada Pengguna Jasa TKI atau majikan di luar negeri tersebut. Untuk mengorganisir para TKI itu, maka banyak didirikannya Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia atau PJ TKI. Untuk mengirim para TKI tersebut haruslah dibuat suatu gerjanjian penempatan TKI anatara PJTKI dengan TKI yang selanjutnya dibuat juga suatu perjanjian kerja antara Pengguna Jasa TKI atau majikan di luar negeri dengan TKI tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penempatan TKI di luar negeri tersebut, perjanjian kerja yang dibuat oleh Pengguna Jasa TKI atau majikan dengan TKI, permasalahan-permasalahan yang dapat timbul dari perjanjian kerja, penyelesaiannya menggunakan hukum negara mana beserta perlindungan hukum bagi para TKI di luar negeri tersebut. Data-data yang didapatkan adalah berasal dari contoh perjanjian kerja, buku-buku, perundang-undangan serta hasil wawancara dengan salah satu pegawai PT. Amri Margatama. Gambaran singkat dari Bab II dan Bab III, maka terlihat bahwa perlindungan hukum bagi para TKI yang bekerja di luar negeri tersebut masih sangat kurang, terutama perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia. Oleh karena itu diharapkan pemerintah Indonesia lebih memberikan perlindungan hukum bagi para TKI tersebut dan meningkatkan peranan KBRI/KJRI dan membuat suatu perjanjian dengan negara yang tujuan yang berupa perjanjian ekstradisi dimana dalam perjanjian tersebut disepakati untuk dapat digunakannya hukum Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, agar permasalahan-permasa1ahan yang timbul dapat terselesaikan sampai tuntas dan memberikan sanksi yang tidak terlalu berat bagi para TKI di luar negeri tersebut."

"Tesis ini membahas mengenai perkara yang terjadi antara seorang Pekerja, yang merupakan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan sebuah Perusahaan Indonesia yang menyalurkan Pekerja pada sebuah perusahaan yang berkedudukan di Singapura dengan suatu Perjanjian Kerja, yang kemudian menempatkan Pekerja pada perusahaan lain di mana Pekerja pada akhirnya bekerja di Republik Pantai Gading, Afrika. Dalam kasus ini terhadap Pekerja pada akhirnya terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.Tesis ini memperlihatkan mengenai hubungan kerja, hubungan antara pihak ? pihak, pemutusan hubungan dan segala prosedurnya dikaitkan dengan kasus serta pelaksanaan penempatan dan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia, di mana terlihat perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia dalam hal ini masih sangat lemah, sehingga diperlukan perhatian lebih terhadap perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, salah satunya adalah dapat dilakukan dengan memberikan tanggung jawab yang lebih besar pada perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang hingga saat ini dirasakan masih kurang bertanggung jawab.This thesis discusses the cases that occurred between a worker, who is Indonesian Workers who work abroad distributed by Indonesia Company to the Singapore?s Company by a Labor Agreement, which then puts workers at other companies where workers eventually work in the Republic of Ivory Coast, Africa. In this case against the Worker eventually happen Termination.

This thesis shows the Employment Relationship, the relationship between the parties, Termination of Employment and all the procedures associated with the case and the implementation of the placement and protection of Indonesia Migrant Workers, where the visible protection of Indonesian Migrant Workers in this regard is still very weak, so that needed attention more towards the protection of Indonesian Migrant Workers who working abroad, one of which is to be done by giving greater responsibilities Indonesian Migrant Workers Supplier Company, which until now still felt less responsible."

"Penelitian ini menyoroti masalah ketenagakerjaan pada sektor industri di perkotaan. Pada umumnya di negara-negara sedang berkembang industrialisasi dikatakan belum berpengaruh positif terhadap situasi kesempatan kerja di pedesaan dan belum berhasil mengatasi masalah ke sempatan kerja di perkotaan. Untuk mengatasi masalah ini telah diper hatikan peranan sektor informal maupun industri kecil sebagai katup pengaman dalam penciptaan kesempatan kerja maupun dan segi perkembang an ekonomi secara keseluruhan. Tujuan penelitian ini justru untuk mem pelajari masalah ketenagakerjaan pada usaha kecil pada sektor informal di bidang industri kecil. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep "pattern variabels" yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Pada khusus nya pola "universalism" dan "particularism" serta pola "specifity" dan "diffuseness" yang digunakan. Pola "universalism" dan "particulatism" menyangkut jenis tenaga kerja, dengan kata lain pola "universalism" berciri tidak adanya ikatan daerah, atau ikatan daerah sebagai standar penerimaan tenaga kerja, dan pola "particularism" berciri adanya ikatan darah atau ikatan daerah. Sedangkan pola "specifity" dan "diffuseness" menyangkut hubungan sosial antara pengusaha dan pekerja di perusahaan nya, dengan kata lain pola "specifity" berciri adanya keterbatasan hu bungan pengusaha dan pekerja di luar kewajiban pekerjaan, dan pola "diffuseness" berdiri tidak adanya keterbatasan semacam itu. Di sini perhatian disoroti pada perusahaan di bidang usaha tempe dan usaha tahu, karena kedua usaha tersebut ada di mana-mana di pulau Jawa dan termasuk dalam usaha kecil. Sementara itu metodologi yang digunakan adalah i) pengumpnlan data kuantitatif, dengan disusun daftar populasi, dipilih sampel dengan Simple Random Sampling Techni que, dilakukan wawancara sistematis, dan dianalisis berdasarkan sta tistik non-parametrik, dan ii) pengumpulan data kualitatif melalui pengumpulan data sekunder, pengamatan, dan wawancara non-sistematis. Kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini adalah skala unit usaha berhubungan dengan jenis tenaga kerja, tetapi tidak berhubungan dengan hubungan sosial antara pengusaha dan pekerja. Pada usaha tahu, unit usaha berskala besar cenderung berpola "universalista" dan unit usaha berskala kecil cenderung berpola "particularism". Sebaliknya pada usaha tempe unit usaha berskala kecil cenderung berpola "universalista" dan unit usaha berskala besar cenderung berpola "particularism". Per bedaan ini mungkin disebabkan kecilnya perbedaan skala unit usaha pada usaha tempe dan adanya sistem setoran yang dapat mengerjakan pekerja tanpa membayar upah pada usaba tempe. Sedangkan huhungan sosial antara pengusaha dan pekerja ternyata berhuhungan dengan tingkat pendidikan pengusaha. Pengusaha yang relatif berpendidikan tinggi cenderung membantu pekerja dan melakukan banyak kegiatan yang tidak menyangkut pekerjaan. Sehiugga mungkin pengusaha yang relatif berpendidikan tinggi menyadari hak dan kewajiban pekerja dan memperhatikan keadaan pekerja. Selain itu terdapat beberapa penemuan yang menarik, yaitu: i) terdapat pengelompokan menurut daerah asal, dan pengusaha yang ber asal dari luar Jakarta cenderung menganggap kehidupan di Jakarta hanya sementara dan ingin kembali lagi ke desa. ii) pengusaha tempe maupun pengusaha tahu pada umumnya mendapat keterampilan melalui pengalaman kerja di Jakarta. Kebanyakan mereka mempunyai pengalaman kerja sebagai pekerja selama beberapa tahun di Jakarta sambil belajar keterampilan, dan akhirnya mandiri dan memiliki usaha sendiri. iii) pekerja pada usaha tempe dan pada usaha tahu secara keseluruhan 45 % pekerja keluarga, 13 % pekerja yang berasal dari satu daerah dengan pengusaha, dan 42 % pekerja yang tidak ada ikatan darah maupun ikatan daerah dengan pengusaha. Pada umumnya proporsi pekerja yang berasal dari satu daerah dengan pengusaha lebih tinggi pada usaha tempe, dan proporsi pekerja yang tidak ada ikatan darah maupun ikatan daerah lebih tinggi pada usaha tahu. iv) keadaan ekonomi cukup berbeda antara usaha tempe dan usaha tahu karena ciri-ciri hasil produk yang dimilikinya. Diferensiasi skala unit usaba dan segi tenaga kerja, jumlah produksi, jumlah keuntungan, dan modal lebih besar pacto usaha tahu. v) sebagian besar pengusaha tempe maupun pengusaha tahu mempunyai rasa puas yang positif terhadap usahanya, meskipun tidak menginginkan anak-anak mereka melanjutkan usaha bapaknya dan mengharapkan anak-anak mereka mendapat pekerjaan yang lebih baik dan lebih terhormat, seperti ABRI, pegawai negeri dan guru."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi Tenaga Kerja Perusahaan Peserta Jamsostek serta Hubungannya dengan tingkat kepatuhan Perusahaan. Disamping itu juga dimaksudkan untuk memberikan bahan masukan bagi PT. Jamsostek (Persero) dalam mengambil keputusan mengenai kebijakan pelayanan yang diberikan terhadap Pesertanya.Studi ini bersifat explanative study yang berdasarkan penelitian kepustakaan atau library research, maupun penelitian lapangan atau yang lazim dikenal dengan istilah field research, yang menyangkut Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, pada PT. Jamsostek (Persero).Penelitian lapangan atau field research, dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, karena menyangkut perolehan keterangan melalui wawancara dengan diskusi, jawaban lisan maupun kuesioner terhadap Peserta Jamsostek.Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi sebagai pendukung penyusunan tesis ini, maka Penulis melakukan penelitian di wilayah Jakarta Timur. Adapun jumlah sampel yang berhasil diambil adalah sebesar 150 responder.Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner. Jumlah pertanyaan seluruhnya ada 15 butir yang terdiri dari 5 butir untuk Persepsi Tenaga Kerja Perusahaan Peserta Jamsostek dan 10 butir untuk aspek Tingkat Kepatuhan Perusahaan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah Korelasi Rank Kendali.Hasil Penelitian menunjukan bahwa Pada Tingkat x = 5% terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Persepsi Tenaga Kerja Perusahaan Peserta Jamsostek dengan Tingkat Kepatuhan Perusahaan.Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi pengembangan dan peningkatan pelayanan pada PT. Jamsostek (Persero), dan khususnya perbaikan kinerja usaha dalam rangka menghadapi era globalisasi."