Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan perkawinan yang tidak dapat berjalan mulus seperti yang diharapkan sehingga berakibat pada perceraian, yang salah satu penyebabnya adalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Oleh karena itu dalam skripsi ini akan dibahas bagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat memberikan perlindungan hukum khususnya terhadap istri dari kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan untuk mengajukan perceraian, bagaimana peranan Pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang tersebut, dan dampak yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya Undang-Undang ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder, yang menghasilkan penelitian deskriptif tentang perlindungan hukum terhadap kekerasan rumah tangga dalam hubungan suami-istri, khususnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Keberadaan Undang-Undang ini mengatur dan menjamin agar setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, dan memberikan perlindungan dari kekerasan yang mungkin terjadi dalam rumah tangga, juga mewajibkan pemerintah dan masyarakat untuk membantu pengentasan kekerasan dalam rumah tangga, dalam bentuk komunikasi informasi serta edukasi mengenai kekerasan rumah tangga, juga menyediakan sarana dan prasarana untuk membantu korban, serta memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban. Saran dari penulis yaitu hendaknya upaya perlindungan ini dilakukan secara konkrit berupa perintah pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dari badan yang berwenang, dan bekerja sama dengan instansi-instansi terkait dalam rangka sosialisasi Undang-Undang atau pengadaan seminar tentang kekerasan rumah tangga, agar masyarakat luas dapat mengetahuinya secara jelas."

"Ada kecenderungan selama ini PLN tidak mengadakan perjanjian secara absah berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata, dalam pemasangan listrik terlebih dahulu bagi konsumen rumah tangga yang didasarkan atas alasan efisiensi waktu, sehingga yang ada hanya merupakan perjanjian baku. Dari segi efisiensi dan praktis, perjajian demikian membantu mempermudah pelayanan kepada konsumen, tetapi konsumen tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan pendapat dan pandangannya terhadap isi perjanjian yang telah dibuat tersebut. Dari segi hukum, berarti PLN menjalankan praktik usaha yang tidak menerapkan keseimbangan posisi dan hak kewajiban antara pelaku usaha dan konsumennya dalam pelaksanaan perjanjian. Oleh sebab itu, perlu ada suatu perjanjian yang dibuat absah antara PLN dan konsumen dalam proses pemasangan listrik yang akan memperoleh manfaat hukum bagi konsumen berupa adanya perlindungan hukum dan kedudukan yang sepadan dengan selaku usaha yang sangat besar pengaruhnya bagi terciptanya struktur perjanjian yang mengandung keadilan (fair contract). Dalam kondisi demikian berarti PLN harus membentuk suatu perjanjian, jika bersifat perjanjian baku harus yang bersifat terbuka dan mendorong adanya kesepakatan dalam hukum. Hal ini disebut sebagai perjanjian yang mempunyai teori sama nilai. (equaivalent theory) di mana perjanjian tersebut akan mengikat jika para pihak dalam perjanjian tersebut memberikan prestasinya yang seimbang atau sama nilai (equivalent)."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah sebagai berikut : (1) Apa saja kendala yang layak diantisipasi dalam penerapan UU PKDRT di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang masih paternal? (2) Sejauh manakah perempuan mendapat perlindungan hukum dari neqara dalam undang-undang? (3) Apakah Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat dipergunakan dalam penanganan masalah KDRT dan sejauh mana ADR dapat berpengaruh terhadap proses penegakan hukum dalam penanganan masalah KDRT. Hasil penelitian menunjukkan kendala yang dihadapi adalah keengganan perempuan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dihadapinya dengan berbagai alasan, sikap masyarakat yang didukung oleh sikap pemerintah yang mendukung perempuan tetap berada di posisi sekunder atau subordinat walaupun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Saat ini telah diterbitkan undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU nomor 23 tahun 2004, ditandatangani tanggal 16 September 2004 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri). Diharapkan dengan adanya kekhususan dari UU ini, perempuan dapat lebih terlindungi dan kekerasan terhadap perempuan terutama yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dapat dikurangi. UU PKDRT juga mengadopsi bentuk penyelesaian masalah di luar peradilan yang dikenal sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR), yang diadopsi dari hukum perdata. Namun demikian masih terdapat beberapa kekurangan dalam UU PKDRT, antara lain bentuk ancaman pidana yang alternatif sehingga dirasakan kurang memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman pidana minimal yang hanya diberlakukan terhadap kekerasan seksual yang dilakukan dengan tujuan komersial."

"Tesis ini membahas upaya perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami. Penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami. Faktor penyebab terjadinya kekerasan ini disebabkan karena faktor kepedulian keluarga dan lingkungan, faktor budaya, faktor penegakan hukum, faktor ekonomi, faktor kepribadian suami. Peranan petugas penegak hukum dalam melindungi hak-hak perempuan telah dimulai sejak ditemukannya kasus kekerasan ke petugas kepolisian hingga saat pemeriksaan di pengadilan. Diawali dari lembaga Kepolisian yang menerima pengaduan tentang adanya tindak kekerasan, untuk melindungi korban yang melaporkan kekerasan yang dialaminya. Setelah proses melapor, polisi membuat berkas perkara yang kemudian akan dilimpahkan ke kejaksaan. Kemudian kejaksaan akan membuat dakwaan dan tuntutan yang akhirnya akan diputus oleh hakim di Pengadilan. Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana, karena dapat tidaknya perkara pidana masuk ke pengadilan adalah tergantung sepenuhnya oleh Kejaksaan (Penuntut Umum). Peranan seorang hakim dalam melindungi hak hak perempuan adalah memberikan keadilan kepada korban maupun terdakwa dalam hal kasus tersebut telah diperiksa oleh pengadilan. Dalam memberikan keadilan bagi korban dan terdakwa, hakim juga melihat unsur penyesalan dari terdakwa, sehingga hakim tidak semata-mata berpatokan kepada tuntutan jaksa dan ancaman pidana tetapi dengan memperhatikan sikap, kelakuan terdakwa selama pemeriksaan, apakah terdakwa sudah berlaku baik atau tidak, apakah ada penyesalan atau tidak sehingga penjatuhan putusan tidak semata mata untuk menghukum tetapi memberi pelajaran agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami ditemukan beberapa kendala. Kendala tersebut diantaranya disebabkan oleh faktor hukumnya sendiri, faktor petugas penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor budaya.

---

This thesis discusses the legal safeguards against wives who are victims of domestic violence committed by husbands. This study aims to gain an understanding of legal protection for his wife who become victims of violent husbands. Factor contributing to the violence is due to family concerns and environmental factors, cultural factors, law enforcement factors, economic factors, personality factors husband. The role of law enforcement officers in protecting women's rights have been initiated since the discovery of cases of violence to the police officer until the time of examination in court. Starting from police agencies that receive complaints about abuses, to protect victims who report mistreatment. After the report, the police make a case file will then be handed over to prosecutors. Then the prosecutor will make the charges and demands that will eventually be decided by the judge in court. Attorney has a very important role in the process of criminal law enforcement, because whether or not a criminal case goes to trial is dependent entirely by the Attorney (prosecutor). The role of a judge in protecting women's rights is to give justice to the victim and the defendant in this case has been examined by the court. In delivering justice for victims and defendants, judges also look at elements of the defendant's remorse, so the judge does not merely adhere to the demands and threats of criminal prosecution, but noted the attitude, behavior of the defendant during the examination, whether the defendant had a good effect or not, are there any regrets or not so that the imposition of a decision not to punish but purely to give a lesson to not repeat his actions. In an effort to provide legal protection for his wife who become victims of violent husbands found several problems. The constraints caused by factors including its own law, law enforcement officials factors, factor means and facilities, community factors, cultural factors."

"Karakteristik perkara KDRT (domestic violence) mempunyai kekhususan dibandingkan dengan bentuk-bentuk lain dari kekerasan terhadap perempuan oleh karena adanya hubungan antara korban dan pelaku. Tesis ini membahas perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang diberikan oleh penegak hukum khususnya Kepolisian yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban perempuan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tahap penyidikan di Kepolisian dan apakah delik aduan dalam beberapa pasal UU PKDRT tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT serta bagaimana kebijakan penegak hukum khususnya penyidik Polri pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan rumah tangga yang merupakan delik aduan. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Polresta Padang, dimana warga Kota Padang didominasi suku Minangkabau yang menganut budaya matrilineal. Budaya ini mempunyai pandangan tersendiri terhadap perempuan yakni perempuan berada di posisi yang terhormat. Hasil penelitian ini bahwa perlindungan hukum diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya delik aduan apabila korban mengadukan perkaranya ke penegak hukum. Delik aduan pada UU PKDRT membatasi peran penegak hukum dalam menindaklanjuti perkara kekerasan dalam rumah tangga. Hingga penelitian ini selesai, pihak Polresta Padang tidak pernah memberikan perlindungan khusus kepada korban KDRT. Selanjutnya dengan adanya delik aduan pada UU PKDRT menjadi dasar bagi penyidik Unit PPA Polresta Padang untuk membuat kebijakan untuk menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan mediasi yang mendamaikan antara pihak korban dan pelaku.

---

Domestic violence characteristic having specialty as compared to other forms of violences to female because of mark sense relationships among victim and violence agent. This thesis work through law protection that gave by law enforcer in particular police force which is managed in Act (Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga/ UU PKDRT). To the effect this research is to be know jurisdiction protection form to female victim on investigation phase at police force and if crime of complaint in a few section that UU PKDRT represent jurisdiction protection form to female victim and how enforcer policy sentences notably Police investigator on investigation phase in solution act domestic violence that represent crime of complaint. This research utilize normatif's method. Research location that is chosen is Polresta Padang, where is Kota Padang dominated by Minangkabau's tribe that follow matrilineal's culture. This culture have view aloning to female. Female is at esquire position. This research result that jurisdictional protection to be given unto domestic violence victim in particular crime of complaint if victim tells on its matter to jurisdictional enforcer. Crime of complaint on UU PKDRT draws the line enforcer role sentence in follow up domestic violence. Until this research finish, Polresta Padang never give special protection to domestic violence victim. Hereafter by mark sense crime of complaint on UU PKDRT gives opportunity for investigator in this case PPA Polresta's Unit investigator Padang to make policy to solve domestic violence matter with mediasi."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagai pemberi sertifikasikeandalan berusaha, berupa trustmark kepada pelaku usaha sebagai bentukperlindungan hukum kepada konsumen dalam transaksi elektronik. Metodologipenelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang mengacu kepada normanormahukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, denganmelakukan perbandingan hukum, yaitu melihat pada persamaan dan perbedaanpengaturan mengenai lembaga pemberi sertifikasi di beberapa negara. Perbandingantersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembentukan danpenerapan ketentuan yang mengatur Lembaga Sertifikasi Keandalan di Indonesia.Hasil penelitian menyarankan perlunya segera diatur secara rinci dan jelas tugasdan tanggungjawab, serta kewenangan Lembaga Sertifikasi Keandalan.

---

ABSTRACTThe focus o f this study is Lembaga Sertifikasi Keandalan as a Certification Bodyfor business reliability, such Trustmark as consumer protection law to businessparticipant in electronic transactions. The research methodology is normativejuridical, which based on the law norm in the act regulation. The researchcompares the law by investigating the differences and equality o f the regulation o fthe institution as the certificate assessor in many countries. The result is expectedto be useful as an input or consideration for regulation development andimplementation as guidelines for Lembaga Sertifikasi Keandalan in Indonesia.The research result suggests the need o f immediate detailed order o f jobdescriptions, responsibilities, and authorities o f Lembaga Sertifikasi Keandalan."