Karakteristik perkara KDRT (domestic violence) mempunyai kekhususan dibandingkan dengan bentuk-bentuk lain dari kekerasan terhadap perempuan oleh karena adanya hubungan antara korban dan pelaku. Tesis ini membahas perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang diberikan oleh penegak hukum khususnya Kepolisian yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban perempuan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tahap penyidikan di Kepolisian dan apakah delik aduan dalam beberapa pasal UU PKDRT tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT serta bagaimana kebijakan penegak hukum khususnya penyidik Polri pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan rumah tangga yang merupakan delik aduan. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Polresta Padang, dimana warga Kota Padang didominasi suku Minangkabau yang menganut budaya matrilineal. Budaya ini mempunyai pandangan tersendiri terhadap perempuan yakni perempuan berada di posisi yang terhormat. Hasil penelitian ini bahwa perlindungan hukum diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya delik aduan apabila korban mengadukan perkaranya ke penegak hukum. Delik aduan pada UU PKDRT membatasi peran penegak hukum dalam menindaklanjuti perkara kekerasan dalam rumah tangga. Hingga penelitian ini selesai, pihak Polresta Padang tidak pernah memberikan perlindungan khusus kepada korban KDRT. Selanjutnya dengan adanya delik aduan pada UU PKDRT menjadi dasar bagi penyidik Unit PPA Polresta Padang untuk membuat kebijakan untuk menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan mediasi yang mendamaikan antara pihak korban dan pelaku.

---

Domestic violence characteristic having specialty as compared to other forms of violences to female because of mark sense relationships among victim and violence agent. This thesis work through law protection that gave by law enforcer in particular police force which is managed in Act (Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga/ UU PKDRT). To the effect this research is to be know jurisdiction protection form to female victim on investigation phase at police force and if crime of complaint in a few section that UU PKDRT represent jurisdiction protection form to female victim and how enforcer policy sentences notably Police investigator on investigation phase in solution act domestic violence that represent crime of complaint. This research utilize normatif's method. Research location that is chosen is Polresta Padang, where is Kota Padang dominated by Minangkabau's tribe that follow matrilineal's culture. This culture have view aloning to female. Female is at esquire position. This research result that jurisdictional protection to be given unto domestic violence victim in particular crime of complaint if victim tells on its matter to jurisdictional enforcer. Crime of complaint on UU PKDRT draws the line enforcer role sentence in follow up domestic violence. Until this research finish, Polresta Padang never give special protection to domestic violence victim. Hereafter by mark sense crime of complaint on UU PKDRT gives opportunity for investigator in this case PPA Polresta's Unit investigator Padang to make policy to solve domestic violence matter with mediasi.