Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka pemberdayaan masyarakat terdapat tiga strategi yang dapat dilakukan. Salah satu strategi tersebut yaitu intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, karena pemerintah melalui aparat birokrasinya berperan untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, mendorong kemajuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan keadilan. Kemajuan masyarakat tersebut dapat berwujud tatanan kehidupan masyarakat madani, yaitu suatu masyarakat yang dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam proses pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.Untuk menghadapi hal itu aparatur birokrasi secara terus menerus dan terprogram harus meningkatkan dan ditingkatkan kemampuannya agar secara internal dapat melaksanakan tugas organisasi dan secara eksternal dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.Peningkatan dan pemantapan profesionalisme aparatur pemerintah (Depdagri dan Pemda) melalui pendidikan dan pelatihan aparatur merupakan salah satu fungsi yang vital hares dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri dalam rangka membina dan mengembangkan kualitas profesional aparat birokrasi pemerintahan.Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan perlu dilakukan Analisis Kebutuhan Diklat sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi secara tepat kemampuan yang dibutuhkan atau yang belum dimiliki oleh aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dilapangan.Akan tetapi pada kenyataannya dilapangan diperoleh fakta bahwa dalam perumusan program diklat aparatur di Badan Diktat Depdagri tidak melalui tahapan awal perencanaan yaitu melaksanakan analisis kebutuhan diklat sehingga tidak memberikan hasil yang maksimal dalam perencanaan diklat aparatur.Sehubungan dengan hal tersebut, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : untuk mengetahui mengapa program ini tidak dapat berjalan sesuai dengan normative yang ada serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam pelaksanaan analisis kebutuhan diklat agar program ini dapat berjalan sesuai dengan rencana awal kebijakan ini dikeluarkan .Penelitian ini mempergunakan pendekatan teori dan konsep tentang analisis kebutuhan diklat, perencanaan dan pendidikan dan pelatihan aparatur serta analisis kebutuhan diklat sebagai sebuah program kebijakan Badan Diklat Depdagri. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data memakai teknik wawancara studi kepustakaan serta dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan data yang telah terkumpul akan dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian ini.Penelitian ini berkesimpulan bahwa, pelaksanaan program analisis kebutuhan diktat tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan normatif yang ada karena lemahnya unsur perencanaan pada saat program ini akan ditetapkan sehingga program ini terlihat tidak rasional, integrative dan fleksibel. Disamping itu terdapat tiga faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan program ini.Faktor tersebut berupa ada tidaknya kewenangan pelaksanaan program analisis kebutuhan diktat, karakteristik pelaku kebijakan (stakeholders) serta pengaruh lingkungan intern dan ekstern yang turut mempengaruhi kebijakan pelaksanaan program analisis kebutuhan diklat. Ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi dan terkait satu dan lainnya."

"Analisis pemetaan kompetensi dan penilaian kebutuhan Diklat di Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan satu kegiatan yang strategis dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan. kinerja seluruh pegawai LAN. Kegiatan ini merupakan suatu upaya untuk melakukan analisis terhadap kebutuhan organisasi dalam hal ini adalah kebutuhan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan pejabat eselon III dalam melaksanakan tugasnya.Untuk menganalisis pemetaan kompetensi dan penilaian kebutuhan Diklat LAN dilakukan dengan mengelompokkan berbagai standar kompetensi menjadi suatu model kompetensi dengan mengacu pada management competencies clock yang dikemukakan oleh Kolb yang kemudian menjadi dasar (dimensi) di dalam menganalisis .kebutuhan Diklat. Standar kompetensi tersebut adalah kompetensi afektif, kompetensi perseptual, kompetensi simbolik, dan kompetensi perilaku yang dikategorikan sebagai kompetensi khusus, selain itu juga digunakan standar kompetensi umum yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara, dan kompetensi teknis untuk lebih mendukung hasil penelitian ini. Responden berasal dari para pemegang jabatan eselon III di lingkungan LAN Pusat yang berjumlah 32 jabatanAnalisis Kebutuhan Diklat terdiri dari tiga kegiatan, yaitu pertama, analisis kesenjangan; kegiatan ini membandingkan antara kompetensi saat ini (aktual) dengan kompetensi yang seharusnya dimiliki (ideal) dimiliki oleh para pemangku jabatan eselon III. Kedua analisis masalah-masalah Diklat, merupakan pemilahan antara masalah-masalah yang dapat diatasi dengan Diklat dan masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan Diktat. Dan kegiatan ketiga yaitu identifikasi kebutuhan Diklat.Berdasarkan analisis kesenjangan kompetensi, maka dapat diketahui secara umum terdapat kesenjangan kompetensi aktual dengan kompetensi ideal baik untuk kompetensi umum, kompetensi khusus maupun kompetensi teknis. Hasil penelitian menggambarkan bahwa: (1) Tingkat Pencapaian Kompetensi umum : untuk . eselon III. LAN, adalah 86%; (2) Tingkat Pencapaian Kompetensi Khusus adalah 85%, dan (3) Tingkat Pencapaian Kompetensi Teknis adalah 86%.Berdasarkan pemetaan kompetensi, maka secara umum dapat digambarkan bahwa kompetensi aktual pejabat strukutral eselon III di lingkungan LAN tersebut berada pada tingkat comfort dari 4 tingkatan penguasaan kompetensi menurut entegrys corporation ' (introductory, exploratory, comfort, dan mastery). Meskipun secara umum berada pada tingkat comfort, tetapi berada pada level kategori yang berbeda yaltu kategori rata-rata (average performer) dan kategori tinggi (high performers).Setelah dilakukan TNA test dengan mengunakan teori McCann, maka secara umum kompetensi berada pada daerah yang menyatakan bahwa Diklat telah cukup, walaupun ada beberapa kompetensi berada pada daerah dimana Diklat diperlukan tetapi. tidak mendesak. Berdasarkan hasil TNA test ini maka dapat dildentifkasi kebutuhan Diklat yang bertujuan untuk .meningkatkan kompetensi yang. kurang tersebut, yaitu:1. Kelompok Diklat Kepemimpinan.Tingkat III yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi umum berkenaan dengan peningkatan pengetahuan dan sikap para pejabat struktural. Dalam penelitian ini teridentifikasi kebutuhan Diklat yang harus dilakukan yaltu untuk meningkatkan kompetensi umum berkomunikasi dalam bahasa Inggris, kompetensi umum membangun jaringan kerja networking, dan kompetensi mendayagunakan teknologi informasi.2. Kelompok Diklat Kepemimpinan yang didesain secara . khusus, ..berdasarkan 'kebutuhan (analisis jabatan) yang memperhatikan karakteristik kekhasan (uniqueness) di lingkungan LAN berupa Diklat kepemimpinan eksekutif/manajerial untuk LAN. Dalam penelitian ini teridentifikasi kebutuhan Diklat yang harus dilakukan yaitu untuk meningkatkan kompetensi -..khusus dalam dimensi perencanaan, bekerjasama dengan orang lain, pendelegasian wewenang, keterampilan kewirausahaan, mengumpulkan dan menganalisis informasi - serta data kuantitatif, mengatasi ambiguitas.dan implementasi kebijakan.3. Kelompok Diklat Teknis berupa peningkatan keterampilan teknis untuk masing-masing pejabat eselon III di lingkungan LAN. Dalam penelitian ini teridentifikasi kebutuhan Diklat Teknis yang harus dilakukan yaitu teknik negosiasi, bahasa. asing; system thinking, dan merancang kebijakan.

---

Analysis Mapping of Competency and Assessment Requirement of Education and Training in National Institute of Public Administration (LAN) represent one strategic activity in order to improve, repairing and improving performance all LAN officers. This Activity represent an effort to analyze to organizational requirement in this case is requirement of knowledge, and ability skill of III echelon functionary in executing its duty.

To analyze mapping of competency and assessment requirement of education and training in LAN conducted by grouping various competencies standard become an competency model by relate at Clock Competencies Management told by Kolb which later; then become base in analyzing requirement of education and training. The Standard competency is affective competence, perceptual competence, symbolic competence, and behavioral competence which categorized as special competence, besides is also used by general competencies standard which released by National Board Personnel (BKN), and technical competencies to be more support result of this research. Responder comes from all III echelon position owners in LAN amounting to 32 positions.

Analysis Requirement of Education and Training consist of three activities that is first, difference analysis, this activity compare between competencies in this time with competency, which ought to have owned by all of III echelon position. Second, analysis is problem of Education and Training, representing between problem of able to overcome with education and training problems which cannot overcome with education and training. And third activity that is identifying requirement of training and education.

Pursuant to interest difference analysis, hence can know in general there are actual competencies difference with ideal competencies good to general competencies, special competencies and also technical competencies. Result of research depict that: (1). Storey; Level Attainment of General Competencies for the echelon of III LAN is 86°Io; (2) Storey; Level Attainment of Special Competencies is 85%, and (3) Storey; Level Attainment of Technical Competencies is 86%.

Pursuant to mapping of competencies, hence in general can be depicted that III echelon structural functionary actual competencies in the LAN institutional reside at comfort storey; level from 4 level domination of competencies according to corporation Entergy's (introductory, exploratory, comfort, and mastery). Though in general reside at comfort storey; level, but residing at different category level that is mean category (performer average) and high category (performers high).

After conducted by TNA test with McCann theory, hence in general competencies reside at area expressing that educational and training have enough, despite of some competencies reside at area where education and training needed by but do not insist on. Pursuant to result of TNA test this hence can identify by requirement of education and training with aim to increase less the interest, that is:

1.Group Education and Training Leadership Mount III with aim to increase general competencies with reference to make-up of attitude and knowledge all structural functionary. In this research is identified by requirement of educational and training which must be done that is to increase general competencies communicate in English, general competencies develop; build network work networking, and information technology competencies.

2.Group Education and Training Leadership which is design peculiarly, pursuant to requirement job analysis paying attention specification characteristic (uniqueness) in LAN of training and education leadership of executive for the LAN. In this research is identified by requirement of education and training which must be done that is to increase special competencies in planning dimension, work along with others, authority delegation, skill of business, collecting and analyzing information and also quantitative data, overcoming policy implementation and ambiguities.

3.Technical Group Education and Training in the form of technical uplifting of skill to the each III echelon functionary in LAN. In this research is identified by requirement of Technical Education and Training which must be done by that is negotiation technique, foreign Language, thinking system, and design policy."

"Kompetensi menjadi salah satu hal yang penting bagi para pemimpin pelayanan kesehatan menjalankan fungsi manajemennya, dan salah satu cara mencapai kompetensi adalah dengan melakukan pelatihan. RS Hermina Karawang telah melakukan pelatihan-pelatihan yang ditujukan kepada para manajer sejak awal berdirinya di tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebutuhan pelatihan untuk memenuhi kompetensi manajer di RS Hermina Karawang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan ACHE 2020 competencies assessment tool yang diisi oleh 10 manajer RS Hermina Karawang dan pengisiannya didampingi oleh peneliti, kemudian dilanjutkan dengan observasi dokumen terkait, wawancara mendalam, dan akhirnya memutuskan rekomendasi bagi RS Hermina Karawang melalui FGD yang dilakukan dengan beberapa informan tertentu. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa rumah sakit melakukan analisis kebutuhan pelatihan berdasarkan penilaian atasan dan pemenuhan kewajiban jam diklat yang telah ditentukan oleh korporasi. Selain itu didapatkan kompetensi para manajer menurut ACHE 2020 masih ada yang belum kompeten, yaitu pada topik kompetensi komunikasi dan manajemen relasi serta topik keterampilan dan pengetahuan bisnis. Namun telah kompeten dalam topik kompetensi kepemimpinan, profesionalitas, dan pengetahuan lingkunan pelayanan kesehatan. Sehingga kesimpulan dalam penelitian ini para manajer membutuhkan pelatihan-pelatihan di bidang komunikasi dan manajemen relasi serta keterampilan dan pengetahuan bisnis dan diprioritaskan pelatihan dengan nilai rerata terendah. Pelatihan dalam topik kompetensi keterampilan dan pengetahuan bisnis adalah pelatihan dalam hal manajemen keuangan dan manajemen SDM, sedangkan pelatihan dalam topik kompetensi komunikasi dan manajemen relasi adalah pelatihan dalam hal fasilitasi dan negosiasi. Untuk rekomendasi jangka panjang sebaiknya RS Hermina Karawang menggunakan ACHE competencies assessment tool untuk memperkaya tool yang telah dipakai yang bisa digunakan untuk menganalisis kompetensi dan tentunya kebutuhan pelatihan sesuai dengan kebutuhan para manajer.

---

Competence is one of the important things for health service leaders to carry out their management functions, and one way to achieve competence is to conduct training. Hermina Karawang Hospital has conducted trainings aimed at managers since its inception in 2020. The purpose of this study was to determine the training needs to meet the competence of managers at Hermina Karawang Hospital. This research is analytical descriptive research with a qualitative approach using the ACHE 2020 competencies assessment tool filled out by 10 managers of Hermina Karawang Hospital and filled in accompanied by researchers, then continued with observations of related documents, in-depth interviews, and finally decided on recommendations for Hermina Karawang Hospital through FGDs conducted with certain informants. The results of this study found that the hospital conducted an analysis of training needs based on the assessment of superiors and the fulfillment of training hour obligations that had been determined by the corporation. In addition, the competence of managers according to ACHE 2020 is still incompetent, namely on the topic of communication and relationship management competencies as well as the topic of business skills and knowledge. However, he has been competent in the topics of leadership competence, professionalism, and knowledge of the health care environment. So that the conclusions in this study managers need training in the field of communication and relationship management as well as business skills and knowledge and prioritize training with the lowest average value. Training in the topic of competence of business skills and knowledge is training in terms of financial management and HR management, while training in the topic of competence of communication and relationship management is training in terms of facilitation and negotiation. For long-term recommendations, Hermina Karawang Hospital should use the ACHE competencies assessment tool to enrich the tools that have been used that can be used to analyze competencies and of course training needs according to the needs of managers."

"Visi baru Indonesia Sehat 2010 dengan pendekatan paradigma sehat merubah cara pandang dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang semula mengutamakan upaya kuratif dan rehabilitatif, dengan paradigma sehat lebih mementingkan upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Perubahan paradigma ini berdampak terhadap peningkatan kemampuan SDM kesehatan yang dibutuhkan untuk mencapai misi baru. Untuk meningkatkan kemampuan SDM kesehatan ditempuh berbagai cara salah satunya adalah pelatihan. Desentralisasi penyelenggaraan pembangunan kesehatan berdampak meningkatkan wewenang, tugas, dan tanggung jawab SDM kesehatan di kabupaten/ kota. Peningkatan harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan SDM kesehatan di kabupaten/kota. Untuk meningkatkan kemampuan SDM kesehatan di kabupaten/ kota, salah satu upaya melalui pelatihan. Desentralisasi penyelenggaraan pembangunan kesehatan termasuk kewenangan menyelenggarakan pelatihan oleh kabupaten/kota. Dengan perubahan-perubahan tersebut, pelatihan di kabupaten/kota akan meningkat baik jumlah maupun jenisnya. Atas dasar itu perlu dipersiapkan kemampuan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pelatihan kesehatan. Untuk mengetahui bagaimana kondisi kemampuan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pelatihan, dilakukan penelitian. Objek penelitian adalah kemampuan penyelenggaraan pelatihan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus. Variabel yang diteliti adalah komitmen akan pentingnya pelatihan, kapasitas kuantitatif dan kapasitas kualitatif penyelenggaraan pelatihan. Sebagai responden adalah seluruh SDM kesehatan yang terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif jenis studi kasus didukung oleh analisis kuantitatif sederhana. Instrumen penelitian menggunakan pedoman akreditasi pelatihan Pusdiklat Pegawai Depkes RI Jakarta tahun 1999 dan pedoman wawancara terhadap responden. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan penyelenggaraan pelatihan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus masih rendah. Rendahnya kemampuan penyelenggaraan pelatihan disebabkan faktor kurangnya kemampuan SDM kesehatan dalam mengelola pelatihan. Upaya untuk meningkatkan kemampuan melalui pelatihan. Jenis pelatihan yang diperlukan yaitu manajemen pelatihan dan administrasi pelatihan. Mengingat masih rendahnya kemampuan penyelenggaraan pelatihan kesehatan di Kabupaten Tanggamus, maka desentralisasi penyelenggaraan pelatihan agar dilaksanakan secara bertahap sambil terus menerus meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pelatihan kesehatan di Kabupaten Tanggamus."

"Penelitian ini berjudul ?Analisis pemetaan kompetensi dan penilaian kebutuhan pelatihan bagi pejabat struktural eselon II, III dan IV pada kantor pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan?. Penelitian dilakukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan metode penelitian sensus (118 populasi).Latar belakang pemilihan judul ini didasarkan pada fenomena empiris dan teoritis. Secara empiris Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diindikasikan mengalami peningkatan frekuensi tugas-tugas sehingga diperlukan SDM yang handal. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya adalah : (1) Bagaimana kesenjangan yang terjadi antara kompetensi yang dibutuhkan dan kompetensi yang tersedia pada jenjang eselon II, III dan IV dalam organisasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2) Pelatihan apa yang dibutuhkan untuk mengatasi kesenjangan kompetensi tersebut. Metoda pengolahan data yang digunakan untuk mencari jawaban dari rumusan masalah di atas mengarah pada metode Deskriptif Statistik (metoda Crostab dan Distribusi Frekuensi).Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum kondisi aktual kompetensi (umum, khusus dan teknis) pejabat eselon II dan III masuk kategori comfort. Kondisi aktual kompetensi umum pejabat eselon II secara statistik tidak memperlihatkan kesenjangan yang signifikan antara kondisi aktual dan kondisi ideal. Namun demikian terdapat tiga kompetensi aktual yang mendapat penilaian relatif rendah.Seluruh kondisi aktual kompetensi umum pejabat eselon IV mendapat penilaian di bawah 7, bahkan terdapat lima item kompetensi yang mendapat penilaian di bawah 6. Menurut entegrys Incorporate (1993), tingkat penguasaan terhadap lima kompetensi tersebut masuk klasifikasi exploratory. Adapun pada kondisi aktual kompetensi khusus, 17 item kompetensi mendapat penilaian di bawah 6, dan 22 item sisanya dinilai ankara 6,35 s/d 7,26.Sebelas item kondisi aktual kompetensi teknis pejabat eselon II dinilai cukup sampai baik. Menurut entegrys Incorporated (1993), tingkat penguasaan 11 item kompetensi tersebut masuk klasifikasi comfort. Akan tetapi, kompetensi berbahasa asing pejabat eselon II mendapat penilaian di bawah 6, dengan demikian pemahaman bahasa asing pejabat eselon II masih dalam batas upaya untuk memahami.Kebutuhan pelatihan pejabat eselon Il dalam bidang kompetensi umum menunjukkan hanya ada 2 kompetensi yang dinilai cukup pelatihan. Kebutuhan dalam bidang kompetensi khusus menunjukan, 16 dari 39 item kompetensi (41%) dinilai pelatihan cukup, sedangkan 23 item kompetensi (59%) perlu pelatihan tetapi tidak mendesak.Kebutuhan pelatihan pejabat eselon Ill dalam bidang kompetensi umum, secara umum masuk kategori pelatihan cukup meskipun ada empat kompetensi yang perlu pelatihan namun tidak mendesak. Sedangkan kebutuhan pelatihan untuk bidang kompetensi khusus, 30 kompetensi (76%) perlu pelatihan tapi tidak mendesak, dan 9 kompetensi (24%) masuk wilayah pelatihan cukup. Namum demikian, dari 30 kompetensi yang perlu pelatihan tidak mendesak, 10 diantaranya mendekati wilayah kebutuhan kritis.Kebutuhan pelatihan pejabat eselon lV untuk bidang kompetensi umum masuk dalam kategori kebutuhan pelatihan tidak mendesak, hanya satu kompetensi yang masuk dalam kategori kebutuhan pelatihan cukup.Memperhatikan hasil penelitian di atas, maka perlu penyempurnaan sistem pendidikan dan pelatihan pegawai, diantaranya dengan membuat perencanaan yang matang dan mengkombinasikan berbagai faktor seperti tujuan, sasaran, dan metode pelatihan yang benar, instruktur yang kompeten, meiliki komitmen terhadap esensi pelatihan, dan sistem rekruitmen yang lebih objektif.

---

The analysis on competency mapping and the evaluation towards the needs of trainings for the officials in echelon II, III, and IV structural position in the central bureau of Directorate general of correction' Is The title of the research. The research took place in the Central Bureau of The Directorate General of Correction using census research method (118 population). The background to choose the title is based on the theoretical and empirical phenomenon. Empirically, the Directorate General of Correction Central Bureau is indicated to have an increasing frequency on its duty concerning correction fields that it requires very good Human Resources who will be readily counter more dynamic problems.

Based on the above background, the following problem identifications are taken : (1) How is the gap turning up between the needed competency and the competency available in the Echelon II, III and IV structural positions in the organizations in the Central Bureau of Directorate General of Correction (2) What kind of training programs are actually needed to overcome the problems. The Data Processing Method used to find the answers for the questions of the descriptive method (Crostab and Frequency Distrubution method).

The result of the research shows that the condition of the actual competency (general, specific and technical) of the officials in Echelon Il and III structural position is generally in the comfort category. The actual condition of the general competency of the officials in the Echelon II structural position statistically does not show any significant gap between the actual condition and the ideal one, although there are 3 (three) actual competencies having low score. The actual condition of the general competency of the officials in the Echelon IV structural position is under the score of 7, even there are 6 competency items with under 6 as their score. According to Entegrys Incorporate (1993), the mastery towards those 5 competencies is classified as exploratory competency. The actual condition of the specific competency of the officials in the Echelon IV structural position is poor, since there are 17 competency items with under 6 score, and the remaining 22 competency items are regarded enough to good, they are around the score of 6.35 to 7.26.

The actual condition of the technical competency of the officials in the Echelon ll structural position is deliberately good. Entegrys Incorporate (1993) said that in such condition, the mastery level toward the competencies is classified as comfort category. Besides, the competency to speak foreign languages of the officials in the Echelon II structural position is poor, with the score under 6 (six), meaning that their mastery towards foreign languages is in the level of trying to understand.

The needs to have training for the officials in the Echelon II structural position on the general competency fields show that only 2 out of all general competencies are considered as needs to have sufficient training. The specific competency fields show that 16 out of 39 competency item (41%) are in needs to have sufficient training, and the remaining 23 competency items (59%) are in needs to have training but not urgent.

The needs to have trainings of the officials in the Echelon III structural position on the general competency, are commonly categorized as needs to have sufficient training, though there are four competencies which are urgently required. While, on the specific competency fields show that 30 competencies (76%) need not urgent trainings. The remaining 9 competencies (24%) need to have sufficient trainings. Nevertheless, among the 30 competency which need not urgent trainings, 10 of them are close to the critically need trainings area.

The needs to have training for the officials in Echelon IV structural position on the general competency, are commonly categorized need to have not urgent training, but only one which is categorized to have sufficient training.

By considering the result of the research on the actual condition of the competency own by officials in Echelon II, III and IV structural positions in the Central Bureau of Directorate General of Correction, it is regarded urgent to complete the officials education and training systems, among others are by designing a perfect planning and combining various factors like the training objectives, the technical targets or the correct training methods, good preparation, providing totally competent training methods, good preparation, providing totally competent training participants and instructors who also have high commitment toward the training substance by implementing regular steps in any levels and objective recruitment system."

"Penelitian ini berjudul “ANALISIS KESENJANGAN KOMPETENSI UMUM DAN KHUSUS PEJABAT STRUKTURAL ESELON III DAN IV DAN KEBUTUHAN PELATIHAN DI DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI”. Penelitian dilakukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan metode penelitiansensus(91 populasi).Latar belakang pemilihan judul ini didasarkan pada fenomena empiris dan teoritis. Secara empiris Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual diindikasikan mengalami peningkatan permohonan HKI sehingga diperlukan SDMyang handal. Selain itu belum terpetakannya kompetensi SDM yang ada di Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan latar belakan di atas, rumusan masalahnya adalah : (1) Bagaimanakah kesenjangan yang terjadi antarakompetensi yang diperlukan (ideal) dan kompetensi yang tersedia (aktual) pada jenjang eselon III dan IV dalam organisasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual saat ini;(2) Bagaimana kebutuhan pelatihan yang data dilakukan untuk mengatasi kesenjangan kompetensi tersebut. Metoda pengolahan data yang digunakan untuk mencari jawaban dari rumusan masalah diatas mengarak pada metode Destriptif Statistik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kondisi actual kompetensi (umum dan khusus) pejabat eselon III dan IV masuk pada kategori comfort.sementara itu kebutuhan pelatihan secara umum termasuk kategori cukup walaupun tidak begitu mendesak.Memperhatikan hasil penelitian diatas, maka perlu dilakukannya analisis kesenjangan kompetensi dan kebutuhan pelatihan secara berkala, sehingga dapatdilakukan perencanaan dan rancangan metode pelatihan yang tepat secara efektif dan efisien untuk menciptakan kualitas SDM yang handal."

"Kompetensi instruktur merupakan kemarnpuan kelja setiap instruktur sesuai jcnjang jabatannya, yang rnencakup aspek pengetahuan, ketrampiian dan Instruktur ada dua yaitu kompetensi keahlian dan kompetensi metodologi pelatihan. Dengan ditctapkannya kepmenakertras no Kep.l40/MenfVI/2008 tentang penetapan SKKNI Tentang metodologi pelatihan maka dipandang perlu untuk memetakan kompetensi metodologi pelatihan instruktur dilingkunan Balai Latihan kelja agar diketahui peta kornpetensi dan kesenjangan yang tcrjadi antara kompetensi metodologi pelatihan yang diperlukan dan kompetensi yang terscdia pada kualitikasi instruktur terampil dan instruktur ahli Serta dapat menentukan Kebutuhan pclatihan apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan lcompetensi tcrsebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatifi Metode pengumpuian data yang dilakukan adalah mctode survey. Data yang akan dikumpulkan terdiri dari data primer dengan rnenggunakan instrumen kuesioner dan pedoman wawancara, scrta data seklmder. Data yang diperoleh kemudian diolah dcngan menggunakan SPSS for window V 15.0. Hasil penelitian adalah Secara Umum terdapat kescnjangan kompetcnsi instruktur di Balai Latihan Kexja UPTP Ditjen Bina Lattas Depnakerlrans baik instruktur ahli maupun instruktur terampil, kecuali instruktur terampil pelaksana yang kesenjangan antara kompetensi aktual dan kompetensi idealnya relative kecil. Tingkat pencapaian kompetensi instruktur ahli pada kompetensi metodologi pelatihan 89%, lnstruklur penyelia 90%, Instruktur pelaksana lanjut 90% dan instruktur pelaksana 95%. Berdasarkan pengelompokan tingkat pcnguasaan kompetcnsi inslruktur menurut Entegrys Incoxporate (1993) maka kemarhpuan aktual instruktur dalam hal metodologi pelatihan tingkat penguasaan kompetensinya tergolong kiasiiikasi comfort (nilai 6,1 ~ 8) artinya tingkat kompetensi instruktur sampai dcngan baik dalam pemahaman, namun kurang yakin dalam pelaksanaannya. Hasil analisis kebutuhan Pelatihan menunjukkan bahwa secara umum telah cukup diklat, hal ini terlihat dari sebagian besar masuk wilayah C dan ada beberapa kompelcnsi yang mernerlukan pclatihan tetapi tidak mendesak yang masuk wilayah B. Dari keterbatasan penelilian yang dikemukakan diatas, pcneliti dapat membcrikan beberapa saran amau penelitian lanjutan yaitu pemetaan kompetensi instruktur sesuai bidang kejuruan/keahlian yang disesuaikan dengan jenjang jabatan untuk melengkapi kompetensi instruktur yang ada.

---

Instructor competence is instructor ability based on its position ladder, that include knowledge aspect, skill and job attitude based on instructor competence standart that be agreed. There are two competence instructors, those are skills and training methodology oompetences.Based on Kepmenakertrans no. Kep 140/MenfVI?2008, that’s training methodology, it has to map the instructor training methodology competence at BLK, in order to know the map competence and discrepancy that be happened among the training methodology competence needed and instructor and be able to determine the training necessity, what can be done to reduce discrepancy of the competence. This research is descriptire research by quantitative and qualitative approach, The method of data collecting is survey method. The data consists of primary data by using questioner instrument and interview guidance and secondary data. The acquired data is processed by using SPSS for window V 15.0. Generally, the research result, there is instructor competence discrepancy at UPTP of BLK Ditjen Bina Lattas Depnakertrans for specialist instmctor and skilled instructor, exept t.he executor skilled instructor that discrepancy between current and ideal competence be minor relativeThe achievement degree of specialist instructor competence on training methodology competence is 89%, supervisor instructor is 90%, advanced executor instructor is 90%, and executor instrtor is 95%. Based on the classification ot instructor competence authority degree (according to Entegrys Incorporate, 1993), that instructor current ability in training methodology of competence authority degree belong to comfort classification( grade 6,1 - 8 ). It means that instructor competence degree be smart in understanding but its implementation., it’s not con vinced. The result of training necessity analyzing shows that it has been enough, it can be sen from parts of them. Include C area and there are parts of competence need training but it doesn’t make B area be insist on the limitation ofthe research, researcher wants to give some suggestions or advanced research that is about instructor competence mapping based on his skill, position ladder to complete the instructor competence that has been available."

"Tesis ini membahas tentang peta kompetensi yang dimiliki oleh tenaga perpustakaan Sekolah Dasar kategori Sekolah Standar Nasional (SSN) dan analisis kebutuhan pelatihan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Tenaga Perpustakaan Sekolah. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan metode Importance Performance Analysis yang melihat kesenjangan antara kemampuan aktual dan kemampuan ideal.Hasil penelitian menggambarkan bahwa kesenjangan antara kemampuan aktual dan kemampuan ideal terjadi pada semua kompetensi. Guna mengatasi kesenjangan tersebut diperlukan pelatihan. Kompetensi manajerial, kompetensi pengelolaan informasi, dan kompetensi kependidikan berada pada kuadran tiga. Artinya, tenaga perpustakaan sekolah dasar memiliki kebutuhan pelatihan kritis untuk kategori tiga kompetensi tersebut. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial berada pada kuadran dua. Hal ini berarti bahwa tenaga perpustakaan sekolah dasar memerlukan pelatihan untuk pengembangan sebagai penguatan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai tenaga perpustakaan sekolah. Kompetensi pengembangan profesi berada pada kuadran satu. Untuk jenis kompetensi ini, tenaga perpustakaan sekolah dasar memiliki kebutuhan pelatihan cukup."