Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengeluaran padakawasan agropolitan Kota Batu. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian iniadalah implementasi kebijakan pengeluaran pada kawasan agropolitan Kota Batu,faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan, dan faktor-faktor penghambatimplementasi kebijakan pengeluaran di kawasan agropolitan Kota Batu. Penelitianini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupawawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengeluaran dalam rangkapengembangan kawasan agropolitan di Kota Batu saat ini banyak dipengaruhioleh perubahan visi pembangunan Kota Batu dari sentra pertanian berbasispariwisata menjadi sentra pariwisata berbasis pertanian. Fokus pembangunanbukan lagi pada sektor pertanian namun lebih kepada pembangunan fisik saranaprasarana, infrastruktur, dan fasilitas lain yang dibangun bertujuan untuk menarikminat wisatawan dan investor (walaupun sektor pertanian tetap diperhatikan).Kebijakan perpajakan ditemukan belum terlalu berperan dalam pengembangankawasan agropolitan Kota Batu, justru masyarakat banyak mengeluhkanmengenai PBB besarnya mengalami kenaikan terus setiap tahunnya. Diketahuipula setidaknya ada dua jenis retribusi yang diterapkan disini yaitu retribusi dariRumah Pemotongan Hewan dan Pasar Benih Ikan.Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengeluaran padakawasan agropolitan disini adalah sikap aparat pemerintah yang sangatmendukung masyarakat petani, dan kesadaran masyarakat akan manfaat jangkapanjang yang dapat diperoleh dari program kegiatan yang diberikan olehpemerintah untuk pengembangan pertanian karena memang nature masyarakatKota Batu ada di sektor pertanian. Faktor penghambat kebijakan fiskal untukpengembangan kawasan agropolitan di Kota Batu diantaranya adalah kurangnyakoordinasi tim pokja agropolitan, kurangnya sumber dana, penyempitan lahanpertanian, pendampingan PPL yang kurang efektif, rendahnya SDM masyarakatpetani, perubahan visi pembangunan ekonomi dari sentra pertanian berbasispariwisata menjadi sentra pariwisata berbasis pertanian, belum terbentuknyaBapelu, belum tersedianya KUD yang menangani semua sektor, banyaknyakepentingan yang terlibat dalam pengembangan agropolitan, konflik kepentingandi pasar Batu, dan karakter penguasa.

---

AbstractThis thesis discusses the implementation of expenditure policy in BatuCity agropolitan area. The problems are examined in this research isimplementation of expenditure policy in Batu City agropolitan area, thecontributing factors for policy implementation, and the cumberer factors forpolicy implementation. This research conducted with using qualitative approachwith in depth interview, documentation study, and observation as collecting datamethod. The result showed that the implementation of expenditure policy in orderdevelopment of agropolitan area in the Batu City much influenced by changes inthe vision of Batu City from agriculture center based tourism being tourism centerbased agriculture. Development is no longer focus on the agricultural sector butmore to the development of physical infrastructure and other facilities that werebuilt in order to attract tourists and investors (although the agricultural sectorcontinues to note). Taxation policy is found not too play a significant role in thedevelopment of the Batu City agropolitan area, thus many have complained aboutthe Property Tax due which is increased steadily each year. It is founded also thatthere are at least two types of service charges that applied in agropolitan area, theyare retribution from Slaughterhouses and Fish-Seed Market.Contributing factor in the implementation of expenditure policy in theBatu City agropolitan area is the attitude of the Government apparatus supportingthe farming community, and public awareness of long-term benefits that can beobtained from the program activities provided by Governments for thedevelopment of agriculture because it is nature society Batu City is in theagricultural sector. Meanwhile, the restricting factors are the lack of coordinationbetween agropolitan program team, lack of funds, narrowing of farmland, a lesseffective mentoring, lack of human resources, a change in the Batu City Visionfrom agriculture center based tourism being tourism center based agriculture, yetthe formation of Instigation Institution, yet the availability of Cooperative VillageUnit which handles all the sectors, the many interests involved in the developmentof agropolitan, a conflict of interest in the market, and the character of the ruler."

"Target percepatan penyelesaian perekaman KTP-el semakin mendesak karena penggunaan KTP-el dalam urusan administrasi publik semakin diperluas. Ketuntasan pencatatan penduduk menjadi semakin penting karena data kependudukan kini digunakan sebagai sumber dalam perencanaan kebijakan yang penting peranannya dalam perencanaan pembangunan, inklusi penyampaian layanan dan pemerintahan, inklusi sosial, dan inklusi keuangan. Meskipun telah menerapkan pelayanan perekaman KTP-el dengan tambahan kegiatan pelayanan dan penggunaan mobil keliling, hingga Desember 2016 di Kota Batu masih ada 9 wajib KTP-el yang belum melakukan perekaman, persentase ini masih lebih tinggi jika dibandingkan di tingkat nasional yang sebesar 4,2 . Berbagai penelitian menyebutkan bahwa ada permasalahan implementasi kebijakan KTP-el dalam aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam teori implementasi kebijakan keempat aspek ini sebenarnya telah dikembangkan dalam model oleh Edward III. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat wajib KTP-el belum melakukan perekaman KTP-el di Kota Batu pada tahun 2016 serta mencoba memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakannya. Metode yang digunakan merupakan perpaduan pendekatan kuantitatif dengan penggunaan kuesioner, pendekatan kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam, dan aplikasi konseptual model implementasi kebijakan Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan masyarakat sehingga belum melakukan perekaman KTP-el sebagian besar dikarenakan dan terkait dengan aspek komunikasi, dimana kebijakan dan program KTP-el belum tersampaikan secara jelas dan memadai dari Pemerintah/instansi pelaksana kepada masyarakat. Kendala implementasi kebijakan KTP-el di Kota Batu juga terjadi pada aspek sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Secara garis besar penelitian ini memberikan saran untuk selalu mengutamakan sampainya manfaat KTP-el pada masyarakat dengan terus melakukan koordinasi dan komunikasi secara baik kepada semua pihak yang terkait dalam penggunaan dan implementasi KTP-el dan memperhatikan efektivitas dan efisiensi program/kegiatan pelayanan KTP-el dalam rangka menjangkau golongan masyarakat yang lebih luas.

---

There is an urgent need to accelerate recording completion of electronic identity card Kartu Tanda Penduduk Elektronik KTP el since KTP el play extensive role in public administration affairs. The completeness of population records is becoming increasingly important as population data is now used as source of policy design which play important roles in development planning, inclusion of governance and service delivery, social and financial inclusion. Although additional service of recording KTP el via the use of mobile service to reach out citizen directly, Batu City only able to reach 9 of KTP el obligant that have not yet done the recording as per December 2016. This figure is still higher than the national level of 4.2 . Various research states that there are implementation problems of KTP el policy in the aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. In the policy implementation theory, these four aspects have actually been developed in the model by Edward III. So this study aims to analyze factors that cause the obligant of KTP el have not done recording KTP el in Batu City in 2016 and attempt to recommend policy implementation. The method used is combination of quantitative approach with the use of questionnaires, qualitative approaches by using in depth interviews, and conceptual application of Edward III policy implementation model. This study reveals that the reasons of not having KTP el recording are related to the communication aspect, such that policies and KTP el programs have not been clearly and adequately conveyed from the government implementing agencies to the community. Implications of the implementation of the KTP el policy in Batu City also occur in the aspects of resources, dispositions, and bureaucratic structures. This study findings suggest to always give priority better coordination and communication to all involved parties in the use and implementation of KTP el to effectiveness and efficiency of programs activities in order to reach broader population groups."

"Penelitian ini mengkaji tentang analisis network governance pada implementasi kebijakan 3 in 1 dalam mengatasi polusi udara di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan 3 dimensi oleh Mu & de Jong (2016) yang terdiri dari dealing with substantive complexity (Berurusan dengan Kompleksitas Substantif), dealing with strategic uncertainty (Menghadapi ketidakpastian Strategis), dan dealing with institutional deficiency (Mengatasi Kekurangan Kelembagaan). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan melibatkan 6 informan sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan dari penelitian terdahulu, dan berita terkini sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan network governance pada Implementasi Kebijakan 3 In 1 Dalam Mengatasi Polusi Udara Di Kota Depok belum sepenuhnya optimal sesuai kerangka network governace dari Mu & de Jong (2016) karena terdapat empat indikator yang belum terpenuhi. Keempat indikator tersebut adalah Saling Mengakui antar Aktor yang Terlibat, Sadar Persepsi yang Beragam, Kepentingan, dan Tujuan, Mengubah Aturan Kelembagaan, dan Membangun Kepercayaan.

---

This study examines the network governance analysis on the implementation of the 3 in 1 policy to addres air pollution in Depok City. This research uses three dimensions of the network governance theory by Mu & de Jong (2016) consisting of dealing with substantive complexity, dealing with strategic uncertainty, and dealing with institutional deficiency. This study adopts a post-positivist approach with qualitative data collection techniques, including in-depth interviews with 6 informants as primary data sources and literature review from previous research, and current news as secondary data sources. The research results indicate that the implementation of network governance in the 3 in 1 policy to addres air pollution in Depok City has not yet fully been optimally executed according to the network governance framework by Mu & de Jong (2016) as four indicators have not been met. These four indicators are mutual recognition among involved actors, awarnaess of diverse perceptions, interest, and goals, institutional rule changes, and trust building."

"ABSTRAKPenelitian ini menelaah implementasi kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan P2KP melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari KRPL di DKI Jakarta. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif. Wawancara mendalam dan studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data kualitatif yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan konflik formulasi kebijakan yang minimal menyebabkan kebijakan belum mencakup aspek-aspek lain untuk menjadi solusi. Selain itu, sektor swasta belum diikutsertakan dalam proses formulasi kebijakan. Desain kebijakan P2KP ini pun belum diperbarui dan belum spesifik. Selain itu, komitmen dan koordinasi dalam organisasi maupun antar organisasi masih perlu ditingkatkan. Meskipun kebijakan mendapat dukungan dari street level bureaucrats dan kelompok sasaran, tetapi kurangnya pemahaman serta kurang aktifnya beberapa anggota menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Kebijakan P2KP dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi, yaitu pengetahuan tentang gizi, daya beli, dan gaya hidup. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari KRPL belum mendukung pemasyarakatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagai tujuan dari kebijakan P2KP di DKI Jakarta.

---

ABSTRACTThis research examines the implementation of Accelerated Movement of Food Consumption Diversity P2KP through Sustainable Food Reserved Garden KRPL in DKI Jakarta. This descriptive research uses a post positivist approach with qualitative data collection methods. In depth interview and literature review were used as qualitative data collection methods. The results show minimal conflicts in policy formulation caused other aspects have not been included as solutions. In addition, the private sector has not been included in the process of policy formulation. The policy design is outdated and unspecified. Moreover, organizational commitment and interorganizational coordination need to be improved. Even though there are support from street level bureaucrats and target groups, lack of comprehension about policy and passivity of some group members became obstacles in the implementation of the policy. P2KP policy are influenced by socio economic contexts that is knowledge about nutrition, purchasing power, and lifestyle. It can be concluded that Sustainable Food Reserved Garden KRPL has not supported the cultivation of food diversification as a goal of P2KP policy in DKI Jakarta."

"Hipertensi merupakan faktor risiko kardiovaskular utama yang menyebabkan kecacatan di seluruh dunia dan di antaranya tidak menyadari kondisi kesehatannya sehingga sering disebut sebagai the silent killer. Angka prevalensi hipertensi di Indonesia cukup tinggi. Berdasarkan Riskesdas (2018), Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan prevalensi tertinggi hipertensi, namun presentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan masih rendah. Kota Banjarbaru memiliki persentase terendah yakni 11,3% dari target 100%. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan SPM bidang kesehatan penderita hipertensi di Kota Banjarbaru. Penelitian kualitatif dengan desain penelitian Rapid Assessment Procedure (RAP) dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2023 di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPM hipertensi belum optimal dapat dilihat dari laporan capaian SPM bidang kesehatan Kota Banjarbaru berada di posisi terendah di antara 12 jenis pelayanan kesehatan dasar. Kesimpulannya, beberapa kendala dalam implementasi SPM hipertensi yakni pencatatan dan pelaporan penderita hipertensi, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan berobat di puskesmas sehingga datanya tidak tercatat, tidak ada alokasi anggaran khusus SPM hipertensi di puskesmas, dan tugas rangkap dari petugas kesehatan sehingga tidak maksimal dalam mencapai suatu program. Diperlukan upaya kerjasama lintas sektor untuk keterpaduan pencatatan dan pelaporan data pasien hipertensi, pengajuan anggaran SPM hipertensi, upaya mengajak masyarakat, dan membagi tugas secara adil bagi petugas puskesmas.

---

Hypertension is a major cardiovascular risk factor that causes disability worldwide and many of them are not aware of their health condition, so it is often referred to as the silent killer. The prevalence rate of hypertension in Indonesia is quite high. Based on Riskesdas (2018), South Kalimantan Province shows the highest prevalence of hypertension, but the percentage of hypertensive patients who receive health services is still low. Banjarbaru City has the lowest percentage, namely 11.3% of the 100% target. Health services for people with hypertension are included in the Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector which are regulated in laws and regulations and government policies. The purpose of this study was to analyze the implementation of the SPM policy in the health sector for hypertension sufferers in Banjarbaru City. Qualitative research with the Rapid Assessment Procedure (RAP) research design was conducted from May to June 2023 in Banjarbaru City, South Kalimantan Province. Data collection was carried out through in-depth interviews, observation and document review. The results of the study showed that the implementation of the SPM policy for hypertension was not optimal, as can be seen from the achievement report on SPM in the health sector in Banjarbaru City which was in the lowest position among the 12 types of basic health services. In conclusion, several obstacles in the implementation of hypertension SPM are recording and reporting of hypertension sufferers, low public awareness to carry out examinations and treatment at the puskesmas so that the data is not recorded, there is no special budget allocation for hypertension SPM at the puskesmas, and multiple assignments from health workers so that they are not optimal in reach a program. Cross-sector collaboration efforts are needed to integrate the recording and reporting of hypertension patient data, hypertension SPM budget submission, efforts to invite the community, and distribute tasks fairly for health center staff."

"Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun 2015 seluas 2,61 juta hektar merupakan kebakaran terparah yang terjadi sejak tahun 1997 sehingga pemerintah membentuk Perpres No.1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Penelitian ini menganalisis kasus pelaksanaan supervisi di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) pada tujuh kawasan prioritas BRG tahun 2019 dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (1980). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan design studi kasus. Temuan penelitian ini menunjukan faktor banyaknya kepentingan, ketidakjelasan wewenang aktor pelaksana, dan karateristik kelembagaan merupakan faktor penghambat keberhasilan suatu kebijakan. Disisi lain, transparansi sebuah implementasi kebijakan merupakan faktor penting dalam keberhasilan kebijakan. Kurangnya transparansi dalam sebuah implementasi kebijakan akan menimbulkan konflik karena semakin banyak konflik, akan mempersulit implementasi suatu kebijakan.

---

Forest and land fires in Indonesia in 2015 covering an area of 2.61 million hectares were the worst fires that occurred since 1997 so that the government formed Presidential Decree No.1 of 2016 concerning the Peat Restoration Agency. This study analyzes the implementation of supervision in Industrial Plantation Forest Areas (HTI) in the Seven Priority Areas of BRG in 2019 using the theory of implementation of the Merilee S. Grindle policy (1980). This study used a qualitative method with a case study design. This research shows that many factors of interest, unclear authority of implementing actors, and institutional characteristics are factors inhibiting the success of a policy. On the other hand, the transparency of a policy implementation is an important factor in the success of the policy. Lack of transparency in a policy implementation will create conflict because more conflicts will make it difficult to implement a policy."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menganalisa interaksi kebijakan moneter dan fiskal diIndonesia dalam dua periode sub-sampel yang ditandai dengan diberlakukannyaUndang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Hasil darianalisa Vektor Autoregresi yang menyertakan lima variabel ekonomi makro ini(antara lain, tingkat pertumbuhan riil Produk Domestik Bruto, tingkat surplusfiscal, suku bunga SBI 1 bulan, tingkat inflasi, dan tingkat pertumbuhan kursRupiah atas Dollar Amerika Serikat) menunjukkan bahwa status independen BankIndonesia merubah interaksi antara kebijakan moneter dan fiskal, sebagaimanahalnya dengan cara pembuat kebijakan tersebut terhadap performa variabel makroekonomi lainnya.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to analyze the monetary and fiscal policy interactionin Indonesia in the two sub-sample periods which was marked by the enactment ofAct Number 23 in 1999. Using a Vector Autoregression analysis whichincorporating macroeconomics variables, the results show that the independencestatus of the central bank of Indonesia which given by the new law changes theinteractions of monetary and fiscal policy, as well as the way the policymakersinfluencing the performance of targeted variables."

"Penelitian skripsi ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah untuk menganalisis indikator process, output, dan outcome dari kebijakan insentif fiskal terhadap implementasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung. Tujuan kedua adalah untuk menganalisis mengapa belum semua kebijakan insentif fiskal untuk KEK belum dapat memaksimalkan implementasi pengembangan KEK Tanjung Lesung dilihat dari teori kebijakan publik dan pengaruhnya terhadap implementasi kebijakan insentif fiskal KEK Tanjung Lesung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui sudut pandang paradigma post positivisme dengan metode pengumpulan data jenis kualitatif. Berdasarkan analisis atas data yang sudah dikumpulkan tersebut, didapatkan dua kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan penelitian. Untuk kesimpulan pertama, implementasi kebijakan insentif fiskal dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung belum berjalan dapat dilihat dalam indikator process, output, dan outcome dalam pelaksanaan implementasi kebijakan insentif fiskal belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) atau Pelaku Usaha (PU). Sementara itu, untuk kesimpulan kedua, kebijakan insentif fiskal yang diimplementasi dalam KEK secara keseluruhan belum dapat memaksimalkan KEK Tanjung Lesung hal ini dapat diuraikan dari faktor - faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan insentif fiskal dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung. Atas dua kesimpulan tersebut, dihasilkan dua saran. Untuk saran pertama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan terkait implementasi insentif fiskal yang belum tercapai dalam implementasi pengembangan KEK Tanjung Lesung. Sementara itu, untuk saran kedua diharapkan pihak pengelola juga meningkatkan infrastruktur KEK Tanjung Lesung dan kompetensi masyarakat sekitar sehingga dapat menarik investor asing dan pelaku usaha untuk dapat menamakan modal di KEK Tanjung Lesung.

---

This undergraduate thesis research has two objectives. The first objective is to analyze the process, output, and outcome indicators of fiscal incentive policies towards the implementation of the Special Economic Zone (SEZ) development in Tanjung Lesung. The second objective is to analyze why not all fiscal incentive policies for SEZs have been able to maximize the implementation of SEZ development in Tanjung Lesung, based on public policy theory and its influence on the implementation of fiscal incentive policies for SEZs in Tanjung Lesung. This research adopts a qualitative approach from the perspective of post-positivism paradigm with qualitative data collection methods. Based on the analysis of the collected data, two conclusions are drawn as answers to the research questions. Regarding the first conclusion, the implementation of fiscal incentive policies in the development of Tanjung Lesung SEZ has not been fully utilized, as indicated by the process, output, and outcome indicators in the implementation of fiscal incentive policies not being fully utilized by the Development and Management Agency or Business Actors. Meanwhile, for the second conclusion, fiscal incentive policies implemented in SEZs as a whole have not been able to maximize Tanjung Lesung SEZ. This can be attributed to the factors influencing the implementation of fiscal incentive policies in the development of Tanjung Lesung SEZ. Based on these two conclusions, two recommendations are proposed. The first recommendation is for the central and local governments to provide support for the implementation of unachieved fiscal incentives in the development of Tanjung Lesung SEZ. Meanwhile, the second recommendation is for the management to improve the infrastructure of Tanjung Lesung SEZ and enhance the competencies of the surrounding community, in order to attract foreign investors and business actors to invest in Tanjung Lesung SEZ."

"Tesis ini membahas mengenai revolution in military affairs (RMA) dalam kebijakan pertahanan Indonesia, yaitu pembangunan postur pertahanan berbasis minimum essential force (MEF/kekuatan pokok minimum) tahun 2010-2014. Tesis ini ingin melihat sejauhmana wacana RMA diadopsi dalam pembangunan kekuatan pokok minimum tersebut dengan melihat kepada perubahan tiga dimensi: teknologi, doktrin, dan organisasi militer Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan didukung data kuantitatif sebagai bahan analisis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Indonesia tidak secara resmi mengadopsi RMA, namun wacana RMA telah menjadi salah satu penyebab perubahan dan inspirasi bagi akuisisi teknologi peralatan dan sistem senjata, doktrin, dan organisasi di tubuh TNI. Meskipun demikian, dari berbagai dokumen perencanaan dalam pembangunan MEF terdapat isyarat bahwa Indonesia menuju RMA.

---

This study addresses the revolution in military affairs (RMA) in Indonesia's defense policy, which directed to a defense posture based on the minimum essential force (MEF) 2010-2014. This study would like to see how far the discourse of the RMA was adopted in the minimum essential force by observing the changes in three dimensions of the Indonesian military: technology, doctrine, and organization. This research is a qualitative research which supported by quantitative data for analysis of materials. The results show that Indonesia has not officially adopted the RMA, but the RMA discourse had been one of the causes of change and inspiration for the acquisition of high technology equipment and weapons systems, doctrine, and organizations in the TNI. Nevertheless, from various government planning documents in the development of MEF there is a sign that there Indonesia is towards the RMA."

"Tren restukturisasi usaha atau disebut sebagai Kombinasi Bisnis dalam istilah akuntansi menjadi salah satu strategi bisnis yang menarik bagi perusahaan digital dalam mengambil tindakan reformasi untuk menunjang keberlangsungan usahanya. Penelitian ini membahas implementasi kebijakan penggunaan nilai buku pada kombinasi bisnis dan pertimbangan pajak di perusahaan digital, khususnya PT X Tbk. Tujuannya adalah menganalisis latar belakang perubahan kebijakan, implementasi kebijakan penggunaan nilai buku, dan motif pajak pada kombinasi bisnis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivist, melalui wawancara mendalam kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Kebijakan Fiskal, Akademisi, Praktisi, Asosiasi, serta PT X Tbk dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan penggunaan nilai buku pada PMK No 56/PMK.010/2021 merupakan upaya pemerintah dalam mendukung perkembangan industri bisnis dan meningkatkan penerimaan negara. Untuk implementasi kebijakan ini dinilai memadai dalam hal produktivitas, linearitas, dan efisiensi, meski masih ada catatan terkait informasi dan kepastian kebijakan. Kemudian, atas motif pertimbangan pajak dari penggunaan metode nilai pasar dan nilai buku hanya bergantung pada strategi dan kemampuan dari Wajib Pajak dalam menjalankan keputusan yang diambil untuk mendukung aksi kombinasi bisnis yang dilakukannya. Berdasarkan hasil analisis atas kasus pada PT X Tbk menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan metode nilai pasar dan tidak memanfaatkan kebijakan nilai buku sesuai PMK No 56/PMK.010/2021 dalam pencatatan untuk perpajakan. Sementara itu, saran yang dapat disampaikan adalah DJP perlu menerbitkan sebuah ketentuan standar minimal yang mencakup kepastian terhadap ketentuan atas business purpose test dan mempersiapkan diri dalam menghadapi tren masa depan, dalam mengantisipasi perkembangan restrukturisasi usaha pada industri bisnis, baik perusahaan digital maupun perusahaan konvensional.

---

The trend of business restructuring or referred to as Business Combinations in accounting terms is an attractive business strategy for digital companies in taking reform actions to support the sustainability of their businesses. This research discusses the implementation of the policy of using book value in business combinations and tax considerations in digital companies, especially PT X Tbk. The aim is to analyze the background to policy changes, implementation of policies on the use of book value, and tax motives for business combinations. This research uses a qualitative approach with a post-positivist paradigm, through in-depth interviews with the Directorate General of Taxes (DJP), Fiscal Policy Agency, Academics, Practitioners, Associations, PT X Tbk and literature studies. The research results show that this policy change is related to the government's efforts to support the development of the business industry and increase state revenues. Implementation of this policy is considered adequate in terms of productivity, linearity and efficiency, although there are still notes regarding information and policy certainty. Then, the motive for tax considerations from using the market value and book value methods only depends on the strategy and ability of the Taxpayer in carrying out the decisions taken to support the business combination action. Based on the results of the analysis of cases in PT X Tbk, it shows that the company uses the market value method and does not utilize the book value policy in accordance with PMK No. 56/PMK.010/2021 in recording for taxation. Meanwhile, the advice that can be conveyed is that the DJP needs to issue a minimum standard provision that includes certainty regarding the provisions regarding the business purpose test and prepares itself to face future trends, in anticipating developments in business restructuring in the business industry, both digital companies and conventional companies."