Penelitian ini mengkaji tentang analisis network governance pada implementasi kebijakan 3 in 1 dalam mengatasi polusi udara di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan 3 dimensi oleh Mu & de Jong (2016) yang terdiri dari dealing with substantive complexity (Berurusan dengan Kompleksitas Substantif), dealing with strategic uncertainty (Menghadapi ketidakpastian Strategis), dan dealing with institutional deficiency (Mengatasi Kekurangan Kelembagaan). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan melibatkan 6 informan sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan dari penelitian terdahulu, dan berita terkini sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan network governance pada Implementasi Kebijakan 3 In 1 Dalam Mengatasi Polusi Udara Di Kota Depok belum sepenuhnya optimal sesuai kerangka network governace dari Mu & de Jong (2016) karena terdapat empat indikator yang belum terpenuhi. Keempat indikator tersebut adalah Saling Mengakui antar Aktor yang Terlibat, Sadar Persepsi yang Beragam, Kepentingan, dan Tujuan, Mengubah Aturan Kelembagaan, dan Membangun Kepercayaan.

---

This study examines the network governance analysis on the implementation of the 3 in 1 policy to addres air pollution in Depok City. This research uses three dimensions of the network governance theory by Mu & de Jong (2016) consisting of dealing with substantive complexity, dealing with strategic uncertainty, and dealing with institutional deficiency. This study adopts a post-positivist approach with qualitative data collection techniques, including in-depth interviews with 6 informants as primary data sources and literature review from previous research, and current news as secondary data sources. The research results indicate that the implementation of network governance in the 3 in 1 policy to addres air pollution in Depok City has not yet fully been optimally executed according to the network governance framework by Mu & de Jong (2016) as four indicators have not been met. These four indicators are mutual recognition among involved actors, awarnaess of diverse perceptions, interest, and goals, institutional rule changes, and trust building.