Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSesuai dengan konstitusi, regim yang berkuasa bersama dengan legislative diberikevvenangan untuk memungut pajak dari masyarakat guna membiayai penyelenggaranegara dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil,makmur, spritual dan material. Namun dalam pelaksanaannya pemungutan pajak sangatsarat dengan muatan kepentingan politik penguasa/partai politik yang berkuasa saat itu.Dan dalam hal politik kekuasaan regim yang berkuasa bersifat otoriter, maka produkhukum yang dihasilkannya bersifat konservatif.Metodologi Penelitian yang digunakan adalah penelitian historiés normativedengan titikberat kajian pada peraturan penmdang-undangan Pajak Penghasilan sejaktahun 1983-2000. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan danwawancara terhadap tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyusunan dan pembahasanUndang-Undang Pajak Penghasilan Pendekatan analisa yang digunakan adalah analisadeskriptif kualitatip.Hasil penelitian menunjukkan bahwa regim berkuasa telah menjadikan pajaksebagai alat untuk mencapai tujuan politiknya. Regim Orde Baru yang otoriter telahmenggunakan Hukum Pajak untuk mempertahankan kekuasaannya, meskipun untuk itu,diawal-awal reformasi perpajakan menghasilkan produk hukum pajak yang sangatresponsive, namun kemudian secara perlahan beralih ke produk hukum yangkonservatif. Regim Reformasi yang didukung Poros Tengah di lembaga Legislativejuga menggunakan hukum pajak untuk mencapai tujuan politiknya denganmengorbankan asas keadilan dalam pemungutan pajak penghasilan melalui pemberianpengurangan pajak bagi wajib pajak yang membayar zakat.Tujuan politik yang hendak dicapai dalam pemungutan pajak dalam rangkapenerimaan negara ditujukan untuk memperlancar produksi dan perdagangan,mengarahkan aktivitas masyarakat menuju kebahagiaan serta untuk kepentingan umum.Tujuan politik yang hendak dicapai ini juga seharusnya selaras dengan perkembanganekonomi karena pada hakekatnya pajak adalah salah satu instrumen kebijakan ekonomi.Pemungutan pajak yang berkeadilan dengan penggunaan konsep penghasilan luas (worldwide inconw) dan menyeluruh serta penggunaan tarip progressive merupakan upayauntuk mencapai tujuan politik tersebut. Kembali ke metode Seif Assessment Systemsecara mumi dan konsisten merupakan keharusan. Kekuasaan yang dimiliki pemerintahdalam pemungutan pajak hendaklah digunakan untuk kepentingan rakyat gunamemberikan keberkahan, kesejahteraan, dan keadilan. Dan hukum seharusnyalahmenjadi panglima dan pengawal dalam mencapai tujuan politik itu."

"Salah satu hak Wajib Pajak adalah hak untuk mengajukan keberatan dan banding. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak diberi kewenangan untuk menangani keberatan sedangkan Pengadilan Pajak diberi kewenangan untuk menangani banding.Efisiensi dan efektifitas merupakan saiah satu tolok ukur kesuksesan organisasi termasuk bagi Direktorat Jendera! Pajak dan Pengadilan Pajak.Dari penelitian terhadap 123 putusan banding Pengadilan Pajak diketahui bahwa keberatan Wajib Pajak Kebanyakan diselesaikan dalam jangka waktu 11 dan 12 bulan. dan 92% keputusan keberatan yang diajukan banding memenangkan Wajib Pajak. Dengan demikian alokasi sumberdaya fiskus untuk menyelesaikan keberatan tidak imbang dengan hasil akhir yang dicapai, artinya tindakan fiskus menyelelesaikan keberatan dalam jangka waktu optimum tidak efisien.Bila telusuri lebih jauh alasan institusi peradilan memenangkan Wajib Pajak sebagian besar disebabkan Iemahnya daser koreksi pemeriksa dalam tahap pemeriksaan sehingga ketidakefisienan yang terjadi sebenarnya dimulai dari tahap ini.Sedangkan penyelesaian banding sebagian besar diselesaikan dalam jangka waklu 12 bulan jangka waktu ini lermasuk 3 bulan untuk permintaan Surai Uraian Banding dan 30 hari untuk kelengkapan Surat Bantahan. Walaupun Majelis Pengadilan tidak selalu menyidangkan semua kasus menunggu diterimanya dua dokumen tersebut dari segi pencapaian tujuan yakni memberikan perlindungan Kepada rakyat, kepuasan konstituen yakni Wajib Pajak yang mengajukan banding dapat dikatakan lembaga ini tergolong memenuhi unsur Efisiensi dan efektifitas, karena 92% perkara yang diajukan banding memenangkan Wajib Pajak akibat koreksi pemeriksa yang tidak berdasar.

---

One of the taxpayer rights is the right to apply an objection and an appeal. According to the tax regulation. Directorate General of Taxes has an authority to proceed taxpayer objection while Tax Court has and authority to proceed tax appeal.Efficiency and effectiveness are the criteria on measuring successfulness of organization including both Directorate General of Taxes and Tax Court.From research to 123 Tax Courts appeal decisions, it's known that Taxpayer objections mostly finished within 11 of 12 months and 92 percent of the appeal decision on tax objection was won by the taxpayer. Thereby allocation of the tax office's human resources to proceed taxpayer objection do not balance with the final decision, it means that tax official works inefficiently on tax objection within the optimum period. if it's traced to the reason on tax court institution to win Taxpayer. it's mostly caused by the weakness of tax auditor's corrective bases during audit phase so that inefficiency was started from this phase.While tax appeal completion mostly finished within 12 months. this period is including both 3 months for the request of Surat Uraian Banding, and 30 days to fulfill Surat Bantahan. Although Tax Court do not always hold meeting on all cases, await receiving both document, from the planed goal that is give protection to people, satisfaction of constituent taxpayer who submit tax appeal. this institute's pertained to fulfill both efficiency and effectiveness element, because 92% of cases won by Taxpayer on the effect of inappropriate tax audit."

"Penelitian ini membahas tentang efektifitas penyelesaian banding oleh wajib pajak di Pengadilan Pajak. Bagaimana efektifitas dalam penyelesaian banding di Pengadilan Pajak, serta permasalahan yang dihadapi dalam proses penyelesaian banding baik dari internal maupun eksternal serta upaya yang dilakukan oleh pengadilan pajak.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan adalah wawancara mendalam dan studi pustaka. Analisa dilakukan dengan menggunakan indikator efektifitas organisasi yang menyelenggarakan pelayanan publik. Analisa yang dilakukan mengacu pada tema penelitian ini.

---

This study discusses the effectiveness of the completion of the appeal by the taxpayer in the tax court. How the effectiveness of the appeal in tax court settlement, and problems in dealing with the process of resolving appleals form both internal and external as well as the efforts made by tax court.

The method used in this study is qualitative. The data collection techniques are in-depth interviews and literature. The analysis is done using organizational effectiveness indicators organizing public services. Analysis conducted referring to the theme of this study."

"ABSTRAKPenelitian mengenai pelaksanaan penyelesaian keberatan dan pengurangan PBB (peradilan semu dalam PBB) Inspeksi PBB Jakarta Utara Timur dan Kantor Inspeksi PBB Jakarta Selatan . Tujuannya adalah untuk mengetahui gambaran serta memperbandingkan efektivikarta Selatan. pelaksanaan penyelesaian, tas pelaksanaan penyelesaian pada kedua instansi tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara dengan beberapa informan (fiskus dan wajib pajak), dan. studi kepustakaan. Di Kantor Inspeksi PBB Jakarta Utara Timur dan Kantor Inspeksi PBB Jakarta Selatan terdapat kesamaan dalam proses pelaksanaan penyelesaian keberatan dan pengurangan PBB, yang meliputi tiga hal pokok, yakni pemeriksaan ketetapan dan persyaratan administrasi, pembuktian dan pembuatan keputusan. Sehubungan dengan kesamaan tersebut, maka dalam melihat efektivitas pelaksanaan penyelesaian bandingan waktu penyelesaian mengajukan banding. Perbandingan terhadap pelaksanaan penyelesaian keberatan dan pengurangan PBB pada kedua tuk mengetahui mana yang lebih efektif. Efektivitas menurut penelitian ini adalah pelaksanaan penyelesaian keberatan dan pengurangan PBB dilakukan dalam waktu yang singkat, dengan hasil keputusan yang adil. dalam arti tidak banyak wajib pajak yang mengajukan banding, Untuk meneliti efektivitas tersebut dipergunakan beberapa variabel yang mempengaruhi, yakni fiskus, jumlah beban tugas, administrasi penyelesaian, fasilitas dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umumnya penyelesaian keberalan relatif letih efektif dibanding dengan penyelesaian .pengurangan. Penyelesaian keberatan di Kantor inspeksi PBB Jakarta Selatan relatif lebih efektif daripada di Kantor Inspeksi PBB Jakarta Utara Timur. penyelesaian pengurangan di Kantor Inspeksi PBB Jakarta Utara Timur relauxf lebih efektif daripada di Kantor Inspeksi PBB Jakarta Selatan. Efektivitas tersebut lebih dipengaruhi oleh fiskus, jumlah beban tugas, administrasi penyelesaian, pengawasan, dan kurang dipengaruhi oleh fasilitas."

"Penyelesaian sengketa pajak dipandang sebagai suatu hal yang signifikan dalam peningkatan integritas Wajib Pajak dan pejabat pajak. Sengketa pajak muncul ke permukaan jika sudah ada keputusan keberatan. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai proses penyelesaian terhadap perkara sengketa pajak atas Surat Ketetapan Pajak di PT. Dukhan Insan dan proses penyelesaian sengketa pajak yang timbul akibat adanya Surat Keputusan Keberatan di PT. Dukhan Insan. Konsep yang digunakan adalah kekuasaan kehakiman, peradilan administrasi pajak, sengketa pajak, keberatan, banding, hukum pembuktian, keputusan, dan putusan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian terhadap perkara sengketa pajak atas Surat Ketetapan Pajak di PT. Dukhan Insan dilakukan dengan mengajukan upaya administrasi berupa Keberatan karena berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak tidak dinyatakan secara dasar pendapat yang mendukung asumsi pemeriksa dan penyelesaian sengketa pajak yang timbul akibat adanya Surat Keputusan Keberatan di PT. Dukhan Insan dilakukan dengan mengajukan upaya hukum Banding yang membuktikan bahwa adanya asumsi saat pembuatan laporan pemeriksaan. Asumsi ini dilakukan atas perhitungan sisa hasil produksi (waste) dan pemeriksaan yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan ahli dalam bidang tekstil yang independen. Perkara ini masih dalam proses persidangan.

---

The completion of tax disputes viewed as a thing that significant in an increase of Tax Payer and tax official's integrity. Tax disputes surface if there is a decision of Tax Objections. This study raises the issues of the completion process tax disputes against case of decree's tax in PT. Dukhan Insan and the completion process of tax disputes which arise as a result of decree's tax objection in PT. Dukhan Insan. Concept used is judicial power, judicial tax administration, tax disputes, tax objections, tax appeals, rules of evidence, judgement, and decision. The approach which is taken in this study is a descriptive qualitative approach which use in-depth interviews.

The results of this study is the tax disputes completion of decree's tax in PT. Dukhan Insan is done by filling administration's effort that is tax objections because based on the tax audit report isn't expressed the opinions that support the basic assumption of the tax official and the completion of tax disputes which arise as a result of decree's tax objection in PT. Dukhan Insan is done with filling law's tax appeals effort which is appoving the assumption while the inspection report is made. This assumption is out over the waste and the inspection is done by people who aren't experts in independent textile area. This case is still under trial."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas layanan yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Senen terhadap Wajib Pajak ditinjau dari dimensi :Reliability, Ressponsiveness, Assurance, Tangibles, dan Empathy. Selain itu untuk menganalisis dan mengetahui peta posisi masing-masing dimensi pada Diagram Kartesius, pelayanan mana yang kritis yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Senen kepada Wajib Pajak, sehingga dapat dijadikan pedoman untuk memperbaiki pelayanan kepada Wajib Pajak.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan kategori data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan keberatan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui tinjauan kepustakaan dan dokumentasi.Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat 8 (delapan) atribut pelayanan KPP Jakarta Senen yang dinilai penting oleh Wajib Pajak tetapi kinerjanya masih rendah, sehingga perlu mendapat prioritas utama untuk segera diperbaiki kinerjanya; terdapat 10 (sepuluh) atribut pelayanan yang dinilai penting oleh Wajib Pajak dengan kinerja baik, sehingga perlu dipertahankan; dan tidak terdapat atribut pelayanan yang dinilai Wajib Pajak tingkat kepentingannya dan kinerjanya rendah serta berlebihan dalam memberikan perhatian.Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memperdalam pengetahuan dan teori tentang pelayanan dan kualitasnya serta melihat sejauh mana pelayanan tersebut telah masuk pada kritena berkualitas, serta dapat memperdalam pengetahuan tentang cars-cara memetakan dimensi-dimensi kualitas dengan menggunakan Diagram Kartesius. Lebih lanjut hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat dalam menerapkan dan menggunakan konsep ilmu pengetahuan khususnya bagian konsep pengelolaan organisasi dan manajemen pemasalahan yang diperoleh selama proses belajar mengajar berlangsung.Manfaat lain dari hasil penelitian ini adalah, Wajib Pajak diharapkan mengetahui secara benar kapan dan dalam hal apa dapat diajukan keberatan, syarat-syarat yang harus dipenuhi, jangka waktu penyelesaian keberatan, serta kepastian hukum yang akan diperolehnya sehubungan dengan pengajuan keberatan trsebut, dan sebagai bahan evaluasi Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Senen atas penyelesaian proses keberatan, baik terhadap proses penyelesaian keberatan itu sendiri maupun ketersediaan Sumber Daya Manusia yang handal baik jumlah maupun kualitas pendidikan. Dengan demikian dapat diketahui juga bagaimana kinerja Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Senen dalam hal penyelesaian keberatan Wajib Pajak dan dapat menjadi masukan bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak, terutama yang berhubungan dengan ketersediaan perangkat peraturan perundang-undanganan yang menyangkut proses penyelesaian keberatan Wajib Pajak."