Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam globalisasi ekonomi yang ditandai dengan persaingan yang semakin ketat telah menempatkan Indonesia sebagai negara berkembang pada posisi yang serba dilematis dalam menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pilihan antara upaya mensejahterakan rakyat (pekerja) melalui peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dengan kebijakan untuk menarik investor asing melalui keunggulan komparatif upah murah dan pelaksanaan hukum ketenagakerjaan yang lunak benar-benar merupakan dilema bagi Pemerintah Indonesia dalam menghadapi pasar bebas dimana perusahaan-perusahaan berusaha mengurangi resiko usaha termasuk resiko dalam hal Sumber Daya Manusianya (SDM) untuk menekan biaya produksi. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menerapkan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (kerja kontrak). Dalam menilai hukum/peraturan tidak hanya melihat hukum dalam konteks law-in-books, Akan tetapi, juga harus melihat hukum dalam kerangka law-in-action. Peraturan perundangundangan ketenagakerjaan di Indonesia, yang berlaku saat ini, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu dalam undang-undang tersebut diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 59. Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. HGA belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya hal-hal yang tidak dilaksanakan oleh PT. HGA berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pelaksanaan PKWT di PT. HGA yaitu: Pertama, faktor hukumnya sendiri (peraturan), dimana masih terdapatnya multitafsir norma dan inkonsistensi pasal-pasal mengenai PKWT dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kedua, faktor penegak hukum, dimana masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga pengawas ketenagakerjaan. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas dimana masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada PT. HGA sehingga menyebabkan lemahnya penegakan hukum Undang-Undang Ketenagakerjaan karena tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil serta organisasi yang baik dari sebuah perusahaan tidak terpenuhi. Keempat, faktor masyarakat dimana adanya kedudukan yang berbeda atau tidak seimbang antara pekerja dengan pengusaha membuat PT.HGA mendominasi dalam membuat perjanjian sehingga perjanjian kerja waktu tertentu yang dihasilkan sesuai dengan keinginan PT.HGA. Kelima, faktor kebudayaan dimana masih terdapatnya nilai-nilai dalam masyarakat yang menyebabkan masyarakat mengabaikan peraturan demi ketentraman dirinya sehingga pekerja akan menerima kondisi apapun demi mendapatkan pekerjaan karena adanya penilaian kurang baik dalam masyarakat apabila seseorang tidak bekerja sehingga penegakan hukum menjadi terhambat.

---

In the economic globalization that is characterized by increasing competition has put Indonesia as a developing country in the position of the all dilemmas in ensuring the right to decent work and livelihood. The choice between efforts to prosper the people (workers) through legislation in the field of labor with policies to attract foreign investors through low wage comparative advantage and the software implementation of employment law is really a dilemma for the Government of Indonesia in the face of free market where companies tried to reduce business risks including the risk in terms of Human Resources (HR) to reduce the cost of production. Efforts are made by companies is to implement a specific time work agreement (employment contract). In assessing laws / regulations not only see the law in the context of law-in-books, which is a normative phenomenon in the form of a collection of norms that govern relationships between individuals in society. However, it also must see the law within the framework of lawin- action.Peraturan labor legislation in Indonesia, current, among others, the Act No. 13 of 2003 concerning Manpower. Employment agreement setting a specific time in the law are set out in Article 56 through Article 59. Understanding Specific Time Work Agreement in Law No. 13 of 2003 is an agreement between the workers with employers who only made for a specific job which, according to the type and nature of work or activity will be completed within a certain time. Execution time employment agreement pursuant to Act No. 13 of 2003 on Manpower in PT. Hasanah Graha Afiah has not been done properly. This is because still have things that are not carried out by PT. Hasanah Graha Afiah under the provisions of Act No. 13 of 2003 on Labor, The factors affecting the implementation of law enforcement PKWT at. Hasanah Graha Afiah namely: First, the law itself (rules), which still have multiple interpretations of norms and inconsistencies regarding PKWT articles in Law No. 13 of 2003 on Manpower. Second, law enforcement factor, which is still a lack of quality and quantity of labor inspectors. Third, the factor means or facilities where there is still a lack of quality and quantity of human resources at PT. Hasanah Afiah Graha causing the lack of law enforcement employment laws because of educated manpower and skilled and good organization of a company are not met. Fourth, factors of society in which a different position or out of balance between workers and employers make PT.Hasanah Graha Afiah dominate in making arrangements so that certain employment agreement when produced in accordance with the wishes PT.Hasanah Graha Afiah. As for the workers, the economic factor is very important in getting a job because it's hard to find a job so they have to accept the condition or treatment that is right in getting a job. Fifth, cultural factors which still have the values in society that causes people to ignore the rules for the sake of peace itself so that workers would accept any conditions to get their jobs because of the unfavorable rating in the community if one does not work so that law enforcement be pursued."

"Pekerja merupakan sumber daya penting dalam menjalankan usaha, begitu juga dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik lokal maupun asing yang memerlukan pegawai untuk melaksanakan proyek kemanusiaan. Adanya perekrutan pegawai memerlukan perjanjian kerja guna memberikan perlindungan bagi pekerja agar haknya dapat terpenuhi. Namun banyak hak pekerja terutama yang bekerja di kantor pusat, belum terpenuhi akibat penggunaan perjanjian kerja waktu tertentu. Kurang tegasnya peraturan ketenagakerjaan menyebabkan pegawai tidak mempunyai perlindungan hukum. Skripsi ini menjelaskan mengenai perjanjian kerja yang digunakan oleh LSM Asing serta bagaimana akibat hukum bagi pegawai yang bekerja di kantor pusat dengan mengambil obyek penulisan yaitu LSM Asing X.

---

Labors are an important resource in running the business, as well as nongovernmental organizations (NGOs), both local and foreign that require employees to carry out humanitarian projects. The existence of labor recruitment agreements need to provide protection for workers' rights in order to be fulfilled. However, many rights of workers especially those working in the headquarters, has not been met due to the use of labor agreements specified time. Less specifically labor laws have not led to employee protection laws. This thesis describes the employment agreement used by NGOs as well as how the legal consequences for employees who work at headquarters to retrieve the object that is writing the NGOs X."

"Skripsi ini membahas tentang gambaran beban kerja pegawai di instalasi Farmasi Rumah Sakit Hasanah Graha Afiah Tahun 2012. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif kualitatif yang pengolahan datanya menggunakan studi penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah melalui wawancara mendalam dan observasi setiap kegiatan yang dilakukan pegawai dengan menggunakan teknik work sampling. Work sampling merupakan salah satu teknik pengukuran beban kerja personel pada suatu unit, bidang, atau jenis tenaga tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban kerja pegawai di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Hasanah Graha Afiah belum tinggi karena persentase total waktu kegiatan produktif pegawai hanya 70,04% atau belum melebihi nilai standar optimum yang ada yaitu sebesar 80%. Berdasarkan penelitian ini maka disarankan kepada setiap pegawai di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Hasanah Graha Afiah agar meningkatkan penggunaan waktu kerja untuk kegiatan produktifnya sesuai dengan uraian tugas yang ada sebagai asisten apoterker.

---

This thesis discusses about the workload of employees in the Pharmacy Installation of Hasanah Graha Afiah Hospital on 2012. This research is a qualitative descriptive, which data processing using a quantitative research study.

The methods which used to collect data are in-depth interviews and observation of each activity that carried out by employees with using work sampling technique. Work sampling is one of the workload measurement techniques of personnel on a unit, sector, or certain types of labour.

The results show that the workload of employees in the Pharmacy Installation of Hasanah Graha Afiah Hospital has not been high, because the percentage of total productive activity time employees is 70,04% or not exceeding the optimum standard value that is 80%.

The advice which given to Pharmacy Installation of Hasanah Graha Afiah Hospital is increase productive activity as according to functional occupation of assistant pharmacist."

"Pada pekerjaan tertentu dan hanya pada saat tertentu, pengusaha membutuhkan pekerja baru untuk melaksanakan suatu perkerjaan. Akan tetapi apabila menerima pekerja baru, ada konsekuensi logis yang harus diberikan kepada pekerja tersebut sesuai pasal 1602 d Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, pengusaha harus tetap membayar upah pekerja meskipun pekerja tidak melakukan pekerjaan, sedangkan pekerjaan tersebut sudah selesai atau sudah tidak diperlukan lagi. Untuk mengurangi beban biaya pekerja tersebut, pengusaha membuat perjanjian kerja yang dibatasi waktu sampai selesainya pekerjaan tersebut atau dalam jangka waktu tertentu dengan dibuat perjanjian kerja waktu tertentu. Dalam perkembangan pelaksanaannya, terdapat kecenderungan dari para pengusaha, yang berusaha sebisa mungkin menerapkan perjanjian kerja untuk dibuat dengan perjanjian kerja waktu tertentu, baik untuk waktu atau suatu pekerjan rutin. Kecenderungan yang demikian, apabila ditinjau dari segi kepentingan karyawan maupun kepastian mendapatkan pekerjaan dalam kondisi dan situasi sekarang ini, tidak menguntungkan karyawan, karena angkatan kerja yang mendambakan suatu pekerjaan jauh lebih banyak jika dibanding dengan formasi kerja yang tersedia. Untuk mengatasi hal ini pemerintah melindungi pekerja dengan menerbitkan peraturan yang memberikan batasan-batasan tertentu tentang sifat dan jenis suatu pekerjaan yang bisa dibuat dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan membatasi jangka waktu berlakunya paling lama 3 tahun, apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian kerja waktu tertentu berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Penulisan ini bersifat deskriptif analisis dengan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta wawancara dengan narasumber/informan."

"Imbalan pasca kerja bagi sektor swasta di Indonesia ada yang bersifat wajib dan ada pula yang bersifat sukarela. Imbalan pasca kerja yang bersifat wajib adalah yang disediakan melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Imbalan pasca kerja yang bersifat sukarela antara lain adalah program pensiun berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.Pendanaan program pensiun terutama jenis Program Pensiun Manfaat Pasti, harus dilakukan secara teratur dan sistematis agar kewajiban atas pembayaran manfaat pensiun kepada seluruh peserta program pensiun dapat terpenuhi. Sebaliknya, ketentuan tentang imbalan pasca kerja berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang juga menggunakan rumusan imbalan pasti, tidak ada aturan pendanaannya. Perusahaan yang membayarkan imbalan pasca kerja dengan cara pay-as-you-go dan mengungkapkan beban pembayaran nyata (riil) dalam laporan keuangan perusahaan akan merniliki anggaran biaya yang sangat fluktuatif setiap tahunnya sehingga akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Selain itu, tidak adanya penyisihan dana akan menyebabkan tidak terjaminannya hak-hak karyawan alas imbalan pasca kerja sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Bagi perusahaan yang memiliki program pensiun pembiayaan imbalan pasca kerja berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan mengintegrasikan program imbalan pasca kerja tersebut dengan program pensiun. Integrasi tersebut dapat dilakukan melalui kesepakalan alau perjanjian tertulis yang dibuat antara karyawan dan perusahaan.Bagi perusahaan yang belum memiliki program pensiun, dapat dilakukan pendanaan untuk program imbalan pasca kerja berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan cara membentuk program pensiun dan melakukan pendanaan secara teratur dan sistematis atas program tersebut. Janis program pensiun yang dapat dibentuk perusahaan antara lain adalah Program Pensiun Manfaat Pasti, Program Pensiun luran Pasti atau kombinasi dari kedua jenis program pensiun tersebut. Pendanaan dan pengelolaan program dapat dilakukan dengan cara membentuk dana pensiun atau menyerahkan pendanaan dan pengelolaan program kepada pihak ketiga.Program pensiun yang dibentuk perusahaan hares mempertimbangkan rasio penggantian penghasilan yang dapat diterima oleh setiap peserta saat pensiun, kemampuan finansial perusahaan, serta keadilan dalam memberikan manfaat kepada seluruh kelompok peserla program."

"Skripsi ini meninjau secara Yuridis dan Sosiologis terhadap Mahasiswa peraih beasiswa yang bekerja Paruh Waktu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dengan bekerjanya mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang juga sebagai penerima beasiswa, suatu aturan diperlukan untuk mengakomodasi dan mengatur guna menghindari timbulnya persoalan-persoalan dalam proses kegiatan akademik perkuliahan dan kegiatan pekerjaan paruh waktu. Hasil penelitian yang dilakukan dengan penelitian yuridis sosiologis melalui pendekatan perundang-undangan statutory approach dan perbandingannya comparative approach dengan penerapan di masyarakat juga wawancara tujuh narasumber dan lima informan menunjukkan bahwa adanya penerapan secara sosiologis dari Peraturan Akademik di Universitas Indonesia, Peraturan beasiswa di Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swasta, dan Peraturan di Lembaga Tempat Kerja Mahasiswa. Selain itu juga menunjukkan adanya aspek psikologis yang mendasari mahasiswa yang mendapat beasiswa memutuskan untuk bekerja paruh waktu dengan menentukan standar tertinggi dari pilihan yang mereka miliki.

---

This thesis observes Law Student who had part time job at Faculty of Law University of Indonesia from the perspective of Juridical and Sociological. Student did part time work also as an awardees, a law is needed to accommodate and regulate the problem between their academic activities and their part time jobs. This research is based on the Sosciological and juridical statutory approach with comparison to other regulations comparative approach . Based on the research method, this thesis is used an approach based on sociological research throughout the study of empirical studies and also interviews made to seven resource persons and five informants. The results shows that there is a sociological basis of the Academic Regulation at the University of Indonesia, scholarship regulations, as well as from their working place rsquo s regulation. It also shows the psychological aspect of the students who received scholarships about how they finally decide to work on part time basis and also about how they determine the choice which reflect their highest priority. "

"Tesis ini membahas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan pensiun yang terjadi terhadap seorang Direktur di PT. X. Penelitian ini bersifat normatif dan deskriptif. Penelitian ini untuk mengetahui pentingnya peranan hukum dalam mengatasi terjadinya pemutusan hubungan kerja di perusahaan. Bila terjadi PHK, pekerja mempunyai hak yang diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pemberi kerja dalam melakukan PHK agar mengikuti prosedur sebagaimana diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pekerja, khususnya di level senior, agar lebih berhati-hati dalam menandatangani perjanjian yang diajukan oleh pemberi kerja dan lebih memahami aturan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Baik pemberi kerja maupun pekerja mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Dan, semua pihak mempunyai hak untuk melakukan segala upaya untuk menyelesaikan perselisihan pada saat terjadi pemutusan hubungan kerja.

---

This thesis is about the Employment Termination (PHK) by reason of retirement which happens to a Director of PT. X. This research is normative and descriptive. This research is to know the importance of the role of law in overcoming the termination of a working relationship in the company. In the event of layoffs, workers have the right to set the Employment Act. Employers in layoffs have to follow the procedures as stipulated Employment Act. Workers, especially at senior levels, to be more cautious in signing the agreement submitted by the employer and a better understanding of the rules of law in force in the Republic of Indonesia. Both employers and workers have the same status in the eyes of the law. And, all parties have the right to make every effort to resolve disputes in the event of termination of employment."