Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk mempercepat pelaksanaan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. serta memperhatikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya selama kurun waktu 2007, perlu dilakukan penyempurnaan antara lain penyempurnaan aspek teknis operasional untuk penerapan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) penganggaran berdasarkan kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Indikator kinerja (performance indicators) dan sasaran (targets) merupakan bagian dari sistem penganggaran berdasarkan kinerja dalam rangka mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya dan memperkuat proses pengambilan keputusan. Metode Survei kuesioner dan wawancara digunakan dalam kajian ini untuk mengetahui tingkat pemahaman dan penernpan penganggaran berbasis kinerja pada Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Penerapan anggaran berdasarkan kinerja bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik serta efektifitas dari rencana kerja yang telah ditetapkan. Sistem ini menekankan pentingnya sisi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Dengan penyempurnaan yang terus menerus dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja pada Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) diharapkan dapat mewujudkan sistem penganggaran yang lebih transparan, efisien dan mempercepat pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja."

"Penyusunan anggaran berbasis kinerja di Indonesia masih menjadi isu menarik karena penerapannya yang dinamis untuk mencari bentuk yang lebih baik. Penyusunan anggaran belanja kementerian negara/lembaga didasarkan pada peraturan teknis penganggaran yang mengamanatkan penggunaan logic model. Tujuan penelitian ini mengungkap penerapanlogic modelberdasarkan peraturan teknis penganggaran yang mengalami perubahan dalam periode 2009-2018. Proses pengungkapan dalam penelitian ini didasarkan pada tahapan pembangunan logic modelKnowlton dan Philips. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui studi dokumentasi dan wawancara.Hasilpenelitian mengungkapkan bahwa inputs, activities, outputs, outcomes, dan impactyang digunakan dalam proses penganggaran sejalan dengan tahapan pembangunan logic model. Namun demikian, ada perbedaan dalam hal susunan dan cara menghubungkan antar-elemen logic modeltersebut beserta ruang lingkup definisinya. Implikasi hal tersebut berpengaruh pada kejelasan hubungan kasualitas antar-elemen logic modelyang logis dalam rangka pencapaian tujuan program."

"Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik. Pada sistem Penganggaran Berbasis Kinerja berusaha mengaitkan antara pendanaan dengan hasil. Skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan sistem Penganggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Kota Tangerang beserta permasalahan yang dihadapi di dalamnya. Penelitian ini menggunakan konsep yang ada mengenai prosedur penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dan menggunakan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan sistem Penganggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Kota Tangerang masih lemah dan belum sepenuhnya dilaksanakan. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapannya umumnya terkait kurangnya kuantitas dan kualitas SDM serta terbatasnya informasi data yang mendukung.

---

Performance-Based Budgeting System is designed to create efficiency, effectiveness and accountability in the public budget. In the Performance-Based Budgeting system seeks to link between funding and results. This research describes about how implementation of performance-based budgeting system in Tangerang City Government with the problems in it.

The research uses the existing concepts concerning in implementation of performance-based budgeting procedures. This research was conducted by using post-positivist approach and indepth interview. The results showed that the implementation of performance based budgeting system in Tangerang City Government is still weak and has not been fully implemented. The problems encountered in its implementation is generally related to the lack of quantity and quality of human resources and the limited data supporting information."

"Studi kasus ini bertujuan untuk memahami penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Materi studi kasus ini terdiri dari proses-proses penganggaran termasuk perencanaan, implementasi, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan. Disamping itu studi kasus ini juga menggambarkan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penganggaran. Oleh karena merupakan penelitian kualitatif, data diperoleh dengan setting alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan paradikma diskriptif. Setelah dilakukan analisa seluruh data, informasi dan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa dalam praktek penyusunan anggaran masih banyak ditemukan gejala penggunaan pendekatan traditional budget atau line item, terutama dalam perencanaan anggaran. Selain itu, terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja antara lain (1) kurangnya pengetahuan, pemahaman dan juga motivasi dari para pegawai untuk menerapkan anggaran kinerja secara optimal; (2) tidak adanya sistem pengukuran kinerja terhadap outcome yang dihasilkan.

---

This study aims to understand the implementation of Performance Based Budgeting at Local Government of North Jakarta. The subjects of this study report consist of budgeting process included planning, implementation, performance measurement and evaluation, and reporting. Besides, this study also describes problems in budgeting process.

Because of qualitative research, data was set by natural condition. The technique of collecting data was done by observation, interview and documentation study. The result of data collection was analyzed by using qualitative methods that developed based on descriptive paradigm.

After to analyze data information and observe in the spot, the result of this research are found traditional budgeting approach or line item budgeting, especially at the budgeting-planning. There are found many problem in performance budgeting implementation such as (1) official knowing, comprehension and motivation to practice performance budgeting are low and; (2) performance measurement of outcomes are nothing."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, kualitas sumber daya manusia, penghargaan dan sanksi, serta aturan hukum terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bima. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode incidental sampling. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari pengujian hipotesis didalam penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan komitmen organisasi dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan penganggaran berbasis kinerja. Penghargaan dan sanksi serta aturan hukum berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap penerapan penganggaran berbasis kinerja. Secara simultan, gaya kepemimpinan, komitmen seluruh komponen organisasi, kualitas sumber daya manusia, penghargaan dan sanksi, serta aturan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan penganggaran berbasis kinerja pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bima."

"Penelitian ini membahas penerapan penganggaran berbasis kinerja di Universitas Indonesia pada tahun anggaran 2011 untuk kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang berkembang hingga kini, penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hasil penelitian ini adalah implementasi penganggaran berbasis kinerja masih belum diterapkan secara benar, dilihat dari lima aspek, perencanaan anggaran dan kinerja, realisasi anggaran, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan pelaporan anggaran dan kinerja. Beberapa saran kemudian disajikan penulis diantaranya, perlu adanya ketetapan baku mengenai penyusunan indikator kinerja, integerasi antar sistem keuangan dan anggaran dalam hal keterserapan/realisasi dan penerapan sistem reward and punishment supaya perlahan budaya tertib administrasi tumbuh di UI.

---

This study discusses the application of performance-based budgeting at the University of Indonesia in fiscal year 2011 and then compared with the theories developed up to now, studies that have been done before or regulations applicable at this time. The results of this study is the implementation of performance-based budgeting is still not implemented correctly, viewed from five aspects, planning budgeting and performance, budget realization, performance measurement, performance evaluation and reporting of budget and performance. Some suggestions then presented by the writer, the need for standard provisions regarding the preparation of performance indicators, integration between financial and budgets systems in terms of absorption/realization and implementation of reward and punishment system, so good administrative culture gradually grows in UI. "

"ABSTRAKPenganggaran berbasis kinerja PBK merupakan suatu sistem penganggaran yang menyajikan informasi kinerja sebagai bagian dari dokumentasi anggaran. Penelitian ini mengkaji penerapan PBK pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC . Studi dokumentasi, wawancara, dan observasi digunakan dalam proses pengumpulan data untuk menghasilkan deskripsi mendalam terkait penerapan PBK di DJBC. Untuk melihat kesesuaian penerapan PBK di DJBC dengan ketentuan yang berlaku, dilakukan analisis atas instrumen penganggaran berupa indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PBK akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan sistem dan regulasi yang jelas. Selain itu, analisis atas dokumen perencanaan dan penganggaran menunjukkan bahwa integrasi antara perencanaan dengan penganggaran merupakan sebuah proses yang tidak mudah.

---

ABSTRACTPerformance based budgeting PBB is a budgeting system that provides performance information as part of budget documentation. This study examines the application of PBB to the Directorate General of Customs and Excise DGCE . Documentation studies, interviews, and observations are used in the data collection process to generate in depth descriptions of the application of PBB in DGCE. To examine the appropriateness of PBB application in DGCE with the applicable provisions, an analysis of the budgeting instruments in the form of performance indicators, cost standards, and performance evaluations are performed. The results of this study indicate that PBB will work well if supported by a clear system and regulation. In addition, the analysis of planning and budgeting documents indicates that integration between planning and budgeting is not an easy process."

"Tesis meneliti hubungan penganggaran berbasis kinerja terhadap reformasi birokrasi di Indonesia. Data untuk variabel reformasi birokrasi diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Kementerian dan lembaga pemerintah pusat menjadi objek penelitian ini karena merupakan objek utama yang mempengaruhi perbaikannya tata kelola pada pemerintah Indonesia. Variabel utama dalam penelitian ini adalah variabel penganggaran berbasis kinerja yang diwakili oleh variabel penyerapan anggaran, capaian keluaran/output, dan efisiensi penggunaan anggaran sedangkan variabel kontrol dalam penelitian ini adalah variabel pagu anggaran/alokasi anggaran dan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) per Kementerian dan Lembaga. Berdasarkan data periode 2014-2018, hasil dari estimasi panel fixed effect ini menunjukkan bahwa adanya hubungan langsung penganggaran berbasis kinerja terhadap Reformasi Birokrasi di Indonesia. Kementerian atau Lembaga dengan nilai indeks keluaran/output yang meningkat, penyerapan yang tinggi, jumlah ASN yang rendah, serta konteks historis efisiensi penganggaran, cenderung juga mengalami peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (RB).

---

The thesis examines the relationship between performance-based budgeting and bureaucratic reform in Indonesia. Data for bureaucratic reform variables are measured through the Bureaucratic Reform Index (RB). Ministries and central government agencies are the object of this research because they are the main objects that influence the improvement of governance in the Indonesian government. The main variable in this research is the variable of performance-based budgeting which is represented by the variable of budget absorption, output/output achievement, and efficiency of budget use, while the control variables in this study are the variable of the budget ceiling/budget allocation and the number of State Civil Servants (ASN) per Ministry and Institution. Based on data for the 2014-2018 period, the results of this fixed effect panel estimate indicate that there is a direct relationship between performance-based budgeting and Bureaucratic Reform in Indonesia. Ministries or institutions with increased output/output index values, high absorption, low number of ASN, and the historical context of budgeting efficiency, also tend to experience an increase in the Bureaucratic Reform Index (RB)."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja di Sekretariat Kabinet Studi Kasus Tahun 2016 . Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja dilihat dari komponen Penganggaran Berbasis Kinerja, yaitu Indikator Kinerja, Standar Biaya dan Evaluasi Kinerja serta Prakondisi Penganggaran Berbasis Kinerja di Sekretariat Kabinet. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan serta dokumen. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja di Sekretariat Kabinet belum sepenuhnya menerapkan komponen-komponen dari Penganggaran Berbasis Kinerja. Hal ini tercermin dari : a Indikator Kinerja Outcome yang belum mencerminkan core bussiness dari Sekretariat Kabinet dan belum sesuai dengan prinsip SMART-C; b Tidak adanya Standar Biaya Keluaran dan belum diterapkan prinsip value for money terhadap penyusunan komponen biaya; dan c Mekanisme feedback yang belum berjalan dengan baik, sehingga rekomendasi hasil evaluasi tidak dimanfaatkan dan belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja program dan kegiatan. Prakondisi yang mengakibatkan belum maksimalnya Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja di Sekretariat Kabinet adalah: 1 Lingkungan atau kondisi yang kurang mendukung dan kurang berorientasi pada kinerja, 2 Sistem kontrol yang kurang efektif dari pimpinan kementerian/lembaga, dan 3 Penerapan Strategic Planning yang kurang baik. Hasil penelitian menyarankan untuk menyusun Kamus Indikator Kinerja sebagai pedoman dalam penyusunan informasi kinerja, menyusun Standar Biaya Keluaran, peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi serta Inspektorat, peningkatan keterlibatan dan komitmen pimpinan terhadap proses perencanaan dan penganggaran, adanya mekanisme umpan balik dari pimpinan atas hasil evaluasi dan meningkatkan kualitas manajemen kinerja melalui pengembangan budaya kinerja di Sekretariat Kabinet

---

ABSTRACT This study discusses the Implementation of Performance Based Budgeting in the Cabinet Secretariat Case Study of 2016 . The purpose of this study is to discuss the Implementation of Performance Based Budgeting based on Performance Based Budgeting Performance, ie Performance Indicators, Cost Standards and Performance Evaluation and Performance Based Budgeting Preconditions in the Cabinet Secretariat. This research uses post positivist approach with qualitative data collection method. Data collection techniques were conducted by interviews and literature studies and documents.The findings of this study indicate that the implementation of Performance Based Budgeting in the Cabinet Secretariat has not fully implemented the components of Performance Based Budgeting. This is reflected in a Outcome Performance Indicators not yet reflecting the core business of the Cabinet Secretariat and not in accordance with the SMART C principle B The absence of Output Cost Standard and not yet applied the principle of value for money against the preparation of cost components And c Feedback mechanism that has not run well, so that recommendation of evaluation result is not utilized and has not give significant influence to the improvement of program and activity performance. Preconditions that result in not yet maximized Implementation of Performance Based Budgeting in Cabinet Secretariat are 1 Environment or conditions that are less supportive and less performance oriented, 2 Ineffective control systems from ministry institution leaders, and 3 poor implementation of Strategic Planning. The results of the study suggest to compile the Performance Indicators Dictionary as guidance in the preparation of performance information, compile the Output Cost Standard, improve coordination and synchronization between the Planning and Financial Bureau, the Bureau of Performance Accountability and Bureaucracy Reform as well as the Inspectorate, the increased involvement and commitment of the leadership towards the planning and budgeting process, There is a feedback mechanism from the leadership of the evaluation results and improving the quality of performance management through the development of performance culture in the Cabinet Secretariat"