Untuk mempercepat pelaksanaan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. serta memperhatikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya selama kurun waktu 2007, perlu dilakukan penyempurnaan antara lain penyempurnaan aspek teknis operasional untuk penerapan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) penganggaran berdasarkan kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Indikator kinerja (performance indicators) dan sasaran (targets) merupakan bagian dari sistem penganggaran berdasarkan kinerja dalam rangka mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya dan memperkuat proses pengambilan keputusan. Metode Survei kuesioner dan wawancara digunakan dalam kajian ini untuk mengetahui tingkat pemahaman dan penernpan penganggaran berbasis kinerja pada Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Penerapan anggaran berdasarkan kinerja bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik serta efektifitas dari rencana kerja yang telah ditetapkan. Sistem ini menekankan pentingnya sisi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Dengan penyempurnaan yang terus menerus dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja pada Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) diharapkan dapat mewujudkan sistem penganggaran yang lebih transparan, efisien dan mempercepat pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja.