Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka mensukseskan program pengawasan 100 Wajib Pajak terbesar dan Knowing Your Taxpayers, pimpinan DJP menginstruksikan untuk melakukan pelayanan dan pengawasan secara intensif terhadap 100 Wajib Pajak terbesar di masing-masing KPP. Konsep ini merupakan cikal bakal munculnya fungsi Account Representative di KPP Wajib Pajak Besar. Oleh karena itu dalam pembentukan Kanwil dan KPP WP Besar pada tahun 2002, Sistem Informasi Pajak dikembangkan menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang berbasis struktur organisasi berdasarkan fungsi.Membentuk Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besar di dalam organisasi DJP untuk mengadministrasikan sejumlah kecil wajib pajak yang secara kolektif memberikan sumbangan penerimaan terbesar. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 9 September 2002, Kanwil dan KPP WP Besar telah diberi tugas untuk mengamankan penerimaan pajak 18,31% dari penerimaan pajak nasional, sementara untuk tahun 2003 sebesar 20,98% dari penerimaan pajak nasional, dan dalam tahun 2004 direncanakan sebesar 23,36% dari penerimaan pajak nasional. Dalam perkembangannya, Kanwil dan KPP WP Besar selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para Wajib Pajak sekaligus melakukan pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Secara kuantitatif, hasil pelayanan dan pengawasan tersebut tercermin dari persentase pertumbuhan penerimaan pajak, yakni selama tahun 2003 tumbuh sebesar 32% dibanding tahun 2002.Dalam kerangka penyediaan layanan, Roth (1987: 36) menjelaskan bahwa pelayanan-pelayanan yang disediakan pada publik baik diwujudkan dalam bentuk barang maupun jasa. Pemerintah dalam hal ini berperan dalam pengaturan dan pembuatan regulasi yang bertujuan untuk mengatur aktivitas pelayanan barang dan jasa kepada individu maupun kelompok yang berhak menerima pelayanan tersebut. Selain regulasi dan pengaturan, pemerintah berfungsi menyediakan jasa layanan bagi masyarakat pengguna.Kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan perpajakan. Kepatuhan yang diharapkan adalah kepatuhan yang sukarela bukan kepatuhan yang dipaksakan. Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak diperlukannya keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan dan pelayanan yang baik dan cepat terhadap wajib pajak (Bird: 1992: 275).Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat penyesuaian terhadap sistem dan pelayanan yang baru pada KPP Wajib Pajak Besar dua serta sejauh mana pengaruh kualitas Pelayanan Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan dan menguraikan sistem pemungutan pajak dengan menggunakan sistem pelayanan yang profesional dan mengatahui sejauhmana pengaruh antara Pelayanan Pajak dengan kepatuhan wajib Pajak. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode analisis regresi sederhana, Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif.Dari analisis diketahui dalam mengukur hubungan antara pelayanan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, digunakan analisis korelasi Pearson. Data hasil penelitian hubungan adalah sebesar 0.799. Hal ini mengartikan terdapat hubungan yang erat antara pelayanan dengan kepatuhan Wajib Pajak. Sebesar 0.201 disebabkan oleh faktor-faktor lain diantaranya pemeriksaan, kebijakan dan pertumbuhan ekonomi.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah terdapat hubungan (korelasi) yang positif antara pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan kepatuhan Wajib Pajak. hal ini terlihat dari koelisien korelasi sebesar sebesar 0,290. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, maka dibutuhkan peningkatan pelayanan pajak. Hal ini akan membuat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak semakin meningkat.

---

In successful program of observing 100 of the largest Taxpayer and Knowing Your Tax payers, DJP leader instructs to serve and observe intensively to 100 of the largest Taxpayer in each KPP. The concept is a basis of appearance of Account Representative function in KPP Large Tax Payer. Therefore, in forming District Office and KPP Large Tax Payer in 2002, Tax Information System is developed becoming an Integrated Tax Administration System (SAPT) which basis is organization structure based on its function.Forming the District Office and KPP Large Tax Payer in organization of DJP to administrative a small amount of taxpayer collectively gives the biggest revenue donation. Since the operation begun in September, 9th 2002, District Office and KPP Large Tax Payer have been given a duty to safety tax revenue of 18.31% of national tax revenue, while in 2003 was 20.98% from national tax revenue, and in 2004 planned to be 23.36% from national tax revenue. In its growing, District Office and KPP Large Tax Payer always give the best service to Tax Payer altogether with observing on obedience fulfillment of tax duty. In Quantities, the result of service and observation showed by tax growing revenue percentage, it is along 2003 grew up to reach 32% compared with 2002.In the frame of service providing, Roth (1987:36) explained that services providing to public whether in products or services. The government in this case, is taking a role on regulating and making regulation to manage service activity of products and services to individual or group who have rights to the service. Besides rules and regulation, government function is to serve services to society as user.Tax obedience is an action of duty to pay and report the liability tax according to taxation. Obedience, which is hoped, is voluntary compliance not compulsory compliance. To improve voluntary compliance of Tax Payer is needed a fairness and an openness in applying tax regulation, simplification of rules and tax procedures good governance of service and quick to tax payer (Bird: 1992: 274-275).Based on the above explanation, then there is an adjustment of system and new service to KPP Large Tax Payer Two and how further is influences of Tax Service quality with Tax Payer obedience.The aim of research is to explain and breaking down the tax charging system through professional service system and to know how further is the influences between Tax Service and Tax Payer obedience. While research method used in writing the thesis is simple regression analysis method, Analysis characteristic is Quantitative analysis.From the analysis is known that measuring relation of Tax Service to Tax Payer obedience is used Pearson correlation analysis. Relation research result data is 0.799. It shows that there is a strong relation between service and Taxpayer obedience of 0.201 be caused of other factors such as examining, policy, and economic growth.Summary of the research is an existing positive correlation between services of Motor Vehicle Tax and Tax Payer obedience; it is shown by correlation coefficient of 0.290.Recommendation of the research is to improve Tax Payer obedience; therefore, tax service improvement is needed. This case will make Tax Payer obedience more increasing to pay tax."

"ABSTRAKMerujuk pada slippery slope framework, kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan menggunakan perspektif kepercayaan dan wewenang otoritas pajak untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepercayaan wajib pajak dan wewenang kekuasaan otoritas pajak yang ada pada KPP Wajib Pajak Besar Dua serta menganalisis pengaruh kepercayaan wajib pajak dan wewenang kekuasaan otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan mix methods. Dalam metode kuantitatif, peneliti mengumpulkan data melalui kuesioner dan diolah dengan menggunakan uji statistik deskriptif, uji regresi dan uji koefisien determinasi. Dalam metode kualitatif, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan diolah untuk tujuan triangulasi serta memperkaya analisis terhadap hasil olah data kuantitatif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kepercayaan wajib pajak dan wewenang kekuasaan otoritas pajak berada di tingkat yang baik serta berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (sebesar 57,2%) di KPP Wajib Pajak Besar Dua. Saran dalam penelitian ini adalah KPP Wajib Pajak Besar Dua perlu mengendalikan wewenang dan kekuasaannya sebaik-baiknya agar tidak terlampau lemah atau terlampau sewenang-wenang.

---

ABSTRACTRefering to slippery slope framework, tax compliance can be measured using variable of trust and power to obtain a more comprehensive result. This research was conducted in order to analyze trust in authority and power of authority in KPP Wajib Pajak Besar Dua and also aimed to analyze the impact of trust in authority and power of authority to tax compliance. The approach of this research is mix methods approach. In quantitative method, researcher collected data(s) using questionnaires and processed using descriptive statistic, regression, and coefficient of determination test. In quantitative method, researcher collected data(s) using interview then processed for triangulation purpose and enrich the analysis of the quantitative results. The results indicate that trust in authority and power of authority in KPP Wajib Pajak Besar Dua are in good state and have effect on tax compliance (57,2%). Recommendation of this research for KPP Wajib Pajak Besar Dua is keep controlling the power of authority so that it will not too low or too high."

"

Penelitian ini bertujuan mendeteksi Unplanned Evasion (UPE) pada wajib pajak orang pribadi di sektor UMKM di Indonesia yang berfokus di Pasar Tanah Abang. UPE adalah manipulasi yang dilakukan oleh WP pada saat melaporkan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini menggunakan metode Benford’s law dengan data internal DJP. Hasil tes digit pertama dan dua digit pertama menunjukkan bahwa pendapatan yang dilaporkan tidak mengikuti Benford’s law. Untuk mengukur besarnya UPE, digunakan model faktor distorsi, sebesar –11,28%, menyimpulkan bahwa secara agregat ada UPE yang substansial. Studi ini juga mengeksplorasi lebih lanjut heterogenitas berdasarkan jenis kelamin dan usia, menemukan bahwa UPE terkonsentrasi diantara laki-laki dan wajib pajak yang lebih tua.

 

---

This study intends to detect Unplanned Evasion (UPE) among individual taxpayers in MSMEs sector in Indonesia that focus on Tanah Abang Market. UPE refers to manipulation by taxpayers at the time of filing their tax obligations. This research uses Benford's law and internal data from the DGT. The first digit and first two-digit tests showed that reported income did not follow Benford's law. To measure the magnitude of UPE, this study uses a distortion factor model, suggesting distortion of –11.28%, concludes that there is substantial UPE at the aggregate. The study further explores heterogeneity by gender and age, finding that UPE is concentrated among men and older taxpayers.

"

"[Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Perdagangan di Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equational Modeling (SEM). Penggunaan SEM dipertimbangkan karena variabelvariabeldalam penelitian ini tidak dapat diukur secara langsung tetapi harus dijelaskan oleh variabel-variabel indikatornya. Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) Pengetahuan Perpajakan, Kompleksitas Pajak, berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak sedangkan Persepsi Keadilan tidak berpengaruh secara signifikan. 2) Sikap, Norma Moral, Persepsi Kondisi Keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Niat kepatuhan pajak sedangkan Persepsi Kontrol Perilaku dan Norma Deskriptif tidak berpengaruh signifikan terhadap Niat Kepatuhan Pajak. 3) Norma Injunctive berpengaruh signifikan dan Negatif terhadap Niat Kepatuhan Pajak. 4) NiatBerpengaruh Signifikan dan Positif terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan Persepsi Kontrol Perilaku tidak berpengaruh signifikan terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Perdagangan di Kota Bandung.

---

This study is conducted to analyze factors that Influence the compliance behavior of trading business individual tax payer in The City of Bandung within the framework of Theory of Planned Behavior . The Method used in this research is Structural Equation Model Modeling (SEM). This method usefull for researh that contain latent variable that must be measure by its indicator variables. The Result found that : 1) Tax Knowledge and Perception of Tax Complexity have a significant and positif effect to attitude,whereas Perception of Tax Fairness has no

significant influence to attitude. 2) Attitude toward compliance, Moral Norm, Perception of Financial Condition have positif and significant influance to Intention toward Tax Compliance whereas Perceived Behavioral Control and Descriptive Norm have no significant influence. 3) Injunctive Norm Has negative and Significant Influence to Intention toward Tax Compliance. 4) Intention toward Compliance has significant and positif, but Perceived Behavioral Control has no significant influence to tax compliance behavior of trading business Individual Taxpayer in The City of Bandung., This study is conducted to analyze factors that Influence the compliance behavior

of trading business individual tax payer in The City of Bandung within the

framework of Theory of Planned Behavior . The Method used in this research is

Structural Equation Model Modeling (SEM). This method usefull for researh that

contain latent variable that must be measure by its indicator variables. The Result

found that : 1) Tax Knowledge and Perception of Tax Complexity have a

significant and positif effect to attitude,whereas Perception of Tax Fairness has no

significant influence to attitude. 2) Attitude toward compliance, Moral Norm,

Perception of Financial Condition have positif and significant influance to

Intention toward Tax Compliance whereas Perceived Behavioral Control and

Descriptive Norm have no significant influence. 3) Injunctive Norm Has negative

and Significant Influence to Intention toward Tax Compliance. 4) Intention

toward Compliance has significant and positif, but Perceived Behavioral Control

has no significant influence to tax compliance behavior of trading business

Individual Taxpayer in The City of Bandung]"

"Indonesia sebagai sualu negara yang sistem perpajakannya menganut sistem self assesment, Wajib Pajak diberi kepercayaan unluk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, agar hak dan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Wajib Pajak. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan pembinaan berupa penyebaran informasi dan penyuluhan perpajakan, pelayanan administrasi yang diperlukan oleh Wajib Pajak, serta melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui pemeriksaan, penyidikan, dan tindakan penagihan pajak. Lebih jauh di ungkapkan bahwa tolok ukur sistem pajak apapun pada akhirnya akan dinilai dari besar kecilnya pemasukan uang pajak ke kas negara, baik yang dibayarkan secara sukarela (Voluntary Compliance) oleh wajib pajak maupun yang dipungut oleh petugas pajak melalui tindakan aktif penagihan pajak.Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan Pusat dan Daerah. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Dalam penelitian ini diteliti tentang ?Pengaruh Tarif Pajak Hiburan Terhadap Kemampuan dan Kepatuhan Wajib Pajak di PT Graha Fantasi Matahari?. Kegiatan penelitian ini dilakukan unluk melihat pengaruh pajak hiburan (local tax) baik menggunakan tarif resmi alau tidak resmi terhadap kemampuan dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dan Regresi dengan pendekatan berdasarkan studi kasus pada 50 outlet Timezone, sebagai merek jual dari PT Graha Fantasi Matahari.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan negatif anlara pajak hiburan (local tax) bcrdasarkan tarif dengan Kemampuan dan Kepatuhan Wajib Pajak, artinya bila Pajak Hiburan meningkat, maka Kemampuan dan Kepatuhan Wajib Pajak menurun.Sementara itu pengaruh pajak hiburan (local tax) non tarif menunjukan hubungan yang positif dan lemah, artinya kenaikan pajak hiburan tidak begitu besar menurunkan kemampuan wajib pajak, sedangkan pengaruh pajak hiburan (local tax) non tarif dengan Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan hubungan negatif yang artinya kenaikan pembayaran pajak hiburan (local tax) menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak, akan tetapi pengaruhya tidak signifikan.Kondisi di lapangan pengenaan tarif secara resmi tidak dapat dijalankan, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mengkaji ulang Peraturan Daerah yang berlaku dengan melibatkan dunia usaha dan besarannya disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak hiburan.

---

Indonesia as a country whose taxation follows a Self Assessment System enables taxpayers to make self-calculation, payment, and reporting of their tax liability according to the applicable law and regulation for them to fulfill their rights and obligations. Indonesian Govemment, especially the Directorate General of Tax, is responsible for building the taxation through taxation information and counseling distribution, administrative services needed by taxpayers, and control implementation over the compliance of taxpayers using inspection, investigation, and billing of tax.

Moreover, it is concluded that parameter of any taxation system will eventually be appraised by a multitude of revenues coming into the State Treasury, both in a taxpayers? voluntary compliance way and a tax officers' active bill collection manner.

Law No. 22 Year 1999 regarding Local Government has made a Fundamental change to the procedure of relationship between Central Government and Local Governments, particularly with respect to the administration of Central Government and Local Governments. ln a local autonomy era today, Local Govemments are more authorized by Central Government to regulate and manage their own household. lt is purposed, many others, to get government services closer to the community and make the community easier to monitor and control the use of funds taken from the Local Budget (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD).

The research investigates ?the Influence of Local Tax Tariff on the Ability and Compliance of Taxpayers at PT. Matahari Graha Fantasi?. The research is undertaken to know the influence of local tax, both using official and unofficial tariffs, on the ability and compliance of taxpayers. The research uses a descriptive and regressive method with an approach of case study on 50 outlets of Timezone as PT. Graha Fantasi Matahari?s trademark.

The research findings show a significant, negative influence between the tariff local tax and the ability and compliance of taxpayers, which means the more the local tax the lower the ability and compliance of taxpayers.

Meanwhile, the influence of non-tariff local tax on the ability of taxpayers indicates an insignificant, positive correlation, which means an increase in local tax will insignificantly decrease the ability of taxpayers; while, the influence of non-tariff local tax on the compliance of taxpayer displays an insignificant, negative correlation, which means an increase in local tax will insignificantly decrease the compliance of taxpayers.

Official tariff tax liability in the field cannot be implemented, thus Local Governments are necessary to reevaluate their applicable Local Ordinances by involving business sector, with a tax multitude in hamiony with the ability of taxpayers to pay the local tax."

"Penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pentingnya pendapatan dari pajak ini dapat dilihat dalam trend persentase sumbangan perolehan pajak bagi APBN. Pemeriksaan pajak sebagai salah satu bagian dari administrasi pajak, dalam tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, merupakan hal yang selalu dikritisi karena hubungannya yang sangat "erat" dengan masyarakat, dalam hal ini sebagai wajib pajak yang diperiksa. Masyarakat menilai cara kerja dan kualitas aparat Ditjen Pajak tidak profesional dan cenderung mengandalkan kekuasaan.Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganalisa kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia dan implementasinya, menguraikan permasalahan yang timbul dan melakukan analisis untuk mengatasi masalah yang timbul ditinjau dari prinsip kesetaraan antara wajib pajak dan fiskus.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analistis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui participant observation dan wawancara dengan pihak pihak terkait. Dari hasil pembahasan diperoleh bahwa banyak hal- hal yang perlu dikaji lebih jauh dan dilakukan perubahan dalam hal kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia dan implementasinya. Reformasi perpajakan, peningkatan kepatuhan sukarela, perubahan ketentuan perundang- undangan untuk lebih menjamin keadilan dan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak wajib pajak bisa meningkatkan kesetaraan antara wajib pajak dan fiskus.

---

From the beginning of Tax Payer Compliance Policy from 2001, the progress its implementation is not very good. It is proven from the fact that the amount of tax payer compliance compare to registered tax payer is very low according to data in 2001 it is only 0,008%. Based on that fact, it needs to examine why the policy is not functioned well and what are the factors that influence the implementation of the policy.The aim of the research is to identify the tax payer compliance policy and its implementation especially in the Office of Tax Services for Foreign Investment one and the District Office of General Directorate of Tax Special Jakarta. It aims to define the problem that rises from the implementation of the policy.The research uses the method of descriptive analysis with literature only and field study to interview related sources as data collection technique. From the analysis it is found that there are many things of the policy and its implementation that Must be explored and changed. The study relates several factors that detain the implementation of the policy in term of the tax payer and other factors. Other thing discussed in the research is the influence of the policy on tax auditing and the Nation of the policy and the voluntarily compliance."

"This writing is aimed to describe how is the role of Account Representative (AR) in increasing tax servicing and the Taxpayer compliance after the implementation of Modem Taxation Administration System (SAPM). In this research is explained background/basic thinking of SAPM implementation at Foreign Investment Tax Office Four, for realizing the highest level of voluntary compliance, the conviction level against high taxation administration and high productivity of taxation agency. The implementation of Modem Taxation Administration System was started with the change of organization structure and taxation information system technology. Organization structure was designed based on the functions of covering servicing, inspection, supervision, collecting, objection functions, based on tax type as determined before. The most prominent change element is the establishment of Account Representative position (AR) who is responsible for servicing and supervising Taxpayer compliance. AR becomes connector between tax office and Taxpayer who is responsible for submitting taxation information effectively and professionally.

In this thesis writing is used descriptive method with qualitative and quantitative approaches, a method to uncover conditions and factual problem happened in this time. Based on said method, the research in this writing would be focused to analyze the role of AR in increasing servicing and Taxpayer compliance at Foreign Investment Tax Office Four after SAPM implementation.

The research result indicated that the role of AR in SAPM implementation at Foreign Investment Tax Office Four is very dominant and influence servicing to Taxpayer. With the existence of AR as Liaison Officer between Tax Office and Taxpayer in creating servicing and inspection functions against tax compliance becoming more effective. Even though there is some settlement of Taxpayer application out of time, but based on research, the said delay is largely caused by the lack of Taxpayer understanding level concerning the order, procedure and formal completeness which should be provided when requesting application to Foreign Investment Tax Office Four.

The role of AR in increasing Taxpayer compliance in submitting annual SPT 2004 with SPT electronic application is not optimal yet. Based on this research, many obstacles were faced by AR in executing socialization and e-SPT training against Taxpayer causing the level of Taxpayer to use e-SPT application is still low.

In order that SAPM can be done optimally for increasing tax servicing and Taxpayer compliance in submitting annual SPT at Foreign Investment Tax Office Four, can be done various efforts, with increasing the role of Account Representative (AR) in inspecting and giving taxation information to Taxpayer, maximizing the application of Sl-DJP with conducting the completing of the available system in this time, as well reconstruction and increase Human Resources quality in Foreign Investment Tax Office Four followed by the increase of moral quality in the event of developing awareness for increasing servicing to Taxpayer. With awarding good servicing to Taxpayer is expected can increase also the voluntary Taxpayer compliance, so that Foreign Investment Tax Office Four can maximize duties in the event of state income from tax sector."

"ABSTRACTJumlah pengguna e-Samsat di ibukota tertinggal jauh jika dibandingkan provinsi lain seperti Bali atau Jawa Timur. Volume kendaraan yang terus bertambah di DKI Jakarta seharusnya menjadi potensi efisiensi layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan pemanfaatan e-Samsat, namun hingga dua tahun setelah diresmikan e-Samsat belum mampu untuk merambah masyarakat secara luas, hal ini disebabkan oleh berbagai alasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pembuatan keputusan penggunaan e-Samsat oleh Samsat Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teori innovation-decision process dan metode pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan penggunaan e-Samsat di Samsat Jakarta Selatan tahapan yang paling signifikan adalah tahap pengetahuan (knowledge) dimana mayoritas pembayar pajak tidak mengetahui apa itu layanan e-Samsat, sebaliknya, pembayar pajak yang mengetahui e-Samsat membentuk sikap positif terhadap inovasi e-Samsat. Sikap yang cenderung positif dikonfirmasi lagi dengan minat pembayar pajak yang mempertimbangkan akan membayar pajak menggunakan e-Samsat lain kali di masa depan. Untuk itu langkah yang paling tepat untuk meyakinkan pembayar pajak untuk menggunakan e-Samsat adalah dari sosialisasi agar pembayar pajak mengetahui e-Samsat dan dapat membentuk sikap hingga pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan e-Samsat.

---

ABSTRACTThe number of e-Samsat users in the capital is far behind compared to other provinces such as Bali or East Java. The increasing volume of vehicles in DKI Jakarta should be potential for efficiency of motor vehicle tax payment services with the use of e-Samsat, but up until two years after the launching, e-Samsat has not been able to reach the public at large, this is due to various reasons. The purpose of this study was to analyze the decision-making process of e-Samsat adoption at South Jakarta Samsat. This study uses quantitative methods with innovation-decision process theory and the method of data collection is done through questionnaires and interviews. The results showed that in the decision-making process using e-Samsat in South Jakarta Samsat the most significant stage was the stage of knowledge where the majority of taxpayers did not know what e-Samsat services were. Despite the lack of knowledge, taxpayers who knew e-Samsat formed a positive attitude towards e-Samsat innovation. A positive attitude is confirmed again with the interest of taxpayers who are considering paying taxes using e-Samsat next time in the future. Bottom line is, the most appropriate step to convince taxpayers to use e-Samsat is from socialization so that taxpayers know e-Samsat and can shape attitudes to finally decide to adopt e-Samsat."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan aplikasi e-Bupot 23/26 dalam membantu memenuhi kewajiban PPh 23/26 dari persepsi wajib pajak. Dan melihat efektivitas aplikasi e-Bupot 23/26 terhadap kepatuhan pajak berdasarkan rasio tingkat pelaporan tepat waktu dan rasio tingkat pembayaran tepat waktu. Penelitian ini dilakukan pada KPP PMA 4 dengan pendekatan studi kasus menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak menilai aplikasi e-Bupot 23/26 merupakan aplikasi perpajakan yang lebih baik dibandingkan dengan e-SPT 23/26. Meskipun demikian, Dirjen Pajak masih perlu melakukan peningkatan dan penyempurnaan pada aplikasi e-Bupot 23/26. Dan hasil penelitian dari trend kepatuhan pajak dalam penggunaan aplikasi e-Bupot 23/26 pada masa Januari 2019 - September 2020 cenderung tinggi namun memasuki tahun 2020 mengalami fluklutasi trend yang mengarah kepada penurunan rasio kepatuhan pajak.

---

This research aims to evaluate the implementation of the e-Bupot 23/26 application in helping to meet the taxpayer's PPh 23/26 obligations from the perception of taxpayers. And see the effectiveness of the e-Bupot 23/26 application on tax compliance based on the ratio of filling compliance and payment compliance. This research was conducted at KPP PMA 4 with a case study approach using a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that taxpayers consider the e-Bupot 23/26 application to be a better tax application than e-SPT 23/26. Even so, the Director General of Taxes still needs to make improvements and refinements to the 23/26 e-Bupot application. And the results of tax compliance trend in the use of the e-Bupot 23/26 application in the January 2019 - September 2020 tend to be high, but entering 2020 there is fluctuation that leads to a decrease in the tax compliance ratio."