Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan outsourcing di Indonesia sebenarnya telah lama dilakukan, meskipun kerap kali perusahaan kurang menyadari bahwa kegiatan tersebut termasuk dalam kategori outsourcing. Di Indonesia, pada umumnya outsourcing hanya memiliki arti sempit karena terbatas pada permasalahan ketenagakerjaan. Hal ini tidak mengherankan karena memang UU Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 mengatur mengenai keberadaan tenaga kerja outsourcing dalam beberapa pasal di dalamnya. Padahal, secara konseptual outsourcing secara garis besar berarti menycrahkan suatu fungsi dalam perusahaan kepada pihak ketiga.Karya akhir ini membahas mengenai outsourcing dalam hal rekrutmen dan pelatihan di Bank BNI. Topik yang dipilih penulis memang masih berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. Akan tetapi yang menjadi perhatian di sini bukan masalah tenaga kerjanya melainkan adanya sebagian kegiatan dalam merekrut dan mendidik pegawai yang tidak dilakukan sendiri oleh Bank BNI. Dalam hal ini, pihak ketiga ikut terlibat dan memberikan andil dalam mcmbantu Bank BNI untuk mendapatkan pegawai yang kompeten dalam bidangnya. Oleh karena telah dilakukan penerapan outsourcing maka karya akhir ini akan membahas permasalahan yang ada dan mencoba memberikan peluang perbaikan jika masih terdapat kekurangan dalam penerapannya.Meskipun ide dasar outsourcing berasal dari konsep make or buy decision namun apa yang diperoleh dari penelitian pada karya akhir ini, pertimbangan akan penghematan biaya, tidak selamanya menjadi prioritas yang utama. Memang sebagian besar outsourcing yang dilakukan oleh perusahaan ditujukan untuk cost efficiency. Akan tetapi ternyata masih banyak hal-hal lain yang menjadi alasan mendasar dilakukannya outsourcing.Temuan dari penelitian karya akhir ini merupakan salah satu bukti nyata yang ada di lapangan. Dengan melaksanakan penelitian pada Divisi SDM, dapat disimpulkan bahwa Bank BNI melaksanakan outsourcing rekrutmen sebagai upaya untuk menjaga obyektifitas pada penerimaan pegawai termasuk menghindari terjadinya KKN dan intervensi pihak lain. Hal ini juga dilandasi dengan kesadaran akan peran dan fungsi human resources yang semakin strategis dengan memilih service provider yang qualified. Proyek Pelatihan dan Pengembangan SDM yang bertanggung jawab atas pelatihan pegawai, melakukan outsourcing dengan maksud untuk menambah wawasan serta memperoleh keunggulan kemampuan yang berasal dari instruktur ekstern selama ini. Sebenarnya telah ada instruktrur intern, namun materi yang diberikan hanya terbatas pada internal skills saja.Salah satu saran kepada Bank BNI adalah mengantisipasi risiko loss of confidentiality. Pelaksanaan outsourcing tidak saja memiliki keuntungan tetapi juga memiliki risiko yang dapat menyebabkan bocornya rahasia perusahaan kepada pesaing. Mengingat service provider juga melayani pihak/bank lain, maka kemungkinan tersebut di atas harus diantisipasi sejak awal. Di lain pihak, Bank BNI sebenarnya bisa memanfaatkan informasi dari service provider untuk dijadikan benchmark dalam memutuskan pelatihan yang sebaiknya diseienggarakan di masa mendatang.

---

Outsourcing activities in Indonesia has been done for a long time, although companies usually unaware that the activities are integrated in outsourcing category. In Indonesia the term outsourcing has a narrow definition which only related to employment problems. This is happening because in the Employment Regulation No. 1312003 there are some articles concerning the availability of outsourcing labors. In broader definition outsourcing means giving up a function in a company to the third party.

The thesis is discussing about outsourcing in recruitment and training activities at Bank BNI. The chosen topic is still related to employment problems. The main focus is not on the labor itself but on a part of employees' recruitment and training activities that is not done internally by Bank BNI. in this case, the third patty is involved and responsible in helping Bank BNI to recruit competent employees. Since the outsourcing activity has been done by the bank, this thesis will discuss the problems that occur and try to give some improvement possibilities if there are still some insufficiencies on the implementation.

The basic idea of outsourcing comes from the concept of making or buying decision but in this research cost saving consideration is not always the main priority. Many outsourcing activities done by companies are intended to achieve cost efficiency. As a matter of fact there are a lot of other things turn out to be the basic reasons to do outsourcing. Findings from this research are one of actual evidences exist in reality.

By doing the research in Human Resource Division, it can be concluded that Bank BNI does outsourcing in recruitment activity as an effort to maintain objectivity in employment also to avoid corruption, collusion, nepotism, and interference from other parties. Another reason is based on the awareness of human resource's role and function which are becoming more strategic in choosing qualified service provider. Outsourcing activity done in The Human Resource Training and Development Project is aimed to broaden knowledge and to achieve talent advantage obtained from external instructors. Internal instructors are available to provide topics on internal skills only.

A suggestion for Bank BNI is to anticipate the risk of losing confidentiality. Outsourcing execution is not only having some advantages but also some risks that can outburst the company's secret to the competitors. Concerning that the service provider also offering services to other parties/ banks therefore the risks should be anticipated earlier. On the other side, Bank BNI can actually use information from the service provider to make it as a benchmark in deciding suitable training in the future."

"Outsourcing training is a business reality, but success does not begin and end with giving the work or project to a suitable vendor. This Infoline will show you how to use outsourcing as a strategic advantage and to proactively address the many potential challenges of working with external or internal experts or consultants. The issue covers generally accepted contracting costs, typical elements of a consulting contract, and the process for determining which vendor would make the best fit."

"Berakhirnya hubungan hukum antara pekerja dengan perusahaan sewaktu-waktu dapat terjadi karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK merupakan pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan oleh suatu hal tertentu dan berdampak pada berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Namun, PHK sendiri banyak menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi pekerja outsourcing (alih daya) yang memiliki ketidakjelasan hubungan kerja. Terlebih lagi dengan berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undangundang Jo. PP No. 35 Tahun 2021 yang mengandung banyak perubahan dan kontroversi terkait alih daya dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Skripsi ini menganalisis tentang pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan outsourcing pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 264/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst. yang berfokus pada permasalahan bagaimana hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan outsourcing serta penerapan pemutusan hubungan kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus, kemudian alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Bahwa hasil dari penelitian ini adalah karena terjadi penyimpangandalam PKWT, sehingga menyebabkan hubungan kerja berubah menjadi PKWTT serta penerapan PHK yang dilakukan oleh perusahaan outsourcing terhadap pekerja dalam analisis putusan ini terjadi sejak tanggal 31 Juli 2020. Dengan demikian Untuk menghindari kesalahan dan ketidakpastian hukum maka diperlukan diperlukan kegiatan sosialisasi terhadap implementasi peraturan perundang-undangan terkait PKWT, PHK, dan hubungan kerja kepada berbagai perusahaan outsourcing dan pekerja atau buruh outsourcing.

---

Termination of the legal relationship between workers and companies can occur at any time due to termination of employment (PHK). Termination of employment is the termination of an employment relationship caused by a particular matter. It impacts the end of the rights and obligations between workers and companies. However, layoffs

cause many injustices, especially for outsourced workers with unclear work relations. Moreover, the enactment of UU No. 6 of 2023 concerning Perpu No. 2 of 2022 concerning Job Creation to become Law and PP No. 35 of 2021 contains many changes and controversies related to outsourcing and specific time work agreements (PKWT). This thesis analyzes the termination of employment by an outsourcing company in the Decision of the Industrial Relations Court of the Central Jakarta District Court No.

264/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst. Which focuses on the problem of working relations between workers and outsourcing companies and the application of termination of employment. The research method used is juridical-normative research with a law and

case approach, then the data collection tool uses a document study. Whereas the results of this study are due to irregularities in the PKWT, causing the employment relationship to change to PKWTT, and the application of layoffs carried out by outsourcing

companies against workers in the analysis of this decision has occurred since July 31, 2020. Thus, to avoid mistakes and legal uncertainty, socialization activities are necessary regarding implementing laws and regulations related to PKWT, layoffs, and employment relations to various outsourcing companies and outsourced workers or workers."

"Skripsi ini membahas masalah status hubungan kerja berupa kesepakatan pemberian jasa pekerja ditinjau dari segi yuridis dan praktis. berdasarkan pelaksanaan pemberian jasa pekerja antara PT X sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan PT Y sebagai Perusahaan Pemberi Kerja. Konsep kesepakatan penyediaan jasa pekerja/buruh adalah Bentuk outsourcing lain yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menimbulkan permasalahan terkait hubungan kerja. Beberapa permasalahan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam permasalahan pokok yang dibahas dalam skripsi ini yaitu penjelasan tentang konsep kesepakatan penyediaan jasa pekerja/buruh di perusahaan, penjelasan tentang tanggung jawab pekerja/penyedia jasa tenaga kerja dan perusahaan pemberi kerja. kepada pekerja/buruh outsourcing serta penjelasan praktik kesepakatan penyediaan jasa pekerja/buruh antara PT Xsebagai perusahaan penyedia jasa bagi pekerja/buruh dengan PT Y sebagai perusahaan penyedia pekerjaan, terkait dengan kebutuhan kegiatan utama perusahaan yang mempekerjakan. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, jenis penelitian deskriptif, sumber data berasal dari data sekunder dan data primer, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen danwawancara dengan informan, serta teknik analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah bahwa kesepakatan penyediaan jasa pekerja/buruh merupakan kegiatan perekrutan pekerja/buruh yang akan ditempatkan. Pada perusahaan pengguna, tanggung jawab perusahaan dalam perjanjian pemberian jasa pekerja/buruh kepada pekerja/buruh outsourcing hanya ditanggung oleh perusahaan pemberi jasa bagi pekerja/buruh hanya karena adanya paksaan yuridis yaitu kondisi ketenagakerjaan. hubungan pekerja/buruh outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, serta pelaksanaan perjanjian Pemberian jasa pekerja/buruh antara PT X dan PT Y dilakukan tanpa menyentuh kegiatan utama PT Y.

---

This thesis discusses the problem of work relationship status in the form of an agreement for the provision of worker services from a juridical and practical perspective. based on the implementation of the provision of worker services between PT X as the Employer / Labor Service Provider Company and PT Y as the Employer Company. The concept of an agreement for the provision of worker/labor services is another form of outsourcing introduced in Law Number 13 of 2003 which raises problems related to work relations. Some of these problems are then included in the main problems discussed in this thesis, namely an explanation of the concept of an agreement for the provision of worker/labor services in a company, an explanation of the responsibilities of workers/labor service providers and the employing company. to outsourcing workers/laborers as well as an explanation of the practice of the agreement for the provision of worker/labor services between PT X as a service provider company for workers/laborers with PT Y as the job provider company, related to the main activities of the employing company. The research method in this thesis uses the form of normative juridical research, descriptive research type, data sources come from secondary data and primary data, data collection techniques use document studies and interviews with informants, as well as data analysis techniques using qualitative methods. The research result in this thesis is that the agreement for the provision of worker/labor services is a recruitment activity for workers/laborers to be placed. In the user company, the responsibility of the company in the agreement for the provision of worker/labor services to the outsourcing worker/laborer is only borne by the company providing services to the worker/laborer only because of juridical coercion, namely the conditions of employment. relations between outsourced workers/laborers and companies providing worker/labor services, as well as the implementation of the agreement for Providing worker/labor services between PT X and PT Y is carried out without touching the main activity of PT Y."

"Dalam keadaan tertentu, kebijakan yang dibuat pemerintah dalam upaya melakukan perubahan sosial, terkadang tidak bersifat populis, malah cenderung melahirkan permasalahan baru yang amat mendasar. Diantaranya kegagalan pemerintah memproteksi keseimbangan hak dan kewajiban antara pengusaha dan buruh dalam kerangka regulasi ketenagakerjaan menyangkut sistem outsourcing. Meski sangat tendenius menganalogikan sistem outsourcing dengan penjajahan baru di zaman modern (ASPI : 2005), namun realita tersebut tampak manakala saat penulis melakukan penelitian terhadap buruh outsourcing PT (X) yang dipekerjakan pada PT (Y). Dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis dapatkan sebuah kesimpulan, bahwa hubungan kerja melalui sistem outsourcing ini telah menghadirkan perlakuan tidak seimbang yang bermuara pada diskriminasi dan eksploitasi terhadap hak-hak dasar buruh outsourcing diantaranya menyangkut : upah lembur, upah pokok, biaya perpanjangan kontrak, jamsostek serta larangan bergabung ke dalam serikat. Hal ini konsekuensi dari tidak lengkapnya ketentuan dalam regulasi ketenagakerjaan mengatur secara tegas dan pasti menyangkut batasan bidang kerja serta sanksi pidana maupun administrasi kepada pengusaha sekiranya melanggar ketentuanketentuan yang sebenarnya telah dituliskan dalam regulasi ketenagakerjaan sendiri. Selain itu, komponen struktur hukum ketenagakerjaan seperti Disnakertrans yang sejatinya berfungsi melakukan tindakkan pengawasan untuk pencegahan, sama sekali tidak berjalan disebabkan alasan hukum dan prioritas kerja. Alhasil, regulasi ketenagakerjaan yang dilengkapi dengan komponen strukturnya (disnakertrans) terkesan hanya semata-mata sebatas mengisi kelengkapan administrasi negara dibidang ketenagakerjaan belaka. Pada titik itulah, viktimisasi struktural terhadap buruh outsourcing telah terjadi.

---

In particular cirsumstances, a policy could be made by The Government in an effort to make a social changes, sometime it could not be popular for civilians, in fact it will make a new fundamental problem. Such as a failure by The Government to protect the balancing of right and obligation between a businessman and a worker in the regulation of employment related to outsourcing system. Even it is so tendency to analogicaly outsourcing system with a new colonialism in the modern age (ASPI : 2005), but that reality has shown when a writer doing a research to a outsourcing worker at company (X) that has been hired to another company (Y). In a research by using qualitative approaching, a writer have concluded, that a working relationship by this outsourcing system has occuring unbalancing treatment that estuary to a discrimination and exploitation of outsourcing worker fundamental right such as : overtime wages, basic wages, contract extending fee, insurance, and cannot be joining into a union. It is a consequency from the uncomplete rules in manpower regulation arrange with an expressly and as always related to jobs border and also give a criminal punisment or administrative to a businessman if they breaking a provisions that has been writed in a regulation of employment. Besides that, a law structural component for employment like Disnakertrans that should have a function to monitoring for prevention, absolutely not running because a legal reason and work priority. As a result, a regulation of employment that equipped with the structural component (disnakertrans) it is just only impressing filled a completeness of national administration in the field of employment. So, in that part of fact, a structural victimitation to an outsourcing worker is happening."

"Saat ini kartu kredit sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sebagian orang yang hidup di perkotaan. Jika dulu hutang dianggap sesuatu yang memalukan, kini hutang dapat menempatkan seseorang pada "status sosial" yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat golongan lain. Para pemegang kartu kredit merasa bangga karena mereka menganggap dirinya adalah golongan masyarakat yang dipercaya oleh sebuah institusi perbankan. Hal tersebut ditunjukkan dengan berbagai jenis kartu kredit dari berbagai issuer (penerbit kartu kredit) ketika mereka melakukan transaksi. Padahal fungsi sebenarnya dari kartu kredit adalah sebagai alat bertransaksi dan memudahkan karena konsumen tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar.Penggunaan kartu kredit di Indonesia berkembang pesat terutama sejak adanya dcregulasi perbankan dengan diterbitkannya SK Menkeu No..1251/KM.031/1998 pada tanggal 20 Desember 1998 yang menggolongkan bisnis kartu kredit sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan untuk membeli barang dan jasa. Pada tahun 2006, diperkirakan pertumbuhan kartu kredit berkisar 20-30% per tahun dengan jumlah pemegang karu kredit mencapai 6,5 juta orang dan nilai transaksi yang terjadi sebesar Rp.55,29 triliun. Pertumbuhan jumlah pemegang kartu kredit ini tidak terlepas dari kemudahan dan iming-iming menggiurkan yang ditawarkan issuer, serta semakin banyaknya merchant yang mau menerima pernbayaran dengan kartu kredit.Sebagai salah satu institusi perbankan pemerintah, PT Bank BNI (Persero) Tbk. melalui salah satu divisinya yaitu Divisi Bisnis Kartu mencoba masuk ke industri kartu kredit pada bulan Oktober 1997 dengan produk pertamanya adalah BNI MasterCard. Pertumbuhan di sektor industri kartu kredit ini yang dari tahun ke tahun semakin meningkat serta tingginya respon konsumen terhadap Kartu Kredit BNI mendorong BNI Card Center untuk menerbitkan kembali BNI Visa pada bulan April 1999. Sampai dengan akhir tahun 2005 prestasi BNI Card Center adalah sebagai nomor dua Credit Card Issuer di Indonesia, nomor satu Visa Classic Issuer di Indonesia, dan nomor dua visa Gold isuer di Indonesia.Kesuksesan bisnis di industri kartu kredit ini tidak hanya ditunjukkan dengan peningkatan jumlah pemegang kartu saja namun didukung juga oleh jumlah transaksi penggunaan atau pemakaian (usage) yang dilakukan olch para pemegang kartu kredit. Oleh karena itu untuk tetap dapat unggul di bisnis kartu kredit maka seluruh issuer harus saling berlomba untuk menciptakan berbagai macam fitur produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen atau pemegang kartu kredit sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah transaksi usage sekaligus meningkatkan loyalitas pemegang kartu kredit.Keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik bagi konsumen yang salah satunya tercermin dari penawaran berbagai fitur produk kartu kredit yang mampu menarik para pemegang kartu kredit untuk bertransaksi, seringkali memerlukan biaya yang tidaklah kecil. Dengan segala keterbatasan sumber daya yang dimiliki, perusahaan dituntut untuk lebih fokus memikirkan suatu cara dalam mencapai target perusahaan dengan biaya serendah mungkin tanpa mengorbankan kualitas produk dan layanan. Outsourcing merupakan salah satu cara agar perusahaan dapat tetap fokus pada bisnis intinya dengan mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain di luar perusahaan. Dengan cara ini diharapkan perusahaan mendapatkan penghematan biaya dalam melaksanakan fungsi bisnis tertentu yang bukan termasuk kompetensi inti sehingga hasil dari penghematan tersebut dapat dipergunakan untuk pengembangan dan penciptaan fitur-titur produk baru.

---

These days credit card has been a part of many people who live in the city. In the past, debt was considered as something disgraceful, but now debt could put someone on a higher social status than people from other economic levels. Credit card holders feel privileged because they are positioning themselves as a group of people trusted by banking institutions. It is showed by the availability of many types of credit cards from various issuers when they are doing transactions. The real functions of a credit card are as, a transaction tool and to make things easier for consumers because they do not have to bring a large amount of money in their pockets.

The number of credit card users in Indonesia showed a significant increase especially when there was a banking deregulation by The Minister of Finance with the Decree No. 1251/KM.031/1998 on 20 December 1998 that grouping credit card business as a part of financing service business to buy goods and services. In 2006, credit card's growth is estimated between 20-30% annually with the number of holders up to 6.5 million and the transaction value at Rp55.29 billion. This growth is related to the simplicity and the attractive rewards proposed by the issuers, and also the increasing number of merchants accepting credit card payment.

As one of government banking institution, PT Bank BNI (Persero) Tbk-through one of its division which is Credit Card Division-tried to enter the credit card industry in October 1997 with BNI MasterCard as its first product. The increasing annual growth of credit card industry and the high consumer respond to BN1 credit card drove BNI Card Center to issue BNI Visa in April 1999. By the end of 2005 BNI Card Center achieved the second position in Credit Card Issuer, the first position in Visa Classic Issuer, and the second position in Visa Gold Issuer in Indonesia.

The achievement in the credit card industry is not only described in the increasing number of cardholders but also supported by the number of transactions or usage done by the cardholders. All credit card issuers should be competing to keep up their excellent performance in credit card business by creating various product features suitable with consumers/ credit card holders' wants and needs, therefore at the end will be able to increase the number of usage transaction and cardholders' loyalty.

The desire to always give the best for the consumers which it?s reflected in ability to offer various product features that can attract cardholder's transactions or usage, frequently requires more budgets. With limited sources, a company demanded to be more focus in finding out a way to achieve the company's target with the lowest budget without sacrificing the product quality and services. Outsourcing is one of the way for a company to focus in its core business with giving up some or all of the company's activities to the third party outside the company. It is expected that the company could make cost efficiency in executing certain business functions that are not related to its core competence. Therefore the result from the efficiency could be used to develop and create new product features."

"Tingkat persamgan pada setiap industri tentunya meningkat semng dengan berjalannya perkembangan waktu. Dengan adanya kompetisi yang ketat serta akan bergulimya era pasar bebas, maka perusahaan harus semakin pintar dalam meningkatkan kinerjanya sehingga lebih memiliki competitive advantage. Salah satu isu yang kini terus berkembang dalam melaksanakan meningkatkan effisiensi dan juga untuk mengurangi reksiko adalah strategi outsourcing. PT.Multi Teknindo Infotronika (PT.MTI) merupakan contoh perusahaan nasional yang menerapkan strategi outsourcing dalam usaha meningkatkan daya saing perusahaannya. Outsourcing dilakukan dengan cara melepaskan aktifitas fungsi-fungsi tertentu pada pihak luar sebagai mitra kerja baik menggunakan fasilitas mereka maupun tidak dan dimana fungsi tersebut dinilai tidak berkaitan dengan pengembangan kompetensi inti perusahaan sehingga penggunaan sumberdaya internal dapat dilakukan secara efektif. Pada tingkatan fungsional kriteria pemilihan aktifitas yang akan di outsource mempertimbangkan kompetensi inti dari perusahaan. Hal ini akan membawa dampak strategis pada perusahaan dikarenakan tercapainya kemampuan pertumbuhan yang bekelanjutan (sustainable growth) yangditentukan melalui pembentukan kompetensi inti. Aktivitas perusahaan yang luas dengan jumlah pegawai yang sedikit dan merniliki mitra usaha menjadikan PT.MTI merupakan kasus yang menarik untuk dikaji mengingat hollow corporation jarang dipraktekkan di Indonesia. Dari kasus ini dihrapkan banyak pelajaran yang dapat diambil. Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan sejauh mana kegiatan strategi outsourcing yang dilakukan PT.MTI, dan apa dampaknya bagi perusahaan secara keseluruhan. Selama ini core competence yang diandalkan PT.MTI adalah fungsi aktivitas marketing. Namun mengingat semakin kuatnya persaingan di industri elektronik saat ini mengakibatkan PT.MTI harus memperhitungkan faktor para kompetitomya. Sehingga agar PT.MTI dapat fokus kepada core bu.siness-nya yaitu sebagai agen distributor sistem dan produk perusahaan Philips maka salah satu usahanya adalah meng-outsource-kan sebagian aktivitas-aktivitas tertentu untuk mengurangi biaya perusahaan. Dalam thesis yang berjudul "Penerapan Strategi Outsourcing Pada PT.Multi Teknindo Infotronika" ini, penulis bermaksud menganalisa penerapan strategi outsourcing yang dilakukan PT.MTI dan melihat perbandingan efeknya terhadap PT.MTI. Terdapat beberapa Divisi yang sebagian aktivitasnya di-outsource pada para provider-nya, yaitu Divisi Human Resource Development, Divisi Product Management & Customer Support, Divisi Logistics. PT.MTI merupakan private company dan merupakan bagian dari Philips Groups. PT.MTI memiliki bisnis inti menjual dan memasarkan produk Philips. Perseroan tersebut bergerak dibidang usaha perdagangan, industri dan instalasi alat-alat elektronik, komunikasi, dan peralatan kesehatan. Dengan betjalannya waktu ,PT.MTI telah memiliki keahlian dan pengalaman yang solid dalam menyediakan turnkey integrated total solution kepada customer dengan metode one stop shopping building untuk infrasturktur elektroniknya. Dari hasil analisis terhadap aktivitas-aliivitas yang terdapat diketiga Divisi ini didapatkan bahwa penilaian kesuksesan outsourcing tidak selalu dilihat dari ada tidaknya penekanan biaya operasi. Karena itu, penting .untuk diingat apa sebenamya tujuan awal penerapan outsourcing pada suatu aktivitas. Akhirnya pada penutup Bab V, penulis memberikan saran mengenai hal-hal yang dapat dilakukan PT.Multi Teknindo Infotronika untuk meningkatkan manfaat strategi outsourcing-nya, baik secara umum maupun yang spesifik per aktivitas."

"ABSTRAKPelaksanaan sistem outsourcing menjadi suatu yang dilematis dimana praktek outsourcing merupakan salah satu daya tarik dalam berinvestasi dan juga merupakan salah satu jalan untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia, namun di lain sisi pelaksanaan outsourcing ini merugikan pekerja/buruh outsourcing.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran bagaimana perkembangan konsep pelaksanaan outsourcing khususnya pada sisi tanggung jawab perusahaan. Dan penting juga untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan outsourcing yang berlaku oleh perusahaan ditinjau dari Undang- Undang Ketenagakerjaan nomor 13 Tahun 2003.Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif. Yaitu pemerolehan data-data dalam penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan, terutapa Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.Berdasarkan penelitian ini, peneliti mendapatkan hasil bahwa peraturan perundang-undangan kita belum cukup memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh outsourcing. Masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sering kali merugikan pekerja/buruh mulai dari perusahaan outsource yang tidak memiliki status hukum yang jelas hingga pada perusahaan pemberi pekerjaan yang berbuat curang untuk menggunakan tenaga outsource tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.Dengan demikian, berbagai kerugian yang dialami oleh pekerja/buruh outsourcing, namun pekerja/buruh tidak dapat berbuat banyak mengingat tingginya angka pengangguran dan sedikitnya lapangan kerja yang tersedia. Outsoucing merupakan salah satu daya tarik dari investasi dan salah satu cara dalam mengurangi angka pengangguran. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan suatu kebijakan terhadap sistem outsourcing dimana sistem ini akan memastikan perlindungan kepada pekerja/buruh namun tidak juga merugikan perusahaan sebagai pembuka lapangan kerja.

---

ABSTRACT

Outsourcing system implementation becomes dilematic wherein this activity is an allure in investation and also a way to decrease unemployment number in Indonesia, in contrast the outsourcing enforcement is unfavourable to the workforce/labour.

The purpose of this research is to determine the development of outsourcing implementation concept, especially in company responsibilities. Furthermore, it is also aim to ascertain on application of outsourcing provision which stands within the company be reviewed by Employment Statute Number 13 of 2003.

Juridical normative method is being used as the research methodology. Means, data collection of this research is based on Statute Legislation, particularly Employment Statute Number 13 of 2003.

As the result of this research, researcher discovers that our Statute Legislation is not giving adequate legal protection for outsourcing labours. There are so many violations which harm the labours, such as unofficial outsourcing provider and outsourcing workforce exertionwhich infringe the regulations.

Therefore, numbers of noxiousness are experienced by the outsourcing labours, yet they can do nothing since there are more unemployment than jobs available. Outsourcing is an allure in investation and also a way to decrease unemployment number in Indonesia. It is Government responsibility to create a policy on outsourcing system which favourable to both outsourcing labour and provider."

"Skripsi ini membahas mengenai pengalihan hubungan kerja dalam lingkup outsourcing dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016.Pembahasan diawali dengan penjabaran mengenai perlindungan pekerja sesuai peraturan ketenagakerjaan Indonesia. Kemudian, akan ditelaah seputar outsourcing dan pengalihan hubungan kerja. Pembahasan dalam skripsi ini ditulis berdasarkan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi dokumen dan juga wawancara kepada narasumber. Hasil dari penelitian menemukan bahwa pengalihan hubungan kerja akan terjadi jika terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenaioutsourcing. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016, terdapat pelanggaran ketentuan outsourcing dan terdapat ketidakpastian mengenai pemberian hak pekerja. Untuk memastikan perlindungan hak pekerja, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan perlu mengatur outsourcing dan pengalihan hubungan kerja secara lebih detil.

---

This thesis discusses the transfer of employment relationship within the scope of outsourcing by analyzing the Supreme Court's Decision No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016. The discussion begins with a description of the protection of labors in accordance with Indonesian labor regulations. Then, will be followed by the discussion of outsourcing and transfer of employment relationship. The discussion in this thesis is written based on the juridical normative method with a descriptive-analytics approach dan used secondary

data. The data collection technique used in this research is document studies and interviews with practitioners. The result of the study found that the transfer of employment relationship will occur if there are violations of regulations regarding outsourcing. In the Supreme Court Decision No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016, there are violations of outsourcing provisions and there is uncertainty regarding the granting of labors' rights. To ensure the protection of labors' rights, labor laws and regulations need to regulate outsourcing and transfer employment relationship in more detail."

"PT. 3M Indonesia sebagai pemasok dan sekaligus sebagai penjual barang-barang komoditi global menghadapi multimarket competition yaitu bersaing dengan pesaing utamanya yang bukan 3M yang menghasilkan produk yang sama baik itu secara lokal maupun regional. Selain yang itu juga ada produsen-produsen yang menjual produk BM (black market product) di pasar bebas ini. Hal ini dihadapi oleh setiap unit bisnis 3M, khususnya pada Divisi IATD (Industrial Adhesives & Tapes). Persaingan yang multi-fonts pada produk Tapes & Adhesives ini menghamskan nilai dari produk 3M itu sangat kompetitif didalam segi kualitas, harga, maupun pengadaan produk tersebut (supply chain).Hampir 95% dari pengadaan produk Tapes & Adhesives 3M diimpor dari source of supply (SOS) subsidiari 3M lainnya atau source diluar 3M. Oleh sebab im harga produk Tapes & Adhesives 3M ini lebih tinggi di pasaran dibandingkan kompetitior lainnya yang salah satu faktor penyebabnya dikarenakan terkena biaya pajak masuk. Hal ini membuat 3M Indonesia untuk mencari sumber daya (sourcing) yang lebih kompetitif dan effisien di dalam pengadaan produk sesuai dengan kebutuhan dari pelanggannya. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui kegiatan outsourcing yang baru-baru ini dilakukan sejak pertengahan periode tahun 2006 pada beberapa produk Tapes & Adhesives 3M yang sangat kompetitif yaitu yang memiliki keunggulan kompetensi dan dibutuhkan di pasaran lokal.Kegiatan sourcing dan outsourcing ini mempakan suatu strategi bisnis baru 3M secara global di dalam mendorong pertumbuhan (growih), biaya produksi yang efisien (cost), dan keuntungan margin (cash), yaitu dengan melakukan kolaborasi antar subsidari 3M dari tiap regional didalam melalcukan sourcing bam yang lebih kompetitif dan mendorong dilakukannya pertumbnhan dari sumber pemasok lokal. Seperti halnya yang dilakukan pada Divisi lndustrial Adhesives & Tapes (IATD), outsourcing ini dilakukan untuk meningkatkan fokus pada bisnis utamanya didalam memenangi persaingan di pasar lokal didalam menjual dan sekaligus menyediakan produk-produk Tapes & Adhesives 3M yang inovatif dan berkualitas tinggi sesuai dengan pemintaan pasar secara global dan pasar lokal khususnya dengan tetap memperoleh keuntungan margin.Oleh sebab itu sludi ini meneliti sejauh mana dan bagaimana kegiatan outsourcing dilakukan secara efesien dan efcktif oleh Divisi IATD dari segi produk yang di-outsource. pemilihan supplien hingga dampaknya kegiatan ini bagi perusahaan yang ingin memenangkan persaingan khususnya di pasar lokal. Studi ini mempelajari tiga produk proyek outsourcing yaitu, Local Outsourcing untuk manufacturing Double Coated Tissue Tape 9075; Local Outsourcing untuk manufacturing Protective Tape 2K10C; dan Local Converting OPP tape 313 ukuran jumbo rol.Divisi IATD hanya memiliki dua supplier yang menjadi rekan kerja dalam kegiatan outsourcing. Satu supplier yang menjadi local manufacturing dalam memproduksi dan menyediakan dua produk tapes 3M, yaitu double coated tissue rape 9075 yang produk lokalnya mcnjadi model 9075i dan protective tape ZKIOC yang produk lokalnya menjadi model 2ilOC. Sedangkan supplier yang satu menjadi local converting dalam memotong dan mengemas produk jumbo rol 3M OPP tapes 313 yang didatangkan dari SOS Taiwan. Penilaian dasar terhadap supplier ini berdasarkan 5 faktor kategori yang dibutuhkan menjadi supplier 3M, yailu technology, quality, responsiveness, delivery, dan cost.Hasil dari kegiatan outsourcing ini telah meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan dalam hal peningkatan kinerja dan profilabilitas dari tiap unit bisnis yang berkontribusi. Peningkatan kinerja 3M dari kegiatan outsourcing ini telah memberi kontribusi terhadap tingkat penjualan produk yang berpotensial sebesar 23% setiap tahunnya. Hingga saat ini pcrsentase pertumbuhan penjualan aktual 3M dari kegialan outsourcing telah memberi kontribusi peningkalan sebesar 56% lerhadap penjualan 3M dari periode 2005 hingga 2007. Sedangkan 3 proyek outsourcing yang telah dijalankan oleh Divisi IATD lelah memberi kontribusi yang cukup besar terhadap perusahaan. Pertumbuhan penjualannya hingga saat ini telah memberi kontribusi hampir sebesar 70% bagi perusahaan.Penjualan produk double tapes model 9075i ini telah memberi komribusi yang cukup Iinggi bagi perlumbuhan unit bisnis Tapes & Adhesives dan rnemberikan keuntungan margin yang tinggi bagi perusahaan. Penjualan untuk protective tapes 2K10C juga memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan penjualan unit bisnis IATD baik itu yang didatangkan dari 3M Korea maupun dari supplier lokal. Sedangkan kegiatan local converting untuk pemotongan OPP tapes 313 ukuran jumbo rol ke ukuran sesuai pemintaan tidak berjalan dengan efektif. Penjualan terbesar didatangkan dari 313 finish goods langsung dari SOS dengan ukuran sesuai dengan permintaan customers.Dengan melihat perkembangan penjualan produk dari local converting tidak terlalu efektif dan efisien bagi perusahaan, akan Iebih baik jika Divisi IATD maupun tim outsourcing mencari supplier lain baik itu lokal maupun internasional yang dapat memberikan harga jual yang lebih murah dari harga yang dibeli saal ini sehingga margin yang didapal bagi unit bisnis pun akan lebih mengunlungkan, serta memperhitungkan kecepatan waktu pengiriman barang tersebut agar pengiriman tepat pada waktu sesuai dengan harapan customers. Jadi untuk meningkatkan perlumbuhan penjualan terhadap produk-produk 3M yang di-outsource harus terus dilakukan peningkatan terhadap produk tersebut baik dari segi kualitas, ketersediaan produk di pasaran, maupun harga jual yang tems mengalami perubahan karena persaingan yang kompetitif ini. Peningkatan akan produk outsourcing ini harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat akan kesuksesan dan ketersediaan produk tersebut di pasar.

---

3M indonesia as supplier and seller of industrial products is facing tough competition from local and regional companies. Where these companies produces product that have the same quality as 3M?s. Also products from the black market increase the challenge of 3M Indonesia. These situations are face by every 3M business unit, especially Industrial Adhesives and Tapes Division (IATD Division). Competition in multi front for Tapes & Adhesives product requires 3M products to have competitive advantage in quality, price and delivery.With 95% of 3M products were imported from overseas, the price of 3M products were higher from the competitor. The main reason is the import tax. 3M was forced to find other sources that were more competitive and efficient for the customers. One of the activities is outsourcing, which was started in 2006 for Tapes & Adhesives products.Sourcing and outsourcing are the new business strategy for 3M Indonesia. The goals of the strategy are to increase growth, reduce cost, and increase profit. IATD Division has implements this strategy to have a better position against the competitors. Especially for IATD Division to provide products that have competitive price, high quality and big margin. The activities to support this strategy are collaboration between 3M subsidiaries in other region and enhance growth from local suppliers.In this study, the writer wants to leam the effect of souring and outsourcing in 3M indonesia IATD Division. The study investigates from the product to be outsourced, how the supplier is chosen and the effectiveness of this strategy to the outcome of the competition. Three products from IATD Division are the subject in this study. The products are Double Coated Tissue Tape 9075 and Protective Tape 2K10C which are locally manufactured; and OPP Tape 313 Jumbo Roll, which is locally converted.Currently 3M Indonesia IATD Division have 2 suppliers in this outsourcing activity. First is a company for local manufacturing which produced the Double Coated Tissue Tape and Protective Tape. And the other is for converting activity for the OPP Tape 313 Jumbo Roll. Evaluations for those suppliers are based on 5 factors. The factors are as follow: technology, quality, responsiveness, delivery and cost.The results of 3M outsourcing have given a competitive advantage to the company in pricing and delivery. The sales result by outsourcing product show increase 23% every year. Until now outsourcing activities can increase sales about 56% from year 2005 to year 2007. For IATD Division, the 3 products that are outsourced (as subject in this study) show big contribution forthe company. Until know sales growth ofthe 3 product has reached 70%. The sales of Double Tapes and Protective Tapes which were produce by outsourced by local Company can give big contribution to growth of sales. But OPP Tape 313, which was locally converted, did not meet with the expectation.With the growth of converting products do not show good result, it is better for 3M IATD Division to find another supplier locally or regionally that can produce product with competitive price, high quality, and delivery that can meet with customer expectation. So to increase the sales of outsourced 3M products, 3M must enhance their local suppliers to increase the quality, stocks for market, even the selling price which must compete able. The enhanced and successful of this outsourcing activity must meet with all persons who involved in this activity."