Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konsumsi makanan dan minuman dengan kadar lemak dan gula yang tinggi secara berlebihan merupakan salah satu penyebab munculnya berbagai masalah kesehatan yang berdampak pada tingginya angka penyakit tidak menular di Indonesia. Sehingga diperlukan pengaturan terkait penjualan produk makanan dan minuman di Indonesia, khususnya dalam hal label dan iklan pangan. Pengaturan label dan iklan pangan yang ada di Indonesia perlu diperbarui dan diperbaiki agar dapat membantu masyarakat Indonesia untuk mengetahui dan menentukan pilihan makanan dan minuman yang sehat dan bergizi. Skripsi ini membahas bagaimana seharusnya pengaturan mengenai pelabelan dan iklan pangan di Indonesia untuk menjamin perlindungan konsumen khususnya dalam hal peningkatan kesehatan konsumen jika dibandingkan dengan negara Singapura serta hal-hal yang perlu diperbaiki dari regulasi label dan iklan pangan yang sudah ada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian doktrinal yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder yang kemudian diolah secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan perbaikan terhadap regulasi label pangan terkait Front-of-pack label serta logo pilihan lebih sehat di Indonesia. Selain itu, diperlukan juga pembaruan pada regulasi iklan pangan di Indonesia terutama terkait promosi minuman berpemanis yang dilakukan melalui media iklan.

---

High consumption of food and beverages with high fat and sugar content is one of the causes of various health problems that contribute to the high rate of non-communicable diseases in Indonesia. Therefore, it is necessary to regulate the sale of food and beverage products in Indonesia, especially in terms of food labeling and advertisement. The existing food labeling and advertising regulations in Indonesia need to be updated and improved in order to help the Indonesian people to understand and determine healthier food and beverage choices. This thesis explains how the regulation of food labeling and advertising in Indonesia can guarantee consumer protection, especially in terms of improving consumer health in comparison with Singapore and what needs to be improved from the existing food labeling and advertising regulations in Indonesia. The research method used in this thesis is doctrinal research that uses library materials or secondary data which is then processed qualitatively. The results of this study show that improvements are needed to food label regulations related to front-of-pack labels and healthier choice logo in Indonesia. In addition, it is also necessary to update food advertising regulations in Indonesia related to the promotion of sugar-sweetened beverages through advertisements."

"Perubahan iklim telah menjadi tantangan besar bagi sektor pertanian di Indonesia, khususnya bagi petani kopi yang rentan terhadap variabilitas cuaca. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang mengatur tentang asuransi pertanian berbasis indeks cuaca khususnya untuk komoditas kopi di Indonesia dan potensi konflik antara pemegang polis (petani) dan perusahaan asuransi dalam perjanjian asuransi pertanian berbasis indeks cuaca dapat diidentifikasi dan diatasi untuk memastikan pelindungan yang adil dan efektif bagi petani. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif (doktrinal). Data yang digunakan adalah data sekunder, dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat regulasi yang mengatur secara khusus asuransi berbasis indeks cuaca khususnya untuk komoditas kopi. Hal ini dapat memunculkan potensi konflik antara perusahaan asuransi dengan petani, diantaranya adalah adanya ketidaksetaraan penilaian risiko dalam penetapan indeks cuaca dan penentuan ambang batas klaim, yang dapat mengakibatkan petani kopi tidak dilindungi dengan baik dari praktik-praktik bisnis yang tidak adil atau merugikan oleh perusahaan asuransi. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi kebijakan publik dan strategi adaptasi iklim, serta mendorong penerapan asuransi pertanian berbasis indeks cuaca yang lebih luas di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas sektor perasuransian, diharapkan dapat menerbitkan peraturan yang dapat dijadikan dasar asuransi berbasis indeks cuaca.

---

Climate change has become a major challenge for the agricultural sector in Indonesia, especially for coffee farmers who are vulnerable to weather variability. This research aims to analyse the regulations governing weather index-based agricultural insurance especially for coffee commodities in Indonesia and potential conflicts between policyholders (farmers) and insurance companies in weather index-based agricultural insurance agreements can be identified and addressed to ensure fair and effective protection for farmers. The research method used is normative juridical research method (doctrinal). The data used is secondary data, and analysed with a qualitative approach. The results showed that there is no regulation that specifically regulates weather index-based insurance, especially for coffee commodities. This can lead to potential conflicts between insurance companies and farmers, including the inequality of risk assessment in determining the weather index and determining the claim threshold, which can result in coffee farmers not being properly protected from unfair or harmful business practices by insurance companies. The findings are expected to make important contributions to public policy and climate adaptation strategies, as well as encourage wider adoption of weather index-based agricultural insurance in Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), as the supervisor of the insurance sector, is expected to issue regulations that can be used as a basis for weather index-based insurance."

"Tesis ini mengkaji Penelitian ini menganalisis efektivitas keberlakuan polis asuransi jiwa terkait ketentuan lapse dan pemulihan polis, berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 630/PDT/2020/PT DKI. Fokus penelitian adalah pertimbangan hukum dalam putusan tersebut terkait kelalaian tertanggung, Astiang, dalam membayar premi tepat waktu dan efektivitas polis dalam menjamin risiko sesuai ketentuan lapse. Penelitian ini juga mengevaluasi pemulihan polis dalam perkara klaim oleh ahli waris tertanggung, Molly Situwanda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kasus untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang diterapkan dalam praktik hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan kelalaian tertanggung dalam membayar premi tepat waktu. Sesuai Pasal 1226 BW, syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik seperti perjanjian asuransi, yang berarti jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, perjanjian tersebut batal tanpa perlu permintaan pembatalan oleh hakim. Fakta menunjukkan bahwa pemegang polis beberapa kali lalai membayar premi tepat waktu, menyebabkan polis asuransi berstatus lapse atau tidak aktif sebanyak 10 kali. Meskipun pemegang polis, Astiang, melakukan pemulihan polis, premi tetap tidak dibayarkan hingga jatuh tempo pada 28 Desember 2016, sehingga status polis menjadi lapse. Berdasarkan syarat umum polis pertanggungan, penanggung memberikan masa leluasa, namun premi tetap tidak dibayarkan. Penanggung juga melakukan pemotongan nilai investasi hingga 15 Oktober 2018, tetapi tidak ada upaya dari pemegang polis untuk membayar, menyebabkan status polis menjadi tidak aktif (lapse).

---

This thesis analyzes the effectiveness of life insurance policy validity concerning lapse provisions and policy reinstatement, based on the case study of Jakarta High Court Decision Number 630/PDT/2020/PT DKI. The research focuses on the legal considerations in the decision related to the negligence of the insured, Astiang, in paying premiums on time and the effectiveness of the policy in ensuring risks according to lapse provisions. This study also evaluates policy reinstatement in the matter of claims by the insured's heir, Molly Situwanda. The research employs a doctrinal method with a case approach to study the legal norms or rules applied in legal practice. The results indicate that the judge did not consider the insured's negligence in paying premiums on time. According to Article 1226 of the Civil Code, a termination condition is always deemed included in reciprocal agreements such as insurance agreements, meaning that if one party does not fulfill their obligations, the agreement is terminated without requiring a termination request by the judge. The facts show that the policyholder repeatedly failed to pay premiums on time, causing the insurance policy to lapse or become inactive 10 times. Although the policyholder, Astiang, reinstated the policy, the premiums remained unpaid until the due date on December 28, 2016, resulting in the policy lapsing again. Based on the general terms of the coverage policy, the insurer provided a grace period, but the premiums remained unpaid. The insurer also deducted the investment value until October 15, 2018, but there was no effort from the policyholder to pay, leading to the policy becoming inactive (lapsed)."

"Tesis ini menganalisis kerangka hukum seputar kegiatan pariwisata berisiko tinggi di Indonesia, membandingkannya dengan kerangka hukum di Tiongkok, dan menentukan sejauh mana tanggung jawab yang ditanggung oleh pengusaha pariwisata Indonesia dan Cina dalam insiden kegiatan pariwisata berisiko tinggi. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Dalam praktiknya, Indonesia masih belum memiliki kategorisasi dan standarisasi yang akurat mengenai kegiatan pariwisata berisiko tinggi serta ketentuan mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengusaha pariwisata yang membuat mereka dapat sepenuhnya bertanggung jawab dalam insiden kegiatan pariwisata berisiko tinggi. Dengan berkaca pada LPCRI dan UU Kepariwisataan Cina, untuk menjunjung tinggi keselamatan wisatawan, Indonesia hendaknya tidak terlalu bergantung pada peraturan pelaksana, melainkan menyediakan ketentuan keselamatan yang bersifat teknis terkait kegiatan pariwisata berisiko tinggi di UU No. 10 tahun 2009. Kemudian, di kedua negara, sanksi yang diberikan kepada pengusaha pariwisata dapat berupa kompensasi atau ganti rugi, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi administratif.

---

This thesis analyzes the legal framework surrounding high-risk tourism activities in Indonesia, compares them with those of China, and determines the extent of liabilities that tourism entrepreneurs of Indonesia and China bear in high-risk tourism activity incidents. This study employs normative juridical research. In practice, Indonesia still lacks accurate categorization and standardization of high-risk tourism activities as well as provisions on tourism entrepreneurs’ obligations and liabilities that can hold them fully accountable for high-risk tourism activity incidents. By reflecting on China’s LPCRI and Tourism Law, in regard to upholding the safety of tourists, Indonesia should not heavily rely on implementing regulations but instead provide technical safety provisions related to high-risk tourism activities in the primary governing law, which is Law No. 10 of 2009. Lastly, in both countries, tourism entrepreneurs’ can be in the form of compensation or indemnity, criminal liability, and administrative sanctions."

"Perusahaan asuransi di industri asuransi Indonesia banyak menggunakan saluran pemasaran produk asuransi melalui praktik bancassurance. Pihak bank sebagai pihak yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi menawarkan konsumen bank menjadi konsumen bancassurance. Berdasarkan data dari OJK, konsumen asuransi yang melakukan pengaduan konsumen meningkat. Konsumen yang tidak puas dengan pengaduan melanjutkan upaya hukumnya melalui penyelesaian sengketa. Posisi konsumen yang lemah dibanding pelaku usaha membutuhkan penguatan pelindungan konsumen. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana praktik bancassurance ditinjau dari hukum pelindungan konsumen dan hukum asuransi di Indonesia dan bagaimana pengawasan dan penyelesaian sengketa terhadap praktik bancassurance sebagai bentuk pelindungan konsumen di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penulisan adalah penelitian doktrinal dengan menganalisis data sekunder. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap praktik bancassurance belum maksimal sehingga konsumen harus menempuh tahap pengaduan dan penyelesaian sengketa.

---

Many insurance companies in the Indonesian insurance industry use insurance product marketing channels through bancassurance practices. The bank as a party that cooperates with insurance companies offers bank consumers to become bancassurance consumers. Based on data from OJK, insurance consumers who make consumer complaints are increasing. Consumers who are not satisfied with the complaint continue their legal efforts through dispute resolution. The weak position of consumers compared to business actors requires strengthening consumer protection. Therefore, the author will explain how bancassurance practices are viewed from consumer protection law and insurance law in Indonesia and how supervision and dispute resolution of bancassurance practices as a form of consumer protection in Indonesia. The research method used by the author in writing is doctrinal research by analyzing secondary data. Through this research, it can be seen that the supervision carried out on the practice of bancassurance has not been maximized so that consumers must take the stage of complaints and dispute resolution."

"Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur bahwa Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi pada kenyataannya, hal tersebut masih diperdebatkan oleh berbagai kalangan terkait, terutama mengenai mekanisme penilaian dan pengikatan jaminan, sehingga sampai saat ini belum ada pihak yang memberikan kredit dengan jaminan berupa Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan bertujuan untuk mempelajari mekanisme penilaian dan pengikatan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia, dengan membandingkan dengan metode yang dilakukan di negara Common Law yaitu Amerika Serikat. Dari hasil penelitian didapati bahwa meskipun sudah terdapat peraturan yang mengatur, namun belum adanya praktik konkrit dari lembaga keuangan bank dan/atau non-bank yang menjadikan hak cipta sebagai objek jaminan untuk mendapatkan kredit seperti di Amerika Serikat. Dari contoh di Amerika Serikat kita dapat melihat bahwa banyak pihak yang dilibatkan dalam sebuah perjanjian kredit dan adanya agunan tambahan sebagai bentuk proteksi terhadap pihak peminjam. Polemik ini haruslah dipecahkan lewat kolaborasi yang solutif antara Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pihak jasa penilai, dan juga pihak perbankan agar terbangun sebuah infrastruktur hukum sampai ke teknis pelaksanaannya.

---

Law number 28 of 2014 concerning Copyright stipulates that Copyright as an intangible movable object can be used as an object of fiduciary guarantees. Provisions regarding Copyright as an object of fiduciary security will be implemented in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. However, in reality, this is still being debated by various related parties, especially regarding the mechanism for assessing and binding guarantees, so that until now there has been no party that has provided credit with collateral in the form of a Copyright. This study uses a normative juridical method and aims to study the mechanisms for assessing and binding Copyright as an object of fiduciary guarantees in Indonesia, by comparing it to the method used in Common Law countries namely United States of America. From the results of the study it was found that although there are already regulations governing, there is no concrete practice by bank and/or non-bank financial institutions that make copyright an object of collateral to obtain credit like in the United States. From the example in the United States of America we can see that many parties are involved in a credit agreement and there is additional collateral as a form of protection for the borrower. This polemic must be resolved through a solutive collaboration between the Financial Services Authority, the Ministry of Law and Human Rights, the appraisal service, and also the banking sector in order to develop a legal infrastructure down to the technical implementation."

"Skripsi ini menganalisis bagaimana suara milik seorang penyanyi dapat dilindungi, khususnya terhadap tindakan peniruan suara menggunakan Kecerdasan Artifisial atau AI guna pembuatan cover lagu. Metode penelitian yang dipakai adalah pengkajian data sekunder yang termasuk buku, peraturan perundang-undangan, maupun hasil penelitian lain sebelumnya, serta fakta-fakta mengenai fenomena terkait. Penelitian terkait pelindungan suara milik seorang penyanyi dianalisis dari hak penyanyi sebagai pelaku pertunjukan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penyanyi sebagai pelaku pertunjukan tergolong pemilik Hak Terkait menurut hukum Hak Cipta dan Hak Terkait. Namun, pengaturan hukum Hak Cipta dan Hak Terkait di Indonesia belum mengatur dengan jelas dan spesifik terkait pelindungan atas suara pelaku pertunjukan. Maka, penelitian juga meninjau konsep hak publisitas yang sudah diterapkan beberapa negara untuk melindungi identitas seseorang, termasuk suaranya. Tindakan peniruan suara menggunakan AI dianalisis dari teori yang dikemukakan pendapat ahli bidang tersebut, serta penjelasan penyelenggara AI terkait proses peniruan suara. Proses peniruan suara mencakup tindakan yang melanggar hak penyanyi seperti mutilasi dan modifikasi ciptaan, serta fiksasi pertunjukan. Selain itu, tujuan peniruan suara menggunakan AI juga merupakan pelanggaran karena penyelenggara AI memanfaatkan identitas penyanyi untuk keuntungan ekonomis, yang mana dapat dilindungi dengan hak publisitas. Maka dari itu, dibutuhkan pelindungan, seperti konsep hak publisitas, yang diimplementasikan di peraturan perundang-undangan Indonesia yang akan melindungi suara penyanyi secara spesifik.

---

This thesis analyzes how a singer's voice can be protected, especially against acts of voice imitation using Artificial Intelligence or AI to create song covers. The research method used is the study of secondary data which includes books, laws and regulations, as well as the results of other previous research, as well as facts regarding related phenomena. Research related to protecting a singer's voice is analyzed from the singer's rights as a performer as regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Singers' as performers are classified as owners of Related Rights according to Copyright and Related Rights law. However, the legal regulations for Copyright and Related Rights in Indonesia does not yet clearly and specifically regulate the protection of the voices of performers. So, the research also reviews the concept of right to publicity which has been implemented by several countries to protect a person's identity, including their voice. The act of voice imitation using AI is analyzed from theories put forward by experts in the field, as well as explanations from AI user regarding the voice imitation process. The process of voice imitation includes actions that violate the singer's rights such as mutilation and modification of the work, as well as fixation of the performance. In addition, the aim of voice imitation using AI is also a violation because the AI developers exploit the singer's identity for economic gain, which can be protected by the right of publicity. Therefore, the implementation of a protection, such as the concept of the right of publicity, is needed in Indonesian legislation which will specifically protect singers' voices."