Perubahan iklim telah menjadi tantangan besar bagi sektor pertanian di Indonesia, khususnya bagi petani kopi yang rentan terhadap variabilitas cuaca. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang mengatur tentang asuransi pertanian berbasis indeks cuaca khususnya untuk komoditas kopi di Indonesia dan potensi konflik antara pemegang polis (petani) dan perusahaan asuransi dalam perjanjian asuransi pertanian berbasis indeks cuaca dapat diidentifikasi dan diatasi untuk memastikan pelindungan yang adil dan efektif bagi petani. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif (doktrinal). Data yang digunakan adalah data sekunder, dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat regulasi yang mengatur secara khusus asuransi berbasis indeks cuaca khususnya untuk komoditas kopi. Hal ini dapat memunculkan potensi konflik antara perusahaan asuransi dengan petani, diantaranya adalah adanya ketidaksetaraan penilaian risiko dalam penetapan indeks cuaca dan penentuan ambang batas klaim, yang dapat mengakibatkan petani kopi tidak dilindungi dengan baik dari praktik-praktik bisnis yang tidak adil atau merugikan oleh perusahaan asuransi. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi kebijakan publik dan strategi adaptasi iklim, serta mendorong penerapan asuransi pertanian berbasis indeks cuaca yang lebih luas di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas sektor perasuransian, diharapkan dapat menerbitkan peraturan yang dapat dijadikan dasar asuransi berbasis indeks cuaca.

---

Climate change has become a major challenge for the agricultural sector in Indonesia, especially for coffee farmers who are vulnerable to weather variability. This research aims to analyse the regulations governing weather index-based agricultural insurance especially for coffee commodities in Indonesia and potential conflicts between policyholders (farmers) and insurance companies in weather index-based agricultural insurance agreements can be identified and addressed to ensure fair and effective protection for farmers. The research method used is normative juridical research method (doctrinal). The data used is secondary data, and analysed with a qualitative approach. The results showed that there is no regulation that specifically regulates weather index-based insurance, especially for coffee commodities. This can lead to potential conflicts between insurance companies and farmers, including the inequality of risk assessment in determining the weather index and determining the claim threshold, which can result in coffee farmers not being properly protected from unfair or harmful business practices by insurance companies. The findings are expected to make important contributions to public policy and climate adaptation strategies, as well as encourage wider adoption of weather index-based agricultural insurance in Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), as the supervisor of the insurance sector, is expected to issue regulations that can be used as a basis for weather index-based insurance.