Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Suksesi melalui proses pemilihan umum merupakan momen penting bagi kelangsungan demokrasi, begitu pula menjadi momen yang rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, serta konflik sosial. Dalam kaitannya dengan hubungan antara Negara, demokrasi dan netralitas, penting untuk memastikan sikap netral dari aparatur negara pada masa pemilu. Baik yang bersifat birokratis, seperti ASN, maupun instrumen ketertiban umum dan ketahanan nasional seperti TNI/Polri. Pelayanan yang diselenggarakan oleh aparat birokrasi sepatutnya didasarkan pada profesionalisme bukan karena kepentingan politik. Netralitas juga dimaknai bahwa pemerintahan hendaknya tidak memihak pada kepentingan golongan, tetapi bertindak atas dasar sikap profesionalisme dengan kemampuan individu yang kredibel dan tingkat kapabilitas yang tinggi. Maka, penelitian ini bertujuan melakukan analisa terhadap kecenderungan keberpihakan Polri terhadap penguasa dalam kontestasi politik Pemilu tahun 2019. Lebih jauh, penelitian ini akan berupaya menjawab bagaimana implementasi netralitas Polri di masa depan dalam perspektif pemolisian demokratis di Indonesia. Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara, triangulasi dan kajian pustaka. Analisis penelitian ini dilakukan secara hierarkis linier. Dalam konteks ini, penulis melihat penerapan birokrasi yang netral dan Polri yang menerapkan democratic policing belum tercermin dalam konteks pelaksanaan dan pengamanan pada masa Pemilu, khususnya dalam konteks penelitian ini, Pemilu tahun 2019. Lebih jauh, Polri dan seluruh jajarannya harus melakukan adaptasi dan bertransformasi untuk menjawab semua tantangan yang membentang. Terutama mengingat dengan hadirnya masyarakat digital yang dapat bertindak sebagai civil oversight melalui media sosial.

---

Succession through the election process is an important moment for the continuity of democracy and a moment that is prone to abuse of power, corruption, and social conflicts. Regarding the relationship between the State, democracy, and neutrality, it is critical to ensure the neutrality of the state apparatus during the election period. Not only bureaucracy, such as civil servants but also keepers of public order and national security such as the military and the police. Public services provided by the bureaucratic apparatus should be based on professionalism instead of political interests. Neutrality also means that the government should not side with group interests but act based on a professional attitude with credible individual abilities and a high level of capability. The research aims to analyse the inclination of Indonesian National Police (Polri) towards incumbent on political contestation, such as election, in 2019. Furthermore, the current research will attempt to shed light on implementing the police neutrality model in the future based on the perspective of democratic policing in Indonesia. The research employs the qualitative approach using a case study design. Data are collected through interviews, triangulation, and literature review. The analysis of this research is carried out in a linear hierarchical manner. In this context, the author argues that the implementation of a neutral bureaucracy and democratic policing has not been reflected in the general election context especially during the 2019 general election. Polri needs to answer all the challenges that arise especially considering a digital community that can act as a civil oversight through social media.

"

"Penelitian ini membahas tentang implementasi penilaian kinerja personel dengan sistem manajemen kinerja Polri pada unit STNK Samsat Kota Bekasi. Sistem penilaian kinerja personel Polri ini merupakan upaya peningkatan profesionalitas Polri. Penelitian tesis ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil observasi dianalisa untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan penilaian kinerja personel Polri dengan sistem manajemen kinerja Polri berdasarkan Perkap Nomor 16 tahun 2011 yang dilakukan pada Unit STNK Samsat Kota Bekasi. Penelitian ini membahas secara ilmiah  pelaksanaan sistem manajemen kinerja tersebut menggunakan teori-teori yang relevan seperti teori manajemen dan analisis SWOT dan teori implementasi kebijakan. Tesis ini juga melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sistem manajemen kinerja  personel Polri di Unit STNK Samsat Kota Bekasi tersebut.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penilaian kinerja personel dengan sistem manajemen kinerja Polri belum dilaksanakan secara optimal di Unit STNK Samsat Kota Bekasi berdasarkan Perkap no. 16 tahun 2011. Penilaian yang dilakukan baru merupakan formalitas untuk keperluan usulan kenaikan pangkat dan pendidikan pengembangan.

---

This study discusses the implementation of personnel performance appraisal with the Indonesia Nasional police (INP) performance management system in the STNK unit of Bekasi City Samsat. This system is an effort to improve INP professionalism.  This thesis research was conducted with a qualitative method using data collection techniques observation, interview and document study. The observation results were analyzed to find out how the performance of the INP personnel performance was assessed by the INP’s performance management system based on Perkap Number 16 of 2011 conducted at the STNK Unit of Bekasi City Samsat. This study discusses scientifically about the implementation of the performance management system using relevant theories such as management theory and SWOT analysis, and policy implementation theory. This thesis also examines the factors affecting the implementation of performance management system as the personnel performance appraisal system in the STNK unit of Bekasi City Samsat. The results showed that the performance appraisal with the INP performance management system has not been implemented optimally in the STNK Unit of Bekasi City Samsat based on Perkap no. 16 of 2011, because this is applied merely as a requirement for promotion and education. "

"Tesis ini membahas Polri sebagai institusi penegakan hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks dalam penanganan tindak pidana, termasuk kendala dalam pengumpulan bukti, peningkatan transparansi, dan evaluasi kinerja penyidik. Untuk mengatasi tantangan ini, Polri telah mengadopsi aplikasi " Eksus Smart " sebagai alat bantu dalam penyidikan. Namun, meskipun ada potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyidikan, implementasi aplikasi ini masih menghadapi hambatan, seperti kurangnya pemahaman personil penyidik dan masalah teknis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kinerja Aplikasi Eksus Smart dalam mendukung kinerja penyidik Mabes Polri dalam penanganan tindak pidana, menganalisis hambatan utama pemahaman masyarakat terhadap aplikasi Eksus Smart dalam penanganan tindak pidana, dan menganalisis strategi komunikasi untuk memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat tentang manfaat aplikasi Eksus Smart dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas penanganan tindak pidana.Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: teori DOI, TAM, dan teori pelayanan publik, dan beberapa konsep yang relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggambarkan status fenomena yang dikategorikan untuk memberikan gambaran dalam memperoleh kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi Eksus Smart memiliki fitur- fitur inovatif yang penting dalam penanganan tindak pidana oleh Polri. Namun, kendala inklusivitas, kurangnya akses publik, serta masalah komunikasi internal dan eksternal mempengaruhi adopsi dan efektivitas aplikasi. Solusi yang disarankan termasuk peningkatan survei pengguna, dokumentasi yang lebih rinci, dan peningkatan fitur untuk meningkatkan aksesibilitas. Penekanan pada inklusivitas, partisipasi publik, dan keamanan pesan menjadi fokus penting, sementara pengembangan fitur dan pengawasan norma juga diperlukan. Langkah-langkah holistik seperti meningkatkan transparansi, memberikan pelatihan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengembangan aplikasi diharapkan dapat mengatasi hambatan implementasi. Strategi komunikasi yang lebih luas, termasuk optimalisasi fitur inovatif, pengembangan fitur baru untuk akses publik, serta perbaruan sistem secara berkala, juga direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas dan penerimaan aplikasi ini.

---

This thesis explores the Indonesian National Police (Polri) as a law enforcement institution facing various complex challenges in handling criminal acts, including constraints in evidence collection, increased transparency, and investigator performance evaluation. To address these challenges, Polri has adopted the " Eksus Smart " application as an investigative tool. However, despite the significant potential to enhance investigative effectiveness and efficiency, the implementation of this application still encounters obstacles, such as the lack of understanding among investigative personnel and technical issues. Therefore, this research aims to analyze the performance implementation of the Eksus Smart Application in supporting the performance of the Polri Central Investigation Unit in handling criminal acts, analyze the main barriers hindering public awareness and understanding of the Eksus Smart application in handling criminal acts, and analyze communication strategies to introduce and educate the public about the benefits of the Eksus Smart application in promoting transparency and accountability in handling criminal acts.

The theories utilized in this research include DOI theory, TAM, Analysis of public service standards theory, and several relevant concepts. The research method employed is qualitative, descriptive in nature, categorizing phenomena to provide an overview in drawing conclusions.

The findings indicate that the Eksus Smart application fitures crucial innovations in handling criminal acts by Polri. However, inclusivity constraints, limited public access, and internal and external communication issues impact the adoption and effectiveness of the application. Recommended solutions include enhancing user surveys, detailed documentation, and fiture improvements to enhance accessibility. Emphasizing inclusivity, public participation, and message security becomes a vital focus, while fiture development and norm supervision are also necessary. Holistic steps such as increasing transparency, providing training, and actively engaging the public in application development are expected to overcome implementation barriers. Broader communication strategies, including optimizing innovative fitures, developing new fitures for public access, and regular system updates, are also recommended to enhance the effectiveness and acceptance of this application."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh gaya kepemimpinan, pelatihan, budaya organisasi terhadap kepuasan kerja anggota polisi di Polda Metro Jaya. Kepuasaan kerja merupakan salah satu indikator penting dari manajemen sumberdaya manusia di Polda Metro Jaya sebagai refleksi dan reaksi emosional anggota terhadap pekerjaannya. Penelitian ini melibatkan 164 sampel anggota polisi yang dipilih secara kluster random sampling dari beberapa fungsi organisasi. Hasil analisis menggunakan Structural Equation Model (SEM) ditemukan bahwa gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap budaya organisasi (r=0.646,p<0.05), dan pelatihan mempengaruhi kepuasan kerja secara langsung lebih kuat (r=0.537; p<0.05) dibandingkan pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja (r=0.182; p<0.05). Gaya kepemimpinan mempengaruhi kepuasan kerja (r=0.344;p<0.05) dan pelatihan mempengaruhi budaya organisasi (r=0.275; p<0.05). Gaya kepemimpinan diperlukan untuk membentuk budaya organisasi yang dapat mendorong kepuasan kerja dan gaya kepemimpinan dapat secara langsung menciptakan kepuasan kerja anggota polisi. Pelatihan menjadi unsur yang di perlukan untuk menciptakan kepuasan kerja karena pengembangan profesi berkelanjutan menjadi bagian penting untuk kompetensi anggota polisi.

---

ABSTRACTThis study was to investigate the effect of leadership styles, training and organizational culture towards the police job satisfaction at Polda Metro Jaya. Job satisfaction is one of critical indicators in human resources management practices at polda metro jaya as the reflection and emotional reaction to their work. This study involve 164 police officers selected as cluster random sampling from some functional units within the polda metro jaya. The analysis employ SEM and found that leadership styles significantly strong influence to organizational culture (r=0.646, p<0.05), and training has a strong direct influence to job satisfaction (r=0.537; p<0.05) compared to the effect of organizational culture to job satisfaction (r=0.182; p<0.05). Leadership style has a significant effect to job satisfaction (r=0.344; p<0.05) and training has a significant effect to organizational culture (r=0.275; p<0.05). The study conclude that leadership is needed to form the organizational culture that enable to improve job satisfaction and leadership also could directly create police job satisfaction. Training become the element needed to create job satisfaction because continuous profession development become important part of police competencies."

"Permasalahan yang timbul ketika harapan dan arah kebijakan pemberantasan korupsi oleh penyidik Polri tidak diikuti dengan pembangunan sistem penyidikan yang baik atau konsep yang luar biasa (extra ordinary measure) pada organisasi Polri. Terutama jika dikaji dari sudut pandang sistem hukum baik dari aspek substansi hukum, struktur hukum maupun kultur hukum, maka sistem penegakan hukum oleh Polri belum dapat menjamin terwujudnya pemberantasan korupsi yang optimal. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah bahwa kualitas Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri berkaitan dengan pengungkapan Tindak Pidana Korupsi masih tergolong rendah. Rendahnya kualitas diketahui berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut: 1) Kondisi proses penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidan Korupsi Bareskrim Polri saat ini masih belum efektif dan optimal. 2) Kondisi Penguasaan Undang-Undang Korupsi yang dikuasai oleh penyidik dan penyidik pembantu Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri masih sangat lemah sehingga penerapan pasal dan perundang-undangan menjadi kurang tepat. 3) Kondisi Sarana, Prasarana dan Anggaran yang dimiliki oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri masih terbatas dalam rangka menopang kegiatan penyidikan perkara korupsi. Metode penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dalam perspektif presisi studi kasus pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dengan menggunakan layanan E-Manajemen Penyidikan.

---

The problem that arises when the expectations and direction of the anti-corruption policy by Polri investigators are not followed by the construction of a good investigation system or an extra ordinary measure in the Polri organization. Especially if it is studied from the point of view of the legal system both from the aspects of legal substance, legal structure and legal culture, then the law enforcement system by the National Police has not been able to guarantee the realization of optimal eradication of corruption. In this study, the researcher used a qualitative approach. The result of this study is that the quality of investigators from the Directorate of Corruption Crimes of the Civic Police related to the disclosure of Corruption Crimes is still relatively low. The low quality is known based on the following indicators: 1) The condition of the corruption investigation process carried out by the Directorate of Corruption And Corruption of the Police Civic Police is currently still not effective and optimal. 2) The condition of control of the Corruption Law controlled by investigators and auxiliary investigators of the Directorate of Corruption Crimes, Civic Police, is still very weak so that the application of articles and laws is not appropriate. 3) The condition of the facilities, infrastructure and budget owned by the Directorate of Corruption Crimes of the Civic Police is still limited in order to support the investigation of corruption cases. The method of investigating the Directorate of Corruption Crimes of the Police CID in the perspective of precision of case studies at the Directorate of Corruption Crimes of the Police Circumcision using the E-Management Investigation service."

"Implementasi Manajemen Talenta Polri di wilayah hukum Polda Metro Jaya dinilai belum efektif seperti yang diharapkan sebelumnya. Adapun tujuan diterapkannya manajemen talenta Polri adalah untuk kaderisasi anggota Polisi yang masuk dalam kategori unggul untuk dapat menjadi pimpinan-pimpinan Polri. Data yang didapatkan menyebutkan bahwa terdapat 34 anggota Polri yang terseleksi dan digolongkan unggul untuk menjadi peserta dimana ke-34 anggota ini ditempatkan langsung di 34 propinsi. Mereka adalah anggota yang masuk dalam kategori terbaik pada saat mengikuti pendidikan di Akademi Kepolisian (AKPOL) dan menjadi lulusan terbaik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa program manajemen talenta Polri di wilayah hukum Polda Metro Jaya ini bisa terjadi. Pertama, frekuensi program dilaksanakan hanya dua kali dan yang efektif terhitung bahkan hanya satu kali saja karena pertemuan pertama hanya berisi arahan-arahan dan belum masuk materi yang diharapkan. Kedua, faktor ketidak-konsistenan para petinggi Polri dalam menerapkan program-program yang berasal dari Peraturan Kapolri (Perkap). Ketiga, materi yang disajikan hanya materi pengulangan yang bersifat perbaikan (Improvement) dan bukan pengayaan (Enrichment). Penelitian ini membahas alasan mengapa implementasi manajemen talenta Polri di wilayah hukum Polda Metro Jaya belum efektif. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Metode wawancara yang diterapkan mengundang beberapa informan yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan manajemen talenta Polri di Polda Metro Jaya. Metode observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap pertemuan-pertemuan yang diadakan dalam program manajemen talenta. Sementara studi dokumentasi yang digunakan adalah dengan mempelajari dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan manajemen talenta Polri. Temuan penelitian adalah bahwa manajemen talenta Polri diwilayah hukum Polda Metro Jaya belum efektif meski sudah dikeluarkan Perkap No.3 Tahun 2019 sebagai payung hukum diterapkannya manajemen talenta Polri diseluruh wilayah hukum di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

---

The implementation of Polri Talent Management in the judicial area of Polda Metro Jaya is justified to be ineffective as expected before. The aim of the implementation of Polri talent management is to regenerate police members who are in the category of “excellence” to be leaders in the Indonesian National Police (Polri). Data gained affirm that there are at least 34 Polri members who are shortlisted to be excellent to be included as the participants of talent management program where those 34 members have been placed in the 34 provinces. They are members who are in the category of “excellence” during their school at Police Academy and become the best graduates upon the completion of their studies. There are several factors of the reasons why the talent management program in the judicial are of Metro Jaya is ineffective. First, the program frequency was only twice where the effective one was only once because during the first meeting there was no important contents except information from the Polri leaders. Second, the inconsistencies of the Polri leaders to implement the programs derived from Perkap. Third, the materials presented during the program was only about improvements rather than enrichments. This study discusses the reasons of why the implementation of talent management in the judicial area of Polda Metro Jaya is not effective yet. The approach adopted was qualitative research with the methods of interviews, observations, and documentation study. Interview method was by inviting several informants who play important roles in the administration of talent management program in the judicial area of Polda Metro Jaya. Observation method involved the glancing at the situations having occurred during the program of talent management. Meanwhile, documentation study adopted was by learning important documents to run the talent management program. The research finding lie in the statement that Polri talent management program in the judicial area of Polda Metro Jaya is ineffective yet despite the fact that the program is under the official document of Perkap No.3 year 2019 as the legality to implement Polri talent management program in all judicial areas, including the judicial are of Polda Metro Jaya."

"Pandemi Covid-19 telah mendorong transformasi digital yang pesat di berbagai lini industri, termasuk industri kesehatan. Di institusi rumah sakit, transformasi digital sedang gencar dilakukan dengan digitalisasi rekam medis yaitu EMR (Electronic Medical Record). Rekam Medis Elektronik dikenal luas memiliki lebih banyak manfaat, meningkatkan efisiensi dan menjaga privasi pasien yang lebih baik. Namun digitalisasi rekam medis belum sepenuhnya diterapkan di seluruh rumah sakit di Indonesia, salah satunya Rumah Sakit XYZ yang berada di Bekasi. Penelitian dilakukan untuk menganalisis manajemen keamanan informasi data Rekam Medis di Rumah Sakit XYZ dan mempertimbangkan rekomendasi yang tepat untuk implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan pada bulan Februari sampai Mei 2022. Peneliti mewawancarai dua belas staf rekam medis dengan berbagai tugas. Selain itu, peneliti juga menganalisis data sekunder yaitu dokumen rekam medis di RS XZY. Berdasarkan analisis, meskipun masih mengikuti pendekatan rekam medis konvensional, RS XYZ telah menerapkan keamanan informasi pada aspek kerahasiaan dengan aspek keamanan CIA (Confidentiality, Integrity, and Availability). Bahkan saat melakukan penelitian, RS XYZ memiliki rencana untuk melakukan digitalisasi. Kajian ini memiliki beberapa rekomendasi tindak lanjut untuk mendukung digitalisasi dan efektifitas proses rekam medis. Dengan mulai membangun kesadaran petugas rekam medis melalui poster atau penyuluhan, memberikan kebijakan yang lebih konkrit, evaluasi berkala, restrukturisasi teknis gedung rumah sakit, dan mengembangkan sistem IT.

---

The Covid-19 pandemic has driven rapid digital transformation in various industry lines, including health industry. In hospital institutions, digital transformation is being intensively carried out by digitizing medical records, namely EMR (Electronic Medical Records). The Electronic Medical Records are widely known to have more benefits, increasing efficiency and maintaining better patient privacy. However, digitizing medical records have not been fully implemented in all hospitals in Indonesia, one of them is the XYZ Hospital located in Bekasi. The study is conducted to analyse the information security management of Medical Record data at XYZ Hospital and consider appropriate recommendations for its implementation. This study employs a different approach which is carried out from February to May 2022. Researchers interviewed twelve medical record staff with various tasks. In addition, the researcher also analyses secondary data, which is the medical record document at XZY Hospital. Based on the analysis, although still following the conventional medical record approach, XYZ Hospital has implemented information security in the confidential aspects by the CIA (Confidentiality, Integrity, and Availability) security aspects. Even when conducting the research, XYZ Hospital had a plan for digitization. The study has several follow-up recommendations to support the digitalization and effectiveness of medical record process. By starting to build awareness for medical record officers through posters or counselling, providing more concrete policies, periodic evaluations, technical restructuring of hospital buildings, and developing IT systems."

"Tujuan dari Tesis ini adalah untuk menganalisis modus operandi yang dilakukan oleh tersangka dalam penipuan melalui email (Business Email Compromise) yang terjadi, selain juga menganalisis upaya penyidikan dari Unit III Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam melakukan penanganan tindak pidana tersebut dan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat apa saja yang dihadapi Unit III Subdit Cyber Polda Metro Jaya dalam menangani kejahatan dalam tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan beberapa teori dan konsep yakni cyber crime, konsep sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE), teori cyber law, penipuan, teori rutin online activity dan juga penelitian sebelumnya. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif, sumber data ditentukan secara purposive dengan metode pengumpulan data melalui cara observasi wawancara dengan informan penelitian, dan telaah dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (Law of Information Technology). Motif dari para tersangka adalah secara bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, dimana secara bersama-sama telah bekerja sama untuk mendapatkan hasil berupa uang dari korban. Unit III Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penanganan tindak pidana dengan menerima laporan dari korban, perintah penyidikan, dan dimulainya penyidikan. Hambatan penyidik dalam menangani tindak pidana penipuan lewat elektronik dalam hal ini email yang kemudian menggunakan jasa perbankan adalah tidak adanya tenaga ahli teknologi yang benar-benar paham.

---

The aim of this thesis ia to analyza the modus operandi carried out by the suspect of business email compromise happened, and to analyze the imvestigative attempt of Unit III Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya in handling the criminal acts. This thesis adopts several concepts and theories of cyber crime, concept of empirical evidence based on Information Electronic Transa Regulation (UU ITE), cyber law theory, deception law, online routine activity and previous research. The method employed is qualitative . Data resource is determined by purposive in interview and observation and document analysis. The research finding indicates that the suspect makes use of information technology, so called Law of Information Technology. The motif of the suspec is the collaboration to reach the goal in the form of money from the victim. Unit III Cyber Distresktimsus.Polda Metro Jaya takes an action in handling the criminal act toward the report from the victim, investigation instruction and investigation inception.The obstacle of investigating to handle this electronic deception throughout electronic mail is the lack of technology experts who deeply understand."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk terjalinnya kerjasama yang harmonis antar sumber daya manusia di dalam suatu instansi atau organisasi sehingga dapat mempengaruhi kinerja instansi khususnya di Polsek Cimanggis Depok JakartaPenelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Pengujian data dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda dan pengujian hipotesis menggunakan uji t parsial dan uji F simultan.Hasil penelitian menunjukkan (1) Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja (2) budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. (3) Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kepemimpinan (4) budaya orgaisasi berpengaruh signifikan terhadap kepemimpinan. (5) Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja personil Polsek Cimanggis Depok (6) kepemimpinan memediasi signifikan pengaruh kompetensi terhadap kinerja (7) kepemimpinan memediasi signifikan pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja. Hasil uji F secara simultan menunjukkan bahwa, kepemimpinan dan kompetensi berpengaruh secara simultan signifikan terhadap kinerja Personil Polsek Cimanggis Depok.

---

The purpose of this study is to establish harmonious cooperation between human resources within an agency or organization so that it can affect the performance of agencies, especially at the Cimanggis Police, Depok, Jakarta.

This study used quantitative methods and used a questionnaire with a Likert scale. Data testing was analyzed using multiple linear regression and hypothesis testing using the partial t-test and simultaneous F-test.

The results of the study show that (1) competence has a significant effect on performance and (2) organizational culture has a significant effect on performance. (3) Competence has a significant effect on leadership (4) organizational culture has a significant effect on leadership. (5) Leadership has a significant effect on the performance of Polsek Cimanggis Depok (6) Leadership mediates a significant effect of competence on performance (7) Leadership mediates a significant effect of organizational culture on performance. The results of the F test simultaneously show that leadership and competence have a significant simultaneous effect on the performance of the Cimanggis Depok Police Personnel."

"Penelitian ini membahas pelayanan registrasi dan identifikasi (Regident) BPKB & STNK kendaraan bermotor pada Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya. Tujuan penelitian untuk mencari postur ideal kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi ancaman degradasi di era digitalisasi. Landasan teori terdiri dari teori kompetensi SDM, public service, new public service, service excellence, dan public trust. Sedangkan metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kualitatif eksplanatori. Melalui analisis penalaran induktif, penelitian menemukan pentingnya faktor kunci untuk membangun postur ideal dalam menghadapi transformasi digital. Untuk faktor kunci meliputi komposisi dan kompetensi SDM, dan sarana prasarana digital berkaitan dengan efisiensi mekanisme pelayanan. Adapun postur ideal untuk menghadapi ancaman degradasi era digital, penelitian mensyaratkan adanya kesesuaian kompetensi dengan bidang kerja, motivasi kerja tinggi, budaya kerja yang mendukung, bersikap proaktif, serta memiliki komunikasi dan negosiasi yang baik. Hal yang harus dilakukan untuk membangun postur ideal SDM, diperlukan peningkatan kompetensi melalui: (1) pendidikan dan pelatihan; (2) pendidikan kejuruan; (3) pendidikan pengembangan spesial; (4) transfer pengetahuan; dan (5) sertifikasi teknologi dan informasi komputer. Penelitian menyimpulkan bahwa dengan memiliki postur ideal SDM, maka pelayanan Regident BPKB dan STNK pada Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tidak saja mampu menghadapi ancaman degradasi pelayanan digital, namun juga dapat berperan sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat untuk menuju Smart Public Service.

---

This research discusses the registration and identification service (Regident) of BPKB & STNK motor vehicles at the Directorate of Traffic Polda Metro Jaya. The purpose of the research is to find the ideal posture of human resource (HR) quality in facing the threat of degradation in the digitalization era. The theoretical foundation consists of HR competency theory, public service, new public service, service excellence, and public trust. Meanwhile, the research method uses a qualitative approach with an explanatory qualitative design. Through inductive reasoning analysis, the research found the importance of key factors in building an ideal posture in facing digital transformation. For key factors include the composition and competence of HR, and digital infrastructure related to service mechanism efficiency. As for the ideal posture to face the threat of digital era degradation, the research requires the competence to match the field of work, high work motivation, a supportive work culture, being proactive, and having good communication and negotiation. What needs to be done to build an ideal HR posture, competency improvement is needed through: (1) education and training; (2) vocational education; (3) special development education; (4) knowledge transfer; and (5) computer technology and information certification. The research concludes that by having an ideal HR posture, the Regident BPKB and STNK service at the Directorate of Traffic Polda Metro Jaya is not only able to face the threat of digital service degradation, but can also act as an agent of change in improving service quality and public satisfaction towards Smart Public Service."