Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas perbandingan kedudukan anak perempuan dalam sistem waris adat Bali sebelum dan setelah keluarnya Keputusan Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MDP (Majelis Desa Pakraman) Bali. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar Majelis Utama Desa Pakraman lebih menggiatkan sosialisasi mengenai hak mewaris perempuan Bali dalam Keputusan Pasamuhan Agung III sampai ke daerah terpencil di Bali yang turut dibantu oleh akademisi dan masyarakat Bali. Selain itu agar Keputusan ini dijadikan payung hukum bagi institusi peradilan apabila terjadi sengketa waris adat Bali. ......The focus of this research is the comparative study of the status of daughter in Balinese inheritance system, before and after the Decree Number 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 Concerning the Result of Pasamuhan Agung III MDP (Majelis Desa Pakraman) Bali. This research is a qualitative research. The researcher suggest the Majelis Utama Desa Pakraman to socialize the Decree of Pasamuhan Agung III regarding the new status of daughter in Balinese inheritance system to every region in Bali with the academicians and Balinesse people. In addition, researcher suggest the court to consider the Decree of Pasamuhan Agung III as reference in Balinese inheritance dispute.

Abstrak :
Sahnya Perkawinan antar Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan hukum tempat dimana perkawinan dilangsungkan (lex loci celebrationis). Putusnya perkawinan karena perceraian adalah suatu hal yang sangat dihindari oleh setiap pasangan, namun jalan perceraian ini diambil karena memang ikatan suci perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan karena alasan-alasan tertentu. Salah satu akibat hukum dari perceraian adalah mengenai hak pengasuhan anak. Hakim dalam menentukan pengasuhan anak, perlu untuk memperhatikan latar belakang dari masing-masing pihak, salah satunya adalah mengenai hukum adat yang masih hidup dalam sebuah masyarakat.Putusan No. 256/Pdt.G/2010/PN.Dps merupakan salah satu contoh kasus yang menggambarkan adanya pasangan antar WNI yang melangsungkan Perkawinan di Alabama, Amerika Serikat, bercerai di wilayah Indonesia, dan hakim dalam memutuskan hak pengasuhan anak menggunakan hukum adat Bali yaitu jatuh ke tangan bapak berrdasarkan prinsip kapurusan. Disinilah perlu dikaji lebih lanjut apakah hakim telah sesuai dalam menerapkan hukum-hukum yang terkait sehingga putusan ini telah dibuat dengan seadil-adilnya.

---

The validity of marriages between Indonesia citizen held abroad under the rules in force in Indonesia, must be in accordance with the provisions contained under Law Number 1 year 1974 regarding Marriage and the law of the place where the marriage took place (lex loci celebrationis). The marriage breakup as a result of divorce is something that is very avoidable by each partner, but the divorce path finally taken is because the sacred bond of marriage could not be maintained any longer due to certain reasons. One of the legal consequences of divorce is the child custody. Indonesian judges, in determining child custody, need to pay attention to the background of each party in dispute. One of the backgrounds that need to be noticed by the judges is upon customary laws which still exist in Indonesian modern society. Decision No. 256/Pdt.G/2010/PN.Dps is one example of a case that illustrates inter-citizen couples who hold marriage in Alabama, USA, sook divorce in Indonesia, and the judges who decided the child custody using customary law principles which falls to the fathers side based on kapurusan principle which still exist in Bali. Hence, there is a need to take further studies to analyze whether it was appropriate the judge to apply the relevant laws in order for the decision to be fairly made.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang konsep sinamot (uang jujur) sebagai tuhor ni boru ("alat beli" anak perempuan) dalam perkawinan adat Batak Toba yang merupakan bentuk perkawinan jujur. Sejak zaman Si Jolo-jolo Tubu (nenek moyang) hingga masa kini, sinamot masih bersifat kontroversial. Bentuk sinamot yang dahulu merupakan benda yang magis dan bersifat kekal, kemudian seiring berjalannya waktu berubah menjadi bentuk binatang yang bernyawa, dan kini semua orang memaknai sinamot dengan sejumlah uang demi "membeli" seorang perempuan Batak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode analisis data deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa sinamot sebaiknya dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan (dan parboru/keluarga perempuan) yang akan menjadi milik paranak/keluarga laki-laki. ...... This thesis discusses the concept of sinamot (bride-price) as tuhor ni boru (a symbolic act of “purchasing away” a Bataknese woman from her family) in Toba-Bataknese marriage custom which is a form of bride-price marriage. Sinamot has been a controversial issue since the time of Si Jolo-jolo Tubu (ancestors). In ancient times, sinamot took the form of a magical and eternal item; over time, it has also been interpreted into the form of animals and in modern times as a sum of money to symbolically “purchase” a Bataknese woman away from her family. This study uses a juridical-empirical approach with qualitative-descriptive data analysis method. The results of the study suggest that sinamot should be considered as a form to honor a woman (and parboru/woman family) that will be “owned” by paranak/man family.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai alasan perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris dalam masyarakat adat Batak Toba serta hak perempuan terhadap harta kekayaan ayahnya. Pembahasan dilakukan melalui studi literatur, pengamatan di lapangan, serta wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan normatif, meliputi penelitian terhadap pengertian dan ketentuan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, serta pendekatan empiris untuk memperoleh fakta mengenai perilaku subyek hukum terkait dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris karena pada dasarnya, kehidupan perempuan merupakan tanggung jawab dari laki-laki baik ayah maupun saudara laki-lakinya , perempuan juga sudah tidak akan menjadi anggota kerabat dari klan ayahnya ketika ia menikah sehingga tidak ada hubungan hukum, dan masyarakat adat Batak Toba menghindari adanya tindakan pengalihan harta apabila terjadi pemberian warisan kepada perempuan. Perempuan juga memiliki hak untuk menikmati kekayaan ayahnya, yang dapat diperoleh dengan melalui pemberian dari pewaris ataupun pemberian dari saudara laki-lakinya. Walaupun Negara, melalui putusan Mahkamah Agung tahun 1961, telah memutuskan bahwa perempuan adalah ahli waris yang sama kedudukannya dengan laki-laki, tidak semua masyarakat Batak Toba mengakui kedudukan perempuan sebagai ahli waris, terutama bagi keluarga Batak Toba yang masih bertempat tinggal di Desa Sibuntuon, dan tidak ada keseragaman pemahaman akan hak perempuan terhadap harta kekayaan orangtuanya yang diakibatkan tidak tertulisnya hukum waris adat Batak Toba. Dalam hal ini para tokoh Adat yang menekuni hukum adat Batak Toba dapat turut andil dalam memberikan pengertian terkait dengan proses waris-mewaris dalam masyarakat Batak Toba. ...... This thesis talks about the reasons why Batak women are not regarded as a legal heir in Batak Toba's custom and also their rights on their father's properties. The discussion is held through thorough literature study, field observatory and interviews. The research in this discussion is done through a normative approach, including research through legal understanding and provisions, whether it is written or not, as well as an empirical approach to obtaining facts about the behavior of legal subjects related to the issues discussed. The research has come to a conclusion that woman in Batak Toba's custom is not considered as a legal heir because they are considered as a responsibility of men whether it is their father or their relatives and women in Batak Toba's customs are no longer considered as a true relatives of their father's family clan as soon as they are married, which leave them with no legal relationship with their father. Although they are not considered as a legal heir, Batak Toba women also have the rights to enjoy their father's riches, which they can gained from the heir or gifts from their brothers. Although Indonesia's Law through the Supreme Court's decision of 1961 has ruled out that women are in the same position of heirs to men, not all Batak Toba community especially those in Sibuntuon Village consider women as heirs. There is also no uniform understanding of women's rights to their parents' property due to the unwritten law of the inheritance of Batak Toba. In this case, those who are considered as indigenous leaders in the community who pursue the customary law of Batak Toba can contribute in providing understanding about the inheritance process of Batak Toba community.

Abstrak :
ABSTRAK
Analisis mengenai Kebijakan Internal Perusahaan Kelapa Sawit tentang Konflik Manusia-Satwa ditinjau dari Konsep Corporate Environmental Responsibility Menipisnya lahan hutan yang disebabkan oleh alihfungsi hutan membuat satwa kehilangan habitat dan sumber makanan. Industri dari sektor perkebunan khususnya kelapa sawit kerap kali menjadi pemicu konflik manusia-satwa. Satwa tersebut yang kini menjadi nomaden karena kehilangan habitatnya, kemudian masuk ke dalam perusahaan kelapa sawit untuk mencari sumber makanan. Interaksi yang terjadi ketika satwa masuk ke perkebunan membuat satwa menjadi agresif dan pekerja pun tidak memahami cara menanganinya, sehingga banyak satwa yang dibunuh oleh pekerja. Berdasarkan peristiwa tersebut perusahaan diwajibkan untuk menerapkan Corporate Environental Responsibility CER sebagai prinsip berkelanjutan dari suatu perusahaan. Skripsi ini mencakup 1 perkembangan konsep dan praktik CER di dunia, terutama konflik manusia-satwa dan adopsinya di Indonesia, 2 penyusunan kebijakan internal perusahaan-perusahaan kelapa sawit mengenai dan/atau terkait dengan konflik manusia-satwa, dan 3 Kesesuaian kebijakan internal perusahaan-perusahaan dengan konsep CER. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang pada umumnya penelitian dilakukan melalui bahan kepustakaan. Bahan kepustakaan atau bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier terutama kepustakaan dalam bidang hukum. Kata kunci: Perusahaan, Perkebunan Kelapa Sawit, Konflik Manusia-Satwa.

---

ABSTRACT
Analysis on Internal Palm Corporate Policy on the Conflict of Human and Wildlife based on the Concept of Corporate Environmental Responsibility The depletion of forest land caused by forest conversion makes wildlife loss of habitat and food sources. Industry from the plantation sector, especially oil palm, is often the trigger for human animal conflict. The animal, now nomadic for its habitat loss, then entered the palm oil company to search for food sources. Interactions that occur when animals enter the plant make animals become aggressive and workers do not understand how to handle it, so many animals are killed by workers. Based on these events the company is required to implement Corporate Environental Responsibility CER as a sustainable principle of a company. The thesis covers 1 the development of CER concepts and practices in the world, especially human animal conflict and its adoption in Indonesia 2 the internal arrangement of oil palm companies regarding and or related to human animal conflict and 3 Conformity with the company 39 s internal policies with the CER concept. The research method used by the authors in this study is the method of normative legal research that generally research is done through literature materials. Secondary literature or secondary law materials used include primary law materials, secondary law materials and tertiary legal materials, especially bibliography in the field of law. Keywords Company, Palm Oil Plantation, Conflict of Human and Wildlife

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pengadopsian konsep bisnis dan hak asasi manusia yang diatur di dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights ke dalam Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana konsep United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights menentukan penerapan hak asasi manusia dalam bisnis, bagaimana konsep United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights diatur menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan, dan apakah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan sudah cukup mengadopsi konsep bisnis dan hak asasi manusia yang diatur dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengadopsian konsep dari United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights ke dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan dilihat dari penerapan tiga pilar utama yaitu protect, respect, remedy, yang beguna untuk memastikan adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan perikanan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the adoption of business and human rights concepts as set within the UNGP BHR to the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 35 PERMEN KP 2015 on Human Rights System and Certification in Fishery Business. The formulation of the issues to be discussed is how the concepts of the UNGP BHR determine the application of human rights in business, how the concepts of the UNGP BHR are governed by the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 35 PERMEN KP 2015 on Human Rights System and Certification in Fishery Business, and whether Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 35 PERMEN KP 2015 concerning Human Rights System and Certification in Fishery Enterprises has sufficiently adopted the business and human rights concepts set forth in the UNGP BHR. This thesis is prepared by normative legal writing method. The results conclude that the adoption of the concept of the UNGP BHR into the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 35 PERMEN KP 2015 on Human Rights System and Certification on Fishery Business is seen from the implementation of three main pillars namely protect, respect, remedy, which are useful to ensure deference of human rights committed by fisheries corporation.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada penelitian ini akan dibandingkan konsep bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil menurut Hukum Adat dan production sharing contract sebagai perjanjian bagi hasil yang digunakan pada sektor hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Dalam membandingkan kedua konsep tersebut akan difokuskan pada pendekatan konseptual mengenai latar belakang dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil sebagai bentuk kerja sama pengelolaan bersama sumber daya alam yang terletak di Indonesia. Pada akhir penelitian ini akan dibahas mengenai kontrak bagi hasil gross split sebagai perkembangan termutakhir dalam perjanjian bagi hasil di Indonesia. Berdasarkan kondisi diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang datanya bersumber dari bahan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa konsep bagi hasil dalam production sharing contract banyak mengadopsi konsep bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil menurut Hukum Adat. Hal tersebut menunjukan bahwa Hukum Adat memiliki peran dalam memberikan kontribusi serta konsep-konsep yang bermanfaat bagi perkembangan Hukum Nasional maupun Hukum Internasioanal.

---

ABSTRACT
In this research will be compared product sharing concept according to Adat Law sharecropping and production sharing contract, a contract carried out in Indonesia oil and gas upstream activity. On its purpose to compare two production sharing concept within two different law system, this research will be focusing on conceptual approach and the practice background of production sharing contract as a form of joint management of natural resource located in Indonesia territory. At the last part of this research will be discussed about production sharing gross split as the most recent innovation for production sharing contract in Indonesia. Based on the condition above, the author using the library research method for this research, whose data are collected from literature materials. The result of this research stated that product sharing concept within production sharing contract, considerably adopt the product sharing concept in Adat Law sharecropping. This fact proves that Adat Law has an important role in its contribution to the development of National law and International Law as well.