Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan Kompetensi Penyidik Melalui Pemolisian Prediktif di Polres Jakarta Utara. Oleh karenanya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kompetensi personel Polres Jakarta Utara belum optimal dalam menghadapi perubahan sosial, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan kompetensi personel melalui pemolisian prediktif.Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teori strategi yang meliputi ends, ways, dan means, serta teori pemolisian prediktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam peningkatan kompetensi personel adalah keterbatasan sumber daya dan kurangnya akses terhadap teknologi canggih serta data yang relevan. Strategi yang diusulkan mencakup penguatan pelatihan intensif dalam analisis data, kerjasama dengan lembaga ahli, alokasi sumber daya yang memadai, dan implementasi teknologi analisis data canggih. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pemolisian prediktif yang terencana dan terkoordinasi dapat meningkatkan efektivitas Polres Jakarta Utara dalam menghadapi dinamika perubahan sosial. Saran praktis dan teoritis juga diberikan untuk memastikan keberhasilan strategi ini, termasuk pengembangan program pelatihan berkelanjutan, pembaruan kebijakan berbasis bukti, dan penelitian lebih lanjut dalam bidang pemolisian prediktif.

---

This research is motivated by the problem of Investigator Competency Through Predictive Policing at the North Jakarta Police. Therefore, the aim of this research is to identify factors that cause the competence of North Jakarta Police personnel to not be optimal in facing social change, as well as to formulate strategies to increase personnel competence through predictive policing.

This research approach uses qualitative methods with data collection techniques through in-depth interviews, observation and documentation studies. The data obtained was analyzed using strategy theory which includes ends, ways and means, as well as predictive policing theory.

The research results show that the main obstacles in increasing personnel competency are limited resources and lack of access to advanced technology and relevant data. The proposed strategy includes strengthening intensive training in data analysis, collaboration with expert institutions, allocation of adequate resources, and implementation of advanced data analysis technologies. This research concludes that the implementation of planned and coordinated predictive policing can increase the effectiveness of the North Jakarta Police in dealing with the dynamics of social change. Practical and theoretical suggestions are also provided to ensure the success of this strategy, including the development of ongoing training programs, evidence-based policy updates, and further research in the area of predictive policing"

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh Tantangan Polri dalam menjaga profesionalisme dan integritas anggotanya terlihat dari tingginya jumlah pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anggota Polri.Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kompetensi sub bidang paminal bidpropam dalam upaya pencegahan pelanggaran anggota Polri di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kompetensi anggota Sub-bidang Paminal Bidpropam Polda Metro Jakarta perlu ditingkatkan melalui pelatihan formal yang memadai dan pemahaman mendalam terhadap prosedur investigasi dalam SOP Bidpropam 2) Faktor ideal kompetensi anggota Sub-bidang Paminal Bidpropam Polda Metro Jaya mencakup faktor internal seperti pemahaman peraturan kepolisian, kemampuan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti valid, kepemimpinan tim yang efektif, kepatuhan terhadap prosedur hukum dan SOP, transparansi dalam investigasi, kemampuan komunikasi dan negosiasi, analisis risiko, dan penerapan teknologi modern dan faktor eksternal meliputi dukungan dari pimpinan, kebijakan dan regulasi pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain, dan partisipasi masyarakat; 3) Strategi peningkatan kompetensi anggota Sub-bidang Paminal Bidpropam di Polda Metro Jaya mencakup sosialisasi regulasi, kegiatan Binrohtal, pelatihan teknik investigasi dan teknologi modern, sidak berkala, dan pengembangan SDM sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: 29 Tahun 2006.

---

The Indonesian National Police (Polri) faces significant challenges in maintaining the professionalism and integrity of its members, as evidenced by frequent violations of the Police Code of Ethics and involvement in criminal cases.

This study focuses on analyzing the competence of the Sub-directorate of Internal Affairs Supervision (Bidpropam) within the Metro Jakarta Regional Police (Polda Metro Jaya) in preventing such violations. Using descriptive qualitative methodology.

the research reveals several critical findings: 1) The study reveals that enhancing Bidpropam members' competence at Polda Metro Jakarta requires formal training and a thorough grasp of Bidpropam's SOPs. 2) Key competency factors for Bidpropam members include internal skills like understanding regulations, effective leadership, legal compliance, transparency in investigations, and modern technology use. External factors include leadership support, government policies, collaborations, and community involvement. 3) Strategies suggested include regular regulation dissemination, spiritual guidance, advanced training in investigative techniques and technology, surprise inspections, and HR development in line with Indonesian National Police Chief Regulation No. Pol.: 29 Year 2006. These efforts aim to strengthen oversight, reduce misconduct, and improve law."

"Pembentukan KUHP Nasional menjadi sorotan publik. Salah satunya lantaran sejumlah pasal pada KUHP yang baru itu justru memangkas hukuman bagi para koruptor. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penanganan tindak pidana korupsi pada Dittipidkor Bareskrim Polri atas perubahan tindak pidana korupsi dalam KUHP. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif eksplanatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Perspektif Dittipidkor Bareskrim Polri dalam melihat kekhusussan yang dimiliki oleh tindak pidana korupsi bahwa rumusan delik-delik korupsi dalam KUHP yang sifatnya telah menjadi delik umum akan melemahkan bahkan mampu menghapuskan kekuatan dan kepastian hukum yang ada dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 karena dalam prinsipnya jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka dapat diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan baginya; 2) Pandangan penyidik terhadap perbedaan ketentuan yang menyimpang dari aturan hukum pidana dalam perspektif hukum pidana materil dan pidana formil dalam Undang-Undang No. 31/1999 Jo Undang-Undang No. 20/2001 dengan Undang-Undang No. 1/ 2023 (KUHP Baru) dalam penganganan tindak pidana korupsi bahwa lemahnya sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang terdapat didalam KUHP Baru dapat melemahkan pemberantasan korupsi itu sendiri. Penyidik berpandangan bahwa sudah sepantasnya KUHP mengatur hukuman maksimal untuk pelaku tindak pidana korupsi diancam dengan pidana mati; dan 3) Pandangan penyidik terhadap beberapa pasal dari Undang-Undang No. 31/1999 Jo Undang-Undang No. 20/2001 yang dimasukkan dan menjadi delik di Undang-Undang No. 1/ 2023 (KUHP Baru) bahwa KUHP baru berpotensi menghambat proses penyidikan perkara korupsi. KUHP baru juga akan terjadi tumpang tindih kewenangan penanganan dari para penegak hukum dan juga pasal pada undang undang yang diterapkan akan menjadi debateable. Penyidik juga berpandangan bahwa ketika tindak pidana korupsi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) melainkan telah dijadikan tindak pidana umum yang setara dengan delik konvensional seperti pencurian dengan kekerasan atau penggelapan, maka implikasi hukum dari kondisi ini adalah hilangnya spesialisasi kewenangan di antara lembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, dalam melaksanakan tugas mereka.

---

The regulation of the National Criminal Code is in the public spotlight. One of them was because a number of articles in the new Criminal Code actually reduce the punishment for corruptors. The aim of this research was to analyze the handling of criminal acts of corruption at the Dittipidkor Bareskrim Polri regarding changes to criminal acts of corruption in the Criminal Code. This research was a qualitative approach with an explanatory descriptive method to collect data in the field related. The results of the research show that 1) The perspective of the Dittipidkor Bareskrim Polri in looking at the specificity of criminal acts of corruption is that the formulation of corruption offenses in the Criminal Code which have become general offenses will weaken or even be able to eliminate the strength and legal certainty contained in Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001 because in principle if there is a change in the legislation after the act has been committed, then the provisions that are most beneficial to him can be applied; 2) The investigator's view of the differences in provisions that deviate from the rules of criminal law in the perspective of material criminal law and formal criminal law in Law no. 31/1999 Jo Law no. 20/2001 with Law no. 1/2023 (New Criminal Code) in dealing with criminal acts of corruption that weak sanctions for criminal acts of corruption contained in the New Criminal Code can weaken the eradication of corruption itself. Investigators are of the view that it is appropriate for the Criminal Code to regulate the maximum penalty for perpetrators of criminal acts of corruption which is punishable by death; and 3) The investigator's views on several articles of Law no. 31/1999 Jo Law no. 20/2001 which was included and became an offense in Law no. 1/2023 (New Criminal Code) that the new Criminal Code has the potential to hamper the process of investigating corruption cases. The new Criminal Code will also result in overlapping authority to handle law enforcers and also the articles in the law that are implemented will become debatable. Investigators are also of the view that when criminal acts of corruption are no longer considered extraordinary crimes but have become general crimes equivalent to conventional offenses such as violent theft or embezzlement, the legal implication of this condition is the loss of specialization of authority between institutions. law enforcers, including the Police, Prosecutor's Office and Corruption Eradication Commission, in carrying out their duties."

"Perkembangan ekonomi global sejak awal tidak terlepas dari kemajuan negara, yang ditandai dengan hubungan erat antara pemerintah dan negara lain. Kejahatan ekonomi, yang diakui di Indonesia sejak Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, masuk dalam ranah hukum pidana ekonomi. Kejahatan ini meliputi berbagai jenis seperti penipuan, korupsi, pencucian uang, yang sering dikenal sebagai kejahatan kerah putih. Pada umumnya, kejahatan ini melibatkan sebuah korporasi atau perusahaan, dimana upaya penegakan hukum yang dilakukan menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan kejahatan individual. Oleh sebab itu, perlu suatu penanganan yang efektif oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, yang terdiri dari beberapa subdirektorat yang menangani berbagai aspek ekonomi. Salah satu intervensi yang dapat dilakukan adalah penerapan konsep Vicarious Liability dalam rangka menentukan tanggung jawab perusahaan atas tindakan pidana yang dilakukan oleh karyawannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode hukum empiris-normatif untuk memahami dan menganalisis fenomena hukum secara holistik. Wawancara difokuskan pada pandangan dan kompetensi penyidik dalam menerapkan Tanggung Jawab Pihak Ketiga sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sumber data meliputi data primer dari wawancara lapangan dan data sekunder dari penelitian kepustakaan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama bagi kompetensi penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri dalam menerapkan Konsep Vicarious Liability dalam penyidikan tindak pidana ekonomi terletak pada kurangnya pelatihan khusus bagi penyidik. Meskipun beberapa penyidik Dittipideksus telah mengikuti pelatihan lanjutan, hanya sedikit yang mendapat fokus pelatihan khusus pada penyidikan terhadap tindak pidana ekonomi. Melalui langkah-langkah konkret seperti program pelatihan khusus, refreshment rutin, forum diskusi, evaluasi mingguan, dan sertifikasi, kompetensi penyidik Dittipideksus dapat ditingkatkan sehingga dapat menerapkan konsep Vicarious Liability dengan lebih efektif. Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa dibutuhkan pengimplementasian SOP Penyidikan Tindak Ekonomi yang jelas, sistematis, dan memenuhi kriteria seperti identifikasi yang akurat, informasi spesifik, pelatihan efektif, pemahaman risiko, serta kerangka kerja dokumentasi menjadi krusial bagi Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif terhadap tindak pidana ekonomi.

---

Since its inception, global economic development has been inseparable from the progress of the country, which is characterized by close relations between the government and other countries. Economic crimes, which have been recognized in Indonesia since Emergency Law Number 7 of 1955, fall within the realm of economic criminal law. These crimes include various types such as fraud, corruption, money laundering, which are often known as white collar crimes. In general, this crime involves a corporation or company, where law enforcement efforts are more complex than individual crimes. Therefore, effective handling is needed by the Directorate of Special Economic Crimes (Dittipideksus) Bareskrim Polri, which consists of several sub-directorates that handle various economic aspects. One intervention that can be carried out is the application of the Vicarious Liability concept in order to determine the company's responsibility for criminal acts committed by its employees. This research uses a qualitative approach and empirical-normative legal methods to understand and analyze legal phenomena holistically. The interviews focused on the views and competencies of investigators in implementing Third Party Responsibilities in accordance with Law Number 1 of 2023. Data sources include primary data from field interviews and secondary data from legal literature research. The research results show that the main challenge for the competence of Dittipideksus Bareskrim Polri investigators in applying the Vicarious Liability Concept in investigating economic crimes lies in the lack of special training for investigators. Although several Dittipideksus investigators have received advanced training, only a few have received special training focused on investigating economic crimes. Through concrete steps such as special training programs, regular refreshments, discussion forums, weekly evaluations, and certification, the competence of Dittipideksus investigators can be improved so that they can apply the concept of Vicarious Liability more effectively. Furthermore, this research found that it is necessary to implement SOPs for Economic Crime Investigations that are clear, systematic, and meet criteria such as accurate identification, specific information, effective training, understanding risks, and documentation frameworks which are crucial for Dittipideksus Bareskrim Polri investigators to ensure proper law enforcement. fair and effective against economic crimes."