Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sazha Alisha Amani Ali Samad
Analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 586/Pdt.G.2014/PN.SBY ditinjau dari prinsip proximate cause dalam hukum asuransi di Indonesia = Analysis of judge legal consideration in judge decision number 586/Pdt.G/2014/PN.SBY in terms of proximate cause principle in insurance law in Indonesia
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai penyebab dominan (proximate cause) dalam sengketa klaim asuransi dan membahas ketepatan pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tersebut dalam Putusan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.SBY. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yuridis-normatif. Penulis dalam melakukan penelitian ini juga menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) peristiwa yang menjadi penyebab dominan (proximate cause) dalam klaim asuransi Putusan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.SBY adalah kelalaian dari Nahkoda dan para awak kapal KM. Pemudi dengan tidak melakukan tindakan sepatutnya untuk menyelamatkan kapal KM. Pemudi beserta muatannya, (2) dasar pertimbangan hukum dari Hakim dalam sengketa klaim asuransi pada Putusan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.SBY telah tepat apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang hukum asuransi dan hukum pengangkutan.
ABSTRACT
This thesis discusses the proximate cause over insurance claims dispute and discusses the accuracy of Judge legal consideration in examining, deciding, and adjudicating the dispute in Judge Decision Number 586/Pdt.G/2014/PN.SBY. This research is a juridical-normative study. Author in conducting this research also uses qualitative analysis methods. The results of this research show that (1) The proximate cause in the insurance claim dispute in Judge Decision Number 586/Pdt.G/2014/PN.SBY are negligence of the Master and the crew of KM. Pemudi which did not take any action to save KM. Pemudi and its cargo, (2) The Judge legal consideration over the insurance claim dispute in Judge Decision Number 586/Pdt.G/2014/PN.SBY is complies with the prevailing law regarding insurance law and transporation law."
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Batubara, Mohammad Isfan
Professional liability insurance pada profesi dokter dalam perasuransian Indonesia = Professional liability insurance for medical profession on Indonesian insurance
"ABSTRACT
Semenjak tahun 1992, setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, industri asuransi mulai berkembang. Perusahaan asuransi di masa perkembangan industri asuransi yang pesat dituntut untuk dapat memenuhi keinginan perorangan dengan risiko yang beragam. Perusahaan-perusahaan asuransi saat ini memiliki produk asuransi yang dikhususkan untuk profesi-profesi tertentu seperti advokat, akuntan, konsultan, firma hukum, dan juga dokter, produk ini dikenal dengan istilah Professional Liability Insurance. Profesi yang ditanggung oleh Professional Liability Insurance bermacam-macam dan bergantung kepada ketersediaan dari perusahaan asuransi itu sendiri. Praktik profesi dokter memiliki risiko yang tinggi karena setiap tindakannya sangat krusial dan karena itu memerlukan standar operasional yang ketat dalam praktik professionalnya sehingga pasien dapat ditangani dengan tepat. Karena besarnya risiko yang dihadapi oleh profesi dokter ini, maka produk Professional Liability Insurance sangat dibutuhkan oleh profesi dokter. Pengaturan mengenai kewajiban memiliki Professional Liability Insurance bagi profesi dokter Indonesia sangat diperlukan dikarenakan produk asuransi ini memberikan perlindungan kepada profesi dokter dalam menjalankan profesinya sebagai dokter.
ABSTRACT
Since 1992, Insurance industry has began to developed after The Insurance Act Number 2 Year 1992 was released. At this era, Insurance companies demanded by the people to fulfill their needs to be insured from various kinds of risk. Insurance companies nowadays have a various product to offer to a different kind of profession such as accountant, consultant, lawyer, and also a doctor, that generally this product known as Professional Liability Insurance. In practice, medical profession (such as doctor) is a high risk profession and is required a professional standard so that the patient can be handled properly. Because of how high risk the medical profession is, the doctor is urgently need to have a Professional Liability Insurance while they are practicing. The obligation for medical profession to have such a insurance product hasnt been ruled so far. That regulation is urgently needed for the doctor nowadays as they are practicing so that their risk will be covered by insurance company."
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Miranda Gabriela
Perbandingan terhadap penutupan asuransi secara ko-asuransi di Indonesia dan India = Comparison on co-insurance in Indonesia and India
"ABSTRACT
Penutupan asuransi secara ko-asuransi merupakan salah satu mekanisme yang digunakan dalam hal nilai objek asuransi sangat besar karena beberapa penanggung dapat bekerja sama untuk menanggung satu objek asuransi secara bersama-sama dalam kasus per kasus. Di Indonesia, hal ini kemudian diatur melalui POJK No.23/Pojk.05/2015 dan POJK No. 69/Pojk.05/2016. Akan tetapi, pengaturan tersebut belum cukup mengatur perihal penyelesaian klaim antara ketua dan anggota ko-asuransi, serta kepada tertanggung. Di India, pengaturan penutupan asuransi secara ko-asuransi dilakukan melalui IRDA/NL/ETASS/RIN/103/05/2015 dan Coinsurance Agreement dated 5 December 2014 sebagai pedoman perilaku yang bersifat sukarela. Setelah dilakukan analisa secara normatif yuridis dan deskriptif, praktik asuransi di India memberi pedoman supaya penyelesaian klaim pada penutupan asuransi secara ko-asuransi diatur secara tegas. Selain itu, kewajiban penggunaan Electronic Transaction Administration and Settlement System di India membuat pelaksanaan penutupan asuransi secara ko-asuransi lebih transparan dan mudah diawasi.
ABSTRACT
Co-insurance is one of the mechanisms used in the terms of the value of the insurance object is whopping because some insurers can cooperate to bear an insurance object together in a case by case. In Indonesia, this mechanism is regulated in OJK Regulation No.23/Pojk.05/2015 and OJK Regulation No. 69/Pojk.05/2016/. However, the regulations are still not enough to regulate concerning the claim settlement among co-insurance leader, member(s) of co-insurance, as well as the insured. In India, regulation concerning insurance coverage by co-insurance is held through IRDA/NL/ETASS/RIN/103/05/2015 and Coinsurance Agreement dated 5 December 2014 as the guidelines for voluntary behavior. After juridical normative and descriptive analysis are done, insurance practice in India gives guidelines for claim settlement by co-insurance regulated strictly. Moreover, the obligation of using Electronic Transaction Administration and Settlement System in India makes the implementation of insurance coverage by co-insurance is more transparent and could be monitored easily."
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Chelsea Astafirla Andrea
Tinjauan hukum terhadap asuransi hewan peliharaan di Indonesia = Judicial review of pet insurance in Indonesia
"ABSTRACT
Asuransi hewan peliharaan merupakan salah satu produk asuransi baru di Indonesia. Skripsi ini membahas mengenai (1) risiko yang timbul dari serangan hewan peliharaan dalam asuransi hewan peliharaan; (2) bagaimana timbulnya prinsip insurable interest dalam asuransi hewan peliharaan ditinjau dari hukum asuransi, dan; (3) kewajiban pemilik hewan peliharaan untuk memiliki asuransi terkait dengan perilaku hewan peliharaannya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Selain itu, Penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, (1) risiko yang timbul dalam serangan hewan peliharaan dapat diasuransikan dalam asuransi hewan peliharaan, namun hanya terbatas pada kucing dan anjing; (2) insurable interest dalam asuransi hewan peliharaan timbul karena hubungan kepemilikan, dan; (3) pemilik hewan peliharaan di Indonesia tidak dapat diwajibkan untuk memiliki asuransi terkait dengan perilaku hewan peliharaannya karena sampai saat ini tidak ada peraturan yang mewajibkan. Penulis menyarankan kepada asosiasi asuransi atau perusahaan asuransi agar memperluas definisi hewan peliharaan tidak hanya terbatas pada anjing dan kucing.
ABSTRACT
Pet insurance is one of the new insurance products in Indonesia. This thesis discusses (1) the risks that arise from pet attacks in pet insurance; (2) how the principle of insurable interest arises in pet insurance in terms of insurance law, and (3) the obligation of pet owners to have insurance related to the behavior of their pets. This is a judicial-normative research. In addition, the author used quality analysis method. The result of the analysis shows that (1) the risks that arise in pet attacks can be insured in pet insurance, but limited to cat and dog only, (2) insurable interest in pet insurance arises because of ownership relationship, and (3) pet owners in Indonesia cannot be obliged to have insurance related to the behavior of their pets because, until now, there is no obligatory regulation. The author advises insurance associations in Indonesia or the insurance company to expand the definition of pet, not only to cat and dog."
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ammi Yustisha
Asuransi Pertanian Berbasis Indeks Cuaca: Upaya Proteksi dan Membangun Ketahanan Petani Kopi di Indonesia terhadap Risiko Perubahan Iklim = Weather Index-Based Agricultural Insurance: An Effort to Protect and Build Resilience of Coffee Farmers in Indonesia Against Climate Change Risks
"Perubahan iklim telah menjadi tantangan besar bagi sektor pertanian di Indonesia, khususnya bagi petani kopi yang rentan terhadap variabilitas cuaca. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang mengatur tentang asuransi pertanian berbasis indeks cuaca khususnya untuk komoditas kopi di Indonesia dan potensi konflik antara pemegang polis (petani) dan perusahaan asuransi dalam perjanjian asuransi pertanian berbasis indeks cuaca dapat diidentifikasi dan diatasi untuk memastikan pelindungan yang adil dan efektif bagi petani. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif (doktrinal). Data yang digunakan adalah data sekunder, dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat regulasi yang mengatur secara khusus asuransi berbasis indeks cuaca khususnya untuk komoditas kopi. Hal ini dapat memunculkan potensi konflik antara perusahaan asuransi dengan petani, diantaranya adalah adanya ketidaksetaraan penilaian risiko dalam penetapan indeks cuaca dan penentuan ambang batas klaim, yang dapat mengakibatkan petani kopi tidak dilindungi dengan baik dari praktik-praktik bisnis yang tidak adil atau merugikan oleh perusahaan asuransi. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi kebijakan publik dan strategi adaptasi iklim, serta mendorong penerapan asuransi pertanian berbasis indeks cuaca yang lebih luas di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas sektor perasuransian, diharapkan dapat menerbitkan peraturan yang dapat dijadikan dasar asuransi berbasis indeks cuaca.
Climate change has become a major challenge for the agricultural sector in Indonesia, especially for coffee farmers who are vulnerable to weather variability. This research aims to analyse the regulations governing weather index-based agricultural insurance especially for coffee commodities in Indonesia and potential conflicts between policyholders (farmers) and insurance companies in weather index-based agricultural insurance agreements can be identified and addressed to ensure fair and effective protection for farmers. The research method used is normative juridical research method (doctrinal). The data used is secondary data, and analysed with a qualitative approach. The results showed that there is no regulation that specifically regulates weather index-based insurance, especially for coffee commodities. This can lead to potential conflicts between insurance companies and farmers, including the inequality of risk assessment in determining the weather index and determining the claim threshold, which can result in coffee farmers not being properly protected from unfair or harmful business practices by insurance companies. The findings are expected to make important contributions to public policy and climate adaptation strategies, as well as encourage wider adoption of weather index-based agricultural insurance in Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), as the supervisor of the insurance sector, is expected to issue regulations that can be used as a basis for weather index-based insurance."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yoshimin Rizkyani Parman Putri
Perlindungan Hukum terhadap Penerima Manfaat pada Dana Pensiun Pemberi Kerja dalam Kondisi Defisit Pendanaan dengan Penyelesaian melalui Penggabungan atau Pembubaran Dana Pensiun Pemberi Kerja (Dana Pensiun Pemberi Kerja ABC) = Legal Protection for Beneficiaries of Employer Pension Funds in Funding Deficit Conditions with Settlement Through Merger or Liquidation of Employer Pension Funds (ABC Employer Pension Fund)
"Tesis ini menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima manfaat pada Dana Pensiun Pemberi Kerja yang berada dalam kondisi defisit pendanaan. Penerima manfaat pada Dana Pensiun Pemberi Kerja merupakan peserta, pensiunan dan/atau pihak lain yang berhak menerima manfaat pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja. Terhadap kondisi defisit pendanaan tersebut, akan dilakukan penyelesaian dengan penggabungan atau pembubaran pada Dana Pensiun Pemberi Kerja, yang mana dalam pembahasan tesis ini akan dikaitkan dengan kasus Dana Pensiun Pemberi Kerja ABC. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan menggunakan data sekunder. Tesis ini membahas mengenai Dana Pensiun Pemberi Kerja ABC yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti yang berada dalam kondisi defisit pendanaan. Sebagai bentuk upaya dalam memperbaiki kondisi tersebut, pada Dana Pensiun Pemberi Kerja ABC akan dilakukan penggabungan dengan Dana Pensiun Pemberi Kerja lainnya. Adapun dikarenakan kondisi defisit pendanaan tersebut, dapat terjadi konsekuensi dimana Dana Pensiun Pemberi Kerja lain tidak menerima untuk dilakukan penggabungan dengan dana pensiun dimaksud. Atas hal tersebut, maka terhadap Dana Pensiun Pemberi Kerja ABC dapat dilakukan pembubaran sebagai bentuk penyelesaian defisit pendanaan. Dalam hal dilakukannya pembubaran terhadap dana pensiun dalam kondisi defisit pendanaan, diketahui penerima manfaat akan memperoleh hak yang akan dikurangi secara berimbang, yang mana akan sama dengan sisa kekayaan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja. Hal tersebut berarti bahwa penerima manfaat Dana Pensiun Pemberi Kerja akan memperoleh hak yang kurang dari yang telah ditentukan dalam Peraturan Dana Pensiun akibat adanya defisit pendanaan pada dana pensiun.
This thesis analyzes how legal protection is given to beneficiaries on Employer Pension Funds in the condition of funding deficit. Beneficiaries on Employer Pension Funds are participants, retired participant and/or other party that is entitled to retirement benefits from Employer Pension Funds. In relation to the condition of funding deficit, will be settled through the merger or liquidation of Employer Pension Funds, which in this thesis will be associated with ABC Employer Pension Fund. This thesis was written using doctrinal research method and secondary data. In this thesis will be discussed about ABC Employer Pension Fund that organizes Definite Program Pension Plan that is in the condition of funding deficit. To remedy such condition, ABC Employer Pension Fund will be merge with other Employer Pension Fund. However, in relation to such deficit condition, there may be a consequence where the other Employer Pension Fund will not accept the merge of ABC Employer Pension Fund. As a result of ABC Employer Pension Fund not being able to merge with another Employer Pension Fund, ABC Employer Pension Fund can be liquidated, as a form of resolving the funding deficit. In relation to the liquidation of pension fund in the condition of funding deficit, the beneficiaries on employer pension fund will receive their rights that will be reduced proportionally, which will be equal to the remaining assets of the employer pension fund. This means that the beneficiaries of employer pension fund will receive their rights less than those specified in the Pension Fund Regulations due to the funding deficit in the pension fund."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sianturi, Arsael Jasond Dickywahyudi
Keberlakuan Polis Menjamin Resiko Dikaitkan dengan Ketentuan Lapse dan Pemulihan Polis dalam Asuransi Jiwa (Studi Kasus Putusan PT DKI Jakarta Nomor 630/PDT/2020/PT DKI) = The Validity of Policies Ensuring Risks in Relation to Lapse Provisions and Policy Reinstatement in Life Insurance (Case Study of Jakarta High Court Decision Number 630/PDT/2020/PT DKI)
"Tesis ini mengkaji Penelitian ini menganalisis efektivitas keberlakuan polis asuransi jiwa terkait ketentuan lapse dan pemulihan polis, berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 630/PDT/2020/PT DKI. Fokus penelitian adalah pertimbangan hukum dalam putusan tersebut terkait kelalaian tertanggung, Astiang, dalam membayar premi tepat waktu dan efektivitas polis dalam menjamin risiko sesuai ketentuan lapse. Penelitian ini juga mengevaluasi pemulihan polis dalam perkara klaim oleh ahli waris tertanggung, Molly Situwanda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kasus untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang diterapkan dalam praktik hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan kelalaian tertanggung dalam membayar premi tepat waktu. Sesuai Pasal 1226 BW, syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik seperti perjanjian asuransi, yang berarti jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, perjanjian tersebut batal tanpa perlu permintaan pembatalan oleh hakim. Fakta menunjukkan bahwa pemegang polis beberapa kali lalai membayar premi tepat waktu, menyebabkan polis asuransi berstatus lapse atau tidak aktif sebanyak 10 kali. Meskipun pemegang polis, Astiang, melakukan pemulihan polis, premi tetap tidak dibayarkan hingga jatuh tempo pada 28 Desember 2016, sehingga status polis menjadi lapse. Berdasarkan syarat umum polis pertanggungan, penanggung memberikan masa leluasa, namun premi tetap tidak dibayarkan. Penanggung juga melakukan pemotongan nilai investasi hingga 15 Oktober 2018, tetapi tidak ada upaya dari pemegang polis untuk membayar, menyebabkan status polis menjadi tidak aktif (lapse).
This thesis analyzes the effectiveness of life insurance policy validity concerning lapse provisions and policy reinstatement, based on the case study of Jakarta High Court Decision Number 630/PDT/2020/PT DKI. The research focuses on the legal considerations in the decision related to the negligence of the insured, Astiang, in paying premiums on time and the effectiveness of the policy in ensuring risks according to lapse provisions. This study also evaluates policy reinstatement in the matter of claims by the insured's heir, Molly Situwanda. The research employs a doctrinal method with a case approach to study the legal norms or rules applied in legal practice. The results indicate that the judge did not consider the insured's negligence in paying premiums on time. According to Article 1226 of the Civil Code, a termination condition is always deemed included in reciprocal agreements such as insurance agreements, meaning that if one party does not fulfill their obligations, the agreement is terminated without requiring a termination request by the judge. The facts show that the policyholder repeatedly failed to pay premiums on time, causing the insurance policy to lapse or become inactive 10 times. Although the policyholder, Astiang, reinstated the policy, the premiums remained unpaid until the due date on December 28, 2016, resulting in the policy lapsing again. Based on the general terms of the coverage policy, the insurer provided a grace period, but the premiums remained unpaid. The insurer also deducted the investment value until October 15, 2018, but there was no effort from the policyholder to pay, leading to the policy becoming inactive (lapsed)."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Chikhita Kharisma Poetri
Jaminan Pertanggungan Wajib Penumpang Ojek Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang = Ojek Online Passenger Protection Based on Act Number 33 of 1964 Compulsory Passenger Accident Insurance Fund
"Tesis ini membahas tentang Jaminan Pertanggungan Wajib Penumpang Ojek Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dengan pokok permasalahan kesatu Bagaimanakah Kepesertaan Pengemudi Ojek Online Dalam Pertanggungan Wajib Penumpang Berdasarkan UU No.33/1964, kedua Bagaimanakah Jaminan dan Santunan Pertanggungan terhadap Penumpang dan Pengemudi Ojek Online berdasarkan UU No.33/1964 dan UU No.34/1964 tentang Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan terhadap Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif atau doktrinal, dengan tipe penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder dengan teori kausalitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ojek Online tidak termasuk dalam definisi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No.33/1964 dan UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal ini berkorelasi bahwa penumpang ojek online tidak mendapatkan hak atas pembayaran ganti rugi jika mengalami kecelakaan lalu lintas jalan karena dikategorikan bukan sebagai penumpang yang diwajibkan membayar iuran wajib sehingga tidak berhak mendapatkan santunan. Apabila ojek online baik pengemudi dan penumpang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan (ditabrak kendaraan lain) maka dikualifikasikan ke dalam sepeda motor pribadi dan dapat diberikan santunan berdasarkan UU No.34/1964. Adapun yang menjadi saran dari penulisan ini adalah amandemen ketentuan mengenai kendaraan bermotor berdasarkan UU No.22/2009 dan UU No. 33/1964.
This thesis discusses the Compulsory Coverage Guarantee for Online Ojek Passengers Based on Act No. 33/1964 concerning Compulsory Passenger Accident Coverage Funds with the first main issue being How is the Participation of Online Ojek Drivers in Compulsory Passenger Coverage Based on Act No. 33/1964, secondly How is the Insurance Guarantee and Compensation for Online Ojek Passengers and Drivers based on Act No. 33/1964 and Act No. 34/1964 concerning Road Traffic Accident Funds for the Risk of Road Traffic Accidents. The method used is normative juridical, with a descriptive analytical research type using secondary data with causality theory. The results of this research indicate that online motorcycle taxis are not included in the definition of public motorized vehicles as regulated in Article 1 of Act No. 33/1964 and Act No.22/2009 concerning Road Traffic and Transportation, this correlates with the fact that online motorcycle taxi passengers do not have the right to compensation payments if they experience a road traffic accident because they are not categorized as passengers who are required to pay mandatory fees so they are not-entitled to compensation. If an online motorcycle taxi driver and passenger are victims of a road traffic accident (hit by another vehicle) then they qualify as private motorbikes and can be given compensation based on Act No.34/1964. The suggestion in this writing is an amendment to the provisions regarding motorized vehicles based on Act No.22/2009 and Act No.33/1964."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Galuh Adhi Wicaksono
Kepailitan yang dimohonkan oleh anggota koperasi terhadap badan hukum koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah: berdasarkan putusan no.12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg = Bankruptcy requested by members of cooperatives towards savings and loan cooperatives and sharia financing legal entities: based on verdict number 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg
"Skripsi ini dilatarbelakangi dengan diputus pailit nya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Fi Sabilillah oleh Pengadilan Niaga Semarang. Untuk itu dilakukan analisis kesusai pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg mengenai kepailitan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Fi Sabilillah sesuai dengan ketentuan Hukum Koperasi. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan simpanan investasi berjangka mudharabah dalam penghimpunan modal pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan apakah pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dalam Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg yang memutus pailit Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Fi Sabilillah sudah sesuai dari ketentuan Hukum Koperasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini mengetahui bahwa kedudukan simpanan investasi berjangka mudharabah tergolong sebagai modal sendiri dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang berbentuk simpanan sukarela dan mengetahui kekurangan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pailit terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Fi Sabilillah karena tidak memperdalam ketentuan hukum koperasi dalam menentukan tabungan dan simpanan investasi berjangka mudharabah milik pemohon pailit untuk dikategorikan sebagai utang dalam hukum kepailitan. Saran penulis kepada Majelis Hakim pengadilan niaga sebaiknya dalam memutus pailit badan hukum koperasi perlu melihat ketentuan-ketentuan hukum koperasi Indonesia, yang kemudian dari ketentuan tersebut dimasukan juga dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim, sehingga  memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
This Thesis discusses Bankruptcy of Savings and Loan Cooperatives and Sharia Financing BMT Fi Sabilillah by Semarang Commercial Court. For this reason, an analysis is carried out following the consideration of the judge in verdict number 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg regarding bankruptcy of the Savings and Loan Cooperative and Sharia Financing BMT Fi Sabilillah in accordance with the provisions of Cooperative Law. The problems discussed within this thesis are how the position of mudharabah investment deposits in capital of Savings and Loan Cooperatives and Sharia Financing and whether the Judges consider the verdict in Decision Number 12/Pdt.Sus-Pailit /2017/PN.Niaga.Smg which decides bankrupt Savings and Loan Cooperatives and Sharia Financing BMT Fi Sabilillah is in accordance with the legal aspects of the cooperative. The research method used in this writing is juridical normative. The results is knowing that the position of mudharabah deposit is classified as the equity of the Savings and Loan Cooperatives and Islamic Finance, which is in the form of voluntary savings and know the lack of legal considerations made by the Panel of Judges in making bankrupt decisions against Savings and Loan Cooperatives and Sharia Financing BMT Fi Sabilillah because it does not deepen the legal provisions of cooperatives in determining bankruptcy applicants savings and mudharabah deposits to be categorized as debt in bankruptcy law. The authors advice to the Judges of the commercial court should be in deciding bankruptcy Cooperative legal entities need to look at the legal provisions of Indonesian cooperatives, which then from the provisions are included also in the judicial legal considerations, so as to provide legal certainty and justice for litigants."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aditya Dharmawan
Tinjauan hukum terhadap pemberian bunga oleh rapat anggota koperasi simpan pinjam kepada anggota. Studi kasus: Koperasi Dana Mandiri = Legal review of cooperative interest giving by member meetings loan and savings cooperatives to members. Case study: Dana Mandiri Cooperatives
"Koperasi Dana Mandiri menjalankan usahanya melalui kegiatan simpan pinjam. Penghimpunan dana yang dilakukan Koperasi Dana Mandiri dilakukan dengan cara mengiming-imingi calon nasabah dengan pemberian imbalan yang dianggap cukup tinggi. Namun pada Tahun 2015 Koperasi Dana Mandiri digugat ke pengadilan karena tidak dapat mengembalikan simpanan para anggotanya. Kebebasan koperasi dalam menentukan kebijakannya adalah satu keunggulan dari suatu koperasi. Pada contoh kebijakan yang ditetapkan secara bebas adalah pemberian imbalan atas simpanan yang ditentukan melalui keputusan rapat anggota. Pemberian imbalan berupa bunga ini diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.2 Tahun 2017. Imbalan jasa yang cukup besar tentunya akan menarik masyarakat untuk mengelola uangnya pada Koperasi Simpan pinjam. Namun pemberian bunga tersebut akan menjadi masalah ketika suatu koperasi tidak bisa  mengembalikan simpanan anggotanya tersebut. Maka terciptalah suatu pokok permasalahan tentang pengaturan rapat anggota koperasi dan mekanisme mengenai pemberian bunga simpanan kepada anggota koperasi serta pemberian bunga pada koperasi dana mandiri dan apakah diperlukan aturan tambahan yang mengatur tentang pemberian bunga tersebut. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yang normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemberian imbalan atas jasa tersebut dilakukan berdasarkan rapat anggota yang ketentuannya mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil menengah, selanjutnya pemberian bunga yang dilakukan oleh koperasi dana mandiri merupakan keputusan indivindu bukan keputusan rapat anggota dan menjawab bila tidak diperlukan pengaturan khusus mengenai pemberian Batasan atas imbalan anggota koperasi karena semua didasarkan rapat anggota dan itulah yang menjadikan koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya.
Koperasi Dana Mandiri runs its business through savings and loan activities. Funds collected by the Dana Mandiri Cooperative are carried out by lure potential customers with rewards that are considered high enough. But in 2015 the Dana Mandiri Cooperative was sued in court for not being able to return the deposits of its members. The freedom of cooperatives in determining their policies is one advantage of a cooperative. In the example of a policy that is freely determined is the provision of benefits for deposits determined through the decision of a meeting of members. The provision of rewards in the form of interest is regulated in the Minister of Cooperatives and SMEs Regulation No.2 of 2017 The benefits of services that are quite large will certainly attract the public to manage their money in the Savings and Loan Cooperative. But the giving of interest will be a problem when a cooperative cannot return the savings of its members. Then a main issue was created regarding the arrangement of cooperative member meetings and the mechanism for providing deposit interest to cooperative members and giving interest to independent fund cooperatives and whether additional rules were needed to regulate the interest. This writing uses normative legal research methods. The results of this study found that the provision of compensation for these services is based on meeting members whose provisions refer to the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Regulations, then the interest made by independent fund cooperatives is indivindu decisions rather than decisions of member meetings and answers if no special arrangements are needed granting limits on compensation for cooperative members because all are based on members' meetings and that is what makes cooperatives different from other business entities."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>