Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan penentuan besaran nafkah anak pasca perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan peraturan-peraturan di Australia. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif yang mana menggunakan peraturan- peraturan terkait dengan topik pembahasan. Hasil penelitian menggambarkan belum ada pengaturan terkait cara menentukan besaran nafkah anak pasca perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan Australia telah mengatur rinci dengan ditentukannya parameter sebagai pertimbangan hakim dan formula untuk menghitung biaya pemeliharaan anak. Pemerintah didorong untuk melakukan perubahan sehingga implementasinya menjadi jelas dan tegas.

---

This thesis discusses the comparison of determining the amount of child support after divorce according to Indonesia’s Marriage Law and regulations in Australia. The research used in the writing of this thesis is the normative juridical method which uses the rules related to the topic of discussion. The result of this study shows that there is no regulation regarding how to determine the amount of child support after divorce in Indonesia's Marriage Law. Meanwhile, Australia has set out in detail the parameters for the judges to determine the amount of child support payable by the parent and formulas for calculating child support. The government is encouraged to make changes so that its implementation becomes clear and firm."

"Pegadaian adalah salah satu lembaga pembiayaan yang menyediakan pinjaman kepada nasabah-nasabahnya. Nasabah menyerahkan barang miliknya kepada pegadaian untuk dikuasai sebagai jaminan pelunasan. Apabila nasabah yang tidak mampu membayar utangnya pada saat jatuh tempo, maka barang yang telah diserahkan sebagai jaminan dijual lelang oleh pegadaian. Terkadang, nasabah tidak setuju atas pelelangan barang jaminan miliknya oleh pegadaian sehingga seringkali nasabah melakukan upaya untuk membatalkan lelang tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif-empiris dengan mengkaji pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dan perjanjian gadai antara pegadaian dan nasabah pada sengketa perjanjian gadai. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan cara mengorganisasikan data-data yang kemudian dianalisa untuk memecahkan masalah dan menarik kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan lelang barang jaminan gadai oleh pegadaian dalam kasus ini adalah sah dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat nasabah telah gagal melaksanakan kewajibannya saat jatuh tempo maupun setelahnya. Kemudian, upaya yang dilakukan nasabah untuk membatalkan lelang tersebut juga keliru karena tidak dilakukan melalui lembaga yang berwenang.

---

Pawnshop is a financial institution which provides loans to its clients. Clients have to submit control of their property to the pawnshop as a guarantee of repayment. If a client is unable to pay their debt at due date, then the property that have been submitted as collateral can be sold at auction by the pawnshop. There are times when clients do not agree with the auction of their property by the pawnshop. In these times, it is often that the client makes an effort to cancel the auction. The method used in this research is normative-empiric juridical method, done by examining the implementation of statutory provisions and pawn agreements between pawnshops and clients in pawn agreement disputes. The data analysis technique used in this research is descriptive qualitative technique, done by organizing and analyzing the data to solve problems and draw conclusions. From the results of this research, it can be concluded that the auction of the collateral goods by the pawnshop in this case is legal and in accordance with applicable laws and regulations, considering that the client has failed to fulfill their duty at due date or thereafter. And the effort made by the client to cancel the auction was also wrong because it was not carried out through an authorized institution. "

"Anak merupakan merupakan buah hati yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami-istri, utamanya apabila mereka bercerai. Tumbuh kembang anak umumnya berpotensi terhambat apabila kebutuhan-kebutuhannya seperti misalnya biaya penghidupan dan atau biaya pendidikannya tidak terjamin. Mengingat begitu pentingnya pengaturan pemeliharaan anak pasca perceraian orang tua maka penelitian ini ingin mengetahui bagaimana praktik penerapannya dengan menganalisa Putusan Pengadilan Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.Gir., dan Nomor 1382/Pdt.G/2019/PA.Bms., ditinjau dari perspektif undang-undang perkawinan, kompilasi hukum islam, dan hukum adat melalui sistem kekerabatan: patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, atau studi kepustakaan yakni suatu penelitian yang dilakukan atau didasarkan pada peraturan-peraturan yang terkait. Penelitian ini menemukan bahwa, secara yuridis formal dapat dipahami anak di bawah umur sepatutnya berada dalam pemeliharaan ibunya. Seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Nomor 1382/Pdt.G/2019/PA.Bms., Hakim Pengadilan Agama Banyumas memutus hak asuh anak berada pada ibunya. Berbeda dengan Putusan Pengadilan Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.Gir., meskipun anak masih di bawah umur namun Hakim Pengadilan Negeri Gianyar memutuskan pemeliharaan anak kepada ayahnya sesuai dengan hukum adat yang dianut masyarakat adat setempat yaitu adat Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Kesimpulan dari penelitian yaitu undang-undang membebaskan kepada mantan pasangan suami istri untuk menentukan sendiri hukum yang digunakan dari macam pluralisme hukum di Indonesia dalam menentukan pemeliharaan anak. Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi kepentingananak.

---

Children have very big influence in the lives of husband and wife, especially if they get divorced. Children's growth and development potentially obstructed if their needs such as cost of living and or cost for education are not guaranteed. Given the importance of child care after parental divorce, this study discovers how the practice is implemented by analyzing Court Ruling Number 09/Pdt.G/2014/PN.Gir., and Number 1382/Pdt.G/2019/PA.Bms., studied from the regulation of marriage law, Islamic law compilation, and customary law through the kinship system: patrilineal, matrilineal, and parental/bilateral. The method used in this research is a normative research method, or literature study, namely a research conducted or based on related regulations. This study found that, legally, underage children should be under the care of their mothers. As in the Court Ruling Number 1382/Pdt.G/2019/PA.Bms., the Judge of the Banyumas Religious Court ruled that the child custody belongs to the mother. As opposed to Court Ruling Number 09/Pdt.G/2014/PN.Gir., even though the child is still an underage, the Judge of the Gianyar District Court ruled the child care to the father in accordance with the customary law adopted by the local indigenous community, namely the Balinese custom which adheres to patrilineal kinship system. The conclusion of this research is that the law frees ex-husband and ex-wife to determine for themselves the law used from types of legal pluralism in Indonesia in determining child care. Fathers and mothers are still obliged to nurture and educate their children, solely for the benefit of the child."

"[ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai layanan PT. Go-Jek Indonesia, yang mana pembahasan difokuskan pada pertanggungjawaban pelaku usaha atas layanan yang diselenggarakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Go-Jek Indonesia bertanggung jawab atas layanan yang diselenggarakan atas dasar bahwa hubungan antara pelaku usaha dengan pengemudi ojek adalah setara, sehingga menimbulkan tanggung jawab yang setara pada kedua belah pihak, serta adanya hubungan secara langsung antara konsumen dengan pelaku usaha melalui aplikasi yang digunakan untuk mengakses layanan yang bersangkutan.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis discusses the services of PT. Go-Jek Indonesia, which focuses on company responsibility on such aforementioned services. This research is a normative legal research which was conducted by using literature study. The results of this research shows that PT. Go-Jek Indonesia is held liable for the conduct of its services on the grounds that there is an equal position between the company and ojek drivers, thus creating equal responsibility on both parties, and the existence of direct relationship between the company and the consumer through an online application in order to access such service., This undergraduate thesis discusses the services of PT. Go-Jek Indonesia, which focuses on company responsibility on such aforementioned services. This research is a normative legal research which was conducted by using literature study. The results of this research shows that PT. Go-Jek Indonesia is held liable for the conduct of its services on the grounds that there is an equal position between the company and ojek drivers, thus creating equal responsibility on both parties, and the existence of direct relationship between the company and the consumer through an online application in order to access such service.]"