Anak merupakan merupakan buah hati yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami-istri, utamanya apabila mereka bercerai. Tumbuh kembang anak umumnya berpotensi terhambat apabila kebutuhan-kebutuhannya seperti misalnya biaya penghidupan dan atau biaya pendidikannya tidak terjamin. Mengingat begitu pentingnya pengaturan pemeliharaan anak pasca perceraian orang tua maka penelitian ini ingin mengetahui bagaimana praktik penerapannya dengan menganalisa Putusan Pengadilan Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.Gir., dan Nomor 1382/Pdt.G/2019/PA.Bms., ditinjau dari perspektif undang-undang perkawinan, kompilasi hukum islam, dan hukum adat melalui sistem kekerabatan: patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, atau studi kepustakaan yakni suatu penelitian yang dilakukan atau didasarkan pada peraturan-peraturan yang terkait. Penelitian ini menemukan bahwa, secara yuridis formal dapat dipahami anak di bawah umur sepatutnya berada dalam pemeliharaan ibunya. Seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Nomor 1382/Pdt.G/2019/PA.Bms., Hakim Pengadilan Agama Banyumas memutus hak asuh anak berada pada ibunya. Berbeda dengan Putusan Pengadilan Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.Gir., meskipun anak masih di bawah umur namun Hakim Pengadilan Negeri Gianyar memutuskan pemeliharaan anak kepada ayahnya sesuai dengan hukum adat yang dianut masyarakat adat setempat yaitu adat Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Kesimpulan dari penelitian yaitu undang-undang membebaskan kepada mantan pasangan suami istri untuk menentukan sendiri hukum yang digunakan dari macam pluralisme hukum di Indonesia dalam menentukan pemeliharaan anak. Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi kepentingananak.

---

Children have very big influence in the lives of husband and wife, especially if they get divorced. Children's growth and development potentially obstructed if their needs such as cost of living and or cost for education are not guaranteed. Given the importance of child care after parental divorce, this study discovers how the practice is implemented by analyzing Court Ruling Number 09/Pdt.G/2014/PN.Gir., and Number 1382/Pdt.G/2019/PA.Bms., studied from the regulation of marriage law, Islamic law compilation, and customary law through the kinship system: patrilineal, matrilineal, and parental/bilateral. The method used in this research is a normative research method, or literature study, namely a research conducted or based on related regulations. This study found that, legally, underage children should be under the care of their mothers. As in the Court Ruling Number 1382/Pdt.G/2019/PA.Bms., the Judge of the Banyumas Religious Court ruled that the child custody belongs to the mother. As opposed to Court Ruling Number 09/Pdt.G/2014/PN.Gir., even though the child is still an underage, the Judge of the Gianyar District Court ruled the child care to the father in accordance with the customary law adopted by the local indigenous community, namely the Balinese custom which adheres to patrilineal kinship system. The conclusion of this research is that the law frees ex-husband and ex-wife to determine for themselves the law used from types of legal pluralism in Indonesia in determining child care. Fathers and mothers are still obliged to nurture and educate their children, solely for the benefit of the child.