Ditemukan 52 dokumen yang sesuai dengan query
Gandha Syah Hidayat
"
Gencarnya pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak lepas dari kebutuhan bahan bangunan, salah satunya besi baja batangan untuk keperluan umum (BjKU). BjKU merupakan salah satu produk yang telah wajib Standar Nasional Indonesia (SNI). Tujuan dari SNI adalah melindungi hak-hak konsumen dan secara tidak langsung juga mengangkat harkat bangsa dan negara. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah banyak pelaku usaha yang memperdagangkan BjKU yang tidak sesuai SNI walaupun telah ada hukum perlindungan konsumen, yang memiliki ...
"
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejig dan Global Universitas Indonesia, 2020
T55505
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Inggrid Priscillia
"
[ABSTRAK
PT. Mitra Safir Sejahtera dalam memasarkan rumah susun kemanggisan residence
menggunakan pre project selling system. Pemasaran rumah susun dilakukan saat
lokasi pembangunan masih berupa tanah kosong dengan menandatangani perjanjian
pengikatan jual beli. Dalam penelitian ini, permasalahan muncul akibat dari
pelaksanaan sistem tersebut dimana pengembang tidak menyelesaikan pembangunan
rumah susun sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian pengikatan jual beli.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yang
membeli rumah susun dari pengembang yang menggunakan sistem ini. Oleh karena
itu, bentuk penelitian yang digunakan adalah ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42855
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nicolas Anggono
"
[ABSTRAK
Negara memberikan hak atas tanah kepada orang atau badan hukum selalu diiringi dengan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam UUPA dan surat keputusan pemberi haknya. Karena itu, pemegang hak dilarang menelantarkan tanahnya dan jika pemegang menelantarkan tanahnya, maka UUPA telah mengatur akibat hukumnya yaitu hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan dan pemutusan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Kriteria untuk mententukan tanah terlantar, baik berdasarkan Hukum Adat, UUPA, PP Nomor 36 Tahun ...
"
2015
T43032
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Annisa Fadilla Kartadimadja
"
Kepemilikan hak atas tanah harus dibuktikan dengan adanya sertifikat hak atas tanah. Mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah yang belum bersertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), terdapat beberapa syarat yang diperlukan, salah satunya adalah terdapat bukti beralihnya hak atas tanah, seperti apabila perpindahan haknya diakibatkan karena jual beli, maka harus terdapat Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Ada kalanya sebelum dibuatkan Akta Jual Beli Tanah, terlebih dahulu dibuat Perjanjian ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T43056
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Jeane Angkow
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang Covernote yang diterbitkan oleh Notaris. Covernote adalah berupa surat keterangan yang berisi kesanggupan dari Notaris untuk menuntaskan pekerjaannya yang berkaitan dengan tugas kewenangannya dalam menerbitkan akta otentik. Dalam praktik kenotariatan, Covernote lebih dikenal dengan istilah surat keterangan, surat ini digunakan untuk menerangkan atau menyatakan bahwa suatu akta sedang dalam proses pengurusan di kantor notaris yang bersangkutan. Tidak ada pengaturan mengenai Covernote dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, padahal ...
"
2015
T43051
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Angga Adhyaksa Suryaputra
"
[ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis keabsahan akta jual beli dan surat di Bawah tangan berupa pinjam pakai sertipikat tentang peralihan hak sertipikat hak milik nomor 66/ Pakutandang/ Ciparay/ Bandung/ Jawa Barat, dengan Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Bandung No:404/ PDT/ G/ 2010/ PN.BDG). Penelitian ini dilakukan dengan merumuskan 2 (dua) permasalahan utama, yaitu mengenai bagaimana keabsahan akta jual beli dan surat di bawah tangan yaitu berupa pinjam pakai sertipikat dan apa dampak dari tidak pahamnya akibat hukum ...
"
2015
T42679
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Selo Selvieana
"
[ABSTRAK
Terjadinya kasus perkara dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 50/G/2013/PTUN-BDG dimana terdapat gugatan pembatalan sertifikat pengganti membuka beberapa fakta bahwa telah terjadi beberapa permasalahan hukum yang menjadi pokok permasalahan, yaitu adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang terjadi dalam proses pendaftaran tanah pertama kali yang menyebabkan sertifikat hak milik terbit tiga tahun setelah pemegang hak meninggal dunia, juga mengenai faktor-faktor mengapa sertifikat pengganti yang diterbitkan atas bidang tanah yang sama dibatalkan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha ...
"
2015
T43075
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ningrum Erningpraja
Transaksi jual beli bangunan dan pelepasan hak atas tanah Pemerintah Daerah Kota Bogor, bekas eigendom verponding, di Kebon Kelapa, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor = Transaction of building and transition land rights of Bogor Regional Government, former eigendom verponding, at Kebon Kelapa, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor
"
Kewenangan Negara atas penguasaan tanah dalam bidang pertanahan merupakan pelimpahan tugas bangsa, dimana selaku penguasa atas tanah, Negara berkewajiban menentukan peruntukkan dan pengelolaan dari Tanah tersebut. Tanah Negara yang dimaksud dalam Penelitian ini adalah tanah yang tidak dilekati oleh suatu hak, dan telah dalam penguasaan masyarakat oleh karena itu untuk kepemilikan haknya terlebih dahulu harus melalui Pelepasan Hak dari Pemerintah Daerah setempat. Masalah lain yang disoroti dalam Penelitian ini adalah Negara seolah menjadi Pemilik dari ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T43154
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Anie Wijaya
"
[ABSTRAK
Bahwa dalam rumah susun di Indonesia, terdapat satuan rumah yang dapat
dimiliki secara terpisah dan ada pula pemilikan bersama atas bagian bersama,
benda bersama, dan tanah bersama sesuai dengan nilai perbandingan dan
proporsionalnya. Hal ini menyebabkan perlunya dilakukan pengaturan mengenai
penggunaan dan pengelolaannya yang dilakukan oleh Perhimpunan Penghuni
sebagai badan hukum yang bertanggung jawab mengurus kepentingan bersama
para pemilik dan penghuni rumah susun. Perhimpunan Penghuni diatur dalam
Undang-Undang Rumah Susun Nomor 16 tahun 1985 dan juga terhadap Undang-
Undang Rumah Susun Nomor 20 ...
"
2015
T43048
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rita Salim
"
ABSTRAK
Saat ini masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya menjadi tanah bersertipikat walaupun mereka mengetahui bahwa sertipikat merupakan bukti yang paling kuat untuk kepemilikan atas tanah. Masyarakat enggan untuk melakukan pendaftaran tanah karena berbagai alasan seperti: pendaftaran yang rumit dan berbelit-belit, pengurusan sertipikat yang membutuhkan waktu lama, biaya yang tidak sedikit serta pajak atas perolehan tanah yang tinggi akibat harga tanah yang semakin melambung dan berbagai alasan lainnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah melalui ...
"
2014
T42650
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
