Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis bagaimana konsep gugatan sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pelaksanaan Gugatan Sederhana (Perma TCPGS) No. 2 tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan Tata Cara Pelaksanaan Gugatan Sederhana (Perma PTCPGS) no. 4 tahun 2019, khususnya dalam pelaksanaan terhadap sengketa yang berhubungan dengan tanah sebagai objek yang dikecualikan untuk mengajukan gugatan sederhana. Lembaga peradilan diharapkan mampu untuk mengikuti perkembangan ekonomi masyarakat, sehingga Mahkamah Agung membentuk suatu peraturan tentang Gugatan Sederhana sebagai suatu respon atas hal tersebut. Gugatan sederhana berdasarkan Perma TCPGS jo. Perma PTCPGS secara khusus mengecualikan sengketa hak atas tanah dari Gugatan Sederhana, hal ini berlaku untuk gugatan cidera wanprestasi ataupun gugatan perbuatan melawan hukum dan merupakan syarat mutlak supaya suatu gugatan dapat diterima dalam tata cara gugatan sederhana. Namun dalam pelaksanaannya dalam perkara no. 5/Pdt.G.S/2020/PN Bik di Pengadilan Negeri Biak, ditetapkan bahwa gugatan wanprestasi yang diajukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Biak tidak dapat diterima dengan alasan bahwa di dalam perkara tersebut terdapat objek terkait atas barang milik tergugat berupa sebidang tanah. Hal ini dikarenakan ketentuan mengenai sederhana atau tidaknya suatu gugatan serta sederhana atau tidaknya suatu pembuktian dalam Perma TCPGS Jo. PTCPGS belum diatur dengan jelas. Idealnya ditinjau dari tujuan hukum, maka perlu adanya definisi atau acuan mengenai sengketa hak atas tanah yang jelas, ketentuan sederhana tidaknya suatu gugatan yang dibuat secara objektif, ketentuan yang mengharuskan hakim untuk memeriksa pokok perkara cidera janji, serta ketentuan pembuktian sederhana terhadap sengketa yang berkaitan dengan tanah sebagai objek.

---

This paper analyzes how the concept small claim court is regulated in the Supreme Court Regulation on Procedures for Implementing small claim court (Perma TCPGS) No. 2 of 2015 Jo. Supreme Court Regulation concerning Amendments to Procedures for Implementing small claim court (Perma PTCPGS) no. 4 of 2019, especially in the implementation of disputes related to land as an object that is excluded from filing a small lawsuit. Judicial institutions are expected to be able to follow the economic development of society, so that the Supreme Court forms a regulation regarding small claim court to respond the expectation. Small claim court based on Perma TCPGS Jo. The PTCPGS Perma specifically excludes land rights disputes, this applies to lawsuits for breach of contract or lawsuits for unlawful acts and is an absolute requirement for a lawsuit to be accepted in the small claim court procedure. However, in its implementation in case no. 5/Pdt.G.S/2020/PN Bik at the Biak District Court, it was determined that the breach of contract lawsuit filed by PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Biak Branch Office cannot be accepted on the grounds that in the case there is an object related to the defendant's property in the form of a plot of land. This is due because the rule regarding whether a claim is simple or not and whether the proof is simple or not in Perma TCPGS Jo. Perma PTCPGS have not been clearly regulated. Ideally, in terms of legal objectives, there needs to be a clear definition or reference in Perma TCPGS Jo. Perma PTCPGS regarding land rights disputes, an objective rule on whether or not a claim is small claim, a rule that requires the judge to examine the subject matter of breach of contract, as well as a rule for simple proof related to land as an object."

"Gencarnya pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak lepas dari kebutuhan bahan bangunan, salah satunya besi baja batangan untuk keperluan umum (BjKU). BjKU merupakan salah satu produk yang telah wajib Standar Nasional Indonesia (SNI). Tujuan dari SNI adalah melindungi hak-hak konsumen dan secara tidak langsung juga mengangkat harkat bangsa dan negara. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah banyak pelaku usaha yang memperdagangkan BjKU yang tidak sesuai SNI walaupun telah ada hukum perlindungan konsumen, yang memiliki tujuan penelitian terkait penjelasan alasan dan sebab CV Karya Virkan memperdagangkan BjKU yang tidak sesuai SNI serta bertujuan untuk menggambarkan tentang bagaimana penegakan hukum perlindungan konsumen terhadap CV Karya Virkan yang memperdagangkan BjKU yang tidak sesuai SNI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara, observasi dan studi dokumen sebagai teknik dalam pengumpulan data kepada sumber data, baik primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa alasan dan sebab CV Karya Virkan memperdagangkan BjKU yang tidak sesuai SNI yang dipengaruhi oleh faktor internal (yang mendorong) serta faktor eksternal (yang menarik). Salah satu motif yang mendasari CV Karya Virkan melakukan kegiatan ini tidak lain dikarenakan alasan ekonomi agar mampu bersaing dengan toko bangunan/ besi lainnya serta menganggap kegiatannya sudah benar karena tokonya belum pernah mendapatkan komplain dari konsumennya. Selain stakeholder terkait agar merancang suatu regulasi pengawasan terhadap pelaku usaha guna melaksanakan pencegahan pada kegiatan hulu BjKU, masyarakat sebagai konsumen wajib diberikan sosialisasi, edukasi terkait pentingnya pemenuhan SNI suatu produk, khususnya BjKU. Karena SNI merupakan suatu bukti jaminan negara hadir dalam pemenuhan aspek keselamatan dan keamanan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kajian ilmu kepolisian, secara praktis diharapkan berkontribusi bagi peneliti dalam menambah cakrawala pengetahuan di bidang perlindungan konsumen BjKU yang tidak sesuai SNI dan secara metodologis diharapkan berkontribusi untuk penelitian selanjutnya.

---

The incessant development of infrastructure in Indonesia is inseparable from the need for building materials, one of which is steel bar for general use (BjKU). BjKU is one of the products that has been required by the Indonesian National Standard (SNI). The purpose of SNI is to protect the rights of consumers and indirectly also lift the dignity of the nation and state. The main issue raised in this study is that many business actors who trade BjKU are not in accordance with SNI even though there is a consumer protection law, which has research objectives related to the explanation of the reasons and reasons of CV Karya Virkan that trades BjKU that is not in accordance with SNI and aims to illustrate how enforcement consumer protection law against CV Karya Virkan that trades BjKU which is not in accordance with SNI. This study uses a qualitative approach with interviews, observations and document studies as a technique in collecting data to data sources, both primary and secondary. In this research, the researcher found several reasons and reasons for CV Karya Virkan to trade BjKU which was not in accordance with SNI which was influenced by internal (encouraging) and external (interesting) factors. One of the motives underlying CV Karya Virkan to do this activity is none other than economic reasons to be able to compete with other building / iron shops and assume its activities are correct because the shop has never received complaints from consumers. In addition to the relevant stakeholders in order to design a regulation for supervision of business actors in order to implement prevention in the upstream activities of the BjKU, the public as consumers must be given socialization, education related to the importance of fulfilling the SNI of a product, especially the BjKU. Because SNI is a proof of the country's guarantee to be presented in fulfilling safety and security aspects to protect the public as consumers. This research is expected can be able to contribute theoretically to the development of science, especially the study of police science. Practically expected to contribute for another researcher in adding knowledge in consumer protection of BjKU that isn’t accordance with SNI and methodologically is expected to contributed for further research."

"Pemerintah Kabupaten Serang memberikan Hak Guna Bangunan diatas tanah Negara kepada PT. Genta Kumala selaku developer untuk membangun pusat pembelanjaan modern yang terdiri dari sebuah mall dan beberapa ruko di Kota Cilegon. PT. Genta Kumala menjual ruko kepada masyarakat dengan status Hak Guna Bangunan untuk tiap unit ruko. Jangka waktu Hak Guna Bangunan diberikan selama 20 tahun, dan hak tersebut berakhir pada tahun 2012. Permasalah timbul ketika masyarakat melakukan permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan kepada BPN Cilegon. Permohonan tersebut ditolak oleh BPN Cilegon dengan alasan ruko tersebut berada diatas tanah Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kabupaten Serang. Pokok permasalahan yang hendak diangkat, yaitu bagaimanakah status Hak Pengelolaan yang diberikan diatas tanah Hak Guna Bangunan yang berada di kawasan Gedung Matahari Lama dan bagaimanakah kepastian hukum bagi pemegang Hak Guna Bangunan akibat diterbitkannya Hak Pengelolaan diatas tanah Hak Guna Bangunan tersebut. Menurut peraturan yang berlaku, Hak Pengelolaan yang diberikan diatas tanah Hak Guna Bangunan adalah tidak sah, sehingga ketentuan-ketentuan mengenai Hak Pengelolaan tidak dapat diaplikasikan dalam kasus ini. Hak Guna Bangunan ruko berada diatas tanah Negara, karenanya persetujuan pemegang Hak Pengelolaan bukan merupakan syarat permohonan perpanjangan jangka waktu hak.

---

Serang District's Government give Rights of Building over state land to PT. Genta Kumala as the developer to build a modern shopping center consisting of a mall and shophouse in the city of Cilegon. PT. Genta Kumala sell shophouse to the public with Rights of Building for each unit. Duration of Rights of Building granted for 20 years, and the rights expire in 2012. Problems comes when people make application for extension of their Rights of Building. The petition was rejected by the National Land Agency because the shophouse is located on Management Rights of Serang District?s Government.

The issue of this thesis are status of Management Rights which granted on the Rights of Building in Building of Matahari Lama Cilegon and legal certainty for Rights of Building holders due to the issuance of Management Rights over Rights of Building. According to legal regulations, Management Rights given over Rights of Building is invalid, so that the provisions regarding the Management Rights can not be applied in this case. Rights of Building's shophouse given over state land, hence the approval of the holders of Management Rights is not a requirement for extension of the term of right. "

"[ABSTRAKPT. Mitra Safir Sejahtera dalam memasarkan rumah susun kemanggisan residencemenggunakan pre project selling system. Pemasaran rumah susun dilakukan saatlokasi pembangunan masih berupa tanah kosong dengan menandatangani perjanjianpengikatan jual beli. Dalam penelitian ini, permasalahan muncul akibat daripelaksanaan sistem tersebut dimana pengembang tidak menyelesaikan pembangunanrumah susun sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian pengikatan jual beli.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yangmembeli rumah susun dari pengembang yang menggunakan sistem ini. Oleh karenaitu, bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitianpreskriptif, dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis secarakualitatif sehingga menghasilkan laporan yang bersifat preskriptif analitis. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa pengembang tidak memenuhi persyaratanadministratif yang diwajibkan dalam pemasaran rumah susun, dan perjanjianpengikatan jual beli yang bertujuan untuk melindungi konsumen ternyata tidak dapatmemberikan perlindungan hukum yang cukup bagi konsumen.

---

ABSTRACTPT. Mitra Sejahtera Safir has been marketed kemanggisan residence with pre projectselling system. Marketing flats performed when the construction site is still a vacantwith signing the Preliminary Sale of Property Agreement. In this research, problemsarise as result of the system in which developers do not finish construction. Thisstudy aims to determine the legal protection for consumers who buy flats fromdevelopers who use this system. Therefore, the shape of the research is normativejuridical prescriptive research type, and the type of data used are secondary data wereanalyzed qualitatively to produce analytical reports prescriptive. The results showedthat the developer does not fulfill the administrative requirements in marketing flats,and Preliminary Sale of Property Agreement that aims to protect the consumer wasnot able to provide adequate legal protection for consumers.;PT. Mitra Sejahtera Safir has been marketed kemanggisan residence with pre projectselling system. Marketing flats performed when the construction site is still a vacantwith signing the Preliminary Sale of Property Agreement. In this research, problemsarise as result of the system in which developers do not finish construction. Thisstudy aims to determine the legal protection for consumers who buy flats fromdevelopers who use this system. Therefore, the shape of the research is normativejuridical prescriptive research type, and the type of data used are secondary data wereanalyzed qualitatively to produce analytical reports prescriptive. The results showedthat the developer does not fulfill the administrative requirements in marketing flats,and Preliminary Sale of Property Agreement that aims to protect the consumer wasnot able to provide adequate legal protection for consumers.;PT. Mitra Sejahtera Safir has been marketed kemanggisan residence with pre projectselling system. Marketing flats performed when the construction site is still a vacantwith signing the Preliminary Sale of Property Agreement. In this research, problemsarise as result of the system in which developers do not finish construction. Thisstudy aims to determine the legal protection for consumers who buy flats fromdevelopers who use this system. Therefore, the shape of the research is normativejuridical prescriptive research type, and the type of data used are secondary data wereanalyzed qualitatively to produce analytical reports prescriptive. The results showedthat the developer does not fulfill the administrative requirements in marketing flats,and Preliminary Sale of Property Agreement that aims to protect the consumer wasnot able to provide adequate legal protection for consumers., PT. Mitra Sejahtera Safir has been marketed kemanggisan residence with pre projectselling system. Marketing flats performed when the construction site is still a vacantwith signing the Preliminary Sale of Property Agreement. In this research, problemsarise as result of the system in which developers do not finish construction. Thisstudy aims to determine the legal protection for consumers who buy flats fromdevelopers who use this system. Therefore, the shape of the research is normativejuridical prescriptive research type, and the type of data used are secondary data wereanalyzed qualitatively to produce analytical reports prescriptive. The results showedthat the developer does not fulfill the administrative requirements in marketing flats,and Preliminary Sale of Property Agreement that aims to protect the consumer wasnot able to provide adequate legal protection for consumers.]"

"[ABSTRAKNegara memberikan hak atas tanah kepada orang atau badan hukum selalu diiringi dengan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam UUPA dan surat keputusan pemberi haknya. Karena itu, pemegang hak dilarang menelantarkan tanahnya dan jika pemegang menelantarkan tanahnya, maka UUPA telah mengatur akibat hukumnya yaitu hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan dan pemutusan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Kriteria untuk mententukan tanah terlantar, baik berdasarkan Hukum Adat, UUPA, PP Nomor 36 Tahun 1998 maupun juga PP Nomor 11 Tahun 2010 secara substansial adalah sama yaitu obyek tanah terlantar meliputi hak atas tanah, hak pengelolaan dan tanah yang mempunyai dasar penguasaan atas tanah. Tanah-tanah tersebut tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian haknya atau dasar penguasaannya. Oleh karena itu tanah harus dipelihara. Untuk menentukan apakah suatu bidang atau lahan tanah telah dinyatakan terlantar, maka hanya menurut Hukum Adat digunakan kriteria jangka waktu tertentu.

---

ABSTRACTState grants the person or legal entity is always accompanied by the obligation set forth in the BAL and the decision letter granting rights. Therefore prohibited from abandoning their land rights holders and if the rights holders to abandon their land, the BAL had set the legal consequences of the disappearance of the relevant land rights and legal termination and affirmed as the soil directly controlled by the State. Criteria for determining the land has been abandoned, both under Costumary Law, Agrarian Law, Government Regulation No.36, 1998 and also No. 11, 2010 is subtantially the same which includes wasteland object land rights, land rights and management that have a basic mastery land. These lands are not cultivated, not utilized or nor utilized in accordance with the circumtances or the nature and purpose of the rights or basic mastery, therefore land should be maintaned. To determine wheter a field or farm land has been declared abandoned, the only criterion according to Costumary Law used a specific period.;State grants the person or legal entity is always accompanied by the obligation set forth in the BAL and the decision letter granting rights. Therefore prohibited from abandoning their land rights holders and if the rights holders to abandon their land, the BAL had set the legal consequences of the disappearance of the relevant land rights and legal termination and affirmed as the soil directly controlled by the State. Criteria for determining the land has been abandoned, both under Costumary Law, Agrarian Law, Government Regulation No.36, 1998 and also No. 11, 2010 is subtantially the same which includes wasteland object land rights, land rights and management that have a basic mastery land. These lands are not cultivated, not utilized or nor utilized in accordance with the circumtances or the nature and purpose of the rights or basic mastery, therefore land should be maintaned. To determine wheter a field or farm land has been declared abandoned, the only criterion according to Costumary Law used a specific period., State grants the person or legal entity is always accompanied by the obligation set forth in the BAL and the decision letter granting rights. Therefore prohibited from abandoning their land rights holders and if the rights holders to abandon their land, the BAL had set the legal consequences of the disappearance of the relevant land rights and legal termination and affirmed as the soil directly controlled by the State. Criteria for determining the land has been abandoned, both under Costumary Law, Agrarian Law, Government Regulation No.36, 1998 and also No. 11, 2010 is subtantially the same which includes wasteland object land rights, land rights and management that have a basic mastery land. These lands are not cultivated, not utilized or nor utilized in accordance with the circumtances or the nature and purpose of the rights or basic mastery, therefore land should be maintaned. To determine wheter a field or farm land has been declared abandoned, the only criterion according to Costumary Law used a specific period.]"

"Kepemilikan hak atas tanah harus dibuktikan dengan adanya sertifikat hak atas tanah. Mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah yang belum bersertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), terdapat beberapa syarat yang diperlukan, salah satunya adalah terdapat bukti beralihnya hak atas tanah, seperti apabila perpindahan haknya diakibatkan karena jual beli, maka harus terdapat Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Ada kalanya sebelum dibuatkan Akta Jual Beli Tanah, terlebih dahulu dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah. Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 85 K/Pdt/2011, Majelis Hakim menyatakan bahwa kepemilkan Miaw Tjong alias Hartono (Penggugat) didasarkan pada Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 26 tanggal 12 Maret 1993 yang dibuat dihadapan Notaris. Seharusnya yang menjadi bukti kepemilikan hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria adalah sertifikat hak atas tanah. Akan menjadi suatu masalah, khususnya terkait dengan kepemilikan atas tanah jika suatu perjanjian pengikatan jual beli dijadikan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.

---

The ownership of the land shall be proven with a title deed. To apply for a land title deed which has not been certified to a National Land Agency (BPN), there are some requirements that needed. One of them is evidence of the tranfers of the land, such as deed of sale-purchase that made to a Land Deed Official known as Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) if the transfer of the land is by selling and purchasing. A Sale-Purchase Commitment Agreement often made beforehand, before making the deed of sale-purchase. On the Indonesian Supreme Court Adjudication Number 85 K/Pdt/2011, the judge said that the ownership of Miaw Tjong alias Hartono (Plaintiff) were based on Sale-Purchase Commitment Agreement No. 26 that made to a notary. But the one that should be proof of land ownership based on Agrarian Law is a Land Title Deed. There will be a problem, particularly those related to land ownership, if a sale-purchase commitment agreement be used as a proof of land ownership."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Covernote yang diterbitkan oleh Notaris. Covernote adalah berupa surat keterangan yang berisi kesanggupan dari Notaris untuk menuntaskan pekerjaannya yang berkaitan dengan tugas kewenangannya dalam menerbitkan akta otentik. Dalam praktik kenotariatan, Covernote lebih dikenal dengan istilah surat keterangan, surat ini digunakan untuk menerangkan atau menyatakan bahwa suatu akta sedang dalam proses pengurusan di kantor notaris yang bersangkutan. Tidak ada pengaturan mengenai Covernote dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, padahal surat keterangan merupakan salah satu produk dari notaris sehingga dapat dikatakan produk Covernote ini bukan wewenang notaris namun tidak dilarang untuk dibuat oleh notaris. Alasan kepercayaan dan ikatan moral dari masyarakat kepada Notaris/PPAT dalam menuntaskan pekerjaan dalam membuat akta adalah alasan utama diterbitkannya Covernote. Pembuatan Covernote harus diiringi dengan sikap cermat, hati-hati dan penuh tanggung jawab dari Notaris/PPAT sendiri agar dapat memberikan kepastian hukum dalam menjalan tugas jabatannya di masyarakat. Notaris/PPAT harus bertindak jujur dalam menyelesaikan tugasnya sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Apabila di kemudian hari terdapat suatu akibat hukum dari diterbitkannya Covernote dan menyebabkan para pihak merasa dirugikan, maka Notaris juga dapat dikenakan tuntutan untuk memberikan ganti rugi, biaya dan bunga atas kerugian yang timbul.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the Covernote that is issued by the Notary. Covernote is a certificate of assurance that the notary will be able to issue original and authentic notarized documents. In practice, Covernote is better known as a reference letter/certificate, this letter is used as an explanation/statement that a deed still undergoes the legal process. There is no regulation that explicity regulates Covernote in the Notary Act 30 of 2004, despite the fact that a Covernote is considered as one of notarial products. Therefore, it can be stated that Notary has no authority to produce Covernote, yet such letter is not prohibited to be produced by Notary. The most significant reason for the issuance of Covernote is the beliefs and moral commitment of society to the Notary/Land Deed Official, in completion of a deed. Notary/Land Deed Official should underscore the importance of a carefully drafted Covernote. It is the ultimate responsibility of the Notary/Land Deed Official to function as an interpreter of the law thus ensuring the community of their legitimacy. Notary/Land Deed Official must proceed in an ethical and honest manner throughout the duration of work so as to avoid any controversies. In the future there is a legal consequence of the issuance of the Covernote and cause the parties to feel aggrieved, the Notary also could be charged to provide compensation, cost and interest for losses incurred."

"[ABSTRAKPenelitian ini menganalisis keabsahan akta jual beli dan surat di Bawah tangan berupa pinjam pakai sertipikat tentang peralihan hak sertipikat hak milik nomor 66/ Pakutandang/ Ciparay/ Bandung/ Jawa Barat, dengan Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Bandung No:404/ PDT/ G/ 2010/ PN.BDG). Penelitian ini dilakukan dengan merumuskan 2 (dua) permasalahan utama, yaitu mengenai bagaimana keabsahan akta jual beli dan surat di bawah tangan yaitu berupa pinjam pakai sertipikat dan apa dampak dari tidak pahamnya akibat hukum dari penandatanganan akta jual beli tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah diharapkan agar supaya kita jangan terlalu gampang meminjamkan sertipikat kepada orang lain sebagai alas untuk meminta kredit dan agar Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) lebih cermat dan teliti dalam memastikan apakah obyek jual beli tersebut telah sesuai dengan Asas Terang, Tunai dan Riil atau Nyata. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan secara yuridis normatif, mempergunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, dan hasil penelitian bersifat analitis kualitatif, karena ditujukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang sifat-sifat hubungan hukum, keadaan atau gejala- gejala tertentu dalam suatu tindakan hukum. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kesalahan yang berupa persetujuan dalam akta jual beli terhadap tanah dan bangunan dapat mengakibatkan hak milik atas tanah dan bangunan jadi berpindah ke orang lain.

---

ABSTRACTThis study analyzes the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate in transfer of property rights certificate number: 66/ Pakutandang/ Ciparay/ Bandung/ Jawa Barat, with case studies: Resolution of Distric Court of Bandung Numb:404/ PDT/ G/ 2010/ PN.BDG. This research is done by formulating 2 (two) main issues. First, in relation to the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate, and second, is the impact of the ignorance in signing such deed. The purpose of this research is we shall not easily in lending certificate to anyone else as the legal base in accepting credit?s request, in the other hand, the Pejabat Pembuat Akta Tanah shall be more careful in ensuring whether the object of such sale and purchase has appropriate enough with Indonesia?s legal foundation in sale and purchase transaction, namely clear, cash and real. This reasearch is legal reasearch with juridicial normative approach, which uses secondary data which is got from library study, and the result of reasearch are qualitative analyzed, because it has purpose in providing the clearest legal data, in regarding to any legal relationship, legal matters or legal phenomenon in certain legal action. This reasearch generates conclusion that the fault in form of agreement in the deed of sale and purchase of land and building will impact the transfer of ownership right of land and building.;This study analyzes the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate in transfer of property rights certificate number: 66/ Pakutandang/ Ciparay/ Bandung/ Jawa Barat, with case studies: Resolution of Distric Court of Bandung Numb:404/ PDT/ G/ 2010/ PN.BDG. This research is done by formulating 2 (two) main issues. First, in relation to the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate, and second, is the impact of the ignorance in signing such deed. The purpose of this research is we shall not easily in lending certificate to anyone else as the legal base in accepting credit?s request, in the other hand, the Pejabat Pembuat Akta Tanah shall be more careful in ensuring whether the object of such sale and purchase has appropriate enough with Indonesia?s legal foundation in sale and purchase transaction, namely clear, cash and real. This reasearch is legal reasearch with juridicial normative approach, which uses secondary data which is got from library study, and the result of reasearch are qualitative analyzed, because it has purpose in providing the clearest legal data, in regarding to any legal relationship, legal matters or legal phenomenon in certain legal action. This reasearch generates conclusion that the fault in form of agreement in the deed of sale and purchase of land and building will impact the transfer of ownership right of land and building.;This study analyzes the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate in transfer of property rights certificate number: 66/ Pakutandang/ Ciparay/ Bandung/ Jawa Barat, with case studies: Resolution of Distric Court of Bandung Numb:404/ PDT/ G/ 2010/ PN.BDG. This research is done by formulating 2 (two) main issues. First, in relation to the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate, and second, is the impact of the ignorance in signing such deed. The purpose of this research is we shall not easily in lending certificate to anyone else as the legal base in accepting credit?s request, in the other hand, the Pejabat Pembuat Akta Tanah shall be more careful in ensuring whether the object of such sale and purchase has appropriate enough with Indonesia?s legal foundation in sale and purchase transaction, namely clear, cash and real. This reasearch is legal reasearch with juridicial normative approach, which uses secondary data which is got from library study, and the result of reasearch are qualitative analyzed, because it has purpose in providing the clearest legal data, in regarding to any legal relationship, legal matters or legal phenomenon in certain legal action. This reasearch generates conclusion that the fault in form of agreement in the deed of sale and purchase of land and building will impact the transfer of ownership right of land and building.;This study analyzes the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate in transfer of property rights certificate number: 66/ Pakutandang/ Ciparay/ Bandung/ Jawa Barat, with case studies: Resolution of Distric Court of Bandung Numb:404/ PDT/ G/ 2010/ PN.BDG. This research is done by formulating 2 (two) main issues. First, in relation to the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate, and second, is the impact of the ignorance in signing such deed. The purpose of this research is we shall not easily in lending certificate to anyone else as the legal base in accepting credit?s request, in the other hand, the Pejabat Pembuat Akta Tanah shall be more careful in ensuring whether the object of such sale and purchase has appropriate enough with Indonesia?s legal foundation in sale and purchase transaction, namely clear, cash and real. This reasearch is legal reasearch with juridicial normative approach, which uses secondary data which is got from library study, and the result of reasearch are qualitative analyzed, because it has purpose in providing the clearest legal data, in regarding to any legal relationship, legal matters or legal phenomenon in certain legal action. This reasearch generates conclusion that the fault in form of agreement in the deed of sale and purchase of land and building will impact the transfer of ownership right of land and building.;This study analyzes the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate in transfer of property rights certificate number: 66/ Pakutandang/ Ciparay/ Bandung/ Jawa Barat, with case studies: Resolution of Distric Court of Bandung Numb:404/ PDT/ G/ 2010/ PN.BDG. This research is done by formulating 2 (two) main issues. First, in relation to the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate, and second, is the impact of the ignorance in signing such deed. The purpose of this research is we shall not easily in lending certificate to anyone else as the legal base in accepting credit?s request, in the other hand, the Pejabat Pembuat Akta Tanah shall be more careful in ensuring whether the object of such sale and purchase has appropriate enough with Indonesia?s legal foundation in sale and purchase transaction, namely clear, cash and real. This reasearch is legal reasearch with juridicial normative approach, which uses secondary data which is got from library study, and the result of reasearch are qualitative analyzed, because it has purpose in providing the clearest legal data, in regarding to any legal relationship, legal matters or legal phenomenon in certain legal action. This reasearch generates conclusion that the fault in form of agreement in the deed of sale and purchase of land and building will impact the transfer of ownership right of land and building., This study analyzes the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate in transfer of property rights certificate number: 66/ Pakutandang/ Ciparay/ Bandung/ Jawa Barat, with case studies: Resolution of Distric Court of Bandung Numb:404/ PDT/ G/ 2010/ PN.BDG. This research is done by formulating 2 (two) main issues. First, in relation to the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate, and second, is the impact of the ignorance in signing such deed. The purpose of this research is we shall not easily in lending certificate to anyone else as the legal base in accepting credit’s request, in the other hand, the Pejabat Pembuat Akta Tanah shall be more careful in ensuring whether the object of such sale and purchase has appropriate enough with Indonesia’s legal foundation in sale and purchase transaction, namely clear, cash and real. This reasearch is legal reasearch with juridicial normative approach, which uses secondary data which is got from library study, and the result of reasearch are qualitative analyzed, because it has purpose in providing the clearest legal data, in regarding to any legal relationship, legal matters or legal phenomenon in certain legal action. This reasearch generates conclusion that the fault in form of agreement in the deed of sale and purchase of land and building will impact the transfer of ownership right of land and building.]"

"[ABSTRAKTerjadinya kasus perkara dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 50/G/2013/PTUN-BDG dimana terdapat gugatan pembatalan sertifikat pengganti membuka beberapa fakta bahwa telah terjadi beberapa permasalahan hukum yang menjadi pokok permasalahan, yaitu adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang terjadi dalam proses pendaftaran tanah pertama kali yang menyebabkan sertifikat hak milik terbit tiga tahun setelah pemegang hak meninggal dunia, juga mengenai faktor-faktor mengapa sertifikat pengganti yang diterbitkan atas bidang tanah yang sama dibatalkan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, penulis mengambil dari sisi pernyataan para pihak dan bukti yang dihadirkan dalam persidangan juga pertimbangan hakim. Penulis juga membahas mengenai penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga dalam hal sertifikat pengganti tersebut dibatalkan. Berdasarkan hasil analisa diperoleh kesimpulan bahwa cacat administrasi dalam proses pendaftaran tanah yang telah terjadi tidak menyebabkan sertifikat tanah menjadi batal, karena proses pembatalan harus melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan proses penerbitan sertifikat pengganti harus melalui serangkaian pengecekan yang menyeluruh oleh pihak Kantor Pertanahan, tidak terpenuhinya prinsip kehati-hatian Badan Pertanahan Nasional dalam pengecekan, maka dapat terjadi akibat hukum yang dapat melibatkan pihak ketiga yang merasa dirugikan, dimana pihak ketiga dapat memilih alternatif penyelesaian dengan cara musyawarah, peradilan atau arbitrase.

---

ABSTRACTThe occurrence of cases in Bandung State Administrative Court No. 50 / G / 2013 / PTUN-BDG where there is a replacement certificate lawsuit have unfold some facts that there have been some legal issues which the issues have been brought up as the main issues which are to determine the factors that occur in the process first land registration that causes property certificate issued three years after the rights holder dies, also of the factors why the replacement certificate issued on the same plot was canceled by the State Administrative Court judge, the author took from the statements of the parties and the evidence are presented in the trial judge also considered. The author also discusses the settlement can be reached by a third party in the event of a replacement certificate is canceled. Based on the analysis we concluded that the defect in the administration of land registration process that has occurred does not cause the land certificate is void, because the process of cancellation must go through a lawsuit in State Administrative Court, while the issuance of a replacement certificate must go through a series of thorough checks by the Land Office, non-fulfillment of the precautionary principle in the National Land Agency while checking process which can lead to legal consequences may involve third parties who feel aggrieved, in which a third party may choose an alternative solution by means of deliberation, a court or arbitration.;The occurrence of cases in Bandung State Administrative Court No. 50 / G / 2013 / PTUN-BDG where there is a replacement certificate lawsuit have unfold some facts that there have been some legal issues which the issues have been brought up as the main issues which are to determine the factors that occur in the process first land registration that causes property certificate issued three years after the rights holder dies, also of the factors why the replacement certificate issued on the same plot was canceled by the State Administrative Court judge, the author took from the statements of the parties and the evidence are presented in the trial judge also considered. The author also discusses the settlement can be reached by a third party in the event of a replacement certificate is canceled. Based on the analysis we concluded that the defect in the administration of land registration process that has occurred does not cause the land certificate is void, because the process of cancellation must go through a lawsuit in State Administrative Court, while the issuance of a replacement certificate must go through a series of thorough checks by the Land Office, non-fulfillment of the precautionary principle in the National Land Agency while checking process which can lead to legal consequences may involve third parties who feel aggrieved, in which a third party may choose an alternative solution by means of deliberation, a court or arbitration.;The occurrence of cases in Bandung State Administrative Court No. 50 / G / 2013 / PTUN-BDG where there is a replacement certificate lawsuit have unfold some facts that there have been some legal issues which the issues have been brought up as the main issues which are to determine the factors that occur in the process first land registration that causes property certificate issued three years after the rights holder dies, also of the factors why the replacement certificate issued on the same plot was canceled by the State Administrative Court judge, the author took from the statements of the parties and the evidence are presented in the trial judge also considered. The author also discusses the settlement can be reached by a third party in the event of a replacement certificate is canceled. Based on the analysis we concluded that the defect in the administration of land registration process that has occurred does not cause the land certificate is void, because the process of cancellation must go through a lawsuit in State Administrative Court, while the issuance of a replacement certificate must go through a series of thorough checks by the Land Office, non-fulfillment of the precautionary principle in the National Land Agency while checking process which can lead to legal consequences may involve third parties who feel aggrieved, in which a third party may choose an alternative solution by means of deliberation, a court or arbitration.;The occurrence of cases in Bandung State Administrative Court No. 50 / G / 2013 / PTUN-BDG where there is a replacement certificate lawsuit have unfold some facts that there have been some legal issues which the issues have been brought up as the main issues which are to determine the factors that occur in the process first land registration that causes property certificate issued three years after the rights holder dies, also of the factors why the replacement certificate issued on the same plot was canceled by the State Administrative Court judge, the author took from the statements of the parties and the evidence are presented in the trial judge also considered. The author also discusses the settlement can be reached by a third party in the event of a replacement certificate is canceled. Based on the analysis we concluded that the defect in the administration of land registration process that has occurred does not cause the land certificate is void, because the process of cancellation must go through a lawsuit in State Administrative Court, while the issuance of a replacement certificate must go through a series of thorough checks by the Land Office, non-fulfillment of the precautionary principle in the National Land Agency while checking process which can lead to legal consequences may involve third parties who feel aggrieved, in which a third party may choose an alternative solution by means of deliberation, a court or arbitration.;The occurrence of cases in Bandung State Administrative Court No. 50 / G / 2013 / PTUN-BDG where there is a replacement certificate lawsuit have unfold some facts that there have been some legal issues which the issues have been brought up as the main issues which are to determine the factors that occur in the process first land registration that causes property certificate issued three years after the rights holder dies, also of the factors why the replacement certificate issued on the same plot was canceled by the State Administrative Court judge, the author took from the statements of the parties and the evidence are presented in the trial judge also considered. The author also discusses the settlement can be reached by a third party in the event of a replacement certificate is canceled. Based on the analysis we concluded that the defect in the administration of land registration process that has occurred does not cause the land certificate is void, because the process of cancellation must go through a lawsuit in State Administrative Court, while the issuance of a replacement certificate must go through a series of thorough checks by the Land Office, non-fulfillment of the precautionary principle in the National Land Agency while checking process which can lead to legal consequences may involve third parties who feel aggrieved, in which a third party may choose an alternative solution by means of deliberation, a court or arbitration., The occurrence of cases in Bandung State Administrative Court No. 50 / G / 2013 / PTUN-BDG where there is a replacement certificate lawsuit have unfold some facts that there have been some legal issues which the issues have been brought up as the main issues which are to determine the factors that occur in the process first land registration that causes property certificate issued three years after the rights holder dies, also of the factors why the replacement certificate issued on the same plot was canceled by the State Administrative Court judge, the author took from the statements of the parties and the evidence are presented in the trial judge also considered. The author also discusses the settlement can be reached by a third party in the event of a replacement certificate is canceled. Based on the analysis we concluded that the defect in the administration of land registration process that has occurred does not cause the land certificate is void, because the process of cancellation must go through a lawsuit in State Administrative Court, while the issuance of a replacement certificate must go through a series of thorough checks by the Land Office, non-fulfillment of the precautionary principle in the National Land Agency while checking process which can lead to legal consequences may involve third parties who feel aggrieved, in which a third party may choose an alternative solution by means of deliberation, a court or arbitration.]"

"Kewenangan Negara atas penguasaan tanah dalam bidang pertanahan merupakan pelimpahan tugas bangsa, dimana selaku penguasa atas tanah, Negara berkewajiban menentukan peruntukkan dan pengelolaan dari Tanah tersebut. Tanah Negara yang dimaksud dalam Penelitian ini adalah tanah yang tidak dilekati oleh suatu hak, dan telah dalam penguasaan masyarakat oleh karena itu untuk kepemilikan haknya terlebih dahulu harus melalui Pelepasan Hak dari Pemerintah Daerah setempat. Masalah lain yang disoroti dalam Penelitian ini adalah Negara seolah menjadi Pemilik dari tanah dengan adanya sewa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap tanah Negara yang dikuasai masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kebon Kelapa, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelepasan Hak dari Pemerintah Daerah terhadap Tanah Negara yang dikuasai masyarakat, dan bagaimana permasalahan hukum mengenai sewa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di atas Tanah Negara tersebut. Penelitian ini adalah Penelitian kualitatif-kuantitatif dengan desain analitiskualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pelepasan Hak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan jalan ?pelelangan? hal tersebut merugikan masyarakat setempat, karena masyarakat dapat kehilangan penguasaan terhadap tanahnya. Dan bahwa sewa yang diberikan atas Tanah Negara oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor adalah tidak tepat karena tidak sejalan dengan prinsip Hukum di Indonesia.

---

Government has the authority on over control the land and the obligation to determine the allocation and management of the land. The land in this research is the land which is not declared by any rights and has been under governance of society. Therefore, the land ownership must be released through the rights release of the local regional government. Another problem highlighted in this research is the government seem to become the land owner because the local regional government grant a lease on the land to the society. The research took place at Kebon Kelapa, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.

The objective of this research is to observe the process of the rights deattachment of government land ownership by local regional government, and the legal issue of renting the government lands by local regional government. This research is a qualitative and quantitative with qualitative-analysis design.

The results showed that deattachments of the rights can be done by local regional government through auction which is disadvantage the society, because they will loose their rights on the land. A lease granted which are given by local government on government land is inappropriate because it is not in parallel with the law in Indonesia."