Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meminjamkan dana, sebagai kredit, kepada debitur, waktu ini masih merupakan dambaan dan harapan utama sumber pendapatan Bank Persero, berupa bunga. Bisnis kredit adalah kepercayaan yang berisiko, untuk pelunasan/pengembaliannya baik pokok pinjaman maupun bunga, sehingga perlu adanya kehati-hatian (prudential). Otoritas moneter, pemegang fungsi pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia, mengatur kolektibilitas kredit dalam "performing (lancar)" dan "non performing (kurang lancar, diragukan dan macet) ; pengelompokan mana tidak dikenal dalam peraturan perpajakan.Pembukuan diperlukan Fiskus untuk membantu menentukan besarnya Penghasilan kena pajak, dan bentuknya tidak diatur dalam Undang Undang Perpajakan, kecuali agar mengacu antara lain pada Prinsip Akuntansi Indonesia. Dalam memenuhi harapan Bank Indonesia/Bank Persero, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) - 31 sebagai Prinsip Akuntansi yang lazim diberlakukan khusus untuk perbankan, dengan memperhatikan bahwa pendapatan bank dibukukan berdasarkan derajat kolektibilitas kredit artinya makin besar risiko untuk tersendatnya pembayaran bunga dan pokok pinjaman dilunasi, maka cadangan penghapusan piutangnya harus makin besar, yang berarti menambah beban (bad debt) laba serta meningkatkan jumlah kontijensi.Kontijensi (off balance sheet), catatan sementara, atas perhitungan bunga dari non performing loan (kredit kurang lancar, diragukan, macet) baru dibukukan sebagai pendapatan bunga sesudah dibayar tunai oleh debitur. Tehnik akuntansi di atas merupakan perwujudan dari sikap kehati-hatian perbankan (prudential bank) dan bersifat konsetvatif yang tidak diakui oleh perpajakan. Akibatnya perhitungan bunga dari non performing loan {kredit bermasalah) oleh Fiskus akan merupakan juga bagian penghasilan kena pajak.Variant saldo laba, berupa selisih pendapatan dan biaya, terjadi pada saat pendapatan menurun justru diikuti oleh kenaikan biaya (penyisihan piutang), yang secara otomatis berdampak peringkat kesehatan Bank juga menurun. Tahun berikutnya likuiditas bank terancam, karena harus membayar pajak yang berlipat kali, akibat pos kontijensi berupa bunga dari "non performing loan" harus menjadi penghasilan kena pajak. Terjadilah interaksi, yang dapat memunculkan sengketa antara Fiskus dan Wajib Pajak dengan saran alternatif penyelesaian melalui : a) pendekatan yuridis - fiskal, b) pendekatan hierarki kelembagaan (rules), c) pendekatan secara "strategic cost management", atau d) restrukturisasi organisasi (merger) Bank Persero."

"ABSTRAKArtikel ini membahas variasi negosiasi informal (decoupling) di era digital yang terjadi pada relasi antar pelaku usaha dengan pengelola UKM dalam pengembangan UKM. Hal ini didasarkan pada mekanisme pemasaran dalam industri rumah tangga. Victor Nee (2003) menjelaskan bahwa decoupling adalah negosiasi yang dilakukan secara informal, namun Nee tidak melihat secara detail bahwa proses decoupling itu bervariasi, disisi lain, Groot Ruiz, Ramer dan Schram (2016) melihat adanya polarisasi pada proses negosiasi informal. Penulis berargumen bahwa dalam mempertahankan eksistensi usaha kecil dan menengah di era digital, negosiasi informal memegang fungsi penting namun ada berbagai variasi negosiasi informal secara online maupun offline yang berpengaruh pada outcome yang dihasilkan. Artikel ini mengangkat kasus pemasaran produk industri UKM Belimbing di Depok, Jawa Barat melalui penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

---

ABSTRACTThis article discusses the variation of informal negotiations (decoupling) in the digital era that occur in the relations between business actors and SME managers in the development of SMEs. This is based on the marketing mechanism in the home2industry. Victor Nee (2003) explains that decoupling is negotiation conducted informally, but Nee does not see in detail that the decoupling process varies, on the other hand, Groot Ruiz, Ramer and Schram (2016) see polarization in the informal negotiation process. The author argues that in maintaining the existence of small and medium enterprises in the digital era, informal negotiations hold an important function but there are various variations of informal negotiations online and offline that affect the outcome produced. This article raised the case of marketing industry Belimbing SME products in Depok, West Java through research using a qualitative approach."

"Mahkamah Konstitusi di bawah kepemimpinan Moh. Mahfud MD (2008-2011 dan 2011-2014) merupakan salah satu lembaga negara yang banyak mendapat pujian dan penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pelayanan publik dibidang peradilan. Dimana lembaga peradilan lebih banyak disebut sebagai pasar gelap keadilan. Tesis ini bertujuan mendeskripsikan causal maps kepemimpinan Moh. Mahfud MD dalam merumuskan kebijakan penerapan court excellence di Mahkamah Konstitusi.Tesis ini menggunakan pendekatan systems thinking, lebih spesifik yaitu metode system dynamics. Analisis data menggunakan teknik cognitive maps dengan panduan dari Ackermann, dkk., kemudian dikonversi melalui metode NUMBER (Normalized Unit Modeling By Elementary Relationship) yang diperkenalkan Kim Dong-Hwan, sehingga menjadi system dynamics dengan bantuan software Vensim.Hasilnya berdasarkan causal map Moh. Mahfud MD dalam merumuskan kebijakan penerapan court excellence, penyebab (causes) court excellence di Mahkamah Konstitusi adalah program-program kerjasama dengan pihak lain yang membentuk kebijakan pengadilan, manajemen dan kepemimpinan dalam pengadilan, sumber daya manusia, materi dan keuangan serta kepercayaan dan keyakinan masyarakat. Dalam perumusan kebijakan yang dilakukannya, Moh. Mahfud MD bersifat reinforcing atau penguatan antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lainnnya. Kepemimpinan di Mahkamah Konstitusi di samping Ketua tidak akan terlepas dari peran Wakil Ketua serta para Hakim Konstitusi. Penelitian semacam ini akan lebih obyektif jika melihat secara keseluruhan peran kepemimpian dari seluruh Hakim Konstitusi.

---

Constitutional court under the leadership of Moh. Mahfud MD (2008-2011 dan 2011- 2014) is one of State institutions that receives a lot of praise and high esteem in administering government, especially in public services in the field of judicial. Where the judiciary more referred to as the black market of justice. This thesis aim is to describe the causal maps of Moh. Mahfud MD leadership in formulating a application of court excellence policy in the Constitutional Court ofthe Republic of Indonesia.This thesis using systems thinking approach, more specifically system dynamics methods. Analysis of data using the techniques of cognitive maps using the guide of Ackermann, et al. Then converted through a NUMBER method (Normalized Units By Elementary Relationship Modeling), which was introduced by Kim Dong-Hwan, to become the system dynamics. The simulation process is help by Vensim software.By the results on causal maps of Moh. Mahfud MD leadership in formulating a application of court excellence policy, the causes of court excellence in constitutional court is the collaboration with others programs, that form the court policies, court management and leadership, human, material and financial resources and the public trust and confidence. In the formulation of his policy, Moh. Mahfud MD reinforcing or strengthening of one policy with another policy. Leadership in the constitutional court beside Chief Justice will not separated from the role Deputy Chief Justice and the Justices."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai perkumpulan sosial dalam kaitannyadengan negara. Dengan pendekatan keterlekatan (emededdness), keduaelemen tersebut dilihat memiliki hubungan resiprokal dan tidak bisa dipisahkan.Dalam konteks itu, perkumpulan sosial memiliki modal sosial dalam tiga bentuk;ikatan (bonding), hubungan (bridging), dan pengkait (linking). Ketiga entitastersebut berkembang sesuai dengan latar belakang sejarah masyarakatnya,sehingga di dalam setiap masyarakat akan ditemuan proporsi modal sosial yangberbeda.Dengan menggunakan penekatan kualitatif, pengambilan data didapatkanmelalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Mengambil tempat diAnambas, dikerenakan wilayah ini baru saja memiliki pemerintahan lokal barudengan beberapa karakteristik khas. Karakteristik khas tersebut antara lain; (1)berada di perbatasan Indonesia, (2) wilayahnya kepulauan, (3) pemerintah lokalmemiliki APBD yang besar.Ditengah upaya demokratisasi, pemerintah baik dalam tingkat nasionalmaupun lokal berupaya untuk menciptakan masyarakat yang aktif, yangtermanifestasi dalam berbagai perkumpulan sosial. Desa Rintis memperlihatkanbagaimana peran aktif pemerintah lokal, mampu memicu bermunculannyaperkumpulan sosial di tingkat desa. Hal ini dipahami karena pemerintah lokalmemiliki kekuatan struktural lewat regulasi yang dimilikinya untuk mempengaruhimasyarakat. Selain itu pemerintah lokal juga menyediakan modal ekonomisekaligus modal kultural yang disertakan didalam proses relasional antaranegara dengan perkumpulan sosial. Kondisi ini menyebabkan, adanya inisiatifdari beberapa anggota masyarakat untuk membentuk serta terlibat dalamaktifitas perkumpulan sosial.Ditinjau dari konsep modal sosial, perkumpulan sosial di Desa Rintismemiliki modal sosial yang tidak seimbang antara bonding, bridging, dan linking.Perkumpulan sosial kuat pada sisi linking, namun lemah pada sisi bonding danbridging. Oleh karenanya, perkumpulan sosial di Desa Rintis eksitensinya hanyamenggantung ke atas (negara). Dikatakan menggantung karena adanya upayaaktif dari para pemimpin perkumpulan sosial yang ada untuk mengakaitkan diridengan negara. Kondisi ini merupakan umpan balik dari pola top-down yangdikembangkan sebelumnya oleh negara.

---

ABSTRACTThis study discusses the social community in relation to the state. Byusing approach embededdness, these two elements have seen a reciprocalrelationship and cannot be separated. In that context, social association hassocial capital in Three forms: bonding, bridging, and linking. The Third entities aredeveloped in accordance with the historical background of the people, so that inevery society will be found the different proportion social capital.By using qualitative approach, data collection obtained through interviews,observation and document study. Took place in Anambas, because this regionhas just had a new local government with some distinctive characteristics. Typicalcharacteristics include: (1) located on the border of Indonesia, (2) Island territory,(3) the local government has a huge budget.In the democratization efforts, the government both in the national andlocal level strive to create an active community, which is manifested in a varietyof social associations. Desa Rintis shows how the active role of localgovernment, capable of triggering the emergence of social associations at thevillage level. This is understandable because the local government has thestructural strength through its regulations to influence society.Besides, local governments also provide cultural capitalas well asEconomic capital that is included in the relasional process between the state andsocial associations. This condition causes, the initiative of some members of theCommunity to form associations and engage in social activities.Judging from the concept of social capital, social associations in the DesaRintis have social capital that is not balanced between bonding, bridging, andlinking. Strong social associations on the linking side and weak the bonding andbridging side. Therefore, the existence of social associations in the village Rintisjust hang up (to the state). Said to hang because of the active efforts from theleaders of the social associations to involve themselves with the state. Thiscondition is the feedback from the top-down pattern that developed earlier by thestate."

"ABSTRAKInefisiensi birokrasi terbukti menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kajian terdahulu menjelaskan infesiensi birokrasi di Indonesia dapat diatasi melalui budaya organisasi dan profesionalitas. Meski demikian, hasil studi tersebut memiliki kekurangan, karena tidak melihat kaitan budaya organisasi dengan kelekatan sosial yang dapat meningkatkan kapasitas inovasi dari suatu organisasi. Profesionalitas yang disebutkan pada studi sebelumnya pun tidak dirujuk dalam tekanan isomorfisma normatif. Oleh karena itu, penelitian ini menjelaskan tekanan isomorfisma normatif sebagai anteseden terhadap pengaruh budaya organisasi dengan kelekatan sosial pada Otoritas Jasa Keuangan OJK. Penelitian ini dilakukan kepada pegawai satuan kerja Departemen Keuangan DKEU, Departemen Learning and Assesment Centre DLAC , serta Departemen Organisasi dan SDM DOSM OJK dengan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner. Penelitian ini memperlihatkan bahwa tekanan isomorfisma normatif dan budaya organisasi memiliki bentuk hubungan positif pada Otoritas Jasa Keuangan. Serta, penelitian ini juga menunjukan bahwa hubungan antara budaya organisasi terhadap tingkat kelekatan sosial postif pada Otoritas Jasa Keuangan.

---

ABSTRACTBureaucratic inefficiency is proved to inhibit the economic growth of a country. Previous studies explain bureaucratic inefficiency in Indonesia can be overcome through organizational culture and professionalism. Nevertheless, the results of the studies have disadvantages, because they do not see the association of organizational culture with social embeddedness that can increase the innovation capacity of an organization. The professionalism mentioned in the previous studies were not referred to normative isomorphism pressures. Therefore, this study describes normative isomorphism pressure as an antecedent to the influence of organizational culture with social embeddedness to the Financial Services Authority Otoritas Jasa Keuangan or OJK. This research was conducted to employees of Department of Financial DKEU, Department of Learning and Assessment Center DLAC , and Department of Organization and Human Resources DOSM with quantitative approach through questionnaires distribution. This study shows that normative isomorphism pressures and organizational culture have a positive relationship on the Financial Services Authority. This study also shows that the relationship between organizational culture and social embeddedness also have been positive on the Financial Services Authority. "

"Setiap perusahaan untuk mampu bertahan dan dapat memantapkan posisinya di pasar, maka perusahaan harus melakukan kinerja yang baik. Kinerja yang baik berarti perusahaan dapat mengharapkan keberlangsungan untuk jangka panjang. Mengukur kinerja perusahaan bisnis secara tradisional seperti dengan ROI, ROE, ataupun profit margin, yang melihat dari sudut keuangan, maka akan mengabaikan sisi non keuangan, yang mengakibatkan seorang manajer perusahaan akan meningkatkan keuntungan dengan cara apapun, sehingga hanya berorientasi pada keuntungan sesaat. Adanya kelemahan dalam pengukuran kinerja tersebut, menuntut upaya lain sebagai tolak ukur pendekatan kinerja perusahaan. Kaplan dan Norton (1996) memberikan satu alternatif pengukuran kinerja, yaitu balanced scorecard yang melihat dari empat aspek seperti keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta belajar dan bertumbuh. Sehingga permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kinerja PT. Sari Husada Tbk, jika diukur dengan pendekatan balanced scorecard. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja perusahaan yang selama ini telah dilakukan, dan jika menggunakan pendekatan balanced scorecard, yang akan diuraikan secara deskriptif analisis. Sedangkan analisis data, untuk data primer adalah berdasarkan rata-rata dari total indikator yang terdapat dalam setiap pertanyaan, dan untuk data sekunder dianalisis berdasarkan teknik analisis rasio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan PT. Sari Husada Tbk dengan menggunakan pendekatan balanced scorecard, yang dikombinasikan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198IKMK.016/1998 adalah dalam kategori sehat dengan kode AA yang menghasilkan skor 92,5%, di mana aspek keuangan memiliki skor 57,3%, pelanggan 9,2%, proses bisnis internal 14%, serta belajar dan bertumbuh 16%. Untuk lebih meningkatkan kinerja PT. Sari Husada Tbk di masa yang akan datang, maka harus lebih diperhatikan aspek kepuasan karyawan, kepuasan pelanggan akan image produk, dan pelayanan purna jual."

"ABSTRAKBandara Soekarno - Hatta merupakan salah satu bandar udara yang berada dibawah pengelolaan PT. (Persero) Angkasa Pura II, dimana Bandara Soekarno - Hatta mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga beban tugas dan tanggung jawabnya sudah sangat berat, maka sudah selayaknya Bandara Soekarno - Hatta dijadikan sebagai kantor cabang. Mengacu risalah rapat umum pemegang saham perusahaan Perseroan PT. Angkasa Pura II pada tanggal 30 Desember 1995 disebutkan bahwa struktur organisasi perusahaan diarahkan menjadi organisasi kantor pusat dan cabang termasuk Bandara Soekarno - Hatta. Berdasarkan acuan tersebut diatas, maka dilakukan perancangan organisasi Bandara Soekarno - Hatta yang pada intinya, untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Bandara Soekarno - Hatta dalam membentuk organisasi kantor cabang dan faktor-faktor pendorong dan penghambatnya. Atas dasar hal tersebut maka perancangan organisasi Bandara Soekarno - Hatta dilakukan dengan tujuan untuk mendukung pembukaan kantor cabang Bandara Soekarno - Hatta. Untuk mendukung dalam perancangan organisasi tersebut digunakan kerangka pemikiran dengan memakai teori organisasi dan pendukung lainnya yang berhubungan dengan perancangan organisasi Bandara Soekarno - Hatta. Penelitian yang dilakukan bersifat analisis deskriptif dengan menggunakan metode survei, penelitian analisa pekerjaan dan aktivitas serta penelitian perpustakaan dan dokumenter. Adapun perusahaan yang menjadi obyek penelitian adalah Bandara Soekarno - Hatta yang hergerak dibidang jasa kebandarudaraan. Berdasarkan hasil penelitian dari perancangan organisasi Bandara Soekarno - Hatta, diketahui bahwa adanya perampingan struktur organisasi di lingkungan Bandara Soekarno - Hatta. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa perancangan organisasi Bandara Soekarno - Hatta merupakan faktor yang penting dalam suatu perusahaan, hal ini berkaitan dengan pembukaan kantor cabang tersebut. Untuk itu dapat diklasifikasikan Bandara Soekarno - Hatta sebagai pelaksana operasional, sedangkan kantor pusat sebagai perencana. "

" ABSTRAK Pemerintah telah bertekad menjadikan pajak sebagai tulang punggung dan pilar utama penerimaan negara, untuk menbiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Untuk mencapai maksud tersebut terus diupayakan penyempurnaan Undang-Undang Perpajakan dan aturan pelaksanaannya, terakhir dengan Undang-Undang No. 9, No. 10, No.11, dan No. 12 tahun 1994 yang mulai berlaku tahun 1995. Sistem pemungutan pajak menurut Undang-Undang Perpajakan yang disempurnakan tersebut tetap seperti tahun sebelumnya yaitu Sistem Self Assessment yang dilengkapi dengan Sistem Withholding Tax, dimana penghitungan besarnya pajak yang terutang pada dasarnya dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri. Tugas utama Direktorat Jenderal Pajak adalah melakukan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Agar Sistem Self Assessment dapat berjalan seperti yang diharapkan, diperlukan peningkatan pengawasan kepada para Wajib Pajak, terutama dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan. Dari hasil penelitian di KPP Jakarta Kebon Jeruk ternyata pemeriksaan sederhana yang dilakukan oleh Seksi PPh Badan telah memberikan kontribusi yang paling besar pada upaya peningkatan penerimaan PPh Badan KPP Jakarta Kebon Jeruk, sehingga pemeriksaan kepada para Wajib Pajak terutama Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya rendah diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan. Agar pemeriksaan pajak berjalan dengan efektif dan efisien, dilakukan analisis SWOT guna menentukan faktor-faktor pendorong dan penghambat yang dipilih dalam menentukan strategi dan langkah-langkah pemeriksaan yang dilakukan. Wajib Pajak yang tidak patuh mendapat prioritas untuk diperiksa, sedangkan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Lebih Bayar dan SPT Rugi yang relatif lebih patuh dilakukan secara selektif. Untuk itu diperlukan deregulasi terhadap aturan penyelesaian SPT Lebih Bayar dan SPT Rugi yang selama ini harus dilakukan melalui pemeriksaan. Dengan peningkatan kinerja pemeriksaan ternyata telah meningkatkan penerimaan PPh Badan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di masa yang akan datang. "

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan sehubungan dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan ekspor non migas terutama produk manufaktur, dimana kriteria keberhasilan dalam memasuki persaingan global adalah tuntutan kualitas yang tinggi, harga yang bersaing dan waktu penyerahan yang tepat. Kunci untuk memenuhi kriteria tersebut adalah kemampuan dalam penguasaan iptek dan kemampuan litbang dalam melakukan inovasi teknologi maupun teknik produksi. Kebijaksanaan iptek sejak PJPT I menetapkan sasaran untuk dapat menguasai, mengembangkan dan memanfaatkan iptek guna menunjang kebutuhan peningkatan teknologi produk maupun teknik produksi di sektor industri. Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini melakukan evaluasi terhadap kebijaksanaan iptek dengan memilih studi kasus pengembangan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) mengingat PUSPIPTEK adalah merupakan realisasi program operasional kebijaksanaan iptek nasional guna mencapai sasaran yang dicanangkan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah potensi yang ada khususnya. sumberdaya, program serta kelembagaan iptek yang ada sudah memadai dan didayagunakan secara optimal didalam menunjang industrialisasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengintegrasikan data lapangan dengan studi dokumentasi. Data lapangan diperoleh melalui observasi langsung ddan wawancara dengan para pejabat yang terkait dengan penelitian ini. Studi dokumen mencakup kebijaksanaan, peraturan, laporan teknis dan informasi tertulis lain yang berkaitan. Sedangkan evaluasi dilakukan dengan mengukur hasil kebijaksanaan iptek, membandingkan kesesuaian serta seberapa jauh penyimpangan dari tujuan yang dicanangkan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengembangan sarana dan prasana penelitian, pengembangan jumlah dan kualitas sumberdaya manusia dikawasan PUSPIPTEK cukup berhasil. Sekalipun demikian, dalam pelaksanaan pengembangan PUSPIPTEK terlihat belum efektif dan efisien, dan hasil kegiatan operasional meliputi jasa teknik, penelitian dan pelatihan masih jauh daripada memadai. Hal tersebut terjadi akibat pendayagunaan sumberdaya belum optimal oleh karena kurangnya koordinasi, promosi, informasi ke pihak pemakai teknologi (sektor industri) dan adanya kendala dalam sistim perbendaharaan negara. Sedangkan pada tingkat nasional kebijaksanaan iptek belum banyak berperan dalam menarik minat industri untuk menanam modal pada kegiatan ristek. Kebijaksanaan iptek dinilai masih dalam taraf pengembangan sisi suplai saja dan hasil yang diharapkan masih belum memadai. Penelitian ini antara lain merekomendasikan agar di kawasan PUSPIPTEK diterapkan satu manajemen terpusat yang menangani masalah promosi kemampuan riset dan pengembangan, pemasaran pelayanan jasa teknis penelitian dan pelatihan, promosi paten yang ditemukan, publikasi internal maupun eksternat, agar semua potensi yang ada di PUSPIPTEK dapat didayagunakan secara optimal. Sedangkan untuk lingkup nasional perlu dilakukan usaha agar terbentuk pola kemitraan antara industri dengan litbang, sehingga kebutuhan industri akan jasa teknik maupun hasil penelitian dapat secepatnya diantisipasi oleh lembaga litbang, dan dilain pihak program penelitian yang dilakukan litbang lebih berorientasi pasar. "

"Indonesia sebagai negara sedang membangun bidang ekonomi, perlu mendapatkan dukungan dari bidang sosial politik. Karena tanpa stabilitas sosial politik, tujuan pembangunan nasional sulit dicapai. Oleh karenanya, maka perlu diupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia di jajaran pemeriksaan reguler bidang sosial politik. Penelitian ini dilakukan dan dirancang untuk melihat gambaran kondisi eksisting pemeriksaan reguler Bidang Sosial Politik Wilayah VI Itjend Depdagri. Selain itu penelitian ini ditujukan untuk mengindentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peningkatan kinerja aparat dan menentukan prioritas faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas pemeriksaan. Secara teori, pemeriksaan merupakan bagian dari pengawasan dan pengawasan merupakan sub fungsi manajemen, yaitu pengendalian. Dengan demikian, maka pemeriksaan dalam manajemen suatu organisasi (seperti halnya Depdagri) memiliki peran penting. Menurut peraturan perundang-undangan manyatakan bahwa pemeriksaan memiliki peran untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan penyimpangan dan penyelewengan, mendorong ketaatan terhadap peraturan, dan mendorong kearah bekerja secara efektif dan efisien. Pemeriksa dalam mejalankan tugasnya dipengaruhi berbagai aspek, yaitu aspek legalitas,.individu, organisasi dimana pemeriksa melakukan kegiatannya dan lingkungan. Dari pengaruh keempat aspek tersebut, kondisi kualitas pemeriksa akan berbeda-beda satu sama lain. Namun demikian perbedaan kualitas tersebut tentunya perlu dikaji dan diupayakan peningkatannya melalui aspek utama dan aspek pilihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di jajaran aparat pemeriksaan reguler (khususnya wilayah VI) masih dapat ditingkatkan baik yang menyangkut aspek teknis maupun aspek fungsionalnya; fisik maupun mental spiritualnya. Upaya peningkatan kualitas tersebut pada dasarnya memerlukan ketajaman pihak manajemen puncak dalam menyiasati kondisi yang ada. Melihat kondisi yang ada, maka strategi kinerja bersaing dapat dijadikan alternatif pemecahan."