Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dinamika persaingan usaha secara global di Indonesia sungguh berdampak pada industri-industri tertentu, salah satunya industri tekstil. Industri tekstil adalah salah satu industri yang sangat penting di dunia, mengingat karena pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Dalam tesis ini, terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor Yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global menimbulkan gejolak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa dengan metode kualitatif. Data yang dihimpun merupakan terbitan yang berkaitan dengan hukum yang tentunya merupakan dokumen resmi, terbitan hukum berupa buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan dan tafsir termasuk karya ilmiah lainnya yang diperoleh dari hasil suatu penelitian kepustakaan dengan melihat dokumen dan arsip dari studi literatur tentang penulisan dan pengetahuan hukum secara teoritis, untuk melengkapi data-data yang diperoleh secara empiris. Hasil dari penelitian ini adalah dari sisi pemerintah, aturan ini merupakan salah satu solusi untuk menanggulangi maraknya PHK yang dialami oleh banyak nya pabrik tekstil berorientasi ekspor di Indonesia. Disisi lain, kebijakan ini tentunya mempunyai celah pertentangan dengan hak-hak dari tenaga kerja bersangkutan, sehingga penting untuk kembali melihat peraturan diatasnya yang mengatur tentang Ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja.

---

The dynamics of global business competition in Indonesia really have an impact on certain industries, one of which is the textile industry. The textile industry is one of the most important industries in the world, considering that clothing is one of the basic human needs. In this thesis, the publication of Minister of Manpower Regulation Number 5 of 2023 concerning Adjustments to Working Time and Wages in Certain Export-Oriented Labor-Intensive Industries Affected by Global Economic Changes caused turmoil. This research is normative juridical research with analytical descriptive research type and analyzed using qualitative methods. The data collected are publications related to law which are of course official documents, legal publications in the form of textbooks, legal dictionaries, legal journals, statutory regulations and interpretations including other scientific works obtained from the results of a library research by looking at documents and archives from literature study on writing and theoretical legal knowledge, to complement the data obtained empirically. The results of this research are that from the government's side, this regulation is one solution to overcome the widespread layoffs experienced by many export-oriented textile factories in Indonesia. On the other hand, this policy certainly has gaps in conflict with the rights of the workers concerned, so it is important to look again at the regulations above that regulate Employment, namely the Job Creation Law."

"Fenomena migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, termasuk sebagai Anak Buah Kapal menunjukkan rendahnya lapangan kerja di dalam negeri. Anak Buah Kapal Indonesia yang bekerja di kapal laut rentan mengalami kecelakaan kerja. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu: Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap kecelakaan kerja dalam hubungan kerja antara pengusaha kapal dengan Anak Buah Kapal?; Bagaimana perlindungan hukum terhadap Anak Buah Kapal yang mengalami kecelakaan kerja?; Bagaimana efektifitas pengaturan perlindungan hukum Anak Buah Kapal apabila terjadi kecelakaan kerja?. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaut, termasuk Anak Buah Kapal, diatur dalam perjanjian kerja laut dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia yangmana untuk menciptakan hubungan kerja yang adil, memastikan keselamatan kerja, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Koordinasi antar kementerian seperti Kementerian Perhubungan, Luar Negeri, Kelautan dan Perikanan, serta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sangat penting untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi Anak Buah Kapal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum yang komprehensif dan efektif bagi Anak Buah Kapal memerlukan komitmen bersama pemerintah, pengusaha, dan berbagai pihak terkait. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan, keamanan, serta pertumbuhan industri maritim yang bertanggung jawab dan berkelanjutan bagi Anak Buah Kapal. Saran dalam penelitian ini yaitu penerapan standar keselamatan yang ketat, koordinasi antar instansi yang lebih baik, dan edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan keamanan dan kepatuhan dalam industri pelayaran. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi kecelakaan kerja dan meningkatkan keberlanjutan industri maritim secara keseluruhan.

---

The phenomenon of Indonesian labor migration abroad, including as Crew Members, highlights the lack of job opportunities within the country. Indonesian Crew Members working on ships are vulnerable to workplace accidents. This study addresses the following research questions: How is legal protection regulated for workplace accidents in the employment relationship between shipowners and Crew Members? How is legal protection provided to Crew Members who experience workplace accidents? How effective is the regulation of legal protection for Crew Members in the event of a workplace accident? The research method used is juridical-normative with a descriptive-analytical approach. The results indicate that legal protection for seafarers, including Crew Members, is governed by maritime labor agreements and Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, which aims to create fair employment relationships, ensure workplace safety, and comply with regulations. Coordination among ministries, such as the Ministry of Transportation, Foreign Affairs, Marine Affairs and Fisheries, and the Indonesian Migrant Worker Protection Agency, is crucial to ensure effective protection for Crew Members. The conclusion of this research is that comprehensive and effective legal protection for Crew Members requires a joint commitment from the government, employers, and various related parties. This is to ensure the welfare, safety, and responsible and sustainable growth of the maritime industry for Crew Members. The study suggests implementing strict safety standards, improving inter-agency coordination, and providing more intensive education to enhance safety and compliance in the shipping industry. The implementation of these measures is expected to reduce workplace accidents and improve the overall sustainability of the maritime industry."

"Notaris ataupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku pejabat umum, keduanya berwenang mengeluarkan akta autentik tetapi dengan jenis yang berbeda. Untuk dapat suatu akta dikatakan sebagai akta autentik, maka harus memenuhi persyaratan dari verlijden, yang diartikan sebagai serangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh notaris atau PPAT, saksi-saksi dan para penghadap, sehingga merupakan suatu proses, yang dimulai dengan penyusunan akta oleh notaris atau PPAT, kemudian dibacakan oleh notaris atau PPAT kepada para penghadap dan saksi-saksi,dan akhirnya ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan notaris atau PPAT. Berdasarkan uraian diatas, terdapat 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, meneliti bentuk penerapan asas verlijden pada pembuatan akta PPAT, dan kedua upaya yang dapat dilakukan agar Notaris dan PPAT dapat saling bekerjasama tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian eksplanatori analitis. Hasil analisa dari penelitian yaitu pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menyatakan bahwa Untuk pemenuhan sifat autentik dari akta yaitu pembacaan akta dilakukan sendiri oleh PPAT, Penandatanganan para pihak, saksi dan oleh PPAT, dilakukan segera setelah pembacaan akta dimaksud. Sehingga terdapat rangkaian perbuatan yang harus dilaksanakan secara berurutan oleh PPAT dalam membuat akta sebagai bentuk penerapan atas asas Verlijden dan sesuai dengan yang ada dalam peraturan Pasal 22 PP 37 Tahun 1998 dan berkaitan dengan kerjasama antara Notaris dan dengan tetap menjaga kerahasiaan dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan dan kode etik.

---

Notaries or Land Deed Making Officials (PPAT) as public officials, both have the authority to issue authentic deeds but with different types. For a deed to be said to be an authentic deed, it must meet the requirements of verification, which is defined as a series of actions taken by a notary or PPAT, witnesses and witnesses, so that it is a process, which begins with the preparation of a deed by a notary or PPAT, then read by a notary or PPAT to the appearers and witnesses, and finally signed by the appearers, witnesses, and the notary or PPAT. Based on the description above, there are 2 (two) problem formulations in this study, namely first, examining the form of application of the Verlijden principle in making PPAT deeds, and secondly efforts that can be made so that Notaries and PPATs can cooperate with each other without violating applicable regulations. To answer this problem, a juridical-normative research method with a typology of explanatory-analytical research is used. The results of the analysis of the research are Article 22 of Government Regulation Number 37 of 1998 concerning the Regulation of the Position of Land Deed Officials which states that for the fulfillment of the authentic nature of the deed, namely the reading of the deed is carried out by PPAT itself, the signing of the parties, witnesses and by PPAT, is carried out immediately after the reading the deed in question. So that there is a series of actions that must be carried out sequentially by PPAT in making a deed as a form of application of the Verlijden principle and in accordance with the provisions of Article 22 PP 37 of 1998 and relating to cooperation between Notaries and while maintaining confidentiality and not violating the laws and regulations. invitation and code of ethics."

"Hak maternitas adalah salah satu hak asasi bagi wanita yang timbul sebagai salah satu wujud implementasi dari hak asasi manusia. Hak ini timbul sebagai kondrat wanita yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki sejumlah perbedaan kondisi fisik dan kondisi psikis dibandingkan dengan laki-laki. Perbedaan mendasar ini yang kemudian menjadikan wanita memiliki kondisi-kondisi khusus yang berpotensi menimbulkan kemungkinan terjadinya diskriminasi atau pembatasan-pembatasan dalam aktivitasnya. Bagi wanita yang bekerja, kondisi-kondisi khusus ini merupakan suatu hambatan yang mendasar dalam menjalani aktivitas pekerjaannya secara optimal. Selain itu, pemenuhan atas hak maternitas bagi pekerja wanita terkait berkelindan dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang berkorelasi erat dengan kebutuhan dasar manusia untuk merasakan aman dan nyaman. Hal ini disebabkan oleh kondisi-kondisi khusus tersebut memiliki sejumlah dampak psikis serta fisiknya yang membutuhkan penangananpenanganan tertentu agar mampu tetap beraktivitas secara normal. Menyadari hal ini, masyarakat internasional mengakui eksistensi atas urgensi pemenuhan pelindungan hak maternitas, khususnya bagi wanita yang bekerja. Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, peraturan perundang-undangan kesehatan, peraturan perundang-undangan hak asasi manusia, dan peraturan perundang-undangan terkait juga mengatur mengenai urgensi pelindungan hak maternitas. Dalam pembahasan menggunakan metode yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Lebih lanjut, jenis data yang digunakan ialah data sekunder yang didukung dengan data lapangan melalui wawancara terhadap informan. Berdasarkan penelitian, pemenuhan atas pelindungan hak maternitas menjadi hal yang esensial dan fundamental bagi pemberi kerja terhadap pekerja wanitanya. Selain sebagai pemenuhan kebutuhan dasar pekerja wanita, pelindungan hak maternitas yang optimal dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi pekerja wanita selama menjalani aktivitas pekerjaannya. Atas dasar hal tersebut, penerapan atas pemenuhan pelindungan hak maternitas pekerja wanita merupakan salah satu kunci dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis.

---

Maternity rights are one of the human essential rights for women that arise as a form of implementation of human rights. This right arises as a condition of women who are creatures of God Almighty who have several differences in physical and psychological condition to men. This fundamental difference then makes women have special conditions that have the potential to cause the possibility of discrimination or restrictions in their activities. For working women, these special conditions are a fundamental obstacle to optimal performance of their work activities. In addition, the fulfilment of maternity rights for women workers is intertwined with occupational safety and health, which is closely correlated with the basic human need to feel safe and comfortable. This is because these special conditions have several psychological and physical impacts that require certain treatments to be able to continue their normal activities. Recognizing this, the international community recognizes the urgency of fulfilling maternity rights protection, especially for working women. The government through labour legislation, health legislation, human rights legislation, and related legislation also regulates the urgency of protecting maternity rights. In this discussion, the author uses a juridicalnormative method with a descriptive-analytical research type. Furthermore, the type of data used is secondary data supported by field data through interviews with sources. Based on the research, the fulfilment of maternity rights protection is essential and fundamental for employers toward their female workers. In addition to fulfilling the basic needs of women workers, optimal protection of maternity rights can create a sense of security and comfort for women workers while carrying out their work activities. Based on this, the implementation of the fulfilment of maternity rights protection for female workers is one of the keys to creating harmonious working relationships."

"Penggunaan tenaga kerja asing merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan oleh berbagai perusahaan atau badan hukum di Indonesia sebagai bagian dalam menjalankan usaha mereka, terutama bagi perusahaan yang bergerak pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang memiliki peran signifikan dalam ekonomi Indonesia. Sarana tersebut disediakan oleh pemerintah dengan harapan akan terlaksana percepatan pembangunan nasional dan membantu jalannya usaha. Sehingga perlu dipahami terlebih dahulu mengenai berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan tenaga kerja asing pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, serta implementasi dan dampak atas penggunaan tenaga kerja asing tersebut. Skripsi ini akan menganalisis mengenai berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penggunaan tenaga kerja asing, terutama dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan akan melihat data statistik atas penggunaan tenaga kerja asing tersebut secara keseluruhan di Indonesia dan pada beberapa perusahaan minyak dan gas bumi yang spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan dengan metode yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan karena Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia yang tinggi berkat populasinya, namun penggunaan tenaga kerja asing dapat menimbulkan masalah bagi para calon pekerja Indonesia, terutama di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sehingga perlu dilihat secara hukum ketentuan yang mengatur serta implementasinya.

---

The use of foreign labor is one of the many tools that various companies or legal entities in Indonesia can use to conduct their businesses, particularly those that operate in upstream petroleum and natural gas activities, which play an important role in the Indonesian economy. The government provides these facilities in the aim that they would help accelerate national growth and corporate operations. As a result, it is critical to grasp the numerous statutory regulations governing the use of foreign workers in upstream petroleum and natural gas operations, as well as the execution and consequences of such usage. This thesis will examine the various laws and regulations that govern the employment of foreign workers, particularly in upstream oil and gas business operations, as well as statistical data on the utilization of foreign workers in Indonesia as a whole and in several specific oil and gas firms. As a result, this study will employ normative juridical methodologies. The research was carried out because Indonesia has a large human resource potential due to its population, but the use of foreign workers can cause problems for prospective Indonesian workers, particularly in upstream petroleum and natural gas business activities, so it is necessary to examine the legal provisions and their implementation."

"Anak yang terlibat dalam aktivitas periklanan sering tidak diakui sebagai pekerja anak, meskipun pekerjaan tersebut sebenarnya merupakan bagian dari pengembangan minat dan bakat mereka. Hal ini mengakibatkan permasalahan seperti diabaikannya perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai model iklan ini oleh orangtua, pengusaha dan bahkan pemerintah, yang akhirnya berdampak negatif pada hak dan kewajiban anak tersebut serta berpotensi merugikan masa depan mereka. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang pengaturan hukum mengenai pekerja anak di Indonesia dan perlindungan hukum pekerja anak yang bekerja sebagai model iklan dalam perspektif hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam skripsi ini bentuk skripsi problem identification dan problem solution. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder yang didukung data lapangan berupa wawancara kepada informan yaitu model iklan. Simpulan dari skripsi ini bahwa pengaturan hukum mengenai pekerja anak di Indonesia tersebar di beberapa peraturan pemerintah lainnya. Selanjutnya perlindungan hukum yang diberikan oleh orang tua, pengusaha, dan pemerintah terkait pekerja anak sebagai model iklan di Indonesia belum maksimal. Oleh karena itu dalam skripsi ini dapat diberikan saran bahwa diperlukannya kompilasi hukum terhadap peraturan hukum mengenai pekerja anak sebagai model iklan agar terdapat kepastian hukum terhadap lanak yang bekerja sebagai model iklan dan perlu adanya lembaga khusus yang memberikan perlindungan hukum pekerja anak sebagai model iklan di Indonesia yang dapat berfokus untuk memberikan perlindungan kepada anak yang bekerja sebagai model iklan di Indonesia.

---

Children involved in advertising activities are often not recognized as child laborers, even though their work is actually part of the development of their interests and talents. This leads to issues such as the lack of legal protection for children working as advertising models by parents, employers, and even the government, which ultimately negatively impacts their rights and obligations and potentially harms their future. The problem discussed in this thesis is the legal regulation regarding child labor in Indonesia and the legal protection of child workers who work as advertising models from the perspective of labor law in Indonesia. The method used in this thesis is in the form of problem identification and problem solution. This thesis is a normative legal research and utilizes secondary data supported by field data in the form of interviews with informants who are advertising models. The conclusion of this thesis is that the legal regulation regarding child labor in Indonesia is scattered across several other government regulations. Furthermore, the legal protection provided by parents, employers, and the government regarding child workers as advertising models in Indonesia is not yet optimal. Therefore, this thesis suggests the need for a compilation of laws on the legal regulations regarding child workers as advertising models to ensure legal certainty for children working as advertising models. Additionally, there is a need for a specialized institution that provides legal protection for child workers as advertising models in Indonesia, which can focus on protecting children working as advertising models in Indonesia."

"Berakhirnya hubungan pekerjaan yang terjadi antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh disebabkan karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah masa yang berat bagi pekerja/buruh. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang muncul pasca terbitnya Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 diharapkan menjadi sebuah jaminan sosial yang memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh pasca PHK untuk dapat segera kembali bekerja dan dapat mempertahankan derajat kehidupan layak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat identifikasi masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat minimum iuran pengklaiman JKP dan masa kerja yang relatif singkat terlebih untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) rentan mengalami ketidakpastian hukum untuk dapat mengklaim JKP karena berlapisnya syarat iuran JKP. Keaktifan dan kolaborasi antara para pihak yang terlibat mulai dari penyelenggara, pemberi kerja dan pekerja menjadi faktor penting untuk dapat berjalannya program JKP. Masih rendahnya jumlah eks pekerja yang mengakses manfaat JKP adalah sebuah artian bahwa perlu meningkatkan dan melakukan evaluasi peraturan pelaksanaan program JKP agar memberikan perlindungan hukum bagi pekerja terlebih pekerja dengan perjanjian kerja relatif singkat.

---

The termination of employment that occurs between employers and workers/laborers due to the Termination of Employment (PHK) is a difficult time for the workers/laborers. The emergence of Job Loss Insurance (JKP) following the issuance of Job Creation Law Number 11 of 2020 is expected to provide social protection for workers/ laborers after the Termination of Employment, allowing them to return to work promptly and maintain a decent standard of living. This research uses a normative juridical method to identify the issue. The research results show that the minimum requirements for JKP claim contributions and relatively short working periods, especially for Fixed-Term Employment Agreements (PKWT), can lead to legal uncertainties in claiming JKP due to the layered JKP contribution requirements. The effectiveness and collaboration among the involved parties, including organizers, employers, and workers, become crucial factors for the successful implementation of the JKP program. The low number of former workers accessing JKP benefits indicates the need to improve and evaluate the implementation regulations of the JKP program to provide legal protection, especially for workers with relatively short employment agreements."

"Kreditur pemegang hak tanggungan memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam hal perlindungan atas pengembalian piutangnya dengan dilekatkannya hak jaminan pada objek jaminan yang dibuktikan dengan terbitnya sertipikat hak tanggungan dengan dilakukannya pendaftaran atas hak tanggungan yang didasarkan atas perjanjian pokok berupa perjanjian kredit. Dalam hal adanya sengketa pada objek hak tanggungan yang mengakibatkan pembebanan hak tanggungan atas objek jaminan suatu piutang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, sementara pembebanan hak tanggungan yang dibuktikan dengan adanya sertipikat hak tanggungan sudah memiliki kekuatan hukum yang kuat. Berdasarkan hal tersebut terdapat rumusan masalah berupa Akibat Hukum atas Akta Pengikatan Jual Beli yang Dinyatakan Batal Demi Hukum pada Objek Telah dibebankan Hak Tanggungan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Dpk dan Perlindungan Hukum Pemegang Hak Tanggungan yang mana Kepemilikan atas Objek Dinyatakan Batal Demi Hukum. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yang mengacu pada analisa norma hukum dengan tujuan guna menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian deskriptif analisis tersebut memuat simpulan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Dpk dengan dinyatakannya Akta Pengikatan Jual Beli batal demi hukum, maka segala seuatu ataupun perbuatan yang didasarkan pada akta tersebut secara otomatis cacat hukum, serta dengan batalnya Akta Pengikatan Jual Beli tidak selalu menyebabkan jual beli batal, dan dengan batalnya hak tanggungan tidak menyebabkan hapusnya perjanjian kredit. Seorang notaris dan PPAT diwajibkan menjalankan jabatannya sesuai dengan UUJN serta Pemegang hak tanggungan juga dapat melakukan pemblokiran terhadap objek yang dibebankan hak tanggungan dalam hal adanya upaya pembatalan hak tanggungan yang dijadikan jaminan atas suatu utang.

---

Mortgage creditor have strong legal force in terms of protection for the return of their recivables by attaching collateral rights to collateral objects as evidenced by the issuance of mortgage certificates by registering mortgage rights based on the principal agreement in the form of a credit agreement. However, in the event that there is a dispute over the object of mortgage which results in the imposition of mortgage on the object of collateral for a receivable, it is stated that it has no legal force, while the imposition of mortgage rights as evidenced by the existence of a mortgage certificate already has strong legal force. Based on this, there is a formulation of the problem in the form of legal consequences for the Sale and Purchase Binding Deed which is declared null and void on the object that has been charged with a Mortgage based on Depok District Court Decision Number 206/Pdt.G/2020/PN Dpk and Legal Protection for Mortgage Holders which Ownership on Objects Declared Null By Law. This study uses a form of normative juridical research that refers to the analysis of legal norms with the aim of finding the truth based on scientific logic with a descriptive analytical research type. Based on the results of the descriptive research analysis, it contains the conclusion that based on the Decision of the Depok District Court Number 206/Pdt.G/2020/PN Dpk by declaring the Sale and Purchase Binding Deed null and void, then anything or action based on the deed is automatically legally flawed, as well as the cancellation of the sale and purchase agreement does not always cause the sale and purchase to be cancelled, and the cancellation of the mortgage does not cause the abolition of the credit agreement. A notary and PPAT are required to carry out their positions in accordance with the UUJN and the holder of a mortgage right can also block objects that are subject to mortgage rights in the event of an attempt to cancel mortgage rights which are used as collateral for a debt."