Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
PT KHI yang bergerak di sektor industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi karena menggunakan berbagai alat berat, mesin, dan bahan berbahaya. Untuk itu, perusahaan yang bergerak pada sektor tersebut perlu menyusun ketentuan mengenai keselamatan kerja dan memastikan bahwa pelaksanaannya dapat melindungi pekerja dari kecelakaan kerja. Skripsi ini disusun dengan metode penelitian doktrinal dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan didukung dengan observasi ke lapangan dan wawancara kepada informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan keselamatan kerja dalam peraturan perusahaan PT KHI telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perusahaan ini mewajibkan adanya kerja sama antara perusahaan dan pekerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. PT KHI juga telah melaksanakan keselamatan kerja dengan baik, mulai dari pemberian pelatihan dan pembinaan, layanan dan fasilitas kerja, lingkungan kerja, hingga pengawasan. Meski demikian, masih ditemukan kasus kecelakaan kerja di PT KHI yang dalam beberapa peristiwa disebabkan karena kelalaian pekerja. Oleh karena itu, pengusaha dan pekerja harus memiliki kesesuaian pemahaman terhadap peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja. PT KHI harus terus menjamin agar pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan pekerja harus terus mendukung upaya yang dilakukan oleh PT KHI dengan cara mematuhi dan melaksanakan ketentuan keselamatan kerja yang berlaku. Selain itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan keselamatan kerja tersebut, pemerintah perlu berperan mengawasi pelaksanaannya. ......PT KHI, which operates in the four or more wheeled motorized vehicle body and the trailer and semi-trailer industry, has a high risk of work accidents because it uses various heavy equipment, machines, and dangerous materials. For this reason, companies engaged in this sector need to formulate provisions regarding occupational safety and ensure that their implementation can protect workers from work accidents. This thesis is prepared using the doctrinal legal research method and uses secondary data obtained from library research supported by field observations and interviews with informants. The research results show that the occupational safety provisions in PT KHI’s company regulation are in accordance with the statutory regulations. This company regulation requires cooperation between the company and workers to prevent work accidents. PT KHI has also implemented occupational safety well, starting by providing training and coaching, work services and facilities, work environment, and supervision. However, there are still cases of work accidents at PT KHI, which in some cases are caused by worker negligence. Therefore, employers and workers must have a shared understanding of company regulation and statutory regulations to prevent work accidents. PT KHI must continue to ensure that workers can do their work safely and workers must continue to support the efforts made by PT KHI by complying with and implementing applicable occupational safety provisions. In addition, to optimize the implementation of occupational safety, the government needs to play a role in supervising its implementation.

Abstrak :
Perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hak yang wajib diperoleh bagi pekerja dan wajib di terapkan di setiap tempat kerja agar pekerja terhindari dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja. Dewasa ini, semakin berkembangnya teknologi digital menyebabkan banyak bermunculan pekerjaan yang mengandalkan teknologi digital, seperti Host Live Streaming untuk memasarkan dan memperkenalkan produk ke masyarakat luas melalui aplikasi belanja online atau sosial media. Pekerja host live streaming dituntut untuk dapat bekerja sepanjang waktu secara bergantian. Bagi pekerja yang mendapatkan jam kerja pada waktu malam hari hingga dini hari butuh mendapatkan perlindungan khusus agar tetap menjalankan pekerjaannya secara optimal. Kesesuaian penerapannya dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja serta peraturan pelaksanaan lainnya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dari data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan didukung dengan wawancara kepada informan untuk menunjang datadata yang diperoleh dari studi dokumen. Hasil dari penelitian adalah pengaturan untuk perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari sudah ada tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan diketahui bahwa perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja berupa penyediaan fasilitas antar jemput dan penyediaan makanan bergizi bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari sebagai host live streaming di PT AWI belum terlaksana. ......Legal protection for occupational health and safety is a right that workers must obtain and must be implemented in every workplace so that workers avoid undesirable things such as work accidents and/or work-related diseases. Nowadays, the increasing development of digital technology has caused many job opportunities to emerge that utilize digital technology, such as Hosting Live Streaming to market and introduce products to the wider community through online shopping applications or social media. Live streaming host workers are required to be able to work around the clock in shifts. Workers who work hours from night to early morning need special protection to continue carrying out their work optimally. The suitability of its implementation is seen based on Law Number 13 of 2003 concerning Employment and Law Number 1 of 1970 concerning Work Safety as well as other implementing regulations. Writing this thesis uses normative juridical research methods. Data collection techniques from secondary data obtained through library research and supported by interviews with informants to support the data obtained from document study. The results of the research are that arrangements for legal protection of occupational health and safety for female workers who work at night are already included in Indonesian legislation and it is known that legal protection of occupational health and safety takes the form of providing pick-up and drop-off facilities and providing nutritious food for workers. women who work at night as live streaming presenters at PT AWI have not yet been implemented.

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis bagaimana terjadinya fenomena berkurang dan menghilangnya pekerjaan pertanian di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka. Tulisan ini bertujuan untuk melestarikan dan menciptakan pekerjaan pertanian dengan menganalisis hukum dan kebijakan ketenagakerjaan dalam sektor pertanian di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan pertanian di Indonesia masih belum dilestarikan karena perlindungan hukum yang kurang memadai. Salah satu kebijakan hukum yang problematik adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang biasa disebut Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja membahas secara rancu mengenai definisi petani, subjek produksi pertanian, alih fungsi lahan, dan perencanaan budi daya pertanian. Hal ini tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu lembaga internasional yang memiliki peran penting dalam membantu mewujudkan kesejahteraan pekerja di sektor pertanian adalah International Labour Organization (ILO). ILO bertujuan untuk menciptakan standar ketenagakerjaan yang adil dan layak di seluruh dunia untuk segala sektor, termasuk pekerja di sektor pertanian, dengan mengeluarkan Konvensi ILO No. 184 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Pertanian. Namun, Indonesia masih belum meratifikasi konvensi tersebut karena adanya keterbatasan sumber daya. Di sisi lain, terdapat negara-negara yang sudah memiliki kebijakan yang lebih memadai terhadap pekerja di sektor pertanian. Amerika Serikat disokong oleh dukungan pemerintah melalui subsidi, penggunaan teknologi canggih, dan sistem agribisnis. Taiwan memiliki prinsip “membangun industri melalui pertanian dan membangun pertanian melalui industri” yang didukung oleh Council of Agriculture dan teknologi canggih. Sementara itu, Afrika Selatan adalah contoh negara dengan regulasi ketenagakerjaan di sektor pertanian yang layak sesuai perkembangan zaman, meskipun penerapannya masih perlu diperbaiki. ......This paper analyzes how the phenomenon of decreasing and disappearing agricultural jobs in Indonesia occurs. This paper employs a juridical-normative research method conducted by reviewing literature materials. This paper aims to preserve and create agricultural jobs by analyzing labour laws and policies in the agricultural sector in Indonesia. The results of the study show that agricultural work in Indonesia is still not preserved due to inadequate legal protection. One of the problematic legal policies is UU No. 6 of 2023 concerning Perpu No. 2 of 2022 concerning Job Creation to become Law, commonly called the Job Creation Law. Job Creation Law discusses ambiguously the definition of farmer, the subject of agricultural production, land conversion, and agricultural cultivation planning. This is not in line with the ideals of the Indonesian nation to advance general welfare. One of the international institutions that has an important role in helping to realize the welfare of workers in the agricultural sector is the International Labour Organization (ILO). ILO aims to create fair and decent labour standards worldwide for all sectors, including workers in the agricultural sector, by issuing ILO Convention No. 184 on Occupational Safety and Health in Agriculture. However, Indonesia has still not ratified the convention due to limited resources. On the other hand, there are countries that already have more adequate policies for workers in the agricultural sector. United States is supported by government support through subsidies, the use of advanced technology, and agribusiness systems. Taiwan adheres to the principle of developing industry through agriculture and enhancing agriculture through industry, supported by the Council of Agriculture and advanced technology Meanwhile, South Africa serves as an example of a country with labour regulations in the agricultural sector that are appropriate for the current era, although their implementation still needs improvement.

Abstrak :
Pekerja rumah tangga (PRT) memainkan peran penting dalam masyarakat modern di mana banyak individu tidak memiliki waktu untuk mengurus pekerjaan rumah tangga mereka. Menurut Badan Pusat Statistik, terdapat 54,29 juta penduduk Indonesia yang bekerja di sektor formal, dengan sebagian besar dari mereka bekerja lebih dari tiga puluh lima jam per minggu. Kondisi ini menyebabkan banyak pekerja formal merasa lelah dan membutuhkan bantuan PRT untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Berdasarkan data dari International Labour Organization (ILO), pada tahun 2015 terdapat 4,2 juta PRT di Indonesia, menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap jasa mereka. Melalui Konvensi No. 189, ILO menekankan pentingnya perlindungan PRT di seluruh dunia. PRT sering bekerja dalam kondisi yang tidak diawasi dan hak-haknya mudah dilanggar. Di Indonesia, pekerja rumah tangga sering kali tidak memiliki kontrak kerja yang jelas, beban kerja yang tidak terukur, jam kerja yang tidak terbatas, upah rendah, dan tanpa jaminan kesehatan. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan hak-hak standar bagi pekerja, PRT seringkali dikecualikan dari perlindungan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa posisi tawar PRT yang lemah, kurangnya organisasi pekerja yang representatif, dan kebijakan pemerintah yang kurang responsif memperburuk situasi ini. Analisis ini akan mengacu kepada perlindungan hukum PRT di Indonesia dengan mempelajari hukum dari negara lain seperti Singapura, Hong Kong, dan Afrika Selatan untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Penelitian ini menggunakan metode penulisan doktrinal dengan mengkaji sumber hukum primer dan sekunder. Data akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan hukum PRT di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan yang ada agar lebih sesuai dengan standar internasional. Penelitian ini mendukung perlindungan yang lebih baik dan layak bagi PRT di Indonesia. ......Domestic workers play a crucial role in modern society where many individuals don’t have the time to manage their household chores. According to the Badan Pusat Statistik, there are 54.29 million Indonesians working in the formal sector, with most of them working more than thirty-five hours per week. This condition causes many formal sector workers to feel exhausted and in need of Dometic Workers to complete their household tasks. Based on data from the International Labour Organization (ILO), in 2015, there were 4.2 million Domestic Workers in Indonesia, indicating the high dependence of society on their services. Through Convention No. 189, the ILO emphasizes the importance of protecting Domestic Workers worldwide Domestic Workers often work in unmonitored conditions, making it easy for their rights to be violated. In Indonesia,Domestic Workers frequently lack clear employment contracts, have unmeasured workloads, unlimited working hours, low wages, and no health insurance. Although UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003concerning Manpower sets standard rights for workers Domestic Workers are often excluded from this protection. Research shows that the weak bargaining position of Domestic Workers the lack of representative worker organizations, and unresponsive government policies worsen this situation. This analysis will refer to the legal protection of domestic workers (DW) in Indonesia by studying the laws of other countries such as Singapore, Hong Kong, and South Africa to provide recommendations for improvement. This research employs a doctrinal writing method by reviewing primary and secondary legal sources. The data will be analyzed qualitatively and presented in a descriptive-analytical form. The results of this research are expected to provide a better understanding of the legal protection of Domestic Workers in Indonesia and offer recommendations for improving existing policies to align more closely with international standards. This research supports better and more appropriate protection for Domestic Workers in Indonesia.

Abstrak :
Pekerja rumah tangga (PRT) memainkan peran penting dalam masyarakat modern di mana banyak individu tidak memiliki waktu untuk mengurus pekerjaan rumah tangga mereka. Menurut Badan Pusat Statistik, terdapat 54,29 juta penduduk Indonesia yang bekerja di sektor formal, dengan sebagian besar dari mereka bekerja lebih dari tiga puluh lima jam per minggu. Kondisi ini menyebabkan banyak pekerja formal merasa lelah dan membutuhkan bantuan PRT untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Berdasarkan data dari International Labour Organization (ILO), pada tahun 2015 terdapat 4,2 juta PRT di Indonesia, menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap jasa mereka. Melalui Konvensi No. 189, ILO menekankan pentingnya perlindungan PRT di seluruh dunia. PRT sering bekerja dalam kondisi yang tidak diawasi dan hak-haknya mudah dilanggar. Di Indonesia, pekerja rumah tangga sering kali tidak memiliki kontrak kerja yang jelas, beban kerja yang tidak terukur, jam kerja yang tidak terbatas, upah rendah, dan tanpa jaminan kesehatan. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan hak-hak standar bagi pekerja, PRT seringkali dikecualikan dari perlindungan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa posisi tawar PRT yang lemah, kurangnya organisasi pekerja yang representatif, dan kebijakan pemerintah yang kurang responsif memperburuk situasi ini. Analisis ini akan mengacu kepada perlindungan hukum PRT di Indonesia dengan mempelajari hukum dari negara lain seperti Singapura, Hong Kong, dan Afrika Selatan untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Penelitian ini menggunakan metode penulisan doktrinal dengan mengkaji sumber hukum primer dan sekunder. Data akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan hukum PRT di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan yang ada agar lebih sesuai dengan standar internasional. Penelitian ini mendukung perlindungan yang lebih baik dan layak bagi PRT di Indonesia. ......Domestic workers play a crucial role in modern society where many individuals don’t have the time to manage their household chores. According to the Badan Pusat Statistik, there are 54.29 million Indonesians working in the formal sector, with most of them working more than thirty-five hours per week. This condition causes many formal sector workers to feel exhausted and in need of Dometic Workers to complete their household tasks. Based on data from the International Labour Organization (ILO), in 2015, there were 4.2 million Domestic Workers in Indonesia, indicating the high dependence of society on their services. Through Convention No. 189, the ILO emphasizes the importance of protecting Domestic Workers worldwide Domestic Workers often work in unmonitored conditions, making it easy for their rights to be violated. In Indonesia,Domestic Workers frequently lack clear employment contracts, have unmeasured workloads, unlimited working hours, low wages, and no health insurance. Although UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003concerning Manpower sets standard rights for workers Domestic Workers are often excluded from this protection. Research shows that the weak bargaining position of Domestic Workers the lack of representative worker organizations, and unresponsive government policies worsen this situation. This analysis will refer to the legal protection of domestic workers (DW) in Indonesia by studying the laws of other countries such as Singapore, Hong Kong, and South Africa to provide recommendations for improvement. This research employs a doctrinal writing method by reviewing primary and secondary legal sources. The data will be analyzed qualitatively and presented in a descriptive-analytical form. The results of this research are expected to provide a better understanding of the legal protection of Domestic Workers in Indonesia and offer recommendations for improving existing policies to align more closely with international standards. This research supports better and more appropriate protection for Domestic Workers in Indonesia.