Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPelaksanaan program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan program nasional dalam usaha pemerintah menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, PKH merupakan program bantuan sosial yang di lahirkan dengan eksklusif. Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki perlakukan khusus karena tingkat heterogenitas penduduknya yang tinggi. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi PKH dalam menanggulangi kemiskinan di DKI Jakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik A Model of the Policy Implementation Process yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data melalui data primer dengan wawancara mendalam dan data sekunder dengan studi literature, serta analisis yang dilakukan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini secara garis besar pelaksanaan PKH di DKI Jakarta sudah baik, namun ada beberapa hal yang harus ditingkatkan dan ditinjau kembali agar mendapatkan hasil yang maksimal, seperti melakukan update data calon KPM PKH secara berkala, memberikan sosialisasi mengenai batas usia minimum lansia, dan menyediakan pendamping sosial yang memadai.

---

ABSTRACT

The implementation of the Family Hope Program (PKH) social assistance program is a national program in the government's effort to reduce poverty in Indonesia. Based on Minister of Social Affairs Regulation No. 1 of 2018 concerning the Family Hope Program, PKH is a social assistance program that was born exclusively. DKI Jakarta Province as the State Capital of the Republic of Indonesia has special treatment because of the high level of heterogeneity of its population. Therefore, this study aims to illustrate how the implementation of PKH in reducing poverty in DKI Jakarta by using the A Model of the Policy Implementation Process public policy theory proposed by Van Meter and Van Horn. The method used in this research is post-positivist, data collection techniques through primary data with in-depth interviews and secondary data with literature studies, and the analysis conducted is qualitative. The results of this study in broad outline of the implementation of PKH in DKI Jakarta have been good, but there are some things that need to be improved and reviewed in order to get maximum results, such as updating the KPM PKH candidate data regularly, providing information about the minimum age limit for the elderly, and provide adequate social assistance."

"Tahun 2010, Pemerintah Indonesia membentuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), yakni anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan endowment fund guna menjamin keberlangsungan program pendidikan generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (intergenerational equity) yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). LPDP menyelenggarakan program beasiswa dengan misi “mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia”. Hingga tahun 2017, penerima beasiswa LPDP sebanyak 18.466 orang. Dalam pelaksanaannya, ada ketidakjelasan antara target dan kinerja outcomes program beasiswa LPDP. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana rumusan target dan kinerja outcomes program beasiswa LPDP dengan model Targeting Outcomes of Program (TOP). Paradigma penelitiannya adalah postpositivisme dengan metode kualitatif untuk menggali rumusan target (program development) dan menilai kinerjanya (program performance). Ada 2 kesimpulan dari penelitian: (1) LPDP belum memiliki rumusan target outcomes yang jelas; dan (2) kinerja outcomes program belum selaras dengan amanah intergenerational equity dan misinya. Untuk itu, ada 4 saran penyempurnaan program beasiswa LPDP ke depan: (1) penyusunan vision study tentang kebutuhan pengembangan sumber daya manusia berbasis daerah/wilayah, industri, profesi, dan keilmuan di Indonesia; (2) pengembangan program beasiswa untuk strata pertama (diploma ataupun sarjana) terintegrasi dengan Program Indonesia Pintar (PIP) dan pengembangan pinjaman pendidikan;     (3) berkolaborasi dengan kementerian/lembaga pengelola program sejenis serta sektor industri; (4) penyesuaian standar biaya hidup dan mekanisme pembayarannya.

---

In 2010, the Government of Indonesia established the National Education Development Fund (DPPN), the education budget allocated for the endowment funds to ensure the continuation of the next generation education program as an intergenerational equity managed by the Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). LPDP organizes scholarship programs with the mission of "preparing future leaders and professionals of Indonesia". Until 2017, there were 18,466 LPDP scholarship recipients. In its implementation, there is a lack of clarity between the target and outcomes of the LPDP scholarship program outcomes. This study aims to see how the target formulation and outcomes of LPDP scholarship program outcomes with the Targeting Outcomes of Program (TOP) model. The research paradigm is postpositivism with qualitative methods to explore program development and assess its performance (program performance). There are 2 conclusions from the research: (1) LPDP does not have clear formulation of target outcomes; and (2) outcomes of program outcomes have not been aligned with the mandate of intergenerational equity and its mission. There are 4 suggestions for improving the LPDP scholarship program in the future: (1) the preparation of a vision study on the needs of developing human resources based on regions / regions, industries, professions, and science in Indonesia; (2) development of scholarship programs for the first strata (diploma or undergraduate) integrated with the Smart Indonesia Program (PIP) and the development of educational loans; (3) collaborating with ministries / institutions of similar program management and industry sectors; (4) adjusting the standard of living costs and the payment mechanism."

"Penelitian ini berfokus pada analisis dampak penerapan e-budgeting terhadap kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta. Masalah utama pada penelitian ini adalah sejak dilakukannya perluasan penerapan e-budgeting pada tahun 2016, realisasi serapan anggaran tumbuh makin cepat, namun demikian pertumbuhan IPM menjadi semakin lambat. Perlambatan pertumbuhan IPM ini mengindikasikan tidak optimalnya peran e-budgeting dalam mendorong pembangunan. Untuk membuktikan hipotesis tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist berbasis mixed method (perpaduan kuantitatif dan kualitatif). Untuk metode kuantitatif, penelitian ini menggunakan teknik estimasi Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan data sekunder yang dipublikasikan pada DJPK Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan untuk metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) bersama dengan DPRD DKI Jakarta, Bappeda Provinsi DKI Jakarta, peneliti Bower Group Asia (BGA) yang membidangi public policy, dan LSM Jakarta Law Office (JLO) untuk mendapatkan informasi yang bersifat data primer yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan COBIT 4.1 dengan tujuan mengukur sejauh mana kesesuaian penerapan e-budgeting dengan standar COBIT 4.1. Dalam penelitian ini, indikator COBIT 4.1 yang digunakan adalah Customer Perspective, dengan sub-indikator utama yaitu Define and Manage Service Levels (DS1) dan Monitoring and Evaluation of IT Performance (M1). Hasil pada pengolahan data secara kuantitatif menggunakan teknik estimasi OLS menunjukkan bahwa e-budgeting tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan IPM. Secara prosedural administratif, penerapan e-budgeting di Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan standar COBIT 4.1, namun demikian realisasi program pembangunan ekonomi sosial di lapangan yang masih belum optimal. Pemerintah DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan e-budgeting melalui pembaharuan sistem secara bertahap, agar tidak hanya efektif secara prosedural, namun juga berdampak positif secara substantif dalam bentuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta

---

The research focuses on analyzing the impact of e-budgeting on Human Development Index (HDI) of DKI Jakarta. The research is driven by a problem where expansion of e-budgeting implementation has indeed led to rapid growth of budget absorption since 2016, however growth of HDI remains lower. It implies the implementation of e-budgeting is not optimal to drive HDI. In order to prove the hypothesis this research employs post-positivist approach, as it refers to previous researches with similar topic as academic fundamental references. The post-positivist approach is technically conducted using mixed method (the combination of quantitative and qualitative methods). Quantitatively, this research is analyzed using ordinary least square (OLS) estimation technique, using secondary data accessed from DJPK Ministry of Finance and Central Bureau of Statistics of Indonesia. Qualitatively, it is analyzed through in-depth interview with the member of local house of representative of DKI Jakarta (DPRD DKI Jakarta), Regional Development Agency of DKI Jakarta (Bappeda DKI Jakarta), researcher/academician from Bower Group Asia (BGA) serving in public policy department, and NGO Jakarta Law Office (JLO) to obtain primary data and information to be further analyzed using COBIT 4.1 to analyze the extent to which e-budgeting implementation meets the standard. In this research, COBIT 4.1 focuses on indicator of customer perspective, with sub-indicator of Define and Manage Service Levels (DS1) dan Monitoring and Evaluation of IT Performance (M1). Using OLS estimation technique, it is found that e-budgeting does not perform significant positive impact on HDI of DKI Jakarta. Administratively, the implementation of e-budgeting of DKI Jakarta already complies the standard of COBIT 4.1, nevertheless development programs realization is not optimum. Therefore, the Government of DKI Jakarta keeps improving the quality of e-budgeting implementation through gradual system upgrades in order to make it not only effective administratively but is also positively impactful substantially in the form of improvement of Human Development Index (HDI) of DKI Jakarta.

"

"

Pasca diterapkannya 8 area perubahan reformasi birokrasi menuntut setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk dapat membangun organisasi yang good governance melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Namun nyatanya, masih banyak Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mendapatkan hasil SAKIP yang belum cukup baik karena belum tercapainya sasaran kinerja yang sudah ditetapkan. Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi (PSDMO) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan biro yang sangat penting untuk mengatur pengorganisasian Kementerian BUMN mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Keunikan Kementerian BUMN yang mengelola BUMN berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan korporasi (perusahaan) memerlukan strategi khusus untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan Model 7’S McKinsey. Dengan menggunakan konsep 7’S McKinsey, peneliti ingin melihat bagaimana implementasi model 7’S McKinsey dalam meningkatkan kinerja Biro PSDMO dan permasalahan apa yang dihadapi dalam rangka meningkatkan manajemen kinerja di Biro PSDMO. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivisme. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan semua tahapan dalam proses penyusunan strategi jangka panjang sudah dilakukan, tidak terdapat tumpang tindih di dalam Biro PSDMO, penempatan SDM yang sudah tepat sesuai kompetensi, skills sudah ditetapkan dalam roadmap SDM, Style pimpinan tertinggi Biro PSDMO adalah demokratis dan kendali bebas dimana merupakan modal utama untuk meningkatkan kualitas kinerja organsiasi.

 

---

---

After the implementation of 8 areas of change in bureaucratic reform requires each Ministry/Institution/Local Government to be able to build a good governance organization through the Government Institution Performance Accountability System (SAKIP). However, in reality, there are still many Ministries/Institutions/Local Governments that have received SAKIP results which not been good enough because they have not achieved the performance targets that have been set. The Planning, Human Resources, and Organization (PSDMO) Bureau of the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN) is a very important bureau to regulate the organization of the Ministry of SOEs from planning to evaluation. The uniqueness of the Ministry of SOEs that manages SOEs based on the principles of corporate (company) requires specific strategies to be able to make decisions based on the McKinsey 7's Model. By using the 7 'S McKinsey model, researchers want to see how the implementation of the 7' S McKinsey model in improving the performance of the PSDMO Bureau and what problems are being faced in order to improve performance management in the PSDMO Bureau. This research uses a positivism approach. The data used in this study were sourced from in-depth interviews and literature studies. The results of the study concluded that all stages in the process of formulating a long-term strategy had been carried out, there was no overlap within the PSDMO Bureau, HR placement was appropriate according to competence, skills were set in the HR roadmap, the highest leadership style of the PSDMO Bureau was democratic and laisez faire which was main capital to improve the quality of organizational performance

 

"

"Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi mengelola berbagai strategi dalam mengurangi tingkat pengangguran akibat pandemi Covid-19. Salah satunya melalui pelatihan tenaga kerja. Dinas dalam hal ini menghadapi berbagai tantangan berupa dampak pandemi Covid-19 menurunnya kegiatan bisnis, kurangnya keterlibatan perusahaan swasta, tingginya jumlah angkatan kerja akibat pendatang dari luar daerah, dan rendahnya kualitas tenaga kerja lokal. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis mengenai manajemen strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi dalam mengurangi pengangguran akibat pandemi Covid-19 melalui pelatihan tenaga kerja. Peneliti menggunakan konsep manajemen strategis (David, 2011) untuk menilai gambaran strategi dalam aspek pelatihan tenaga kerja oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, sebagai salah satu bentuk pengentasan pengangguran. Peneliti menggunakan pendekatan post-positivistdan menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mandalam dan studi pustaka. Analisis hasil penelitian disajikan secara deskriptif. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa, pelatihan tenaga kerja sudah menyesuaikan dengan kebutuhan bagi perusahaan sektor industri, namun masih terdapat hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya. Pelatihan tidak bisa maksimal akibat realokasi anggaran ke penanganan covid. Hasil dari Indikator Kinerja Utama juga menunjukan target kinerja yaitu tingkat pengangguran terbuka yang tidak tercapai.

---

In reducing unemployment due to the Covid-19 pandemic, the Bekasi District Manpower Office manages its strategy. One of them is through workforce training. The agency in this case faces various challenges in the form of the impact of the Covid-19 pandemic, reduced industrial and business activities, lack of involvement of private companies, high number of workforce due to migrants from outside the region, and low quality of local workforce. This thesis aims to analyse the management strategy of the Bekasi District Manpower Office in reducing unemployment due to the Covid-19 pandemic through workforce training. Researchers use the concept of strategic management (David, 2011). to assess the description of the strategy in the aspect of workforce training by the Bekasi District Employment Office, as a form of alleviating unemployment. Researchers used a post-positivist approach and used qualitative data collection techniques through man-in-depth interviews and literature study. Analysis of research results is presented descriptively. This research resulted in the finding that workforce training has adapted to the needs of industrial sector companies, but there are still obstacles and challenges in its implementation. Training cannot be maximized due to budget reallocation to handling Covid. The results of the Key Performance Indicators also show that the open unemployment rate target as a performance indicator was not achieved."

"Pengelolaan SDM di Polri bertujuan untuk memaksimalkan peran dan fungsi sumber daya manusia (SDM) di masing-masing unit kerja. Salah satu bentuk pengelolaan SDM yang dilakukan Polri untuk membangun postur SDM Polri yang unggul adalah dengan menyelenggarakan rekrutmen proaktif dalam seleksi Bintara Polri 2021. Penelitian ini dilakukan di Polda Kep. Babel. Pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah post positivisme dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan rekrutmen proaktif dalam seleksi penerimaan Bintara Polri di Polda Kep. Babel tahun 2021 dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan rekrutmen proaktif dalam seleksi penerimaan Bintara Polri di Polda Kep. Babel tahun 2021. Hasil analisis menunjukan bahwa pelaksanaan rekrutmen proaktif di Polda Kep. Babel tahun 2021 yang di analisis menggunakan dimensi input, proses, output dan outcome masih terdapat aspek yang harus ditingkatkan. Pada dimensi input, aspek yang harus ditingkatkan adalah tahap perencanaannya, pada dimensi proses, aspek yang harus ditingkatkan adalah proses perencanaan penggunaan strategi rekrutmen proaktif yang akan digunakan, selanjutnya sejalan dengan input dan outputnya maka dimensi output dan outcome juga harus ditingkatkan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses rekrutmen proaktif dalam seleksi penerimaan Bintara Polri Polda Kep. Babel tahun 2021 yang penerapannya harus ditingkatkan yaitu perencanaan dan pelaksanaan metode atau strategi rekrutmen dan seleksi yang akan digunakan dalam aktivitas rekrutmen proaktif di Polda Kep. Babel, tahapan evaluasi setelah penerimaan dan sistem penilaian dan perangkingan akhir yang tidak valid dan transparan. Terdapat satu faktor yang telah memenuhi standarisasi yaitu tahapan proses seleksi dalam rekrutmen proaktif penerimaan bintara Polri Polda Kep. Babel.

---

Human resource management in the Indonesian National Police (Polri) aims to maximize the role and function of human resources (HR) in each work unit. One form of HR management carried out by the Polri to build a superior Polri HR posture is to perform proactive recruitment in Polri Non Commisioned Officer (NCO) selection. This research was conducted in Regional Police of Bangka Belitung Island (Polda Kep. Babel). The research approach in this thesis is post positivism using a descriptive method. Data collection techniques consist of in-depth interview, observation and documentation. The objectives of this research are to analyze proactive recruitment implementation in NCO’s 2021 enrollment and selection at Polda Kep. Babel then analyzed factors that influence proactive recruitment implementation in NCO’s 2021 enrollment and selection at Polda Kep. Babel as well. The results of the analysis show that proactive recruitment implementation in Polda Kep. Babel year of 2021 which is analyzed using input, process, output and outcome dimension still has aspects that need to be improved. There are several rooms of improvement, at input dimension is planning stage, at process dimension is to identify proactive recruitment strategies planning, furthermore inline with input and process dimension, output and outcome dimensions need to be improved as well. Key factors that affect successful of proactive recruitment implementation in NCO’s 2021 enrollment and selection at Polda Kep. Babel year of 2021 i.e: planning, recruitment method and strategy identification used in proactive recruitment activity, evaluation post recruitment and selection activity, then validity & transparency final assessment and rank system. On the other hand there is one factor that adequate and fulfills the standardization Mabes Polri policy, that is selection process stage at proactive recruitment implementation in NCO’s 2021 enrollment and selection at Polda Kep. Babel year of 2021."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan program affirmative action masyarakat perbatasan pada rekrutmen dan seleksi calon Bintara Polri di Polda Kalimantan Barat dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pelaksanaan affirmative action pada rekrutmen dan seleksi tersebut. Pendekatan penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah post positivism dengan menggunakan metode deskriptif. Teori yang dirujuk untuk menganalisis proses rekrutmen dan seleksi pada tesis ini yaitu teori Phases of Talent Acquisition Management yang dikemukakan oleh Daly (2010) bahwa dalam implementasinya rekrutmen dan seleksi terdapat tiga tahapan yaitu review posisi, screening of candidates dan selection interviews. Sedangkan faktor yang mempengaruhi digunakan teori High Quality Recruitment yang dikemukakan Berman dkk (2016) bahwa terdapat faktor-faktor kunci untuk keberhasilan proses rekrutmen dan seleksi sehingga memiliki tingkat kualitas yang tinggi dengan memperhatikan perspektif pemberi kerja dan perspektif pelamar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan affirmative action sudah diterapkan pada pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon Bintara Polri di Polda Kalimantan Barat namun masih sebatas dititikberatkan pada perlunya diakomodir penduduk asli wilayah perbatasan. Belum dapat menyasar seluruh wilayah yang ditetapkan, selain itu belum terlihat spesifikasi jabatan, kuota yang dibutuhkan dan metode rekrutmen untuk menjaring calon yang berkualitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan affirmative action bagi calon peserta wilayah perbatasan pada rekrutmen dan seleksi ini, sebelum pelaksanaan seleksi dilingkungan internal Polri dan Polda Kalimantan Barat menunjukkan kondisi yang mengakomodir keberagaman yang didukung kebijakan terkait, kemauan organisasi pun terlihat untuk merekrut dalam konteks keberagaman dan target yang disasar pun sudah spesifik menyasar ke wilayah perbatasan meskipun belum merata.

---

This research aims to analyze the implementation of affirmative action program in border community on recruitment and selection of the Non-Commissioned Officer Candidate for Indonesian National Police in Regional Police of West Kalimantan and factors affecting the process of implementing affirmative action in recruitment and selection. Approach of the research in writing this thesis was post-positivism using the descriptive methodology. Theory referred to analyze recruitment and selection processes in this thesis was a theory of the Phases of Talent Acquisition Management as stated by Daly (2010) in which implementation of recruitment and selection had three stages, namely position review, screening of candidates and selection interview. Meanwhile, for the affecting factors, it used theory of High Quality Recruitment as stated by Berman et al. (2016) in which there are key factors for the success of recruitment and selection processes, thus having high quality by considering perspective of employer and applicant. The research shows the result that affirmative action has been implemented in the implementation of recruitment and selection of Non-Commissioned Officer Candidate for Indonesian National Police in Regional Police of West Kalimantan, but it was still limited on accommodation of indigenous people in border region. It did not yet target the whole region as stipulated, while specifications of position, quota required, and recruitment method for recruiting the quality candidates were not yet shown. In factors affecting the implementation of affirmative action for the candidate from border region in recruitment and selection, before implementation of selection in Indonesian National Police and Regional Police of West Kalimantan, it shows condition accommodating diversity as supported by the related policy, while willingness of the organization is shown in recruitment, in the context that diversity and target focus on the border region, despite not being equal."

"Indonesia merupakan negara dengan prevalensi stunting tertinggi kedua di Asia Tenggarasedangkan Kabupaten Bogor merupakan kabupaten dengan jumlah anak stuntingtertinggi di Indonesia. Stunting merupakan masalah multidimensional yangpenanganannya memerlukan intervensi pada berbagai aspek, sehingga kebijakanpenanganan stunting memerlukan keterlibatan berbagai aktor. Pelaksanaan kebijakanpenanganan stunting di Indonesia dapat dilihat dengan menggunakan kacamata policynetwork. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan kebijakan penangananstunting menggunakan kacamata policy network. Penelitian ini menggunakan dimensipolicy network berupa actors and their perceptions of problem and solution, actors andtheir preferences, actors and ther tradable resources, actors and their strategies, specificrulesof policy network, dan interactions sebagai kerangka teori. Penelitian inimenggunakan pendekatan penelitian Post-Positivist. Hasil penelitian menunjukan bahwaperbedaan persepsi antar aktor tidak menyebabkan terganggunya proses kebijakanmaupun interaksi antar aktor yang terkait. Preferensi Pemerintah Kabupaten Bogor bukandipengaruhi oleh persepsinya melainkan merupakan mandatori dari Pemerintah Pusat.Begitu pula dengan strategi dan turan yang mengatur proses berjalannya networkkebijakan penanganan stunting di Kabupaten Bogor dikeluarkan oleh Pemerintah Pusatdan sifatnya mandatori bagi Pemerintah Kabupaten Bogor. Saat ini belum ada peraturantertulis yang mengatur hal-hal yang boleh maupun tidak boleh dilakukan oleh aktor nonpublik. Terakhir, belum ada network yang menghubungkan seluruh aktor, termasukpemerintah daerah, yang mewadahi interaksi antar aktor, terutama pemerintah daerahdengan aktor non pemerintah

---

Indonesia is the country with the second-highest prevalence of stunted children inSoutheast Asia while Bogor Regency has the highest number of stunted children inIndonesia. Stunting is a multidimensional problem that requires intervention in variousaspects so that the policy of stunting management requires the involvement of variousactors. Implementation of stunting management policy in Indonesia can be seen by usinga policy network framework. This study aims to analyse the implementation of stuntingmanagement policy using policy network framework. This study uses the dimensions ofpolicy network in the form of actors and their perceptions of problem and solution, actorsand their preferences, actors and their tradable resources, actors and their strategies,specific-rules of policy network, and interactions as a theoretical framework. This studyuses Post-Positivist research methods. The results showed that the differences inperceptions among actors do not disrupt policy processes or interactions between actors.The preferences of the Bogor Regency Government are not influenced by their perceptionbut rather are mandatory from the Central Government. So do the strategies and ruleswhich rule the process of running a policy network of stunting management at BogorRegency issued by the Central Government and is mandatory for the Bogor Regency.More, there are no written regulations yet that governing the actions of non-public actors.Lastly, there are no big network connects actors that accommodate interactions betweenactors, especially local governments with non-government actors"

"Tesis ini menganalisis dinamika kolaborasi yang terjadi di dalam Extractives Industries Transparency Initiatives (EITI) Indonesia. Dinamika kolaborasi di dalam multi-stakeholder group (MSG) yang merupakan unsur inti EITI penting dianalisis untuk melihat bagaimana tata kelola kolaboratif dijalankan untuk mengatasi persoalan kebijakan publik (wicked problem). Penelitian ini menggunakan teori tata kelola kolaboratif milik Emerson dan Nabatchi (2015) sebagai pisau analisis dalam menjelaskan dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kolaborasi. Interaksi antar aktor dari arus informasi dan komunikasi juga dianalisis menggunakan metode analisis jejaring sosial melalui ukuran kepadatan jaringan dan sentralitas. Hasil penelitian menemukan dinamika kolaborasi secara prinsip telah dijalankan di dalam EITI Indonesia. Namun, terdapat tantangan pada dimensi principled engagement akibat sering bergantinya personil dalam MSG, kondisi itu menciptakan lapisan (layering) aktor yang aktif dalam berkolaborasi. Temuan faktor-faktor yang mempengaruhi collaboration dynamics, terjadi pada variabel system context dalam sub-dimensi policy and legal framework soal kedudukan payung hukum EITI penting dalam memberikan legitimasi platform tersebut. Pada variabel drivers, sub-dimensi initiating leadership merupakan kunci dari keberlangsungan pelaksanaan EITI terutama pada saat proses terjadinya transisi akibat perubahan payung hukum. Temuan pengukuran SNA menunjukan kepadatan jaringan yang rendah akibat kolaborasi hanya terjadi pada ruang formal. Hasil ukuran sentralitas menunjukan temuan yang hampir sama di semua ukuran dimana Sekretariat EITI dan Ketua Eksekutif EITI memiliki peringkat tertinggi, yang berarti keduanya berperan sentral dalam arus informasi dan komunikasi di dalam MSG EITI Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan ketidakseimbangan antar aktor dalam berkolaborasi. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan payung hukum dan aturan main untuk meningkatkan partisipasi aktor-aktor MSG dan juga mendorong peningkatan interaksi secara substansial yang bergantung pada pertemuan formal.

---

This thesis analyzes the dynamics of collaboration within Indonesia's Extractives Industries Transparency Initiatives (EITI). The dynamics of collaboration inside the multi-stakeholder group (MSG), a vital component of the EITI, must be examined to understand how collaborative governance is applied in solving public policy challenges (wicked problems). This study uses Emerson and Nabatchi's (2015) collaborative governance theory as an analytical tool to examine the dynamics and factors that influence collaboration dynamics. Interactions between actors from the flow of information and communication were also analyzed using social network analysis (SNA) methods through network density and centrality measures. The research results found that the dynamics collaboration in principle has been carried out in EITI Indonesia. However, there is a challenge in the principled engagement dimension due to frequent changes in MSG personnel, which creates layers of actors actively collaborating. The findings of the factors that influence collaboration dynamics occur in the system context variable in the sub-dimension of policy and legal framework regarding the position of the EITI regulation, which is essential in giving legitimacy to the platform. In the drivers variable, the initiating leadership sub-dimensional is the key to the sustainability of EITI implementation, especially during the transition process due to changes in the legal framework. The findings of measuring centrality through the SNA generally show almost the same results, where the EITI Secretariat and the EITI Executive Chair have the highest-ranking roles, which means that both are central in the flow of information and communication within the EITI Indonesia MSG. This condition results in an imbalance between actors in collaborating. This research recommends strengthening the legal framework and rules of the game to increase the participation of MSG actors and encourage substantially increased interaction that relies on formal meetings."

"Digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi penyiaran. Implikasinya, seluruh lembaga penyiaran swasta harus mengubah teknologi siarannya dari analog menuju digital. Pada awalnya pemerintah menetapkan analogue switch off pada tahun 2018, namun akibat terganjal oleh regulasi yang belum matang dan penolakan dari beberapa pihak menyebabkan pelaksanaan digitalisasi penyiaran televisi terhambat. Penelitian ini menganalisis interaksi yang terjadi diantara aktor yang terlibat dalam digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia menurut perspektif tata kelola interaktif. Analisis interaksi dilakukan pada aktor negara, pasar dan masyarakat sipil. Dalam menganalisis interaksi yang terjadi diantara aktor yang terlibat dalam digitalisasi penyiaran televisi, penulis menggunakan teori interactive governance yang dikemukakan oleh Kooiman. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis interaksi antara negara, pasar dan masyarakat sipil dalam digitalisasi penyiaran televisi menurut perspektif tata kelola interaktif (interactive governance). Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan informan terkait. Hasil dari data dan informasi yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis ilustratif. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa (1)bentuk interaksi yang disengaja pada level aktor merupakan campuran dari bentuk interaksi partisipatif, kolaboratif serta kebijakan dan manajemen. (2) bentuk interaksi yang dominan pada level struktural adalah interaksi pemerintah hierarki.

---

The digitalization of television broadcasting in Indonesia is a necessity caused by the development of broadcast technology. The implication is that all private broadcasters must change their broadcast technology from analog to digital. Initially the government set the analogue switch off in 2018, but due to being hampered by immature regulations and the refusal of some parties, the implementation of television broadcasting digitalization was impeded. This study analyzes interactions between actors involved in digitizing television broadcasting in Indonesia according to an interactive governance perspective. Interaction analysis is carried out on state, markets and civil society actors. In analyzing the interactions that occur between actors involved in digitizing television broadcasting, the writer uses the theory of interactive governance proposed by Kooiman. The purpose of this study is to analyze the interaction between the state, the market and civil society in digitizing television broadcasting according to an interactive governance perspective. This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form of in-depth interviews with relevant informants. The results of the data and information obtained were analyzed using illustrative analysis techniques. The results of the study show that (1) the form of intentional interaction at the actor level is a mixture of participatory, collaborative and policy and management interactions. (2) the dominant form of interaction at the structural level is the interaction of the hierarchical government."