Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui secara merinci mengenai shareholder approval, concession, and transfer of assets dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Bagaimanakah hukum positif mengatur mengenai shareholder approval, concession right, and transfer of assets beserta hal-hal lain yang berkaitan dengan itu. Penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan kedudukan Menteri Keuangan, PT. PLN, dan PT. Pertamina dihubungkan dengan teori mengenai shareholder approval, concession right, and transfer of assets, untuk selanjutnya menganalisis bagaimana praktek-praktek kontrak pengadaan barang/jasa terutama dalam konteks privatisasi serta aturan-aturan hukum yang mengaturnya. Pada tahun 2008, terdapat perkara khusus arbitrase antara PT. Bumigas Energi melawan PT. Geo Dipa Energi, yang berkaitan dengan perjanjian proyek pengembangan panas bumi Dieng Patuha Nomor KTR 001/GDE/11/2005 tanggal 1 Februari 2005. PT. Geo Dipa Energi sebagai sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan perjanjian patungan Antara PT. PLN dengan PT. Pertamina (Persero), harus memegang dan memiliki Concession Right and Transfer of Assets dari pemerintah melalui PT. PLN dan PT. Pertamina (Persero). PT. Geo Dipa Energi / Termohon sebagai Perseroan yang didirikan berdasar perjanjian patungan antara PT PLN dengan PT Pertamina, harus memiliki Concession Right and Transfer of Assets dari Pemerintah Melalui PLN dan Pertamina. Concession right and transfer of assets diharapkan dapat diberikan dengan baik dengan tanpa mengulur waktu dalam hal pemberiannya. Perusahaan yang akan melaksanakan proyek pemerintah mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendanaan dengan pihak ketiga, disebabkan keterlambatan pemberian shareholder approval dan tidak adanya concession right and transfer of assets.

---

The research objective to be achieved in this thesis is to find out the details on shareholder approval, concession, and the transfer of assets by virtue of statutory provisions. How positive law governing shareholder approval, concession right, and the transfer of assets as well as other matters related to it. The author uses descriptive analytical specifications, which describe the position of the Minister of Finance, PT. PLN and PT. Pertamina is connected with the theory regarding shareholder approval, concession right, and the transfer of assets, to further analyze how the practices of procurement contracts of goods/services, especially in the context of privatization and the legal rules that govern them. In 2008, there were special arbitration case between PT. Energy Bumigas against PT. Geo Dipa Energi, which is associated with geothermal development project agreement Dieng Patuha KTR No. 001/GDE/11/2005 dated February 1, 2005. PT. Geo Dipa Energi as a company incorporated under the joint venture agreement between PT. PLN and PT. Pertamina (Persero), must hold and have a Concession Right and Transfer of Assets of government through PT. PLN and PT. Pertamina (Persero). PT. Geo Dipa Energi / Respondent as Company established based on a joint agreement between PT PLN and PT Pertamina, must have a Concession Right and Transfer of Assets of the Government Through PLN and Pertamina. Concession rights and the transfer of assets is expected to be given a well with no stalling in terms of administration. The Company will implement government projects have difficulties in getting financing with a third party, caused delay in the provision of shareholder approval and the absence of concession rights and the transfer of assets."

"Perkembangan teknologi terutama komputer membawa pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Disamping membawa dampak posistif komputer juga membawa dampak negatif yaitu digunakannya komputer sebagai sarana melakukan kejahatan (computer crime). Kejahatan komputer yang mengakibatkan adanya kerugian bagi keuangan negara dimasukkan dalam delik korupsi. Dalam kejahatan komputer mayoritas bukti berupa bukti elektronik yang dapat berupa rekaman data, informasi maupun rekaman jejak operasi komputer. Tesis ini berjudul Bukti elektronik dalam kejahatan komputer: kajian atas tindak pidana korupsi dan pembaharuan hukum pidana Indonesia.Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif yang didukung dengan penelitian lapangan dalam bentuk wawancara dengan informan sebagai sarana cross-chek. Fokus pembahasan dalam tesis ini adalah mengenai penggunaan bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana korupsi menggunakan sarana komputer. Pada bagian tersebut akan dipaparkan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang menggunakan sarana komputer, bagaimana penggunaan bukti elektronik dalam pembuktian, penerimaan pengadilan atas bukti elektronik yang disajikan serta problem-problem berkenaan dengan penggunaan bukti elektronik di pengadilan. Sebagai bahan perbandingan dipaparkan pula tentang pengaturan bukti elektronik dibeberapa negara.Kajian kedua dalam tesis ini adalah mengenai. prospek pengaturan bukti elektronik dalam pembaharuai hukum pidana Indonesia. Fokus kajian pada bagian ini adalah pertama mengenai pengaturan bukti elektronik dalam Rancangan Hukum Acara Pidana Indonesia. Pada bagian tersebut penulis akan memaparkan serta memberikan analisis tentang pengaturan bukti elektronik dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kedua mengenai urgensi pengaturan bukti elektronik dalam hukum acara pidana. Pada bagian kedua tersebut penulis akan memaparkan tentang pentingnya pengaturan bukti elektronik dalam hukum acara pidana serta dipaparkan pula hal-hal yang perlu diatur dalam dalam pengaturan bukti elektronik dalam suatu hukum acara."

"Iklan merupakan sebuah sarana informasi bagi masyarakat maxim konsumen mengenai suatu produk tertentu. Bagi para produsen, ikian merupakan sebuah scram untuk memperkenalkan produk mereka kepada konsumen. Oleh karena iklan dikenal pula sebagai sebuah sarana yang mempertemukan konsumen dengan produsen. Di lain sisi, iklan tidak selalu memberikan keuntungan, khususnya bagi pars konsumen. Hal ini terjadi apabila iklan memberikan sebuah pernyataan yang menyesatkan dan tidak benar, menjaddran pernyataan man tersebut tidak sesuai dngan fakta atas produk yang diiklankan, Iklan yang menyesatkan dan tidak benar tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi para konsumen - mengingat televisi merupakan sebuah media massa yang ditujukan untuk khalayak umum. Perkembangan di bidang teknologi, ekono3ni dan ilmu pengetahuan telah mendorong perkembangan duaia periklanan hingga menjadi sebuah sistem yang kompleks. Di dalam sistem yang kompleks tersebut, kegiatan periklanan melibatkan beberapa pihak, antara lain pengiklan (produsen produk), ages (pensahaan periklanan) dan media. Oleh karena itu, untuk mencegah kerugian yang dapat diderita oleh pars konsumen, diperlukan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan periklanan. Namun, di Indonesia, ketentuan-ketentuan mengenai ikian produk pangan di televisi diatur secara terpisah_ Salah satunya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Tetapi, UUPK tidak secara tegas mengatur mengenai pars pihak yang bertanggung jawab alas ikian produk pangan di televisi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Ketentuan IJUPK tersebut juga dapat mengakibatkan ketidakpastian terhadap kete utuan yang mengatur mengenai periklanan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan; Oleh karena itu, definisi dari "pelaku usaha periklanan" sebagaimana diatur dalam ketentuan UUPK liarus dipertegas melalui ketentuan per mdang undangan di Indonesia Dengan demikian, hal ini akan memberikan sebuah kepastian alas hak konsumen yang berhubungan dengan hak konsumen untuk memilih (hak memilih) produk yang mereka inginkan.

---

Advertisement is a media which contains information of a certain product to societies and consumers. Regarding to the producers position, advertisement is a media to introduce their products to their consumers. Hence, advertisement is also used as a media where producers and consumers meet On the other hand, advertisements do not always benefited the consumers. It happens do to its misleading and wrong statements which usually different from the fact of the prods Those misleading and wrong statements advertisements on television could caused the consumers losses especially if those are food products which daily consumed - considering that televisions is a public information media. Development in technology, economics and science have drive the development of advertisements into a more complex system. In that system, advertising operations are involving a few parties, which are producers (as advertisers), agencies (as advertising companies) and media. Hence, in order to prevent the consumer`s losses, rules and regulations of advertising operations are needed. However, in Indonesia, the laws of food products advertisement on television are partly ruled and regulated One of them is stated by The Law of The Republic of Indonesia Number S of 1999 Concerning The Consumers Protection (UUPK). But, this UUPK does not make a clear statement regarding the parties who's responsible for the misleading and wrong statements food products advertisements on television - which could caused the consumers Losses. This UUPK is could also causing the uncertainty of The Law of The Republic of Indonesia Number 7 of 1996 Concerning The Foods and The Indonesian Government Law Number 69 of 1999 Concerning Label And Food Advertisements. Therefore, the definitions of "advertising operations companies" stated by UUPK should be cleared by any Indonesian Law. By having these rules and regulations of advertising, it will provides a certainty toward the consumers rights regarding their rights to choose the products they desired."

"[ABSTRAKDari semua praktik bisnis yang tidak sehat, Kartel dipersepsikan sebagai bentukpaling berbahaya dari tidakan persaingan usaha karena para pelakunya sepakatmelakukan konspirasi mengenai hal-hal yang bersifat sangat pokok dalam suatutransaksi bisnis. Kartel akan menyebabkan kerugian bagi konsumen. Sifatkerahasiaan kartel menjadi hambatan terbesar bagi otoritas persaingan usahauntuk membuktikkan eksistensi kartel, Indonesia juga mengalami hal tersebut.Untuk sejumlah alasan tersebut, beberapa negara di Barat menggunakanpendekatan per se illegal. Per se illegal memiliki beberapa keunggulandibanding rule of reason dalam mengungkap keberadaan kartel. Tesis inimembahas mengenai pengaturan penerapan pendekatan per se illegal dalamAnti Monopoly Act (AMA) di Jepang dan The Regulation of Monopolies andFair Trade Act (FTA) di Korea Selatan serta kemungkinan penerapanpendekatan per se illegal dalam hukum persaingan di Indonesia. Penelitian iniadalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatanperundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitianmenyarankan untuk menerapkan ketentuan mengenai pendekatan per se illegalmelalui amandemen Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 sejalan dengan itumenambahkan kewenangan KPPU terkait penggeledahan.

---

ABSTRACTFrom of all the unfair business practices, Cartel are perceived as the the mostdangerous from of competitive business, because the principals agreed theconspiracy on matters that are staples in a business transaction. Cartel wouldcause harm to consumers. The confindential nature of cartel has been the biggestobstacle for the Competition authority?s effort to prove the existence of the cartel,Indonesia also experienced it. From some reasons, numerous jurisdictions haveadopted approach of per se illegal. Per se illegal has several advantages comparedto a rule of reason in expose the existence of cartel. This study discussed the ruleon Anti Monopoly Act (AMA) in Japan and The Regulation of Monopolies andFair Trade Act (FTA) in South Korea also addressed the possibility applicationPer Se illegal approach in Indonesia. The study used juridical-normative researchmethod which emphasis on the use of statute and comparative approach. Theresult suggest to implement provisions concerning Per Se Illegal approach troughamandement Law Number 5 year 1999 and in line with the added KPPU?sauthority related search and seizure.;From of all the unfair business practices, Cartel are perceived as the the mostdangerous from of competitive business, because the principals agreed theconspiracy on matters that are staples in a business transaction. Cartel wouldcause harm to consumers. The confindential nature of cartel has been the biggestobstacle for the Competition authority?s effort to prove the existence of the cartel,Indonesia also experienced it. From some reasons, numerous jurisdictions haveadopted approach of per se illegal. Per se illegal has several advantages comparedto a rule of reason in expose the existence of cartel. This study discussed the ruleon Anti Monopoly Act (AMA) in Japan and The Regulation of Monopolies andFair Trade Act (FTA) in South Korea also addressed the possibility applicationPer Se illegal approach in Indonesia. The study used juridical-normative researchmethod which emphasis on the use of statute and comparative approach. Theresult suggest to implement provisions concerning Per Se Illegal approach troughamandement Law Number 5 year 1999 and in line with the added KPPU?sauthority related search and seizure.;From of all the unfair business practices, Cartel are perceived as the the mostdangerous from of competitive business, because the principals agreed theconspiracy on matters that are staples in a business transaction. Cartel wouldcause harm to consumers. The confindential nature of cartel has been the biggestobstacle for the Competition authority?s effort to prove the existence of the cartel,Indonesia also experienced it. From some reasons, numerous jurisdictions haveadopted approach of per se illegal. Per se illegal has several advantages comparedto a rule of reason in expose the existence of cartel. This study discussed the ruleon Anti Monopoly Act (AMA) in Japan and The Regulation of Monopolies andFair Trade Act (FTA) in South Korea also addressed the possibility applicationPer Se illegal approach in Indonesia. The study used juridical-normative researchmethod which emphasis on the use of statute and comparative approach. Theresult suggest to implement provisions concerning Per Se Illegal approach troughamandement Law Number 5 year 1999 and in line with the added KPPU?sauthority related search and seizure.;From of all the unfair business practices, Cartel are perceived as the the mostdangerous from of competitive business, because the principals agreed theconspiracy on matters that are staples in a business transaction. Cartel wouldcause harm to consumers. The confindential nature of cartel has been the biggestobstacle for the Competition authority?s effort to prove the existence of the cartel,Indonesia also experienced it. From some reasons, numerous jurisdictions haveadopted approach of per se illegal. Per se illegal has several advantages comparedto a rule of reason in expose the existence of cartel. This study discussed the ruleon Anti Monopoly Act (AMA) in Japan and The Regulation of Monopolies andFair Trade Act (FTA) in South Korea also addressed the possibility applicationPer Se illegal approach in Indonesia. The study used juridical-normative researchmethod which emphasis on the use of statute and comparative approach. Theresult suggest to implement provisions concerning Per Se Illegal approach troughamandement Law Number 5 year 1999 and in line with the added KPPU?sauthority related search and seizure.;From of all the unfair business practices, Cartel are perceived as the the mostdangerous from of competitive business, because the principals agreed theconspiracy on matters that are staples in a business transaction. Cartel wouldcause harm to consumers. The confindential nature of cartel has been the biggestobstacle for the Competition authority?s effort to prove the existence of the cartel,Indonesia also experienced it. From some reasons, numerous jurisdictions haveadopted approach of per se illegal. Per se illegal has several advantages comparedto a rule of reason in expose the existence of cartel. This study discussed the ruleon Anti Monopoly Act (AMA) in Japan and The Regulation of Monopolies andFair Trade Act (FTA) in South Korea also addressed the possibility applicationPer Se illegal approach in Indonesia. The study used juridical-normative researchmethod which emphasis on the use of statute and comparative approach. Theresult suggest to implement provisions concerning Per Se Illegal approach troughamandement Law Number 5 year 1999 and in line with the added KPPU?sauthority related search and seizure., From of all the unfair business practices, Cartel are perceived as the the mostdangerous from of competitive business, because the principals agreed theconspiracy on matters that are staples in a business transaction. Cartel wouldcause harm to consumers. The confindential nature of cartel has been the biggestobstacle for the Competition authority’s effort to prove the existence of the cartel,Indonesia also experienced it. From some reasons, numerous jurisdictions haveadopted approach of per se illegal. Per se illegal has several advantages comparedto a rule of reason in expose the existence of cartel. This study discussed the ruleon Anti Monopoly Act (AMA) in Japan and The Regulation of Monopolies andFair Trade Act (FTA) in South Korea also addressed the possibility applicationPer Se illegal approach in Indonesia. The study used juridical-normative researchmethod which emphasis on the use of statute and comparative approach. Theresult suggest to implement provisions concerning Per Se Illegal approach troughamandement Law Number 5 year 1999 and in line with the added KPPU’sauthority related search and seizure.]"

"Pandemi Covid-19 tak hanya mempengaruhi keadaan sosial dan ekonomi, tapi juga kesehatan. Dari segi ekonomi, pandemi telah memperlambat pertumbuhan negara bahkan mungkin berdampak buruk bagi kesejahteraan warganya. Sesudah Covid-19 menyebar luas, rumah sakit (RS) terpaksa menawarkan layanan rapid test Covid-19 atau yang umum diketahui sebagai tes rapid dan real-time PCR atau polymerase chain reaction. Tingginya permintaan layanan tes Covid-19, mencakup tes PCR dan rapid, disebabkan oleh meningkatnya angka penularan Covid-19 di Indonesia. Namun, penyediaan layanan tes Covid-19 juga mengandung risiko persaingan usaha yang tidak sehat. Dugaan adanya tying-in agreement pada produk alat uji rapid, atau pada layanan uji rapid dan PCR yang dikemas bersama dalam paket layanan kesehatan atau paket kecepatan hasil diperoleh dan biaya yang di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), memberikan menimbulkan kejadian ini. itu adalah batas yang ditetapkan pemerintah. Akibatnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperketat pengawasannya. Berdasarkan hasil riset awal KPPU, persaingan bisnis yang tidak sehat dapat dipicu oleh bundling dalam biaya tes Covid-19 dan kecepatan tersedianya hasil tes. Berkaitan dengan fenomena tersebut, maka diperlukan pengaturan kegiatan tes Covid-19 yang ideal untuk ke depannya agar menjamin adanya kepastian hukum dan mengurangi adanya indikasi pelanggaran hukum kompetisi usaha yang tak sehat. Oleh sebab itu, Penulis ingin mengobservasi lebih dalam terkait permasalahan tersebut dengan menuangkan pada penelitian hukum ini.

---

The Covid-19 pandemic has affected social and economic conditions and health. From a financial perspective, the pandemic has slowed down the country's growth and may even have harmed the welfare of its citizens. After Covid-19 spread widely, hospitals were forced to offer Covid-19 rapid test services or what is commonly known as rapid and real-time PCR or polymerase chain reaction tests. The high demand for Covid-19 test services, including PCR and rapid tests, is caused by the increasing rate of Covid-19 transmission in Indonesia. However, the provision of Covid-19 test services also carries the risk of unfair business competition. Allegations of a tying-in agreement on rapid test kit products or on rapid and PCR test services that are packaged together in a health service package or package for the speed at which results are obtained, and costs above the Highest Retail Price (HET) give rise to this incident. That is the limit set by the government. As a result, the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) has tightened its supervision. Based on the KPPU's initial research results, unhealthy business competition can be triggered by bundling in the cost of Covid-19 tests and the speed at which test results are available. In connection with this phenomenon, it is necessary to regulate ideal Covid-19 test activities in the future to guarantee legal certainty and reduce indications of unfair business competition law violations. Therefore, the author wants to make more profound observations regarding this problem by pouring them into this legal research."

"Tulisan ini menganalisis efektivitas pemilihan penyelesaian sengketa Arbitrase dalam Kontrak Baku Elektronik dan bagaimana implementasi Arbitrase Online sebagai bentuk dari Online Dispute Resolution di Indonesia dibandingkan dengan di Singapura dalam menyelesaikan sengketa bisnis e-commerce. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal yang bersifat normatif kualitatif. Perkembangan teknologi yang berdampak kepada kegiatan transaksi jual-beli menjadi hal yang tidak terlepaskan dari kebutuhan masa kini. Kehadiran penyelesaian sengketa dengan media online menjadi suatu urgensi untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam menjawab sengketa yang berpotensi timbul di kemudian hari. Peneliti berfokus pada penyelesaian sengketa arbitrase online karena umumnya e-commerce menuangkan Klausula Arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa di dalam kontrak baku elektronik yang sudah mereka standarisasi. Dalam praktiknya keabsahan Klausula Arbitrase dalam Kontrak Baku Elektronik dapat dipertanggungjawabkan karena sudah selaras dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Terkait implementasi Arbitrase Online di Indonesia dibandingkan dengan Singapura sudah dapat terlihat jelas melalui regulasi terkait prosedur pelaksanaan arbitrase online yang terdapat dalam lembaga-lembaga arbitrase yang ada di kedua negara. Melalui perbandingan antara kebijakan yang berlaku di kedua negara tersebut tulisan ini dapat memberikan gambaran bagaimana bentuk pelaksanaan arbitrase online yang dapat menjamin keefektifan dalam menyelesaikan sengketa bisnis e-commerce.

---

This paper analyzes the effectiveness of Arbitration dispute resolution selection in Electronic Standard Contracts and how the implementation of Online Arbitration as a form of Online Dispute Resolution in Indonesia compared to Singapore in resolving e-commerce business disputes. This research is prepared by using a normative qualitative doctrinal research method. The development of technology that has an impact on buying and selling transaction activities is something that cannot be separated from today's needs. The presence of dispute resolution with online media is an urgency to ensure legal certainty and protection in answering disputes that could potentially arise in the future. Researchers focus on online arbitration dispute resolution because e- commerce generally includes the Arbitration Clause as an option for dispute resolution in the electronic standard contract that they have standardized. In practice, the validity of the Arbitration Clause in the Electronic Standard Contract can be accounted for because it is in line with the laws and regulations and legal principles applicable in Indonesia. Regarding the anticipation of Online Arbitration in Indonesia compared to Singapore, it can be clearly seen through regulations related to the procedures for implementing online arbitration contained in arbitration institutions in both countries. Through a comparison between the policies that apply in the two countries, this paper can provide an overview of how the form of implementation of online arbitration can guarantee effectiveness in resolving e-commerce business disputes."

"Tesis ini membahas permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat yang diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dalam penyelenggaraannya, pada kenyataannya tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan partisipasi masyarakat tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Kemudian penelitian ini juga menawarkan solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menekankan pada strategi pembangunan sistem penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang partisipatif. Optimalisasi partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud, dapat dimulai dengan membangun sistem yang berorientasi pada perwujudan good governance.

---

This thesis discusses problems in the administration of peace, public order and community protection that affect the quality of services provided to the community. Community participation, which is expected to have a positive effect in its implementation, in fact cannot be implemented optimally. This study aims to determine what factors cause community participation cannot be implemented optimally. Then this research also offers a solution. This research is a normative juridical study using a conceptual approach and a statutory approach. The results of this study emphasize a participatory strategy for the development of a system for implementing peace, public order and community protection. Optimizing community participation as intended, can be started by building a system oriented towards the realization of good governance.

"

"Tesis ini membahas PT Jasa Raharja penyelenggara program jaminan perlindungan dasar berupa Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang berdasarkan UU No.33/1964 dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan berdasarkan UU No.34/1964 dengan pokok permasalahan 1 apakah prinsip-prinsip jaminan sosial dalam penyelenggaran program Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan telah memenuhi prinsip-prinsip jaminan sosial dan 2 bagaimanakah bentuk badan hukum penyelenggara yang ideal bagi program Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang diselenggarakan oleh PT Jasa Raharja, apakah sebaiknya dikelola dalam bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau tetap berbadan hukum Perseroan Terbatas?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan Teori Hukum Progresif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan program Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang berdasarkan UU No.33/1964 dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan berdasarkan UU No.34/1964 telah memenuhi prinsip-prinsip jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, tetapi bentuk badan hukum PT Jasa Raharja yang saat ini berbentuk Perseroan Terbatas (PT) belum ideal. Usulan dari penelitian ini adalah supaya bentuk badan hukum PT Jasa Raharja disesuaikan untuk dirubah menjadi badan hukum publik Penyelenggara Jaminan Sosial yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

---

This thesis discusses PT Jasa Raharja, the organizer of the basic protection insurance program in the Passengers Accident Obligatory Insurance Fund based on Act No.33/1964 and Road Traffic Accident Fund based on Act No.34/1964 with the main problem 1 what are the principles of social security in the program implementation the Passengers Accident Obligatory Insurance Fund and Road Traffic Accident Fund have met the principles of social security and 2 what is the ideal form of the organizing legal entity for the Passengers Accident Obligatory Insurance Fund and Road Traffic Accident Fund organized by PT Jasa Raharja, should it be managed? in the form of a Social Security Administering Body or remains a Limited Liability Company ?. The method used in this research is a normative juridical research method using secondary data and Progressive Legal Theory. The results of this study indicate that the implementation of the Passengers Accident Obligatory Insurance Fund based on Act No.33/1964 and Road Traffic Accident Fund based on Act No.34/1964 has fulfilled the social security principles referred to in the law on the National Social Security System. However, the legal form of PT Jasa Raharja, which is currently in the form of a Limited Liability Company, is not yet ideal. The suggestion of this research is that the form of PT Jasa Raharja's legal entity be adjusted to be converted into a Social Security Provider public legal entity that is directly responsible to the President."

"Tesis ini membahas mengenai hubungan Hukum Persaingan Usaha dengan Hak Siar dalam televisi dalam kaitannya dengan pengecualian dan batasan mengenai pengecualian dalam Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Permasalahan pertama dalam Tesis ini Apakah Hak Siar dalam televisi termasuk kategori Hak atas Kekayaan Intelektual yang dikecualikan Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli? Permasalahan kedua, Bagaimana batasan mengenai hal-hal yang dapat dikecualikan berdasarkan Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli? Penelitian Tesis ini menggunakan penelitian normatif. Ditemukan bahwa Hak Siar melekat dalam Hak Terkait berupa Hak Penyiaran Lembaga Penyiaran. Bahwa penggunaan Hak Eksklusif dalam perjanjian lisensi Hak atas Kekayaan Intelektual tidak boleh menciptakan praktik monopoli yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Sebab itu pengecualian terhadap perjanjian lisensi Hak atas Kekayaan Intelektual tidak bersifat mutlak. Terdapat batas kewajaran dalam mengekploitasi Hak Eksklusif. Struktur pasar merupakan instrument utama yang dapat memperlihatkan sifat persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh perjanjian lisensi Hak atas Kekayaan Intelektual.

---

This thesis discusses the relationship with the Competition Law in Television Broadcasting Right in relation to exceptions and limitations regarding the exclusion of Article 50 letter b of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The first problem in this thesis Is Television Broadcasting Right in the category of Intellectual Property Rights which excluded Article 50 Letter b of the Anti Monopoly Law? The second problem, How restrictions on matters that can be exempted under Article 50 letter b of the Anti Monopoly Law?

This thesis is using normative research. Found that Broadcasting Right inherent in the form of Neighboring Right by Broadcasting Organization. That the execise of Exclusive Rights in the license agreement on Intellectual Property Rights may not create a monopoly practices that may result unfair competition. Related to the previous facts the exclusion to the license agreement on Intellectual Property Rights are not absolute. There are reasonable limits in exploiting Exclusive Rights. The market structure is the main instrument that can reveal the nature of unfair competition posed by the license agreement on Intellectual Property Rights."

"Penyediaan tenaga listrik bersumber dari panas bumi belum sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Hal ini dapat dilihat dari tidak didapatkannya harga listrik yang wajar yang dapat mendorong pelaku usaha untuk berinvestasi. Teknologi adalah bagian mendasar untuk membawa listrik dari energi panas bumi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Komponen Teknologi membentuk nilai investasi yang nilainya dari tahun ke tahun semakin mahal sehingga di perlukan harga uap dan/atau listrik yang wajar untuk mendapatkan keuntungan. Harga yang wajar ini tidak didapatkan karena para investor baik BUMN maupun swasta tidak mungkin menjual listrik secara langsung kepada masyarakat umum karena PLN memiliki prioritas utama (First right of refusal). Jika harga patokan tertinggi terlalu rendah dan pengembang panas bumi memulai penawaran atas harga itu kepada PLN, maka akan berakhir di suatu titik dimana proyek-proyek tidak dapat atau layak untuk dikembangkan karna hasil negosiasi menghasilkan kesepakatan harga yang sangat tidak ekonomis. Hal ini menyebabkan terhambat masuknya pelaku usaha lain atau pesaing potensial untuk masuk ke dalam pasar (barrier to entry) sehingga meciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah seharusnya menentukan tarif harga jual listrik perwilayah dan perdaerah yang sudah ditetapkan yang bersifat ekonomis, sehingga tidak perlu ada proses negosiasi panjang antara pengembang PT PLN (Persero), karna perlunya faktor kepastian harga listrik untuk menghitung nilai keekonomian di dalam investasi di bidang usaha penyediaan tenaga listrik.

---

Provision of electric power from geothermal sources is not fulfill the principles of fair competition. It can be seen from the unreasonable electricity prices that cannot encourage businesses to invest. Technology is a fundamental part to bring electricity from geothermal energy to all the people of Indonesia. The Technology component to form the value of investments is getting more expensive so it needs a reasonable price of steam and / or electricity to make profit. The reasonable price is not obtained because both SOEs and private investors may not sell electricity directly to the general public because PLN has a top priority (First right of refusal). If the benchmark price is too low and geothermal developers start bidding up the price to PLN, it will end up at a point where projects may or may not be feasible to develop because the outcome of negotiations resulted in an agreement which the economical price will not be achieved. This leads to inhibited the entry of other business operators or potential competitors to enter the market (barrier to entry) and leads to unfair business competition. This thesis is using a normative study with descriptive analytical method. The results of the study suggest that the government should determine the reasonable selling price of electricity, so there should be no long negotiation process between the developer with PT PLN (Persero), because it is very important to know the exact price for certain in the needs for calculating electricity prices in the economic value of investment in electricity supply business."