Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebijakan alih komando dan pengendalian pada Yonzipur 11/DW sebagaimana Keputusan Kasad Nomor Kep/683/IX/2020 merupakan langkah penting untuk melengkapi Kodam Jaya yang tidak memiliki satuan Zeni setingkat Batalyon. Akan tetapi, kebijakan ini masih belum mencapai kondisi ideal yang ditentukan. Tesis ini bertujuan menganalisis apa faktor yang mempengaruhi dan bagaimana hasil dari penerapan kebijakan tersebut. Proses penelitian menggunakan pendekatan positivisme dan metode kualitatif, dengan model implementasi Grindle (1980). Penelitian ini menunjukkan enam dimensi dari variabel isi kebijakan yaitu kepentingan terhadap kebijakan, manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana kebijakan dan sumber daya, menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan alih kodal tersebut. Pada variabel konteks implementasi, tingkat kewenangan dan strategi yang dijalankan, karakteristik institusi serta kepatuhan dan daya tanggap juga menjadi faktor yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Konteks lingkungan militer memperbesar kemungkinan terlaksanakanya kebijakan ini karena adanya rantai komando yang kuat, sehingga menjadikan kebijakan ini berjalan ke arah progresif ditunjukkan dengan peningkatan persentase pemenuhan validasi organisasi sesuai ketentuan Organisasi dan Tugas Yonzipur. Dari segi hasil penerapan kebijakan, kebijakan ini memberikan dampak gelar kekuatan yang ideal di tingkat Kodam Jaya sehingga meningkatkan optimalisasi penugasan pengamanan di wilayah Kodam Jaya. Dari penelitian ini, terdapat dua hal penting untuk menjadi perhatian peneliti dan pengambil kebijakan. Penelitian lanjutan dapat melihat sejauh mana karakter satuan validasi organisasi memberikan pengaruh terhadap berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut. Di sisi lain, pengambil kebijakan perlu mempertimbangkan validasi organisasi dengan mempertimbangkan tingkat kesiapan dan kemungkinan kendala dan hambatan yang dapat terjadi. ......The policy of command and control transferring of Yonzipur 11/DW as stated in Kasad Decree Number Kep/683/IX/2020 is an important step to complement the Jayakarta Military Command (Kodam Jaya), which has not had an Engineer unit at the Battalion level so far. However, this policy still has not reached the specified ideal conditions. This thesis aims to analyze what factors influence and how the results of the implementation of these policies. The research process uses a positivism approach and qualitative methods, with the Grindle (1980) implementation model. This study shows that the six dimensions of the policy content variables are interest in the policy, types of benefits, desired degree of change, location of decision making, policy implementers and resources, are factors that influence the implementation of the capital transfer policy. In the implementation context variable, the level of authority and strategy implemented, the characteristics of the institution as well as compliance and responsiveness are also factors that influence the implementation of this policy. The context of the military environment increases the possibility of implementing this policy because of a strong chain of command, so that this policy moves in a progressive direction as indicated by an increase in the percentage of fulfilling organizational validation according to Yonzipur's Organization and Duties. In terms of the results of implementing the policy, this policy has the effect of creating an ideal force at the Kodam Jaya level so that it increases the optimization of security assignments in the Kodam Jaya area. From this research, there are two important things to be noticed by researchers and policy makers. Further research can see to what extent the character of the organizational validation unit influences the success or failure of the policy. On the other hand, policy makers need to consider organizational validation by considering the level of readiness and possible obstacles and obstacles that may occur.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kepercayaan publik terhadap Telemedicine dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan yang di adopsi dengan cepat di seluruh dunia adalah telemedicine, terutama ketika pandemic Covid-19 melanda. Kehadiran telemedicine berpotensi memberikan solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam akses layanan kesehatan. Di tengah manfaatnya yang besar, telemedicine juga menemui kendala-kendala yang cukup berdampak pada kepercayaan penggunanya. Kepercayaan dalam telemedicine berbeda dengan layanan elektronik pada umumnya, karena melibatkan perawatan kesehatan dan keselamatan pasien serta data yang sangat pribadi dan sensitif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepercayaan publik dalam telemedicine dan faktor-faktor yang menentukan kepercayaan terhadap layanan telemedicine, khususnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan berupa survei dengan kuesioner yang diadaptasi dari instrumen Patient Trust Assessment Tools (PATAT) dan mobile Health App Trustworthiness Checklist (mHAT), dengan analisis statistik menggunakan Partial Least Square – Structural Equation Modelling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan kepercayaan publik terhadap layanan telemedicine memiliki tingkat kepercayaan dengan nilai yang tinggi. Kepercayaan pada organisasi penyedia layanan telemedicine dan kepercayaan pada teknologi ditemukan menjadi faktor utama yang signifikan membentuk kepercayaan terhadap layanan telemedicine. Selain itu, hasil yang konsisten juga didapatkan bahwa terkait atribut-atribut yang melekat pada organisasi penyedia layanan menjadi faktor signifikan turut mempengaruhi kepercayaan terhadap layanan telemedicine. ......This paper discusses public trust in telemedicine and the factors determining it. Telemedicine is a form of technology utilization in the health sector that is rapidly being adopted around the world, and the Covid-19 pandemic accelerated it. The presence of telemedicine has the potential to provide solutions to overcome various problems in accessing health services. Despite its great benefits, telemedicine also encountered obstacles that have quite an impact on the trust of its users. Trust in telemedicine is different from electronic services in general, as it involves healthcare and patient safety as well as highly personal and sensitive data. This study aims to find out how public trust in telemedicine and the factors that determine trust in telemedicine services, especially in Indonesia. The research method used was a survey with questionnaires adapted from the Patient Trust Assessment Tools (PATAT) instrument and the mobile Health App Trustworthiness Checklist (mHAT), with statistical analysis using Partial Least Square – Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results showed a high level of public trust in telemedicine services. Trust in telemedicine service provider organizations and trust in technology were major factors that significantly determine trust in telemedicine services. In addition, consistent results were also found that related to the attributes inherent in the care organization became a significant factor in influencing trust in telemedicine services.

Abstrak :
ABSTRAK
Penduduk merupakan modal dasar pembangunan. Tingginya jumlah penduduk yang tidak disertai dengan kemampuan penyediaan kesempatan kerja yang memadai menyebabkan munculnya masalah pengangguran. Kota Bandung, sebagai satu-satunya Kota Kreatif di Indonesia, berupaya peningkatan penyerapan tenaga kerja tidak hanya pada sektor formal tetapi juga informal guna menekan angka penangguran. Skripsi ini membahas strategi Disnaker Kota Bandung dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor formal dan informal. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat dua strategi yaituStrategi Penyerapan Tenaga Kerjadi DalamHubungan Kerja dan Strategi Penyerapan Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja.Tiap-tiap strategi memiliki kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang berbeda-beda. Terlepas dari pelaksanaan strategi tersebutyang sudah baik atau tidak, pada akhirnya implementasi dari strategi tersebut telahmemberikan kontribusi pada pencapaian sasaran strategis.

---

ABSTRACT
Population is a pivotal element of development. The high number of people in coexistence with the lack of job opportunities has lead to the rise of unemployment. Bandung, as the only Creative City in Indonesia, is seeking ways to improve employment absorption not only at the formal but also informal sector in order to reduce the number of unemployment. This study discusses the strategies used by Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung in increasing employment absorption in the formal and informal sectors. This study is a qualitative research with descriptive design. The results indicate that there are two strategies, namely the Employment Absorption in Work Relationgship Strategy and Employment Absorption Outside of Work Relationship. Each strategies have their own strengths, weaknesses, opportunities and threats. Regardless of whether the implementation of the strategies is successful or not, in the end the implementation of the strategies have contributed in achieving strategic objectives.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai implementasi strategi peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro,kecil dan menengah oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, UMKM Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi strategi peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro,kecil dan menengah oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, UMKM Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan adalah manajemen strategi, capacity building, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi strategi peningkatan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, UMKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari delapan indikator yang digunakan, hanya dua indikator yang terpenuhi sedangkan enam indikator lainnya tidak terpenuhi.

---

This research discusses about Implementation of Capacity Building Strategy for Micro, Small and Medium Enterprises by The Center of Education and Training, Cooperative, SME and Trade, DKI Jakarta Province. The purpose of this research is to analyze implementation of capacity building strategy for Micro, Small and Medium Enterprise by The Center of Education and Training, Cooperative, SME and Trade, DKI Jakarta Province. Theories which are used to analyze in this research are strategic management, capacity building and Small Medium Enterprise. The approach used in this research is post positivist paradigm with in-depth interview, observation and document study. The result of this research shows that the implementation of a capacity building strategy for Micro, Small and Medium Enterprises by the Centre for Education and Training, Cooperative, SME and Trade, DKI Jakarta Province has not been going well. This can be seen from eight indicators used, only two indicators were fulfilled, while six other indicators were not fulfilled.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean tahun 2016 untuk sektor pariwisata berakibat pada persaingan bebas tenaga kerja pariwisata, sehingga perlu adanya penguatan daya saing tenaga kerja pariwisata Indonesia melalui sertifikasi. Namun, hingga saat ini jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi masih sangat rendah. Guna mengatasi hal tersebut, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan program sertifikasi kompetensi tenaga kerja pariwisata. Dalam implementasinya program tersebut masih menghadapi permasalahan seperti ketidaksesuaian realisasi dengan rencana program, keberadaan Lembaga Sertifikasi Profesi bidang pariwisata yang tidak merata, dan kesadaran industri pariwisata masih rendah. Skripsi ini membahas implementasi program sertifikasi kompetensi tenaga kerja pariwisata oleh Bidang Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Kementerian Pariwisata. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivist dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program ini belum sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip implementasi kebijakan model Van Meter & Van Horn.

---

ABSTRACT
Asean Economic Community enforcement in 2016 in the tourism sector resulting labour free competition in tourism industry, makes it necessary to strengthen the competitiveness of the Indonesian tourism professionals through certification. However, the number of certified tourism professionals so far is still very low. To overcome this, the Tourism Ministry held a competency certification program. But in the implementation of the program is still facing problems such as incompatibility between plan and realization of the program, location of Lembaga Sertifikasi Profesi is uneven and industry awareness of the importance of certification is still low. This thesis discusses about the implementation of competency certification program for tourism professionals by Facilitation Competence Certification Division of Tourism Ministry. This study is done in Post Positivist model with a descriptive design. The results of this study show that the implementation of this program is not entirely based on Van Meter & Van Horn policy implementation model.

Abstrak :
ABSTRAK
Lembaga kerja sama LKS bipartit merupakan sarana hubungan industrial yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan hubungan industrial. Faktanya lembaga ini masih minim pembentukkannya di perusahaan, salah satunya Provinsi DKI Jakarta. Kurang berperannya lembaga kerja sama menjadi penyebab terjadinya perselisihan hubungan industrial. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pemerintah melakukan upaya meningkatkan peran dan fungsi lembaga kerja sama bipartit melalui pembinaan terhadap lembaga kerja sama bipartit di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori hubungan industrial, fungsi pemerintah, dan kerjasama pekerja manajemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan lembaga bipartit di DKI Jakarta dilakukan melalui pembinaan langsung ke perusahaan dan pembinaan classical. Pembinaan tidak hanya dilakukan tidak hanya dari tingkat daerah, tetapi juga dilakukan di tingkat pusat.

---

ABSTRACT
The bipartite cooperation institution is an industrial relations tool intended to achieve goals of industrial relations means industrial peace. In fact, this institution is still not formed in many company, such as DKI Jakarta. Lack of role from this institution become cause of industrial relations disputes. This thesis discusses about how the government make efforts to improve the role and function of bipartite cooperation institutions through guidance to the bipartite cooperation institution in DKI Jakarta. This research uses industrial relations theory, government funcion, and labour management cooperation. This research used a qualitative approach and used in depth interview and documentation studies. The results of this study indicate that the development of bipartite institutions in Jakarta is done through direct coaching to the company and classical coaching. Coaching is not only done from the local level but also from central level.

Abstrak :
ABSTRAK Nama : Dwi AmaliaProgram Studi : Ilmu Administrasi NegaraJudul : Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja SDM Persepsi SDM Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Prima Skripsi ini membahas mengenai pengaruh penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance terhadap kinerja SDM di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Prima. Dengan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di dalam perusahaan, maka perusahaan mengharapkan adanya perbaikan kinerja SDM. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang didasarkan pada teori Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance oleh Muh. Arief Effendi 2016 dan teori Kinerja SDM oleh Bernardin Russell dalam Rahadi 2010 dengan desain deskriptif. Data penelitian yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang didapat dari kuesioner yang disebar ke seluruh responden dan data sekunder yang didapat dari wawancara dan berbagai literatur mengenai prinsip-prinsip good corporate governance dan kinerja SDM. Hasil dari penelitian ini adalah membuktikan bahwa prinsip-prinsip good corporate governance mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SDM.Kata Kunci: Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance, Kinerja SDM.

---

ABSTRACT Name Dwi AmaliaStudy Program Public AdministrationTitle The Influence of Implementation Good Corporate Governance Principles Towards Human Resources Performance Human Resources Perception at Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Prima This thesis discusses the influence of the implementation Good Corporate Governance principles towards human resources performance at Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Prima. By applying the principles of Good Corporate Governance within the company, the company expects the improvement of human resources performance. This research is conducted by using a quantitative approach based on the theory of Good Corporate Governance Principles by Muh. Arief Effendi 2016 and the theory of HR Performance by Bernardin Russell in Rahadi 2010 with descriptive design. The research data collected consists of primary data obtained from the questionnaires distributed to all respondents and secondary data obtained from interviews and various literature on the good corporate governance principles and human resources performance. The results of this research is to prove that the principles of good corporate governance have a positive and significant influence on the performance of human resources.Keywords Good Corporate Governance Principles, Human Resource Performance

Abstrak :
Peran Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh Ombudsman merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuh kembangkan dan di aplikasikan guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyelenggaraan negara dan pemerintah. Ombudsman memiliki tugas untuk menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait tindakan atas dugaan maladministrasi penyelenggara pelayanan publik. Terjadinya maladministrasi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan buruknya pelayanan publik. Skripsi ini membahas mengenai peran Ombudsman dalam menangani penyelesaian laporan atas dugaan maladministrasi penyelenggara pelayanan publik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Ombudsman menangani penyelesaian laporan sudah memperhatikan tata cara pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat, akan tetapi masih kurangnya prasarana untuk menyampaikan kritik dan saran. Selain itu, Ombudsman juga belum memiliki waktu yang cukup jelas dalam penanganan laporan, karena dilihat dari subtansi permasalahan yang dilaporkan. Dalam menjalankan peranannya dalam menangani penyelesaian laporan, Ombudsman terdapat beberapa kendala dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat yaitu kurangnya penegasan dalam peraturan perundang-undangan terhadap masalah sanksi yang diberikan oleh Ombudsman terhadap tidak maksimalnya pelayanan publik, kurangnya pemahaman pelapor mengenai alur penanganan laporan, sumber daya manusia Ombudsman Republik Indonesia yang terbatas, dan minimnya anggaran untuk menangani penyelesaian laporan. ...... The Role of the Ombudsman as a supervisior of public services in carrying out its duties and authority refers to the provisions of the laws and regulations governing it. Oversight of services organized by the Ombudsman is an essential element in the effort to create good, clean and efficient governance, and the application of democratic principles that need to be developed and implemented to prevent and eliminate abuse of authority by state and government apparatus. The Ombudsman has the duty to receive, examine, and follow up on community reports on acts suspected of maladministration of public service providers. The occurrence of maladministration is one of the factors causing poor public services. This thesis discusses the role of the Ombudsman in dealing with the settlement of reports of alleged maladministration of public service providers. This research was conducted by using qualitative approach through primary data collection and secondary data. The results of this study indicate that the role of the Ombudsman in dealing with report settlement has been to pay attention to service procedures and complaints handling of the community, but still lack of infrastructure to convey criticism and suggestions. In addition, the Ombudsman also has not had sufficient time to deal with the report, as seen from the substance of the reported problem. In carrying out its role in handling report completion, the Ombudsman has several obstacles in resolving public complaints, namely the lack of affirmation in the law on sanctions imposed by the Ombudsman on the inability of public services, the lack of journalists 39 understanding of the Report handling flow, the limited human resources of the Republic of Ombudsman Indonesia, and lack of budget to handle report completion.

Abstrak :
ABSTRACT
Liga Pekerja Indonesia merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yakni Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan Kementeriarn Pemuda dan Olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia APINDO untuk memperingati Hari Buruh pada tanggal 1 Mei. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas pekerja dan keharmonisan yang terbina antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan keharmonisan hubungan industrial dengan studi pada Liga Pekerja Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Liga Pekerja Indonesia sebagai bentuk peran yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan keharmonisan hubungan industrial masih belum tercapai dikarenakan Liga Pekerja Indonesia yang seharusnya merupakan upaya penguatan hubungan industrial antara ketiga aktor hanya dapat menguatkan kelompok pekerja sebagai peserta yang menjadi tim sepakbola di Liga Pekerja Indonesia. Koordinasi antara para pihak yang terlibat belum berjalan dengan baik karena kurangnya komunikasi serta birokrasi yang berbelit. Pendanaan yang belum diatur dengan baik dan biaya pendaftaran yang memberatkan peserta juga menjadi salah satu faktor belum tercapainya keharmonisan hubungan industrial melalui Liga Pekerja Indonesia.

---

ABSTRACT
Liga Pekerja Indonesia is an activity conducted by Kementerian Ketenagakerjaan by collaborating with Kementerian Pemuda dan Olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI , dan Asosiasi Pengusaha Indonesia APINDO to commemorate the labour day on 1st May, 2018. This activity is done with the aim to enhance worker productivity and the harmony between workers, employers, and Government. This research aims to analyze how the Government 39 s role in improving industrial relations harmony with case studies on Liga Pekerja Indonesia. This study used a qualitative research approach to techniques of qualitative data retrieval technique through an in depth interview and documentation study. The results of this research shows that the implementation of the workers 39 League Indonesia as the role given by the Government to improve industrial relations harmony is still not reached. That is because the Liga Pekerja Indonesia which should be an effort of strengthening industrial relations among the three actors can only strengthen the group of workers as participants who became a football team in Liga Pekerja Indonesia. Coordination between the parties involved also has not run properly due to lack of communication as well as the convoluted bureaucracy. Funding has not been governed well and the registration fee which isburdening the participants also became one of the factors as to why the harmony of industrial relations through Liga Pekerja Indonesia has not been achieved.

Abstrak :
ABSTRAK
Perlindungan Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mencegah timbulnya kecelakaan kerja sehingga dapat melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja pada saat bekerja. Skripsi ini membahas mengenai Upaya Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Petugas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Tegal. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemadam Kebakaran Kabupaten Tegal sudah mengupayakan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi petugas pemadam kebakaran di Kabupaten Tegal melalui berbagai upaya yaitu peningkatan sumber daya manusia, penerapan Standard Operating Procedure SOP, peningkatan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan pemeliharaan.

---

ABSTRACT
Work safety and health protection is the protection given to the workforce by creating a safe working environment and prevent accidents so as to protect the safety and health of the workforce at the time of work. This thesis deals with the efforts of protection of the safety and health of work for Firefighters in Tegal Regency. This research was qualitative research with descriptive design. Research results show that the Tegal Regency Fire Department was already seeking the protection of the safety and health of work for firefighters in Tegal Regency, through various efforts, namely an increase in human resources, the application of Standard Operating Procedure SOP, improved infrastructure and facilities, community empowerment, and the execution of maintenance.