Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem informasi akuntansi program dan anggaran beserta penerapan e-Komponen pada Badan Pengelola Aset Daerah DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kuantitatif serta analisis deskriptif, dimana data yang diperoleh berasal dari 70 responden serta pengamatan langsung dan wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif. Disini penulis mengamati sistem informasi akuntansi program dan anggaran menggunakan e-Komponen yang diterapkan oleh pemerintah DKI Jakarta dengan keterbatasan sistem dan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada penerapan sistem tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengembangan sistem yang lebih baik lagi serta menghasilkan perancangan sistem pendukung e-Komponen agar efektif dan efisien. ......This study aims to find out the program and budget accounting information system along with the application of e-Components in the DKI Jakarta Asset Management Agency. The research method used by the author is quantitative, and descriptive analysis, where the data obtained comes from 70 respondents and direct observations and interviews which are then analyzed by qualitative methods. The author observed the program and budget accounting information system using e-Components implemented by the DKI Jakarta government with the system limitations and the problems that occur in the implementation of the system.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan akuntansi pengguna laporan keuangan dan tingkat kecukupan informasi laporan keuangan dalam pemanfaatan laporan keuangan pada Sekretariat Jenderal DPR RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data dalam penelitian diperoleh dengan kuesioner dan wawancara, bagaimana kuesioner didistribusikan secara langsung kepada 54 responden. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan tingkat pengetahuan akuntansi pengguna tergolong kurang baik; perdirjen 57/PB/2013 hanya mampu memenuhi 60% kebutuhan pengguna laporan keuangan dan laporan keuangan DPR RI cukup dimanfaatkan oleh pengguna dengan tingkat pemanfaatan sebesar 68,5%. Penelitian ini tidak dapat membuktikan adanya hubungan antara pengetahuan akuntansi dan tingkat kecukupan informasi dalam pemanfaatan laporan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Hasil lain menunjukkan bahwa jenis pemanfaatan tertinggi adalah terkait sumber dan penggunaan anggaran dan pemanfaatan terendah terkait rincian hutang kepada pihak ketiga. Tidak termanfaatkannya laporan keuangan DPR RI disebabkan adanya beberapa unsur dalam laporan keuangan yang tidak disertai dengan penjelasan yang rinci sehingga dapat menyebabkan kekeliruan interpretasi, serta beban kerja yang cukup berat di kalangan pengguna laporan keuangan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa memang dibutuhkan komponen tambahan dalam laporan keuangan, namun dapat dipenuhi oleh basis akuntansi yang ada saat ini. ...... The aim of this study is to identify degree of accounting knowledge level and adequacy of financial statement information in the use of financial statement. The results show that the level of accounting knowledge of the financial statement users are in the "unfavorable" category; The House of Representative Financial Statement is "less able" to meet the needs of the user; and the degree of utilization of financial statement by financial statement users are pretty good; There is no evidence that accounting knowledge and adequacy of financial statement are related to utilization of financial statement of Secretariat General of The House Of Representative. Other results show that the most type of financial statements utilization are related to the source and use of funds. Meanwhile the biggest reason for lack of financial statement utilization is not every piece of information in the financial statements accompanied by a detailed description. Further analysis show that additional components are needed in the financial statements of the House of Representative for a better financial statement utilization. The additional component can be fulfill by current accounting bases.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris bagaimana pengukuran kinerja balanced scorecard dapat mempengaruhi kinerja pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Pengujian awal menemukan bahwa penerapan balance scorecard dapat meningkatan kinerja pegawai. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner atas 138 responden diketahui bahwa pemberian tunjangan kinerja tidak memberikan pengaruh terhadap hubungan antara pengelolaan kinerja berbasis balanced scorecard dan kinerja pegawai. ......This Research is aimed to provide empiric proof on how the implementation of balance scorecard performance measurement affects employee performance at Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan General Inspectorated Ministry of Finance . Initial test demonstrates that the implementation of balanced scorecard elevated performance. Based on questionnaire submitted by 138 respondents resulted that compensation given as performance allowance did not affect the relationship between balancde scorecard performance implementation with employee performance improvement

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang stakeholder engagement proyek konstruksi, pelaksanaan PKBL dan pelaporan CSR pada PT DEF. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan deskriptif serta metode pengumpulan data yang digunakkan wawancara dan kajian dokumen sekunder. Indikator yang digunakkan dalam menganalisis adalah AA1000SES, PERMEN BUMN PER-09/MBU/07/2015 dan GRI.Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa penerapan stakeholder engagement berdasarkan AA1000SES belum terlalu baik. Hasil penelitian juga menunjukkan tingkat efektifitas penyaluran dana PKBL PT DEF masih tergolong rendah karena adanya kebijakan perusahaan dan pelaporan CSR berdasarkan GRI masih rendah karena media yang digunakkan untuk analisa adalah annual report.

---

ABSTRACT<>br> This research discusses the stakeholder engagement on the project construction, the implementation of PKBL and CSR reporting on PT DEF. The research uses is qualitative and descriptive method. Indicators used in the analysis are AA1000SES, PERMEN BUMN PER 09 MBU 07 2015 and GRI.The result of this research shows that stakeholder engagement based on AA1000SES is not too good. The result of the research also shows that the effectiveness of the distribution of PKBL funds of PT DEF is still low due to the company 39 s policy and CSR reporting based on GRI is still low because the media used for analysis is the annual report.

Abstrak :
ABSTRACT Polychlorinated Biphenyls Absorption By Active CarbonPCB compound is highly persistent both in sediment and water that it accumulates and pollutes environment. The spreading of PCB can be through food cycle starting from plankton, fish and finally to men that causes various diseases on animals and human. The source of pollution derives from industries using PCB such as trafo oil and pulp industries. To reduce PCB pollution level in water sphere, the use of active carbon as adsorbent is analyzed. This research method began with solution test on PCB in water area with and without humid acid and then the adsorption test of active carbon on PCB was carried out under various conditions in other words PH variations. PCB percentage was determined by GC/ECD whereas the identity of each PCB congener was confirmed by GC/MS. PCB used in this research was arochlor 1260. The result indicated a kinetic curve of PCB solution in water in linear form over a period of 3 days. It was also found that humid acid could increase PCB solution on pH 4. PCB adsorption with active carbon showed equal adsorption after 24 hours. The presence of humid acid greatly influenced PCB adsorption on the surface of active carbon, adsorption capacity on pH 4 = 38.68 % and on pH 8 = 15.12 There was an indication that humid acid in water on PH 8 could heighten PCB solution. In addition, it was concluded that arochlor 1260 was comprised of heksachlorobiphenyls, oktachlorobiphenyls, and pentachlorobiphenyls. Polycholrinated, Biphenyls, Active Carbon, Environment, Pollute Environment, Pollution, PCB,Adsorption, Humid Acid, Water, PH, Heksachorobiphenyls, Oktachlorobyphenyls, Pentachlorobipenyls, 1995.

---

ABSTRAK Senyawa PCB sangat persisten di dalam sedimen maupun di dalam air, sehingga akumulasinya dapat mencemari lingkungan. Penyebaran PCB dapat melalui rantai makanan dimulai dari plankton, ikan dan akhirnya manusia, yang dapat menimbulkan berbagai penyakit balk pada hewan atau manusia. Sumber pencemaran ini berasal dari industri yang menggunakan PCB, antara lain industri minyak trafo dan industri kertas. Untuk mengurangi tingkat pencemaran PCB dari lingkungan air, diteliti kemungkinan pemakaian karbon aktif sebagai adsorben. Metoda penelitian ini diawali dengan uji kelarutan PCB dalam lingkungan air, dengan dan tanpa Asam Humat,kemudian dilakukan uji kemampuan adsorpsi karbon aktif terhadap PCB pada berbagai kondisi, yaknivariasi pH. Prosentase PCB ditentukan dengan GC/ECD, sedangkan konfirmasi identitas masing-masing kongener PCB dilakukan dengan GC/MS. PCB yang digunakan dalam penelitian ini berupa Aroclor 1260. Hasil penelitian ini menunjukkan kurva kinetika kelarutan PCB dalam air, dalam bentuk linier terhadap waktu sampai dengan 3 hari. Demikian juga ternyata Asam Humat dapat menaikkan kelarutan PCB pada pH 4. Diamati juga adsorpsi PCB dengan karbon aktif menunjukkan kesetimbangan adsorpsi baxu dicapai setelah 24 jam. Kehadiran Asam Humat sangat mempengaruhi adsorpsi PCB di permukaan karbon aktif, kapasitas adsorpsi pada pH 4 = 38,63 % dan pada pH 8 = 15,12 %, juga diperoleh petunjuk bahwa Asam Humat dalam air pada pH 4 dapat memperbesar kelarutan PCB. Selain itu diperoleh kesimpulan lain bahwa Aroclor 1260 terdiri dari hepsaklorobifenil, heptaklorobifenil, oktaklorobifenil dan pentaklorobifenil.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Lain-Lain Penerimaan Daerah terhadap Upaya Pajak Daerah dan Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Beberapa penelitian sebelumnya menemukan tidak adanya peningkatan kemandirian daerah, daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi kepada Pemerintah Pusat. Pajak daerah memberikan kontribusi yang dominan terhadap PAD. Hasil penelitian menunjukkan DAU berpengaruh posistif yang signifikan terhadap Upaya Pajak Daerah, sedangkan penerimaan selain DAU dan pajak daerah berpengaruh negatif yang signifikan, Daerah masih memiliki ketergantungan terhadap transfer Pemerintah Pusat (DAU). Pajak dan Retribusi Daerah memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PAD.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan implementasi asas good governance dalam pengelolaan PNBP saat dana dekonsentrasi masih dialokasikan dan setelah dana dekonsentrasi dihapuskan, serta untuk menganalisis perbedaan tersebut terhadap optimalisasi PNBP di sektor pertambangan umum. Penelitian ini menggunakan metode analisis dengan deskriptif kualitatif untuk menjelaskan perbedaan implementasi good governance berdasarkan Pedoman Good Public Governance yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan partisipasi dan budaya hukum pada pengelolaan PNBP, dan asas yang lain, yaitu transparansi, akuntabilitas, serta kewajaran dan kesetaraan cenderung tidak terlalu terpengaruh. Adanya penghapusan dana dekonsentrasi juga berdampak negatif terhadap tujuan pemerintah untuk mencapai optimalisasi PNBP. Untuk mengoptimalkan penerimaan PNBP perlu memaksimalkan peran Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan pengawasan, koordinasi yang lebih aktif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, evaluasi PNBP yang dilaksanakan oleh seluruh instansi pengelola PNBP, pemberlakuan sistem dan punishment terhadap kewajiban pelaporan PNBP, menyusun Standard Operating Procedures (SOP) pengelolaan PNBP. ......This study aimed to analyze the differences in implementation of good governance in the management of non-tax revenues when deconcentration fund is allocated and after the deconcentration fund is abolished, as well as to analyze the impact to optimization of non-tax revenues in the mining sector. This research uses descriptive method with qualitative analyze to explain the differences in the implementation of good governance based on the Guidelines for Good Public Governance published by Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). The results showed a decrease in participation and law enforcement in the management of non-tax revenues, and other principles are transparency, accountability, and equality and fairness are likely to be less affected. The abolition of deconcentration fund may negatively impact the government's goal to achieve the optimization of non-tax revenues. To optimize the non-tax revenues, need to maximize the role of Inspectorate General to conduct surveillance, more active coordination between central and local governments, management of non-tax revenue evaluating report provided by all agencies, implementation of reward and punishmnet system to the obligation of reporting of non-tax revenue, and compiling Standard Operating Procedures (SOP) management of non-tax revenue.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mendorong organisasi mewujudkan Tata Kelola TI yang Baik (Good IT Governance) dengan menunjukkan area prioritas yang harus diperbaiki oleh manajemen dan mengusulkan program kerja pada Inspektorat Utama. Obyek penelitian adalah BPS, selaku entitas dimana proses bisnisnya menggunakan tehnologi informasi menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari lagi. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif dengan memberikan analisa gambaran audit dan peranan audit internal dalam mewujudkan tata kelola yang baik . Hasil penelitian menunjukkan terdapat korelasi antara penilaian COBIT 5 dengan hasil audit BPK. Sehingga atas kondisi tersebut peneliti memberikan saran kepada manajemen untuk menyusun rencana aksi dalam menindaklanjuti audit sekaligus memperbaiki tata kelolanya dan program kerja kepada Inspektorat Utama untuk mendorong organisasi menjalankan tugas dan fungsinya yang akhirnya berdampak pada terwujudnya Tata Kelola TI yang baik. ......This study aims to encourage organizations for implementing IT Governance through the priority areas for improvement by management and propose working plan for Internal Auditor. The research object is Statistic Indonesia (Badan Pusat Statistik), as an entity where the business process using information technology is inevitable. This research is qualitative with descriptive analysis by giving description audit information system and role of internal audit to supporting IT Governance. The results show that Statistic Indonesia (BPS) has generally shows unclear commitment in IT governance implementation based on the COBIT 5 framework. In addition, there is a correlation between assessments COBIT 5 with audit information system, which audit finding likely related to weakness of domain apply no fully base on COBIT 5. This research aims to recommend management to improving governance and optimizing internal control. to support IT Governance.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan berdasarkan bahwa di dalam era teknologi, peranan media massa sebagai salah satu media komunikasi sangat penting dalam menyebarkan informasi termasuk untuk memasarkan produk perusahaan. Untuk dapat memasarkan produk mereka di media massa, tentunya diperlukan alokasi mengenai biaya pemasaran dan seringkali perusahaan tidak mempunyai anggaran yang cukup. Di sisi lain, media massa membutuhkan produk dari perusahaan untuk memenuhi kebutuhan internal mereka dan meningkatkan brand image. Adanya kebutuhan pada masing-masing pihak ini, dapat menimbulkan transaksi barter. Permasalahan yang dapat timbul dalam proses barter ini adalah penentuan nilai barter yang seringkali berbeda dengan nilai sebenarnya dan pengelolaan atas hasil barter yang tidak dilakukan dengan baik dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penilaian risiko dan internal control pada proses pengelolaan barter pada PT X sebagai salah satu perusahaan media massa, sehingga dapat menghasilkan usulan kebijakan dan prosedur agar internal control dapat diterapkan dengan baik dalam menghasilkan informasi yang lengkap dan benar sebagai dasar pengambilan keputusan. Penelitian studi kasus kualitatif pada PT X menganalisis data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menghasilkan kesimpulan. Hasil dari analisis menunjukan bahwa terdapat kelemahan dalam proses barter di PT X yang ditunjukan dengan tidak memadainya pembagian tugas dan tidak adanya kebijakan. ...... This research is based on in the technological era, the role of mass media is pivotal in disseminating information, which includes the marketing of companies’ products. To market products, budget allocation is necessary and often companies do not have sufficient fund for this. On the other hand, mass media also need products from companies to fulfill their internal needs and to enhance brand image. Having this need, each party may engage in a barter transaction. However, the issue that may arise from this form of transaction is the determinations of barter value that may be different from the actual. Furthermore, insufficient barter goods management may present a loss to the company. The purpose of this research is to analyze internal control in value determination and goods management in barter process at PT X as one of the mass media company, in order to generate recommendation in form of policies and procedures so internal control process can be implemented and provide valuable information for decision making. This qualitative case study research on PT X analyzes data from observation, interview, and documentation to reach conclusion. The results showed that there are weaknesses in the barter process at PT X as shown by the inadequate segregation of duties in doing tasks and absence of policies.