Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bentuk dan penggunaan kohesi gramatikal yang terdapat dalam majalah Ancas versi web. Penulisan penelutian ini berfokus pada bagaimana bentuk dan penggunaan pemarkah kohesi gramatikal berbahasa Jawa dialek Banyumas dalam majalah Ancas. Sumber data yang digunakan adalah majalah Ancas versi web dengan menggunakan ancangan kualitatif. Analisis data dilakukan secara deskriptif menggunakan data teks naratif, teks ekspositoris, dan teks berita yang terdapat dalam majalah Ancas. penelitian ini menggunakan teori kohesi dalam kerangka wacana yang diungkapkan oleh Halliday dan Hasan (1976) Berdasarkan hasil analisis, ditemukan empat alat kohesi gramatikal berupa referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi. Dalam referensi ditemukan pengacuan persona, pengacuan komparatif, dan pengacuan demonstratif. Pengacuan persona meliputi pengacuan persona I tunggal, persona II tunggal, persona II tunggal dan jamak, persona III tunggal, pengacuan diri sendiri, dan persona III berupa enklitik. Pada data tidak ditemukan pemakaian pengacuan persona I jamak. Penggunaan pengacuan persona memperhatikan situasi formal atau informal dan lawan tutur. Pada pengacuan komparatif ditemukan penggunaan kata kaya seperti. Pada pengacuan demonstratif ditemukan pengacuan lokatif dan substantif. Substitusi terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu substitusi verbal, substitusi frasal, dan substitusi klausal. Elipsis yang ditemukan dalam penelitian ini adalah ya ana ya ada. Selanjutnya terdapat konjungsi antarkalimat dan intrakalimat. Konjungsi antarkalimat berupa konjungsi penambahan, pertentangan, sebab-akibat, pilihan, dan syarat. Adapun konjungsi intrakalimat berupa penambahan, pertentangan, dan sebab-akibat.

---

The aim of this research is to describe the type and the function of grammatical cohesion in the web version of Ancas magazine. This research also discribe the form and the using of grammatical cohesion in the Javanese Banyumas dialect in Ancas magazine. The Ancas magazine in web version is used as the data in this research. The data also grouped by narrative data text, expository text, and news text. In the analyisis, this research used grammatical cohesion approach by Halliday and Hasan (1976). The result shows that there are four grammatical cohesions, those are references, substitutions, ellipsis, and conjunctions. For the references, there are personal reference, comparative reference, and demonstrative reference. In the personal reference, there are first person singular, second person singular and plural, third person singular, self-reference, and enclitic form of third person. In this result didnt show the use of plural first person reference. The use of persona reference also refers to formal and informal situations. In the comparative reference, there is use of kaya like. In the demonstrative references, that is found a locative and substantive reference. The substitution is divided into three forms, those are verbal substitution, fractional substitution, and clause substitution. The ellipsis in this research there is ya ana yes, there is. Furthermore, there are coordinating cojunction and correlative conjunctions. The coordinating cojunctions that be found are additive, adversative, causal, choices and conditions. Instead, the correlative conjunctions that be found are additive, adversative, and causal.

Abstrak :
Perlindungan hukum terhadap pekerja adalah pemenuhan hak dasar dan dilindungi oleh konstitusi. Perlindungan pekerja bertujuan untuk menjamin kesamaan kesempatan, perlakukan tanpa diskriminasi dan mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Perlindungan hukum bagi pekerja adalah perlindungan waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan dan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jaminan sosial pekerja pada kantor Notaris di Kabupaten Merauke, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja pada kantor Notaris di Kabupaten Merauke dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pekerja apabila perlindungan hukum baginya tidak mengikuti jaminan sosial sesuai dengan yang diperjanjikan. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian lapangan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dan penelitian hukum normatif yaitu mengkaji hukum sebagai norma didasarkan penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian yang bersifat analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pengikatan hubungan kerja pekerja pada kantor Notaris di Kabupaten Merauke adalah dengan perjanjian secara lisan sesuai dengan Pasal 1320 KUHperdata dan pelaksanaan jaminan sosial, perlindungan hukum bagi pekerja pada kantor Notaris di Kabupaten Merauke adalah perlindungan waktu kerja, perlindungan keselamatan dan kesehatan, perlindungan upah dan perlindungan kesejahteraan dan upaya yang dilakukan oleh pekerja apabila perlindungan hukum baginya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan adalah pekerja Notaris tidak dapat melakukan upaya hukum karena pekerja Notaris tidak membuat perjanjian kerja tertulis, sehingga tidak memiliki pegangan untuk melakukan upaya hukum. ......Labour is an inseparable part of national development based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Legal protection for workers is the fulfillment of basic rights and is protected by the constitution. Worker protection aims to guarantee equal opportunity, treat without discrimination and realize the welfare of workers and their families. Legal protection for workers is protection of working time, occupational safety and health, wages and welfare. This study aims to determine the implementation of workers' social security In the Notary office in Merauke Regency, to find out the legal protection for workers at the Notary office in Merauke Regency and to find out the efforts made by workers if legal protection for them does not follow social security in accordance with promised. This research is normative juridical legal research, namely field research to collect related data and normative legal research, namely studying law as a norm based on literature research. The data obtained were analyzed qualitatively and then presented in the form of a descriptive description. The results of the study show that the process of binding employment relations in the Notary office in Merauke Regency is by verbal agreement in accordance with Article 1320 of the Civil Code and the implementation of social security, legal protection for workers at the Notary office in Merauke Regency is protection of working time, protection safety and health, protection of wages and protection of welfare and the efforts made by workers if the legal protection for them is not in accordance with what was agreed, namely the Notary worker cannot take legal action because the Notary worker does not make a written work agreement, so he does not have a handle on take legal action.

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis bagaimana terjadinya PHK dengan alasan Covid-19 sebagai force majeur, ketentuan penetapan Covid-19 dengan dalih force majeur sebagai faktor PHK dalam peraturan perundang-undangan dan perlindungan hukum terhadap hak pekerja yang mengalami PHK akibat pandemi covid-19 dengan alasan force majeur. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa terjadinya PHK dengan alasan Covid-19 sebagai force majeur dilakukan oleh Ramayana City Plaza terhadap 87 pekerjanya akibat pandemi virus corona. Ketentuan penetapan covid-19 dengan dalih force majeur sebagai faktor PHK dalam peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan secara detail mengenai ketentuan maupun kategori suatu keadaan dikatakan sebagai force majeur, namun berdasarkan unsur dan karakteristik force majeur pandemi covid-19 merupakan suatu peristiwa yang dapat digolongkan dan termasuk dalam literasi force majeur yang bersifat temporer. Kondisi force majeur dapat menjadi pertimbangan dilakukannya PHK sebagaimana diatur dalam Pasal 154A ayat (1) huruf D UU No. 6 Tahun 2023. Perlindungan hukum terhadap hak pekerja yang mengalami PHK akibat pandemi covid-19 dengan alasan force majeur diatur dalam Pasal 156 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 45 ayat (1) PP 35 Tahun 2021 yang mewajibkan pengusaha untuk membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja. lebih lanjut perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak diatur dalam Pasal 62 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 17 PP 35 Tahun 2021 bahwa perusahaan wajib membayar ganti kerugian dan uang kompensasi kepada pekerja. ......This paper analyzes how layoffs occur on the grounds of covid-19 as force majeur, provisions for determining covid-19 under the pretext of force majeur as a layoff factor in laws and regulations, and legal protection of the rights of workers who experience layoffs due to the covid-19 pandemic for reasons of force majeur. This paper is prepared using doctrinal research methods using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study concluded that the occurrence of layoffs due to Covid-19 as a force majeur was carried out by Ramayana City Plaza on 87 workers due to the coronavirus pandemic. The provisions for determining covid-19 under the pretext of force majeur as a layoff factor in laws and regulations are not explained in detail about the provisions or categories of a situation said to be force majeur, but based on the elements and characteristics of force majeur, the covid-19 pandemic is an event that can be classified and included in force majeur literacy which is temporary. Force Majeure conditions can be a consideration for layoffs as stipulated in Article 154A paragraph (1) letter D of Law No. 6 of 2023. Legal protection of the rights of workers who experience layoffs due to the covid-19 pandemic for reasons of force majeur is regulated in Article 156 paragraph (1) of the Manpower Law and Article 45 paragraph (1) of PP 35 of 2021 which requires employers to pay severance pay and/or service period appreciation money and compensation money that workers should receive. Furthermore, legal protection for contract workers is regulated in Article 62 of the Manpower Law and Article 17 PP 35 of 2021 that companies are obliged to pay compensation and compensation money to workers.

Abstrak :
Berakhirnya hubungan hukum antara pekerja dengan perusahaan sewaktu-waktu dapat terjadi karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK merupakan pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan oleh suatu hal tertentu dan berdampak pada berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Namun, PHK sendiri banyak menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi pekerja outsourcing (alih daya) yang memiliki ketidakjelasan hubungan kerja. Terlebih lagi dengan berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undangundang Jo. PP No. 35 Tahun 2021 yang mengandung banyak perubahan dan kontroversi terkait alih daya dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Skripsi ini menganalisis tentang pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan outsourcing pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 264/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst. yang berfokus pada permasalahan bagaimana hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan outsourcing serta penerapan pemutusan hubungan kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus, kemudian alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Bahwa hasil dari penelitian ini adalah karena terjadi penyimpangan dalam PKWT, sehingga menyebabkan hubungan kerja berubah menjadi PKWTT serta penerapan PHK yang dilakukan oleh perusahaan outsourcing terhadap pekerja dalam analisis putusan ini terjadi sejak tanggal 31 Juli 2020. Dengan demikian Untuk menghindari kesalahan dan ketidakpastian hukum maka diperlukan diperlukan kegiatan sosialisasi terhadap implementasi peraturan perundang-undangan terkait PKWT, PHK, dan hubungan kerja kepada berbagai perusahaan outsourcing dan pekerja atau buruh outsourcing. ......Termination of the legal relationship between workers and companies can occur at any time due to termination of employment (PHK). Termination of employment is the termination of an employment relationship caused by a particular matter. It impacts the end of the rights and obligations between workers and companies. However, layoffs cause many injustices, especially for outsourced workers with unclear work relations. Moreover, the enactment of UU No. 6 of 2023 concerning Perpu No. 2 of 2022 concerning Job Creation to become Law and PP No. 35 of 2021 contains many changes and controversies related to outsourcing and specific time work agreements (PKWT). This thesis analyzes the termination of employment by an outsourcing company in the Decision of the Industrial Relations Court of the Central Jakarta District Court No. 264/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst. Which focuses on the problem of working relations between workers and outsourcing companies and the application of termination of employment. The research method used is juridical-normative research with a law and case approach, then the data collection tool uses a document study. Whereas the results of this study are due to irregularities in the PKWT, causing the employment relationship to change to PKWTT, and the application of layoffs carried out by outsourcing companies against workers in the analysis of this decision has occurred since July 31, 2020. Thus, to avoid mistakes and legal uncertainty, socialization activities are necessary regarding implementing laws and regulations related to PKWT, layoffs, and employment relations to various outsourcing companies and outsourced workers or workers.

Abstrak :
Hak maternitas adalah salah satu hak asasi bagi wanita yang timbul sebagai salah satu wujud implementasi dari hak asasi manusia. Hak ini timbul sebagai kondrat wanita yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki sejumlah perbedaan kondisi fisik dan kondisi psikis dibandingkan dengan laki-laki. Perbedaan mendasar ini yang kemudian menjadikan wanita memiliki kondisi-kondisi khusus yang berpotensi menimbulkan kemungkinan terjadinya diskriminasi atau pembatasan-pembatasan dalam aktivitasnya. Bagi wanita yang bekerja, kondisi-kondisi khusus ini merupakan suatu hambatan yang mendasar dalam menjalani aktivitas pekerjaannya secara optimal. Selain itu, pemenuhan atas hak maternitas bagi pekerja wanita terkait berkelindan dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang berkorelasi erat dengan kebutuhan dasar manusia untuk merasakan aman dan nyaman. Hal ini disebabkan oleh kondisi-kondisi khusus tersebut memiliki sejumlah dampak psikis serta fisiknya yang membutuhkan penangananpenanganan tertentu agar mampu tetap beraktivitas secara normal. Menyadari hal ini, masyarakat internasional mengakui eksistensi atas urgensi pemenuhan pelindungan hak maternitas, khususnya bagi wanita yang bekerja. Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, peraturan perundang-undangan kesehatan, peraturan perundang-undangan hak asasi manusia, dan peraturan perundang-undangan terkait juga mengatur mengenai urgensi pelindungan hak maternitas. Dalam pembahasan menggunakan metode yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Lebih lanjut, jenis data yang digunakan ialah data sekunder yang didukung dengan data lapangan melalui wawancara terhadap informan. Berdasarkan penelitian, pemenuhan atas pelindungan hak maternitas menjadi hal yang esensial dan fundamental bagi pemberi kerja terhadap pekerja wanitanya. Selain sebagai pemenuhan kebutuhan dasar pekerja wanita, pelindungan hak maternitas yang optimal dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi pekerja wanita selama menjalani aktivitas pekerjaannya. Atas dasar hal tersebut, penerapan atas pemenuhan pelindungan hak maternitas pekerja wanita merupakan salah satu kunci dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis. ......Maternity rights are one of the human essential rights for women that arise as a form of implementation of human rights. This right arises as a condition of women who are creatures of God Almighty who have several differences in physical and psychological condition to men. This fundamental difference then makes women have special conditions that have the potential to cause the possibility of discrimination or restrictions in their activities. For working women, these special conditions are a fundamental obstacle to optimal performance of their work activities. In addition, the fulfilment of maternity rights for women workers is intertwined with occupational safety and health, which is closely correlated with the basic human need to feel safe and comfortable. This is because these special conditions have several psychological and physical impacts that require certain treatments to be able to continue their normal activities. Recognizing this, the international community recognizes the urgency of fulfilling maternity rights protection, especially for working women. The government through labour legislation, health legislation, human rights legislation, and related legislation also regulates the urgency of protecting maternity rights. In this discussion, the author uses a juridicalnormative method with a descriptive-analytical research type. Furthermore, the type of data used is secondary data supported by field data through interviews with sources. Based on the research, the fulfilment of maternity rights protection is essential and fundamental for employers toward their female workers. In addition to fulfilling the basic needs of women workers, optimal protection of maternity rights can create a sense of security and comfort for women workers while carrying out their work activities. Based on this, the implementation of the fulfilment of maternity rights protection for female workers is one of the keys to creating harmonious working relationships.

Abstrak :
Penggunaan tenaga kerja asing merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan oleh berbagai perusahaan atau badan hukum di Indonesia sebagai bagian dalam menjalankan usaha mereka, terutama bagi perusahaan yang bergerak pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang memiliki peran signifikan dalam ekonomi Indonesia. Sarana tersebut disediakan oleh pemerintah dengan harapan akan terlaksana percepatan pembangunan nasional dan membantu jalannya usaha. Sehingga perlu dipahami terlebih dahulu mengenai berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan tenaga kerja asing pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, serta implementasi dan dampak atas penggunaan tenaga kerja asing tersebut. Skripsi ini akan menganalisis mengenai berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penggunaan tenaga kerja asing, terutama dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan akan melihat data statistik atas penggunaan tenaga kerja asing tersebut secara keseluruhan di Indonesia dan pada beberapa perusahaan minyak dan gas bumi yang spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan dengan metode yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan karena Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia yang tinggi berkat populasinya, namun penggunaan tenaga kerja asing dapat menimbulkan masalah bagi para calon pekerja Indonesia, terutama di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sehingga perlu dilihat secara hukum ketentuan yang mengatur serta implementasinya. ......The use of foreign labor is one of the many tools that various companies or legal entities in Indonesia can use to conduct their businesses, particularly those that operate in upstream petroleum and natural gas activities, which play an important role in the Indonesian economy. The government provides these facilities in the aim that they would help accelerate national growth and corporate operations. As a result, it is critical to grasp the numerous statutory regulations governing the use of foreign workers in upstream petroleum and natural gas operations, as well as the execution and consequences of such usage. This thesis will examine the various laws and regulations that govern the employment of foreign workers, particularly in upstream oil and gas business operations, as well as statistical data on the utilization of foreign workers in Indonesia as a whole and in several specific oil and gas firms. As a result, this study will employ normative juridical methodologies. The research was carried out because Indonesia has a large human resource potential due to its population, but the use of foreign workers can cause problems for prospective Indonesian workers, particularly in upstream petroleum and natural gas business activities, so it is necessary to examine the legal provisions and their implementation.

Abstrak :
Anak yang terlibat dalam aktivitas periklanan sering tidak diakui sebagai pekerja anak, meskipun pekerjaan tersebut sebenarnya merupakan bagian dari pengembangan minat dan bakat mereka. Hal ini mengakibatkan permasalahan seperti diabaikannya perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai model iklan ini oleh orangtua, pengusaha dan bahkan pemerintah, yang akhirnya berdampak negatif pada hak dan kewajiban anak tersebut serta berpotensi merugikan masa depan mereka. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang pengaturan hukum mengenai pekerja anak di Indonesia dan perlindungan hukum pekerja anak yang bekerja sebagai model iklan dalam perspektif hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam skripsi ini bentuk skripsi problem identification dan problem solution. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder yang didukung data lapangan berupa wawancara kepada informan yaitu model iklan. Simpulan dari skripsi ini bahwa pengaturan hukum mengenai pekerja anak di Indonesia tersebar di beberapa peraturan pemerintah lainnya. Selanjutnya perlindungan hukum yang diberikan oleh orang tua, pengusaha, dan pemerintah terkait pekerja anak sebagai model iklan di Indonesia belum maksimal. Oleh karena itu dalam skripsi ini dapat diberikan saran bahwa diperlukannya kompilasi hukum terhadap peraturan hukum mengenai pekerja anak sebagai model iklan agar terdapat kepastian hukum terhadap lanak yang bekerja sebagai model iklan dan perlu adanya lembaga khusus yang memberikan perlindungan hukum pekerja anak sebagai model iklan di Indonesia yang dapat berfokus untuk memberikan perlindungan kepada anak yang bekerja sebagai model iklan di Indonesia. ......Children involved in advertising activities are often not recognized as child laborers, even though their work is actually part of the development of their interests and talents. This leads to issues such as the lack of legal protection for children working as advertising models by parents, employers, and even the government, which ultimately negatively impacts their rights and obligations and potentially harms their future. The problem discussed in this thesis is the legal regulation regarding child labor in Indonesia and the legal protection of child workers who work as advertising models from the perspective of labor law in Indonesia. The method used in this thesis is in the form of problem identification and problem solution. This thesis is a normative legal research and utilizes secondary data supported by field data in the form of interviews with informants who are advertising models. The conclusion of this thesis is that the legal regulation regarding child labor in Indonesia is scattered across several other government regulations. Furthermore, the legal protection provided by parents, employers, and the government regarding child workers as advertising models in Indonesia is not yet optimal. Therefore, this thesis suggests the need for a compilation of laws on the legal regulations regarding child workers as advertising models to ensure legal certainty for children working as advertising models. Additionally, there is a need for a specialized institution that provides legal protection for child workers as advertising models in Indonesia, which can focus on protecting children working as advertising models in Indonesia.

Abstrak :
Berakhirnya hubungan pekerjaan yang terjadi antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh disebabkan karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah masa yang berat bagi pekerja/buruh. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang muncul pasca terbitnya Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 diharapkan menjadi sebuah jaminan sosial yang memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh pasca PHK untuk dapat segera kembali bekerja dan dapat mempertahankan derajat kehidupan layak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat identifikasi masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat minimum iuran pengklaiman JKP dan masa kerja yang relatif singkat terlebih untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) rentan mengalami ketidakpastian hukum untuk dapat mengklaim JKP karena berlapisnya syarat iuran JKP. Keaktifan dan kolaborasi antara para pihak yang terlibat mulai dari penyelenggara, pemberi kerja dan pekerja menjadi faktor penting untuk dapat berjalannya program JKP. Masih rendahnya jumlah eks pekerja yang mengakses manfaat JKP adalah sebuah artian bahwa perlu meningkatkan dan melakukan evaluasi peraturan pelaksanaan program JKP agar memberikan perlindungan hukum bagi pekerja terlebih pekerja dengan perjanjian kerja relatif singkat. ......The termination of employment that occurs between employers and workers/laborers due to the Termination of Employment (PHK) is a difficult time for the workers/laborers. The emergence of Job Loss Insurance (JKP) following the issuance of Job Creation Law Number 11 of 2020 is expected to provide social protection for workers/ laborers after the Termination of Employment, allowing them to return to work promptly and maintain a decent standard of living. This research uses a normative juridical method to identify the issue. The research results show that the minimum requirements for JKP claim contributions and relatively short working periods, especially for Fixed-Term Employment Agreements (PKWT), can lead to legal uncertainties in claiming JKP due to the layered JKP contribution requirements. The effectiveness and collaboration among the involved parties, including organizers, employers, and workers, become crucial factors for the successful implementation of the JKP program. The low number of former workers accessing JKP benefits indicates the need to improve and evaluate the implementation regulations of the JKP program to provide legal protection, especially for workers with relatively short employment agreements.

Abstrak :
Tulisan ini membahas mengenai pemberian berbagai upaya dan usaha di bidang keselamatan kerja yang seharusnya diberikan secara layak kepada semua buruh dan/atau tenaga kerja termasuk anak buah kapal. Mengenai keselamatan kerja pada umumnya sudah diatur di dalam peraturan perusahaan. Namun, untuk pengaturan mengenai keselamatan kerja untuk anak buah kapal biasanya sudah ada klausula khusus yang mengatur mengenai keselamatan kerja tertera pada perjanjian kerja laut. Hal yang akan dibahas di dalam tulisan ini adalah mengenai ketentuan klausual keselamatan kerja pada peraturan perusahaan dan perjanjian kerja laut serta implementasinya. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode doktrinal yang menggunakan data sekunder didukung dengan wawancara kepada informan. Melalui studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara tersebut data yang diperoleh telah diolah sehingga mencapai simpulan bahwa telah ditemukan klausula yang mengatur mengenai perlindungan keselamatan kerja di dalam peraturan perusahaan dan di perjanjian kerja laut hanya saja dalam melakukan implementasi terjadi ketidakselarasan dengan klausula yang sudah dituliskan.    ......This thesis discusses provisions of various efforts in the field of work safety which should be provided appropriately to all workers including ship crew. In general, work safety is regulated in company regulations. However, to regulate work safety for ship crew, there is usually a special clause that regulates work safety states in the maritime work agreement. What will be discussed in this thesis is the work safety clauses in company regulations and maritime work agreements and their implementation. The method used in conducting this a doctrinal method which uses secondary data supported by interviews with informants. Through literature studies and supported by interviews, the data obtained was processed and reach the conclusion that there are clauses that regulates work safety protection in the company’s regulation and maritime work agreement, but in the implementation there has been inconsistency with the clauses that have been written.     

Abstrak :
Pembatasan sosial yang diberlakukan akibat pandemi COVID-19 membatasi kesempatan melakukan aktivitas fisik dan meningkatkan perilaku sedenter. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan perubahan aktivitas fisik terhadap berat badan mahasiswa pada masa pandemi. Penelitian ini merupakan studi potong lintang yang dilakukan pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia angkatan 2018 hingga 2021. Pengambilan data dilakukan dengan mengisi kuesioner secara daring di bulan Maret-Agustus 2023. Intensitas aktivitas fisik diukur menggunakan kuesioner Global Physical Activity Questionnare (GPAQ). Dilakukan perbandingan intensitas aktivitas fisik dan berat badan sebelum dan saat pandemi. Hubungan antara perubahan aktivitas fisik dan karakteristik subjek (usia, jenis kelamin, riwayat infeksi COVID-19) dengan perubahan berat badan dianalisis melalui uji chi-square dan penghitungan odds ratio. Penelitian ini melibatkan 121 subjek dengan median usia 20 tahun (Inter Quartile Range [IQR]=2) dan sebanyak 72/121 (59.5%) subjek adalah laki-laki. Sebagian besar (66/121) subjek tidak mengalami perubahan aktivitas fisik saat pandemi (54,5%). Terdapat peningkatan signifikan (p<0,001) berat badan mahasiswa saat pandemi (median 60, IQR 24,5) dibandingkan sebelum pandemi (median 58, IQR 21). Ditemukan peningkatan berat badan pada 48/121 (39,7%) mahasiswa. Tidak terdapat hubungan bermakna antara perubahan aktivitas fisik, usia, dan riwayat infeksi COVID-19 dengan perubahan berat badan (p>0,05). Perempuan lebih berisiko mengalami perubahan berat badan (OR= 2,9; 95% Confidence Interval= 1,39-6,36; p=0,004). Terdapat peningkatan berat badan mahasiswa saat pandemi. Namun, perubahan aktivitas fisik tidak memiliki hubungan bermakna dengan perubahan berat badan. Jenis kelamin perempuan meningkatkan risiko peningkatan berat badan saat pandemi. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis faktor lain yang berhubungan dengan kenaikan berat badan mahasiswa. ......Social restrictions imposed due to the COVID-19 pandemic limit opportunities for physical activity and increase sedentary behavior. This study investigates the correlation between changes in physical activity and university students body weight during the pandemic. This study was a cross-sectional study conducted on students of the Faculty of Medicine, University of Indonesia from 2018 to 2021. Data were collected by filling out an online questionnaire in March-August 2023. Physical activity intensity was measured using the Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ). Analysis compared pre-pandemic and pandemic physical activity levels and body weights. Chi-square tests explored the relationship between physical activity changes, subject characteristics (age, gender, COVID-19 history), and changes in body weight. This study involved 121 subjects with a median age of 20 years (IQR=2), and 59.5% of the subjects were male. Most subjects (54.5%) showed no change in physical activity during the pandemic. The mean body weight increased (median 60, IQR 24.5) compared to pre-pandemic (median 58, IQR 21) (p<0.001), with 39.7% experiencing weight gain. There was no significant association between changes in physical activity, age, and history of COVID-19 infection with weight change (p>0.05). Women were more at risk of weight change (OR= 2.9; 95% Confidence Interval p=0.004).  University students experienced weight gain during the pandemic. However, changes in physical activity did not significantly correlate with body weight changes. Female gender was notably associated with pandemic-related weight gain. Further research is needed to analyze other factors related to changes in body weight among students.