Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konflik daerah di Indonesia sering kali sulit diselesaikan karena daerah tidak memiliki data yang akurat. Selain itu, data akurat dapat dipergunakan untuk melawan penindasan maupun kecurangan yang merugikan masyarakat. Pemerintah Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Sumatera Barat melakukan penyusunan kebijakan untuk melegitimasi data mandiri dan lebih akurat untuk daerahnya yang disebut sebagai data presisi melalui Peraturan Nagari Panampuang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Berbasis Data Presisi. Berpijak pada pemikiran Bourdieu mengenai praktik sosial termasuk habitus, kapital, dan arena diikuti kekuasaan simbolik, penelitian ini juga menggunakan konsep komunikasi politik Lilleker untuk memetakan proses penyusunan kebijakan. Penelitian bersifat kualitatif konstruktivis dengan metode studi kasus ini menemukan bahwa kapital yang dimiliki aktor politik digunakan atau ditempatkan dalam arena komunikasi politik untuk keberhasilan penyusunan Perna Data Presisi hingga mendapat pengakuan publik. Selaras dengan kepemilikan kapitalnya, wali nagari menjadi aktor politik Panampuang yang paling banyak melakukan upaya penempatan kapital selama penyusunan kebijakan pendataan. Usaha penempatan kapital yang dilakukan aktor politik nagari didukung juga oleh bentuk-bentuk kekuasaan simbolik, di mana keduanya saling mendukung untuk mencapai tujuan politik aktor, yaitu melegitimasi penggunaan data presisi dalam Pemerintahan Nagari Panampuang.

---

Regional conflicts in Indonesia are often difficult to resolve because regions do not have accurate data. Besides, accurate data can be used to fight oppression and fraud that harm society. The government of Nagari Panampuang, Ampek Angkek District, West Sumatra, is preparing a policy to legitimize its more accurate regional independent data, which is referred to as precision data, through Nagari Panampuang Regulation Number 2 of 2023 concerning the Nagari Government Administration System Based on Precision Data. Based on Bourdieu's thinking regarding social practices, including habitus, capital, and arena followed by symbolic power, this research also uses Lilleker's concept of political communication to map the policy-making process. This qualitative research found that the capital owned by political actors was used or placed in the arena of political communication for the successful preparation of the policy to gain public recognition. In line with his capital ownership, Wali Nagari is the Panampuang political actor who makes the most efforts to place capital during the preparation of data-related policy. Capital placement efforts carried out by nagari political actors are also supported by forms of symbolic power, where both support each other to achieve the actor's political goals, such as legitimizing the use of precision data in the Nagari Panampuang Government."

"Tesis ini meneliti tentang bagaimana strategi dan implementasi komunikasi krisis pemulihan citra yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia saat terjadinya kasus kekerasan seksual dan perundungan pada tahun 2021. Saat suatu organisasi mengalami krisis, organisasi tersebut harus merespon dengan cepat untuk mengantisipasi kerusakan reputasi organisasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengelaborasikan teori dan konsep dari manajemen komunikasi krisis pada tahapan prakrisis, saat krisis dan postkrisis serta bagaimana strategi pemulihan citra dilakukan oleh KPI saat krisis terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa teori the nine steps of strategic public relations tidak diimplementasikan secara optimal pada kasus kekerasan seksual dan perundungan yang terjadi tahun 2021, KPI tidak menyusun strategi komunikasi krisis untuk menangani kasus yang berdampak pada reputasi organisasi tersebut, hal ini menyebabkan penanganan kasus berjalan dengan lambat. Sedangkan untuk strategi pemulihan citra KPI menggunanakan mortification strategy yaitu bentuk tanggung jawab organisasi atas krisis yang terjadi melalui permintaan maaf maupun kompensasi. Peneliti menilai KPI bertanggung jawab dalam penanganan kasus tersebut dari mulai melakukan pendampingan korban hingga pemutusan kontrak kerja antara KPI dengan pelaku sebagai upaya penyelesaiin kasus. Strategi ini dinilai berhasil untuk memulihkan citra KPI dalam kasus kekerasan seksual dan perundungan tahun 2021 dapat dilihat dari grafik sentiment negatif media KPI yang terus menurun. 

---

This thesis examines the strategy and implementation of image restoration crisis communication carried out by the Indonesian Broadcasting Commission when cases of sexual violence and bullying occurred in 2021. When an organization experiences a crisis, the organization must respond quickly to anticipate damage to the organization’s reputation. This research was carried out by elaborating the theories and concepts of crisis communication management at the pre-crisis, crisis, and post-crisis stages, as well as how image restoration strategies are carried out by KPI when a crisis occurs. This research was carried out by elaborating the theories and concepts of crisis communication management at the pre-crisis, crisis, and post-crisis stages, as well as how image recovery strategies are carried out by KPI when a crisis occurs. This research uses a qualitative approach and collects data through interview techniques, observation, and document study. The research results show that the theory of the nine strategic steps in public relations was not implemented optimally in cases of sexual violence and bullying that occurred in 2021; KPI did not develop a crisis communication strategy to handle cases that had an impact on the organization’s reputation, this causes the handling of cases to proceed slowly. Meanwhile, for the image restoration strategy, KPI uses a mortification strategy, a form of organizational responsibility for the crisis that occurred through apologies and compensation. Researchers assess that KPI is responsible for handling the case, from assisting the victim to terminating the employment contract between KPI and the perpetrator to resolve the case. This strategy is considered successful in restoring KPI’s image in cases of sexual violence and bullying in 2021, which can be seen from the negative KPI media sentiment graph, which continues to decline."

"Berkembangnya industri platform e-commerce di Indonesia diikuti oleh ketatnya persaingan antar platform yang salah satunya terlihat dari pemilihan brand ambassador yang dianggap paling populer di kalangan konsumen. Dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, peneliti mencoba untuk mengonfirmasi adanya pengaruh tingkat penilaian bintang K-Pop sebagai brand ambassador terhadap brand awareness, brand image, dan keputusan pembelian konsumen salah satu platform e-commerce yaitu Tokopedia. Penelitian dilakukan dengan membagikan kuesioner secara online kepada Milenial pengguna e-commerce usia 25-40 tahun dengan jumlah 450 responden yang kemudian diolah menggunakan analisis jalur (path analysis). Hasil analisis penelitian ditemukan bahwa adanya pengaruh tingkat penilaian kedua brand ambassador Tokopedia terhadap brand awareness dan brand image Tokopedia. Tingkat penilaian brand ambassador dan brand awareness namun ditemukan tidak cukup memengaruhi keputusan pembelian. Namun begitu ditemukan pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian konsumen pengguna platform e-commerce Tokopedia.

---

The e-commerce platform industry development in Indonesia was followed by intense competition between platforms, which can be seen from the selection of brand ambassadors who are considered the most popular among consumers. By using a quantitative research approach, this study tried to confirm the influence of the K-Pop stars as brand ambassadors' evaluations on Tokopedia brand awareness, brand image, and consumer purchasing decisions as one of the e-commerce platforms. The research was conducted by distributing online questionnaires to millennial e-commerce users aged 25- 40 years with a total of 450 respondents which were then processed using path analysis. The results of this research analysis found that there was an influence between the evaluation level of two Tokopedia brand ambassadors on Tokopedia's brand awareness and brand image. The assessment of brand ambassadors and brand awareness, however, was found to be insufficient to influence purchasing decisions. However, it was found that the brand image of Tokoedia significantly influences purchasing decisions of Tokopedia users."

"ABSTRAKTKI (Tenaga Kerja Indonesia) memiliki konstribusi yang cukup besar terhadapdinamika pendapatan negara. Nilai remitansi (pengiriman uang) TKI yang terusstabil diantara gejolak perekonomian migas, non migas maupun ekspor imporIndonesia yang semakin hari terus melemah. Atas dasar potensi itulah, makapenting bagi TKI untuk “melek keuangan” dan sebanyak – banyaknyamemperoleh pengetahuan dan informasi terkait layanan jasa keuangan. Haltersebut mendasari dikembangkannya program pelatihan edukasi pengelolaankeuangan bagi TKI dan keluarga yang diselenggarakan oleh BNP2TKI. Edukasikeuangan sebagai sebuah program strategik pemerintah selayaknya melalui prosesperencanaan yang terkonsep baik dan teruji coba sehingga pada saat aplikasi dilapangan segala hambatan dan kendala dapat diprediksi dengan tepat danberkesinambungan. Penulis melakukan studi yang berfokus pada evaluasiperencanaan komunikasi strategik pada program edukasi pengelolaan keuanganbagi TKI dan keluarganya dimana program edukasi pengelolaan keuangantersebut telah dilakukan dalam masa RPJMN 4 tahun terhitung mulai tahun 2010– 2014. Dimana dilakukan pengkajian baik terkait komunikasi antar organisasidalam pencanangan program maupun metode komunikasi yang digunakan dalamkegiatan edukasi pengelolaan keuangan tersebut pada tiap tahunnya.

---

ABSTRACTTKI (Indonesian Migrant Workers) have a considerable contribution to thedynamics of the state revenue. The value of TKI remittance (money transfer) thatkeeps stable among oil and gas or non oil and gas event Indonesia export importwhich getting weaker day by day. Base on that potential, it is important for TKI toknow about finance and absorb the information related to financial services asmany as possible. It underlies the developed of education financial managementprogram for Indonesian migrant workers and their families organized by theBNP2TKI. Financial education as a strategic government programs should be wellplanned and tested so all the obstacles and constraints can be predicted withprecision and continuous improvement. The author did a study that focuses oneducation financial management program for Indonesian migrant workers andtheir families where the financial management education program has been donein the 4 years RPJMN calculated from the year 2010 – 2014. Where does thestudy of related good communication between organizations in thegroundbreaking program as well as the method of communication used in thefinancial management of educational activities on each year."

"Makalah ini bertujuan mengurai bagaimana eksklusi dan marginalisasi secara ganda terjadi dalam produksi pengetahuan dan kebijakan food estate di Indonesia, dengan menggunakan teori standpoint feminis sebagai kerangka kerja filosofis. Kebijakan food estate di Indonesia merupakan sebuah kebijakan kontroversial yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian dengan mengembangkan perkebunan berskala besar di kawasan hutan dan lahan gambut. Namun, kebijakan ini dikritik karena mengabaikan suara dan kepentingan masyarakat lokal, terutama perempuan dan masyarakat adat, yang bergantung pada hutan sebagai sumber mata pencaharian dan identitas budaya mereka. Teori standpoint feminis berargumen bahwa pengetahuan bersifat situasional dan parsial, dan bahwa perspektif kelompok-kelompok yang terpinggirkan dapat menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kritis terhadap realitas. Melalui teori standpoint feminis, dominasi produksi pengetahuan yang mempengaruhi kebijakan food estate di Indonesia mencoba diurai karena telah menghasilkan masyarakat yang tereksklusi dan termarginalisasi secara ganda. Makalah ini menggunakan refleksi kritis dan metode penelitian filosofis untuk menganalisis masalah dan tantangan aktual, dan untuk mengusulkan suatu bentuk evaluasi kritis non-teknis dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik.

---

This paper aims to unravel how multiple exclusion and marginalization occur in the production of knowledge and food estate policies in Indonesia, using feminist standpoint theory as a philosophical framework. The food estate policy in Indonesia is a controversial policy that aims to improve food security and agricultural productivity by developing large-scale plantations in forest and peatland areas. However, it has been criticized for ignoring the voices and interests of local communities, especially women and indigenous peoples, who depend on forests for their livelihoods and cultural identity. Feminist standpoint theory argues that knowledge is situational and partial, and that the perspectives of marginalized groups can offer a more comprehensive and critical understanding of reality. Through feminist standpoint theory, the dominance of knowledge production that influences food estate policies in Indonesia is unraveled as it has resulted in a doubly excluded and marginalized society. This paper uses critical reflection and philosophical research methods to analyze actual problems and challenges, and to propose a form of non-technical critical evaluation in public policy formulation and implementation."