Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konflik daerah di Indonesia sering kali sulit diselesaikan karena daerah tidak memiliki data yang akurat. Selain itu, data akurat dapat dipergunakan untuk melawan penindasan maupun kecurangan yang merugikan masyarakat. Pemerintah Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Sumatera Barat melakukan penyusunan kebijakan untuk melegitimasi data mandiri dan lebih akurat untuk daerahnya yang disebut sebagai data presisi melalui Peraturan Nagari Panampuang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Berbasis Data Presisi. Berpijak pada pemikiran Bourdieu mengenai praktik sosial termasuk habitus, kapital, dan arena diikuti kekuasaan simbolik, penelitian ini juga menggunakan konsep komunikasi politik Lilleker untuk memetakan proses penyusunan kebijakan. Penelitian bersifat kualitatif konstruktivis dengan metode studi kasus ini menemukan bahwa kapital yang dimiliki aktor politik digunakan atau ditempatkan dalam arena komunikasi politik untuk keberhasilan penyusunan Perna Data Presisi hingga mendapat pengakuan publik. Selaras dengan kepemilikan kapitalnya, wali nagari menjadi aktor politik Panampuang yang paling banyak melakukan upaya penempatan kapital selama penyusunan kebijakan pendataan. Usaha penempatan kapital yang dilakukan aktor politik nagari didukung juga oleh bentuk-bentuk kekuasaan simbolik, di mana keduanya saling mendukung untuk mencapai tujuan politik aktor, yaitu melegitimasi penggunaan data presisi dalam Pemerintahan Nagari Panampuang.

---

Regional conflicts in Indonesia are often difficult to resolve because regions do not have accurate data. Besides, accurate data can be used to fight oppression and fraud that harm society. The government of Nagari Panampuang, Ampek Angkek District, West Sumatra, is preparing a policy to legitimize its more accurate regional independent data, which is referred to as precision data, through Nagari Panampuang Regulation Number 2 of 2023 concerning the Nagari Government Administration System Based on Precision Data. Based on Bourdieu's thinking regarding social practices, including habitus, capital, and arena followed by symbolic power, this research also uses Lilleker's concept of political communication to map the policy-making process. This qualitative research found that the capital owned by political actors was used or placed in the arena of political communication for the successful preparation of the policy to gain public recognition. In line with his capital ownership, Wali Nagari is the Panampuang political actor who makes the most efforts to place capital during the preparation of data-related policy. Capital placement efforts carried out by nagari political actors are also supported by forms of symbolic power, where both support each other to achieve the actor's political goals, such as legitimizing the use of precision data in the Nagari Panampuang Government."

"Tesis ini meneliti tentang bagaimana strategi dan implementasi komunikasi krisis pemulihan citra yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia saat terjadinya kasus kekerasan seksual dan perundungan pada tahun 2021. Saat suatu organisasi mengalami krisis, organisasi tersebut harus merespon dengan cepat untuk mengantisipasi kerusakan reputasi organisasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengelaborasikan teori dan konsep dari manajemen komunikasi krisis pada tahapan prakrisis, saat krisis dan postkrisis serta bagaimana strategi pemulihan citra dilakukan oleh KPI saat krisis terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa teori the nine steps of strategic public relations tidak diimplementasikan secara optimal pada kasus kekerasan seksual dan perundungan yang terjadi tahun 2021, KPI tidak menyusun strategi komunikasi krisis untuk menangani kasus yang berdampak pada reputasi organisasi tersebut, hal ini menyebabkan penanganan kasus berjalan dengan lambat. Sedangkan untuk strategi pemulihan citra KPI menggunanakan mortification strategy yaitu bentuk tanggung jawab organisasi atas krisis yang terjadi melalui permintaan maaf maupun kompensasi. Peneliti menilai KPI bertanggung jawab dalam penanganan kasus tersebut dari mulai melakukan pendampingan korban hingga pemutusan kontrak kerja antara KPI dengan pelaku sebagai upaya penyelesaiin kasus. Strategi ini dinilai berhasil untuk memulihkan citra KPI dalam kasus kekerasan seksual dan perundungan tahun 2021 dapat dilihat dari grafik sentiment negatif media KPI yang terus menurun. 

---

This thesis examines the strategy and implementation of image restoration crisis communication carried out by the Indonesian Broadcasting Commission when cases of sexual violence and bullying occurred in 2021. When an organization experiences a crisis, the organization must respond quickly to anticipate damage to the organization’s reputation. This research was carried out by elaborating the theories and concepts of crisis communication management at the pre-crisis, crisis, and post-crisis stages, as well as how image restoration strategies are carried out by KPI when a crisis occurs. This research was carried out by elaborating the theories and concepts of crisis communication management at the pre-crisis, crisis, and post-crisis stages, as well as how image recovery strategies are carried out by KPI when a crisis occurs. This research uses a qualitative approach and collects data through interview techniques, observation, and document study. The research results show that the theory of the nine strategic steps in public relations was not implemented optimally in cases of sexual violence and bullying that occurred in 2021; KPI did not develop a crisis communication strategy to handle cases that had an impact on the organization’s reputation, this causes the handling of cases to proceed slowly. Meanwhile, for the image restoration strategy, KPI uses a mortification strategy, a form of organizational responsibility for the crisis that occurred through apologies and compensation. Researchers assess that KPI is responsible for handling the case, from assisting the victim to terminating the employment contract between KPI and the perpetrator to resolve the case. This strategy is considered successful in restoring KPI’s image in cases of sexual violence and bullying in 2021, which can be seen from the negative KPI media sentiment graph, which continues to decline."

"Komunikasi yang dilakukan melalui media digital efektif bila diterapkan dengan modelkomunikasi simetri dua arah yang menghadirkan ruang dialogis antara komunikatordengan komunikan. Dalam Actor Network Theory (ANT), situs web sebagai produkteknologi adalah entitas yang merepresentasi organisasi di dalam jaringan. Kesetaraanantara aktor dan teknologi mampu membentuk jaringan isu melalui jaringan digital.Melalui metode Analisis Jaringan Hyperlink (Hyperlink Network Analysis/HNA), relasiantara hyperlink situs web organisasi pemerintah yang memiliki similaritas nilai dantujuan terbukti dapat membentuk jaringan hyperlink sebagai suatu jaringan isu, salahsatunya diterapkan untuk melaksanakan komunikasi risiko informasi pandemi Covid-19kepada masyarakat. Dalam jaringan hyperlink informasi pandemi Covid-19 oleh situsweb organisasi pemerintah, komunikasi simetri dua arah dilakukan oleh pemerintahIndonesia dalam cara yang terbatas. Ditunjukkan melalui nilai densitas jaringan yangberada pada rentang 0 hingga 0.2%. Pemerintah daerah mendominasi penyebaraninformasi dibandingkan pemerintah pusat. Informasi yang sinergis belum terlihatmelalui jaringan ditandai oleh ketidaksetimbangan peran organisasi pemerintah sebagaikomunikator sekaligus komunikan yang seharusnya memiliki nilai derajat komunikasiyang setara pada komunikasi simetri dua arah. Namun demikian, infrastruktur jaringankomunikasi yang dibangun pemerintah Indonesia memungkinkan untuk membentukjaringan komunikasi digital yang koheren ditandai oleh kedekatan aktor melalui nilaidiameter jaringan dengan rentang nilai 3 hingga 5 langkah.

---

Communication through digital media will be effective when applied with a two-way symmetrical communication model. Equality between actors and technology is able to form an issue-network. Through Hyperlink Network Analysis (HNA) method, relationship between hyperlinks on government organization websites that have similar values and goals has been proven to be able to form a hyperlink network as an issuenetwork, one of which is applied to carry out risk communication of Covid-19 pandemic information. In the Covid-19 pandemic information hyperlink network by government organization websites, two-way symmetrical communication is carried out by the Indonesian government in a limited way. Shown by network density which is in the range of 0 to 0.2%. Local governments dominate the dissemination of information compared to the central government. Synergistic information has not been seen through the network marked by the imbalance in the role of government organizations as communicators as well as communicants which should have an equal degree of communication in two-way symmetrical communication. However, the communication network infrastructure built by the Indonesian government makes it possible to form a coherent digital communication network characterized by the proximity of actors through the network diameter with a value range of 3 to 5 steps."

"Kemampuan literasi siswa Indonesia yang masih tergolong rendah sedikit banyak dipengaruhi oleh strategi pembelajaran yang diaplikasikan guru dalam kegiatan belajar mengajar. Kualitas guru sebagai fasilitator pembelajaran berkaitan dengan kompetensi komunikasinya dalam kegiatan belajar mengajar. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengidentifikasi bagaimana kompetensi komunikasi guru sebagai komunikator dalam pelaksanaan program GLS sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang giat melakukan kegiatan literasi. Penelitian ini menggunakan konsep kompetensi komunikasi guru Rubin & Feezel (1986). Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam terhadap lima orang narasumber, tiga orang guru sebagai narasumber utama, serta kepala sekolah, dan satu orang siswa. Riset ini menemukan bahwa kompetensi komunikasi guru terlihat dari fleksibilitas dan perhatian guru terhadap siswa hingga dapat berkomunikasi dengan efektif dan sesuai. Komunikasi antara guru dan siswa dapat berjalan dengan baik karena adanya fleksibitas guru. Guru yang bisa mendengarkan dan menerima aspirasi siswa, senantiasa mencari tahu apa yang memiliki keterkaitan dengan siswa, menjadikan siswa sebagai temannya namun tetap dapat bersikap tegas dalam konteks tertentu, dan senantiasa mencari celah untuk menarik perhatian siswa agar siswa tetap termotivasi untuk mengikuti kegiatan literasi.

---

The literacy ability of Indonesian students which is still relatively low is more or less influenced by the strategies that is applied in teaching and learning activities. The quality of teachers as learning facilitators is related to their communication competence in teaching and learning activities. This study aims to explore and identify how teacher communicationcompetence as a communicator in the implementation of the GLS program can produce students who are frequentlyinvolve in literacy activity. This study uses the concept of teacher communication competence Rubin & Feezel (1986). This research uses constructivism paradigm with a case study approach. This study collected data through in-depth interviews with five resource persons, three teachers as the main resource persons, as well as the principal, and one student. This research found that teacher communication competence is seen from the flexibility and attention of teachers to students so that they can communicate effectively and appropriately. Communication between teachers and students can run well because of the flexibility of the teacher. Teachers who can listen and accept students' aspirations, always find out what is related to students, make students friends but can think in certain contexts, always look for loopholes to attract students' attention to stick to literacy activities."

"Pemberitaan tentang kebocoran data pada tiga e-commerce di Indonesia pada Mei 2020 terjadi secara masif. Berdasarkan penelitian sebelumnya di negara lain, kebocoran data menurunkan trust dan keinginan membeli kembali. Faktanya, penurunan penggunaan e-commerce terjadi, tapi yang mengalami kebocoran data paling masif malah mengalami peningkatan kunjungan. Perbedaan ini menjadi fokus penelitian yang ingin melihat dalam konteks kebocoran data apakah ada pengaruh SCCT’s Crisis Response Strategies terhadap keputusan pembelian, apakah ada pengaruh loyalitas brand terhadap keputusan pembelian, dan apakah ada pengaruh interaksi kedua variabel ini terhadap keputusan pembelian. SCCT’s Crisis Response Strategies diturunkan ke dalam strategi yang digunakan oleh ketiga e-commerce yakni denial dan diminish sementara loyalitas brand dibedakan menjadi loyalitas brand tinggi dan loyalitas brand rendah. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode eksperimen faktorial 2x2 pada 120 responden yang dibagi ke dalam 4 kelompok. Melalui uji chi-square, ditemukan bahwa asosiasi variabel loyalitas brand terhadap indikator keputusan pembelian perceived risk paling signifikan. Uji Post-Hoc juga mendukung bahwa kelompok dengan SCCT’s Crisis Response Strategies yang sama menunjukkan perbedaan rerata yang signifikan. Setelah dikomparasi dengan hasil survei dari Katadata dan Kominfo, ditemukan bahwa kesadaran akan perlindungan data pribadi dan literasi digital pada kelompok usia responden (gen Z) masih rendah.

---

News about data leaks in three e-commerce in Indonesia in May 2020 occurred massively. Based on previous research in other countries, data leaks lower trusts and the desire to buy back. In fact, the decline in e-commerce usage occurred, but the most massive data leak experienced an increase in visits. This difference is the focus of research that wants to see in the context of data leakage whether there is an influence of SCCT's Crisis Response Strategies on purchasing decisions, an influence of brand loyalty on purchasing decisions, and an influence of interaction of these two variables on purchasing decisions. SCCT's Crisis Response Strategies are derived into strategies used by all three e-commerce, namely denial and diminish posture while brand loyalty is distinguished into high brand loyalty and low brand loyalty. This study was conducted using 2x2 factorial experiment method in 120 respondents divided into 4 groups. Through the chi-square test, it was found that the association of brand loyalty to the indicators of purchasing decisions (perceived risk) was the most significant. The result of Post-Hoc test also supports that groups with the same SCCT's Crisis Response Strategies show significant average differences. After being compiled with the results of a survey from Katadata and Kominfo, it was found that awareness of personal data protection and digital literacy in the respondent's age group (generation Z) is still low."

"Kita berada pada masa kecanggihan teknologi di mana siapa saja dapat membagikan informasi yang diinginkan melalui media sosial salah satunya Twitter. Teori CPM pada penelitian ini menggunakan dua model yaitu batas privasi kolektif dan aturan kriteria privasi. Penelitian ini menggunakan uji regresi berganda dengan total responden pengisi survey yaitu N=400. Hasil mengungkapkan bahwa variabel batas privasi kolektif (permeabiltas dan kepemilikan) secara empiris terbukti mempunyai pengaruh positif dalam pengungkapan privasi dalam penggunaan media sosial Twitter. Sedangkan satu variabel dari batas privasi kolektif (hubungan) dan kriteria aturan privasi (budaya, konteks, motivasi, dan risiko/manfaat) berdasarkan data tidak membuktikan adanya pengaruh.

---

We are in an era of technological sophistication that anyone can share the desired information through social media, one of which is Twitter. CPM theory in this study uses two models, namely collective privacy boundaries and privacy criteria rules. This study uses multiple regression test with the total respondents filling the survey, N=400. The results reveal that the collective privacy boundary variables (permeability and ownership) are empirically proven to have a positive influence on privacy disclosure in the use of media social Twitter. Meanwhile, one variable of collective privacy boundary (linkage) and privacy rule criteria (culture, context, motivation, and risk/benefit) based on the data doesn’t prove any effect."

"Berkembangnya industri platform e-commerce di Indonesia diikuti oleh ketatnya persaingan antar platform yang salah satunya terlihat dari pemilihan brand ambassador yang dianggap paling populer di kalangan konsumen. Dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, peneliti mencoba untuk mengonfirmasi adanya pengaruh tingkat penilaian bintang K-Pop sebagai brand ambassador terhadap brand awareness, brand image, dan keputusan pembelian konsumen salah satu platform e-commerce yaitu Tokopedia. Penelitian dilakukan dengan membagikan kuesioner secara online kepada Milenial pengguna e-commerce usia 25-40 tahun dengan jumlah 450 responden yang kemudian diolah menggunakan analisis jalur (path analysis). Hasil analisis penelitian ditemukan bahwa adanya pengaruh tingkat penilaian kedua brand ambassador Tokopedia terhadap brand awareness dan brand image Tokopedia. Tingkat penilaian brand ambassador dan brand awareness namun ditemukan tidak cukup memengaruhi keputusan pembelian. Namun begitu ditemukan pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian konsumen pengguna platform e-commerce Tokopedia.

---

The e-commerce platform industry development in Indonesia was followed by intense competition between platforms, which can be seen from the selection of brand ambassadors who are considered the most popular among consumers. By using a quantitative research approach, this study tried to confirm the influence of the K-Pop stars as brand ambassadors' evaluations on Tokopedia brand awareness, brand image, and consumer purchasing decisions as one of the e-commerce platforms. The research was conducted by distributing online questionnaires to millennial e-commerce users aged 25- 40 years with a total of 450 respondents which were then processed using path analysis. The results of this research analysis found that there was an influence between the evaluation level of two Tokopedia brand ambassadors on Tokopedia's brand awareness and brand image. The assessment of brand ambassadors and brand awareness, however, was found to be insufficient to influence purchasing decisions. However, it was found that the brand image of Tokoedia significantly influences purchasing decisions of Tokopedia users."

"Berbelitnya sistem birokrasi yang ditetapkan oleh Polri dalam pengumaan SIM, STNK, dan BPKP (SSB) menimbulkan citra negatif di mata masyarakat yang akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian dan menyebabkan masyarakat enggan bersentuhan langsung dengan kepolisian. Menyadari buruknya reputasi kepolisian inilah yang pada akhirnya melatar belakangi Polri untuk segera kembali membangun trust building yang dijabarkan dalam program reformasi birokrasi 2005-2010 yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan dan akuntabel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi Polda Metro Jaya dalam menjalankan program transparansi pelayanan SSB melalui Nine Steps of Strategic Public Relations. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara rnendalam dengan responden terpilih. Metode analisa data dilakukan dengan dengan menelaah seluruh data yang didapat dari berbagai sumber, kemudian data tersebut dianalisa dan dibandingkan dengan teori yang digunakan sebagai acuan penelitian. Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan survey mengenai transparansi pelayanan SSB kepada masyarakat selaku stakeholder, melalui kuesioner. Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa strategi komuuikasi pada pelayanan SSB Polda Metro Jaya menerapkan kerangka Nine Steps yakni dengan strategi proactive, meliputi action strategies dan communication strategies, yang ditujukan kepada internal dan eksternal publik Polda Metro Jaya.. Selain itu, hasil kuesioner juga menunjukkan bagaimana masyarakat mengetahui adanya sosialisasi program transparansi tersebut, dan perubahan seperti apa yang dirasakan oleh masyarakat selaku pengguna jasa.

---

Complicated bureaucracy established by the Police in handling driver's license, vehicle registration, and certificate of ownership (SIM/ STNK/BPKP - SSB) has led to a negative image in the eyes of the public. This negative image ultimately reduces the level of public confidence in the institution and has caused a public reluctance to come into contact with the police. Realizing its poor reputation the Indonesian Police urged to immediately re-establish its trustworthiness to the public. This program is outlined in the 2005-2010 bureaucratic reform programs that aim to provide fast transparent and accountable service. The purpose of this study was to determine how Polda Metro Jaya strategize its communication program for the SSB service transparency through the Nine Steps of Strategic Public Relations. This research was conducted with a qualitative approach, through in-depth interviews with selected respondents. The data was then analyzed by reviewing all the data obtained from various sources, then analyzed and compared with the theories used as the research reference. Additional& this study also accommodated a survey on transparency SSB, through questionnaires distributed to the community as stakeholder. The findings suggested that the communication strategy for SSB services in Polda Metro Jaya is adapting to the Nine Steps framework through proactive strategies, including action strategies and communication strategies, aimed to Polda Metro Jaya's internal and external public. In addition, the questionnaire also suggested how the community is aware of such transparency socialization program, and how the perceive the changes as service user."

"ABSTRAKTKI (Tenaga Kerja Indonesia) memiliki konstribusi yang cukup besar terhadapdinamika pendapatan negara. Nilai remitansi (pengiriman uang) TKI yang terusstabil diantara gejolak perekonomian migas, non migas maupun ekspor imporIndonesia yang semakin hari terus melemah. Atas dasar potensi itulah, makapenting bagi TKI untuk “melek keuangan” dan sebanyak – banyaknyamemperoleh pengetahuan dan informasi terkait layanan jasa keuangan. Haltersebut mendasari dikembangkannya program pelatihan edukasi pengelolaankeuangan bagi TKI dan keluarga yang diselenggarakan oleh BNP2TKI. Edukasikeuangan sebagai sebuah program strategik pemerintah selayaknya melalui prosesperencanaan yang terkonsep baik dan teruji coba sehingga pada saat aplikasi dilapangan segala hambatan dan kendala dapat diprediksi dengan tepat danberkesinambungan. Penulis melakukan studi yang berfokus pada evaluasiperencanaan komunikasi strategik pada program edukasi pengelolaan keuanganbagi TKI dan keluarganya dimana program edukasi pengelolaan keuangantersebut telah dilakukan dalam masa RPJMN 4 tahun terhitung mulai tahun 2010– 2014. Dimana dilakukan pengkajian baik terkait komunikasi antar organisasidalam pencanangan program maupun metode komunikasi yang digunakan dalamkegiatan edukasi pengelolaan keuangan tersebut pada tiap tahunnya.

---

ABSTRACTTKI (Indonesian Migrant Workers) have a considerable contribution to thedynamics of the state revenue. The value of TKI remittance (money transfer) thatkeeps stable among oil and gas or non oil and gas event Indonesia export importwhich getting weaker day by day. Base on that potential, it is important for TKI toknow about finance and absorb the information related to financial services asmany as possible. It underlies the developed of education financial managementprogram for Indonesian migrant workers and their families organized by theBNP2TKI. Financial education as a strategic government programs should be wellplanned and tested so all the obstacles and constraints can be predicted withprecision and continuous improvement. The author did a study that focuses oneducation financial management program for Indonesian migrant workers andtheir families where the financial management education program has been donein the 4 years RPJMN calculated from the year 2010 – 2014. Where does thestudy of related good communication between organizations in thegroundbreaking program as well as the method of communication used in thefinancial management of educational activities on each year."