Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perubahan besar terkait inovasi Binmas Online System. Dalam pengembangan tahap pertama tahun 2016, Binmas Online System sebagai salah satu sarana Korbinmas Baharkam Polri dalam melakukan pembinaan masyarakat mengalami banyak permasalahan atau kendala. Akan tetapi, inovasi ini kembali dirilis oleh Polri pada tahun 2021 lalu bertajuk Binmas Online System Versi 2, dimana kini telah digunakan oleh hampir 97% Bhabinkamtibmas yang ada di seluruh Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui desain pengembangan inovasi Binmas Online System Versi 2 serta kontribusinya dalam penguatan kinerja Bhabinkamtibmas. Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori inovasi, teori kinerja, teori kebijakan, teori teknologi informasi dan Uses and gratification teory. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan metode penelitian penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desain pengembangan inovasi Binmas Online System Versi 2 dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, proses inisiasi dilakukan melalui proses berpikir kreatif, menawarkan konsep atau rancangan inovasi, kemudian tahap pengambilan keputusan. Kedua, proses implementasi dilakukan melalui dua tahapan, yakni tahapan awal berupa pembentukan pokja berbasis kompetensi, penyusunan instrument pendukung, dan pengaturan sumber daya manusia. Adapun pada tahap lanjutan melakukan pengawasan dan evaluasi. Ketiga, proses kontuniasi dilakukan karena Korbinmas Baharkam Polri selalu terobsesi untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta semangat yang besar untuk mengevaluasi demi mendapatkan perbaikan dan kesempurnaan. Selanjutnya, Binmas Online System Versi 2 memberikan kontribusi nyata bagi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya melakukan pembinaan masyarakat, Menghimpun informasi, melayani kepentingan warga masyarakat, membina dan melatih petugas satuan keamanan lingkungan, menyampaikan pesan Kamtibmas, serta melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas. ......This research is motivated by major changes related to the innovation of the Binmas Online System. In the first phase of development in 2016, Binmas Online System as one of the means of Korbinmas Baharkam Polri in conducting community development experienced many problems or obstacles. However, this innovation was again released by the National Police in 2021 entitled Binmas Online System Version 2, which has now been used by almost 97% of Bhabinkamtibmas throughout Indonesia. Based on these conditions, this research is intended to determine the design of the Binmas Online System Version 2 innovation development and its contribution in strengthening the performance of Bhabinkamtibmas. The analysis knives in this study are innovation theory, performance theory, policy theory, information technology theory and uses and gratification teory. This type of research is field research, and the research method of this research is a qualitative method. The results of this study show that the design of the Binmas Online System Version 2 innovation development was carried out through three stages. First, the initiation process is carried out through a creative thinking process, offering an innovation concept or design, then the decision-making stage. Second, the implementation process is carried out through two stages, namely the initial stages in the form of the formation of competency-based working groups, the preparation of supporting instruments, and the regulation of human resources. As for the advanced stage, it carries out supervision and evaluation. Third, the contuniation process is carried out because the Korbinmas Baharkam Polri is always obsessed with improving performance and improving services to the community as well as a great enthusiasm for evaluation in order to get improvement and perfection. Furthermore, Binmas Online System Version 2 makes a real contribution to Bhabinkamtibmas in carrying out its duties of conducting community development, collecting information, serving the interests of community residents, fostering and training environmental security unit officers, conveying Kamtibmas messages, and conducting early detection of potential Kamtibmas disturbances.

Abstrak :
Tingkat perpindahan fungsi dari anggota Polri yang tinggi yang disebabkan tidak sesuainya kemampuan, minat dan bakat dari personel Polri tersebut yang menduduki jabatan atau posisi dalam organisasi tersebut menyebabkan kurang maksimalnya kinerja Bareskrim Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyelesaian permasalahan tersebut dilakukan dengan langkah program talent scouting. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat menentukan strategi pelaksanaan talent scouting serta menentukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil talent scouting tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif penelitian ini akan mengambil sumber data dengan teknik pengamatan, wawancara dan telaah dokumen. Penelitian dilaksanakan di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dengan menggunakan analisis data berupa pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian munjukkan bahwa Badan Reserse Kriminal melakukan penyelaran strategi talent scouting dengan kebutuhan organisasi dalam pencapaian tujuannya yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini terlihat dengan kebijakan pimpinan Bareskrim dalam mengembangkan perwira kepolisian yang sudah ada maupun pola rekruitmen dari Akademi Kepolisian yang bertujuan agar perwira yang dibina dan diberdayakan sesuai dengan tujuan utama visi dan misi organisasi. Bareskrim Polri memberikan kesempatan kepada semua perwira untuk mengembangkan dan memberdayakan dirinya sehingga kompetensi dan keahlian perwira dalam bidang reserse kriminal terus meningkat melalui pelatihan fungsi reskrim baik nasional maupun internasional serta memfasilitasi perwira untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang magister maupun doctoral. Talent scouting yang diterapkan oleh Badan Reserse dan Kriminal Polri telah berjalan baik sehingga mampu mendapatkan perwira yang berbakat dan mempunyai keahlian tinggi dalam bidang reskrim. Hambatan utama yang dihadapi oleh Badan Reserse dan Kriminal Polri dalam implementasi talent scouting adalah kemampuan untuk mempertahankan perwira agar tetap berkarier dalam bidang reskrim. Walapun tugas reskrim sangat penting tetapi masih banyak perwira yang menganggap bidang tersebut tidak menunjang karier dan jabatan sebagai anggota kepolisian. ......One of the elements in compiling a strong existing security system is the functioning of law enforcement properly and correctly. This activity is the forerunner and foundation of the institution to create justice in the life of society, nation and state. To be able to carry out their duties professionally, competent and qualified human resources for the Polri detective function are needed. The ideal step from an early age is to implement a talent scouting program. The results of the study show that the Criminal Investigation Agency aligns talent scouting strategies with organizational needs in achieving its goals, namely maintaining security and public order. This can be seen from the policy of the Bareskrim leadership in developing existing police officers as well as the recruitment pattern from the Police Academy which aims to foster and empower officers in accordance with the main objectives of the organization's vision and mission. Bareskrim Polri provides opportunities for all officers to develop and empower themselves so that the competence and expertise of officers in the field of criminal investigation continues to increase through training in the criminal function both nationally and internationally and facilitates officers to continue their formal education to the master's and doctoral levels. Talent scouting implemented by the Police Research and Criminal Agency has been running well so that it is able to get officers who are talented and have high expertise in the field of criminal justice. The main obstacle faced by the Police Research and Criminal Agency in implementing talent scouting is the ability to retain officers so they can continue to pursue careers in the field of criminal justice. Even though criminal work is very important, there are still many officers who think that this field does not support their career and position as members of the police force.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Handheld yang dikembangkan oleh Polda Jawa Tengah. Sistem ini merupakan inovasi atas keberadaan sistem ETLE yang digunakan untuk penindakan pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Evaluasi dilakukandengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan sistem ETLE Mobile Handheld. Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain teori kontrol sosial dan teori penegakan hukum yang digunakan untuk pelaksanaan sistem ETLE Mobile Handheld untuk penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayahhukum Polda Jawa Tengah; teori TAM yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem ETLE Mobile Handheld dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Jawa Tengah; dan teorievaluasi program yang digunakan untuk menjawab persoalan hasil evaluasi sistemETLE Mobile Handheld dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayahhukum Polda Jawa Tengah. Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan eksploratif yang bertujuan untuk memperluas wawasan terkait hasil evaluasi sistem ETLE Mobile Handheld dan memberikan solusi pemecahan masalahnya. Data penelitian ini diambil dengan teknik wawancara, pengamatan dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis dengan mereduksi data, menyajikan data dan melakukan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem ETLE Mobile Handheld telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kontrol sosial dan kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Adanya sistem ini mendorong perubahan perilaku yang lebih baik pada pengguna jalan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Kesimpulannya sistem ETLE Mobile Handheld efektiv diterapkan untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Saran yang diberikan yaitu diperlukan identifikasi dan evaluasi potensi ancaman keamanan yang disebutkan seperti serangan malware, serangan DDoS, pelanggaran keamanan, kelemahan sistem, penyalahgunaan akses, gangguan fisik, serangan jaringan dan kehilangan data ......This study aims to evaluate the Mobile Handheld Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system developed by the Central Java Regional Police. This system is an innovation for the existence of the ETLE system which is used for prosecution of traffic violations in Indonesia. The evaluation is carried out by considering the strengths and weaknesses of the ETLE Mobile Handheld system. Theories used in this study include social control theory and law enforcement theory which are used to implement the ETLE Mobile Handheld system for prosecution of traffic violations in the jurisdiction of the Central Java Regional Police; the TAM theory used to explain the factors that influence the implementation of the ETLE Mobile Handheld system in the prosecution of traffic violations in the jurisdiction of the Central Java Regional Police; and program evaluation theory used to answer questions about the evaluation results of the ETLE Mobile Handheld system in the prosecution of traffic violations in the jurisdiction of the Central Java Regional Police. The method used is using a qualitative approach. This type of research is exploratory which aims to broaden insights regarding the evaluation results of the ETLE Mobile Handheld system and provide solutions to solving the problem. The research data were collected by interview, observation and document study techniques, which were then analyzed by reducing data, presenting data and conducting verification. The results of this study indicate that the implementation of the ETLE Mobile Handheld system has made a positive contribution in increasing social control and public awareness of traffic rules. The existence of this system encourages better behavior changes for road users, so as to increase compliance with traffic rules. In conclusion, the ETLE Mobile Handheld system is effectively applied to take action against traffic violations in the jurisdiction of the Central Java Regional Police. The advice given is that it is necessary to identify and evaluate potential security threats mentioned such as malware attacks, DDoS attacks, security breaches, system weaknesses, access abuse, physical interference, network attacks and data loss.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya reformasi Polri di bidang pelayanan SIM yang diharapkan mampu memberikan hasil yang best practice melalui pelaksanaan program SIM Nasional Presisi (SINAR) di Satpas Polda Metro Jaya. Namun, inovasi ini belum berdampak signifikan, dan masyarakat DKI Jakarta masih banyak yang belum merasakan manfaat yang dihasilkan dari program ini. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program tersebut dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga dapat digunakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program tersebut. Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori inovasi, teori best practice, dan teori manajemen. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan metode penelitian penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi program SIM Nasional Presisi (SINAR) yang dilaksanakan Satpas Polda Metro Jaya telah memenuhi kriteria best practice, yang mana hal ini dapat dilihat dari dimensi dampak, dimensi kemitraan, dimensi keberlanjutan, dimensi kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat, dan dimensi transferability. Namun, pada dimensi kesetaraan gender dan pengeculian sosial SINAR belum mampu mengakomodasi perpanjangan SIM untuk kaum disabilitas dalam hal ini SIM D. Ditemukannya hambatan pada dimensi kesetaraan gender dan pengeculian sosial ini dapat disebabkan oleh minimnya kompetensi sumber daya manusia Satpas pada bidang teknologi informasi, kurangnya koneksi sosial dan publikasi hingga inovasi yang baik ini tidak popular atau dikenal baik oleh seluruh lapisan masyarakat, dukungan anggaran untuk inovasi yang belum menyeluruh dan belum didukung oleh dana DIPA, dan jaringan internet tidak stabil yang mengganggu proses pelaksanaan perpanjangan SIM A dan C. ......The background of the research is the Indonesian Natioanl Police reform in services related to issuing driving license services. Such services are expected to be able to generate best practices through the implementation of SINAR (Precision National Driving License). As a matter of fact, the innovation has not resulted in a significant impact and there are still many people living in Jakarta Special District who have not yet experienced the benefits generated by the program. Based on these problems, this research is intended to evaluate the implementation of the program and analyze the factors that influence them so that the results of the decisions can be used to optimize the implementation of the program. The study employs several analytical tools, such as innovation theory, best practice theory, and management theory. The study also uses the qualitative approach using field research method. The results of the study indicate that the innovation of SINAR program carried out by Satpas of Jakarta Metropolitan Police Region the Polda Metro Jaya Satpas has met the best practice criteria, which can be seen from the impact dimensions, partnership dimensions, sustainability dimensions, leadership and community empowerment dimensions, and transferability dimensions. However, on the dimensions of gender equality and social exclusion, the SINAR program has not been able to accommodate the extension of driving licenses for people with disabilities, in this case Diving License D. The results of the research also reveal that the obstacles found in the dimensions of gender equality and social exclusion can be caused by the lack of competence of Satpas human resources in the field of information technology; lack of connection of social media and publications until these good innovations are not popular or well known by all levels of society; budget support for innovations that has not been comprehensive and has not been supported by state budget; and unstable internet networks that interfere with the process of the implementation of the extensions of Driving License A and Driving License C

Abstrak :
Penelitian ini dilatar belakangi dengan pentingnya peran Bhabinkamtibmas dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, adil dan sejahtera. Namun fakta yang didapatkan di lapangan, masih terdapat gap antara harapan dan kenyataan dari kondisi Bhabinkamtibmas itu sendiri, baik dalam hal kapasitas maupun kualitas. Oleh karenanya, dibutuhkan upaya peningkatan, baik di level aksiologi, epistemologi, maupun ontologi, agar dapat mengurangi bahkan menghilangkan gap tersebut, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sayangnya, pada level ontologi tidak ditemukan adanya sebuah teori yang menjadi acuan, arah pembangunan dan pengelolaan Bhabinkamtibmas, serta sekaligus dapat menjadi slogan dan kebanggaan (pride) Bhabinkamtibmas. Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan teori dari postur ideal Bhabinkamtibmas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode penelitian deskriptif analisis, serta teknik pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan dan studi dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa teori Law as a tool of social engineering dari Roscoe Pound dan konsep postur menurut tesaurus Bahasa Indonesia dapat digunakan untuk menciptakan teorisasi postur ideal Bhabinkamtibmas. ......This research is motivated by the important role of Bhabinkamtibmas in creating a safe, peaceful, just and prosperous society. However, the facts obtained in the field, there is still a gap between expectations and the reality of the Bhabinkamtibmas condition itself, both in terms of capacity and quality. Therefore, efforts are needed to improve, both at the level of axiology, epistemology, and ontology, in order to reduce or even eliminate these gaps, so as to achieve the goals that have been set. Unfortunately, at the ontology level, there is no theory that serves as a reference, direction of development and management of Bhabinkamtibmas, and at the same time can become the slogan and pride of Bhabinkamtibmas. Based on these problems, this study aims to formulate a theory of the ideal posture of Bhabinkamtibmas. This study uses a qualitative approach, descriptive analytical research methods, and data collection techniques by interviewing, observing and documenting studies. The results of the study found that the theory of Law as a tool of social engineering from Roscoe Pound and the concept of posture according to the Indonesian thesaurus can be used to create the theorization of the ideal posture of Bhabinkamtibmas.

Abstrak :
Kinerja personil Polri bukan hanya terkait harapan sebuah organisasi agar anggotanya berkinerja tinggi, tetapi juga bagaimana peran organisasi dalam meningkatkan kinerja anggotanya. Kualitas kehidupan kerja sangat dibutuhkan oleh organisasi guna mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kepuasan bagi karyawan. Kualitas kehidupan kerja pada umumnya dikaitkan dengan kondisi dan praktik organisasi yang memungkinkan karyawan untuk merasakan kepuasan, kemanan dan memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Faktor yang dapat memperkuat peningkatan kualitas kehidupan kerja adalah iklim organisasi, kepuasan kerja dan gaya kepemimpinan transformasional. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan iklim organisasi, kepuasan kerja, dan gaya kepemimpinan transformasional terhadap kualitas kehidupan kerja personil SSDM Polri serta untuk mengetahui dimensi dominan dan tidak dominan dalam menyusun variabel penelitian tersebut. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian adalah terdapat pengaruh baik secara parsial maupun simultan, iklim organisasi, kepuasan kerja, dan gaya kepemimpinan transformasional dengan kualitas kehidupan kerja personil SSDM Polri. ......The performance of Indonesian National Police personnel does not only relate to the expectations of an organization so they have a high performance, but it also relates to the role of the organization in improving the performance of its personnel. The quality of work life is needed by the organization in order to achieve the organizational goals and increase employees’ satisfaction. Quality of work life is generally associated with organizational conditions and practices that allow employees to feel satisfaction, security and have the opportunity to grow and develop for the better. The results of the study reveal that there are several factors that can strengthen the improvement of the quality of work life, such as organizational climate, job satisfaction and transformational leadership style. The research employs the quantitative approach using survey method. The objectives of the study are to determine the partial and simultaneous effect of organizational climate, job satisfaction, and transformational leadership style on the quality of work life of the National Police Human Resources personnel and to determine the dominant and non-dominant dimensions in compiling the research variables. Based on the results of the study, the author concludes that there is a partial or simultaneous influence of organizational climate, job satisfaction, and transformational leadership style on the quality of work life of the National Police Human Resources personnel.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang perbedaan iklim organisasi dan kepuasan kerja dengan dimensi-dimensinya pada Badan Intelijen Negara dan Badan Intelijen Keamanan Polri serta pengaruh iklim organisasi terhadap kepuasan kerja anggota polisi pada kedua Badan Intelijen tersebut. Metode penelitian yang digunakan kuantatif eksplanatif, yang mengkaji bagaimana responden mempersepsikan iklim organisasi dan kepuasan kerja dalam dua unit organisasi yang berbeda. Populasi penelitian 203 anggota polisi yang terdiri dari perwira maupun bintara yang bekerja pada Badan Intelijen Negara. Sementara dari Badan Intelijen Keamanan Polri sebanyak 728 anggota polisi baik yang berpangkat Komjen, Perwira, bintara dan Pegawai Negeri Sipil. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarluaskan kepada anggota polisi di kedua unit organisasi tersebut. Hasil penelitian menunjukan, bahwa (1) Iklim organisasi anggota Badan Intelijen Negara lebih tinggi dibandingkan anggota Badan Intelijen Keamanan Polri. Dari hasil uji statistik yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan variabel Iklim Organisasi yang signifikan antara Badan Intelijen Negara dengan Badan Intelijen Keamanan Polri; (2) Kepuasan kerja anggota Badan Intelijen Negara lebih tinggi dibandingkan anggota Badan Intelijen Keamanan Polri. Dari hasil uji statistik yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan variabel kepuasan kerja yang signifikan antara Badan Intelijen Negara dengan Badan Intelijen Keamanan Polri; (3) Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, dapat disimpulkan bahwa pada anggota Badan Intelijen Negara, dimensi-dimensi Iklim organisasi terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja dengan besar pengaruh sebesar 91,1%. Dari beberapa dimensi tersebut, dimensi yang paling dominan mempengaruhi kepuasan kerja adalah support & komitmen. Implementasi dari penelitian ini adalah untuk Badan Intelijen Keamanan Polri sebaiknya dapat lebih meningkatkan dimensi lainnya yang berkaitan dengan Iklim organisasi yang meliputi reward, struktur dan tanggung jawab, warmth, support & komitmen, standard, maupun risk & conflict, sehingga nilai iklim organisasi dalam Badan Intelijen Keamanan Polri pun dapat meningkat serta memiliki nilai yang tinggi seperti yang ada pada Badan Intelijen Negara. Dengan demikian, maka nilai kepuasan kerja dalam Badan Intelijen Keamanan Polri juga akan ikut meningkat. ......The study discusses the differences in the context of organizational climate and job satisfaction with its dimensions between National Intelligence Agency and National Police Security Intelligence Agency as well as the influence of organizational climate on job satisfaction of police officers at the two intelligence agencies. The research employs the quantitative explanatory method which examines how respondents perceive organizational climate and job satisfaction in the two different organizational units. There are 931 respondents of the research: 203 officers, consisting of officers and NCOs working for National Intelligence Agency and 728 officers, ranging from police commissioner general, NCOs, to civil servants working for the National Police Security Intelligence Agency. Data is gathered using questionnaires that are distributed to officers in both organizational units. The results of the study reveal that: (1) organizational climate of the members of State Intelligence Agency is higher than that of the members of the National Police Security Intelligence Agency. Based on the results of statistical tests, it can be concluded that there are significant differences in organizational climate variables between the State Intelligence Agency and the National Police Security Intelligence Agency; (2) job satisfaction of the members of the State Intelligence Agency is higher than that of the members of the National Police Security Intelligence Agency. Based on the results of statistical tests, it can be concluded that there are significant differences in job satisfaction variables between the State Intelligence Agency and the National Police Security Intelligence Agency; and (3) based on the results of multiple regression analysis, it can be concluded that for the members of the State Intelligence Agency, the dimensions of organizational climate proved to have a significant effect on job satisfaction with a large effect of 91.1%. The most dominant dimension influencing job satisfaction is support and commitment. The implementation of this research is that the National Police Security Intelligence Agency should be able to further improve other dimensions related to organizational climate which include rewards, structure and responsibility, warmth, support & commitment, standards, and risk & conflict, so that the value of the organizational climate within the Intelligence Agency Police security can also be increased and have a high value like that of the State Intelligence Agency. Thus, the value of job satisfaction in the Police Security Intelligence Agency will also increase.

Abstrak :
Indonesia merupakan salah satu Negara Kontributor Polisi dalam operasi Penjaga Perdamaian PBB. Sejak tahun 1989, Indonesia telah menerjunkan aparat kepolisian ke berbagai misi penjaga perdamaian, baik yang dikerahkan secara individu maupun satuan yang disebut Fored Police Units. Dalam penggelaran FPU, Indonesia sebagai PCC tidak hanya bertanggung jawab dalam mempersiapkan personel, tetapi juga bertanggung jawab untuk melengkapi FPU dengan logistik dan infrastruktur yang mencakup kamp-kamp yang layak di area misi. Kamp-kamp ini memiliki peran penting, sebagai basis operasional dan administrasi FPU, akomodasi personel, fasilitas penyimpanan aset, dan, terutama, sebagai simbol tekad Indonesia atas kontribusinya terhadap perdamaian dunia. Garuda Camp FPU Indonesia di MINUSCA, Republik Afrika Tengah, selesai dibangun pada tahun 2018 oleh Divisi Hubungan Internasional Polri dengan total aset lebih dari 500 miliar Rupiah. Selama 2 tahun penempatan FPU Indonesia di MINUSCA, beberapa ancaman keamanan telah terjadi di kamp ini. Salah satunya adalah aksi pencurian dan pembobolan. Dalam hal ini, keamanan kamp menjadi elemen penting untuk memastikan keberhasilan Unit dalam melaksanakan mandat misi. Untuk itu, penulis memandang perlu adanya evaluasi dengan menggunakan persepsi Crime Prevention Through Environmental Design untuk menigkatkan tingkat keamanan di Garuda Camp. Karena, CPTED didasarkan pada gagasan bahwa desain yang tepat dan efektif dalam penggunaan lingkungan binaan dapat menyebabkan berkurangnya tindakan kriminal dan ketakutan akan kejahatan, maupun perbaikan kualitas hidup disuatu lingkungan Penulis mengeksplorasi ancaman dan menggunakan metode kualitatif untuk mengidentifikasi pemenuhan persyaratan keamanan fisik di kamp. Hasil penulisan menunjukan bahwa Garuda Camp masuk ke dalam kategori ancaman level medium. Dengan demikian, untuk mengantisipasi potensi ancaman tersebut, peneliti merancangan strategi pencegahan ancaman yang didasarkan pada prinsip CPTED. ......Indonesia is known as of one the Police Contributing Countries (PCC) in the United Nations Peacekeeping Operations. Since 1989, Indonesia, through Indonesian National Police, has deployed its police officers into various peacekeeping missions, either individually or in units called Formed Police Units (FPU). In deploying FPU, Indonesia as the PCC is not only responsible for preparing the personnel, but also equipping FPU in logistics and infrastructure, which includes appropriate camps in the mission area. These camps have an important role as the operational and administrative base of FPU, personnel accommodation, assets storage facility, and notably as the symbol of Indonesia’s commitment to its contribution to world peace. FPU Garuda Camp Indonesian in MINUSCA, Central African Republic, was built in 2018 by the International Relations Division of Indonesian National Police with total assets more than IDR 500 billion. For the last two years of the existence of Indonesian FPU mission in MINUSCA, several security threats have occurred to this camp, in the forms of thefts and burglaries. In this case, the camp security is an important element to ensure the unit's success in performing its mission mandate. Thus, the author thinks the need for an evaluation using the perception of Crime Prevention through Environmental Design (CPTED) in order to increase the level of security at Garuda Camp. In the author’s opinion, the design is appropriate because CPTED is based on a basic idea that a proper and effective design in utilizing a built environment can lead to a reduction in crime and fear of crime as well as an improvement in the quality of life in that environment. The author explores threats and employs the qualitative methods to identify the compliance of physical security requirements in the camp. The result of the study reveals that Garuda Camp can be classified into medium level threat category, so that a threat prevention strategy is highly needed. Therefore, in order to anticipate these potential threats, the author designs a threat prevention strategy based on the principles of CPTED.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya ancaman kejahatan transnasional sebagai dampak dari sistem perdangan bebas. Kepulauan Riau menjadi salah satu provinsi di Indonesia dengan ancaman kejahatan transnasional crime yang tinggi karena karakter wilayahnya yang merupakan kepulauan, area strategis dekat dengan perbatasan, banyak pelabuhan tidak resmi, serta berada dalam perairan internasional. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisa karakteristik kejahatan transnasional, factor pendukung dan penghambat serta strategi yang dilakukan oleh Satuan Tugas Kapal patroli Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri dalam melaksanakan pencegahan kejahatan transnasional crime khususnya pada tindak pidana narkotika dan perdagangan orang. Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori pencegahan kejahatan, teori manajemen, serta konsep transnasional crime. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskreptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik kejahatan transnasional tindak pidana narkotika di Kepulauan Riau yakni terorganisis secara hirarki, transaksi di atas speed boat, terencana, memiliki aturan main dan melayani masyarakat pesisir. Untuk tindak pidana perdagangan orang yakni menggunakan cara penipuan dan pemaksaan, eksploitasi dengan sistem penjeratan utang serta menggunakan intimidasi. Faktor pendukung penghambat pencegahan kejahatan yakni kapabilitas personel, dukungan anggaran BBM, minimnya armada, pergelaran kekuatan, factor geografis, ego sektoral, kompleksnya modus operandi kejahatan, serta kesadaran masyarakat. Factor pendukung meliputi program presisi kapolri, tergelarnya pasukan, dukungan peralatan, kerjasama internasional, visi Indonesia jadi poros maritime dunia, serta adanya institusi, lembaga dan komunitas maritime. Strategi yang diimplementasikan oleh Tugas Kapal patroli Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri dalam melaksanakan pencegahan kejahatan transnasional crime yakni menitik beratkan pada upaya preventif melalui patroli. Untuk upaya pre-emtif hanya dilaksanakan pembinaan dan penyuluhan dengan tidak maksimal pada upaya pemolisian komunitas. Untuk upaya represif melalui penegakan hukum juga masih kurang maksimal dimana hanya terealisasi 34 persen dari target. ......This research is motivated by the high threat of transnational crime as a result of the free trade system. The Riau Archipelago is one of the provinces in Indonesia with a high threat of transnational crime because of the character of its territory which is an archipelago, a strategic area close to borders, many unofficial ports, and is in international waters. Based on these problems, this study aims to analyze the characteristics of transnational crime, supporting and inhibiting factors as well as strategies carried out by the Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri patrol boat task force in carrying out prevention of transnational crime, especially in narcotics and human trafficking. The analytical tools in this study are crime prevention theory, management theory, and the concept of transnational crime. This type of research is descriptive qualitative research. The results of this study indicate that the characteristics of transnational crime of narcotics crime in the Riau Archipelago are hierarchically organized, transactions on speed boats, planned, have rules of the game and serve coastal communities. For the crime of trafficking in persons, namely using fraud and coercion, exploitation with a debt bondage system and using intimidation. Supporting factors inhibiting crime prevention include personnel capability, fuel budget support, lack of fleet, demonstration of power, geographical factors, sectoral ego, complex crime modus operandi, and public awareness. Supporting factors include the precision program of the chief of police, the deployment of troops, equipment support, international cooperation, Indonesia's vision to become the world's maritime axis, as well as the existence of maritime institutions and communities. The strategy implemented by the Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri patrol boat task in carrying out the prevention of transnational crime is to focus on preventive efforts through patrols. For pre-emptive efforts, coaching and counseling are only carried out with not being optimal in community policing efforts. For repressive efforts through law enforcement, it is also still not optimal, where only 34 percent of the target has been realized.

Abstrak :
Kebebasan pengguna internet di dunia maya menjadi cikal bakal munculya Ujaran Kebencian, hoax dan sejenisnya. Diperlukan adanya mekanisme kontrol yang baku. Kehadiran UU ITE yang dikeluarkan oleh pemerintah diharapkan dapat mengurangi jumlah kasus Ujaran Kebencian di dunia maya. Disamping itu UU ITE diharapkan dapat membatasi penyebar Ujaran Kebencian, hoax dan sejenisnya. Tujuan dari Tesis ini adalah untuk memperoleh gambaran atau deskripsi tentang kasus Ujaran Kebencian di dunia maya sebagai salah satu kasus tindak pidana di dunia maya yang dibuat oleh pengguna internet dalam rangka membina keamanan dan ketertiban Masyarakat. Undang-undang ITE yang semestinya dapat mengurangi tingginya angka tindak pidana di dunia maya, khususnya Ujaran Kebencian dalam memberikan efek jera, ternyata tidak berpengaruh sama sekali. Hal ini diindikasikan oleh data yang diperoleh dari Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Ada tiga masalah yang diungkap dalam penelitian ini; pertama, adanya modus operandi Ujaran Kebencian yang dilakukan pada Pilpres tahun 2019; kedua, model penanganan Ujaran Kebencian pada Pilpres 2019 di Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya; ketiga faktor pendukung penanganan Ujaran Kebencian yang dilakukan oleh Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dimana data dan fakta dikumpulkan berdasarkan temuan di lapangan yang kemudian dideskripsikan. Pada penelitian ini, sumber data ditentukan secara purposive dengan metode pengumpulan data melalui cara observasi wawancara dengan informan penelitian, dan telaah dokumentasi. Sedangkan analisa data dilakukan dengan cara reduksi data (data reduction), sajian data (data display) dan penarikan kesimpulan dan verifikasinya (conclusion and verification). Adapun temuan dari penelitian ini adalah bahwa pertama adanya modus operandi Ujaran Kebencian pada Pilpres 2019, adanya model khusus penanganan Ujaran Kebencian pada Pilpres 2019 di Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, dan, ketiga adanya faktor pendukung penanganan Ujaran Kebencian yang dilakukan oleh Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ......The freedom of the internet users in cyber has become a root cause of the emergence of hate speech, hoax, and the like. It is compulsory to have standard controlling mechanism. The launching of Information and Electronic Transaction Law is expected to be able to reduce the number of cases of Hate Speech in cyber. Besides, the Information, Electronic Transaction regulation is expected to limit hate speech creators of Hate Speech, hoax and the like. The purpose of this thesis is to gain a decription about Hate Speech cases created by the internet users as one of criminal action cases in the internet in order to maintain law and order in the society. Information and Electronic Transaction Law (ITE) which is expected to be reducing the high rate of criminal actions in the internet, particularly Hate Speech in order to give sanctions, does not affect at all. This is indicted by the factual data gained from Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, for certain years period, experience an increase. Three problems are exposed in this research; first, there is modus operandi of Hate Speech, particularly during the Presidential Election 2019; second, handling model of Hate Speech cases during the Presidential Election 2019 in Subdit Tipid IV Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya; and supporting factors of Hate Speech handling in Subdit Tipid IV Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. This research is conducted by qualitative-descriptive where data and facts are gathered based on the findings in the field that are described later. In this research, data sources are determined in a purposive way with data gathering methodology in observation and interview with the research informan, coupled with document analysis. Meanwhile, data analysis are are conducted by data reduction, data display and conclusion and verification. The research finding is the fact that there is a modus operandi of Hate Speech during the Presidential Election 2019, special model of handling Hate Speech during the Presidential Election 2019 in Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, and supporting factors of handling Hate Speech, in Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.