Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program Manajemen Talenta Polri merupakan suatu kebijakan yang termasuk dalam Rencana Strategis Polri tahun 2020-2024. Program ini menunjukkan kesungguhan Polri dalam meningkatkan kualitas SDM Polri agar berdampak positif pada pelayanan Polri terhadap masyarakat. Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan program Manajemen Talenta di Polri melalui Peraturan Kapolri No. 3 tahun 2019 tentang Manajemen Talenta Polri. Penelitian ini merupakan penilitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan program Manajemen Talenta Polri dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program tersebut. Lokasi penelitian dilakukan pada SSDM (Staf Sumber Daya Manusia) Polri, selaku pengemban fungsi SDM Polri. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini dilakukan pada 18 partisipan, yaitu 11 partisipan dari Bagian dan Biro pada SSDM Polri, dan 6 partisipan dari para peserta Manajemen Talenta Polri. Data yang terkumpul direduksi untuk menghasilkan data yang siap disajikan sebagai bahan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Manajemen Talenta Polri telah berjalan dengan baik terhadap 247 personel kelompok Talenta Polri yang merupakan lulusan Akpol sejak tahun 2017 s.d. 2021. Pada penelitian ini ditemukan.4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program Manajemen Talenta Polri, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

---

The Indonesian National Police (INP ) Talent Management Program (MTP) is a policy that is included in the INP Strategic Plan for 2020-2024. This program demonstrates the seriousness of the INP in improving the quality of police human resources to give a positive impact on INP's services to the community. This study discusses the implementation of the MTP policy in the INP through the National Police Chief Regulation (Perkap) No. 3 of 2019 concerning Police Talent Management. This research is conducted in qualitative approach that aims to analyse the implementation of the MTP program policy and analyse the factors that influence the implementation of the program policy. The research location was conducted at the SSDM (Human Resources Staff) of the INP since it is known as the bearer of the HR function of the INP. This study uses data collection techniques by conducting observations, interviews and document studies. This research focused on 18 participants, consisting 11 participants from the Section and Bureau of the SSDM, and 6 participants from the MTP member. The collected data is reduced to produce usable data that can be presented as material for analysis. The results show that the implementation of the INP MTP program has been going well for 247 INP Talent group personnel who have graduated from the Police Academy (Akpol) since 2017 s.d. 2021. To sum up, this study found four factors that influence the implementation of the INP MTP program policy. It consists of communication, resources, disposition and bureaucratic structure."

"Penelitian ini membahas tentang perbedaan iklim organisasi dan kepuasan kerja dengan dimensi-dimensinya pada Badan Intelijen Negara dan Badan Intelijen Keamanan Polri serta pengaruh iklim organisasi terhadap kepuasan kerja anggota polisi pada kedua Badan Intelijen tersebut. Metode penelitian yang digunakan kuantatif eksplanatif, yang mengkaji bagaimana responden mempersepsikan iklim organisasi dan kepuasan kerja dalam dua unit organisasi yang berbeda. Populasi penelitian 203 anggota polisi yang terdiri dari perwira maupun bintara yang bekerja pada Badan Intelijen Negara. Sementara dari Badan Intelijen Keamanan Polri sebanyak 728 anggota polisi baik yang berpangkat Komjen, Perwira, bintara dan Pegawai Negeri Sipil. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarluaskan kepada anggota polisi di kedua unit organisasi tersebut.Hasil penelitian menunjukan, bahwa (1) Iklim organisasi anggota Badan Intelijen Negara lebih tinggi dibandingkan anggota Badan Intelijen Keamanan Polri. Dari hasil uji statistik yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan variabel Iklim Organisasi yang signifikan antara Badan Intelijen Negara dengan Badan Intelijen Keamanan Polri; (2) Kepuasan kerja anggota Badan Intelijen Negara lebih tinggi dibandingkan anggota Badan Intelijen Keamanan Polri. Dari hasil uji statistik yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan variabel kepuasan kerja yang signifikan antara Badan Intelijen Negara dengan Badan Intelijen Keamanan Polri; (3) Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, dapat disimpulkan bahwa pada anggota Badan Intelijen Negara, dimensi-dimensi Iklim organisasi terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja dengan besar pengaruh sebesar 91,1%. Dari beberapa dimensi tersebut, dimensi yang paling dominan mempengaruhi kepuasan kerja adalah support & komitmen.Implementasi dari penelitian ini adalah untuk Badan Intelijen Keamanan Polri sebaiknya dapat lebih meningkatkan dimensi lainnya yang berkaitan dengan Iklim organisasi yang meliputi reward, struktur dan tanggung jawab, warmth, support & komitmen, standard, maupun risk & conflict, sehingga nilai iklim organisasi dalam Badan Intelijen Keamanan Polri pun dapat meningkat serta memiliki nilai yang tinggi seperti yang ada pada Badan Intelijen Negara. Dengan demikian, maka nilai kepuasan kerja dalam Badan Intelijen Keamanan Polri juga akan ikut meningkat.

---

The study discusses the differences in the context of organizational climate and job satisfaction with its dimensions between National Intelligence Agency and National Police Security Intelligence Agency as well as the influence of organizational climate on job satisfaction of police officers at the two intelligence agencies. The research employs the quantitative explanatory method which examines how respondents perceive organizational climate and job satisfaction in the two different organizational units. There are 931 respondents of the research: 203 officers, consisting of officers and NCOs working for National Intelligence Agency and 728 officers, ranging from police commissioner general, NCOs, to civil servants working for the National Police Security Intelligence Agency. Data is gathered using questionnaires that are distributed to officers in both organizational units. The results of the study reveal that: (1) organizational climate of the members of State Intelligence Agency is higher than that of the members of the National Police Security Intelligence Agency. Based on the results of statistical tests, it can be concluded that there are significant differences in organizational climate variables between the State Intelligence Agency and the National Police Security Intelligence Agency; (2) job satisfaction of the members of the State Intelligence Agency is higher than that of the members of the National Police Security Intelligence Agency. Based on the results of statistical tests, it can be concluded that there are significant differences in job satisfaction variables between the State Intelligence Agency and the National Police Security Intelligence Agency; and (3) based on the results of multiple regression analysis, it can be concluded that for the members of the State Intelligence Agency, the dimensions of organizational climate proved to have a significant effect on job satisfaction with a large effect of 91.1%. The most dominant dimension influencing job satisfaction is support and commitment. The implementation of this research is that the National Police Security Intelligence Agency should be able to further improve other dimensions related to organizational climate which include rewards, structure and responsibility, warmth, support & commitment, standards, and risk & conflict, so that the value of the organizational climate within the Intelligence Agency Police security can also be increased and have a high value like that of the State Intelligence Agency. Thus, the value of job satisfaction in the Police Security Intelligence Agency will also increase."

"Dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah hukum Polres Blora, secara faktual telah tercapai sesuai target dan timeline yang telah dirumuskan oleh satgas vaksinasi Kabupaten Blora. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan dan menganalisis secara objektif kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi di wilayah hukum Polres Blora; 2) Mendeskripsikan dan menganalisis hambatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Blora; 3) Mendeskripsikan dan menganalisis peran Polri untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah hukum Polres Blora.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena pendekatan ini dapat menggambarkan secara komprehensif peran polri dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran Polri untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid- 19 di wilayah hukum Polres Blora diantaranya; Pertama, memfasilitasi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses perencanaan pelaksanaan vaksinasi di berbagai level, dengan memberikan ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam memberikan masukan dan gagasan terkait pelaksanaan vaksinasi. Kedua, pada tahap pelaksanaan vaksinasi perwakilan masyarakat dilibatkan ikut serta menjadi panitia vaksinasi di lokasi yang telah disepakati berdasarkan hasil musyawarah. Masyarakat juga secara sukarela ikut membantu mensosialisasikan informasi pelaksanaan vaksinasi bahkan hingga memberikan bantuan konsumsi secara sukarela saat pelaksanaan vaksinasi yang diinisiasi oleh Polri. Ketiga, Polri melakukan terobosan program inovatif dengan “menyambangi” door to door masyarakat dan mengupayakan kemudahan akses vaksin melalui mobil gerai vaksin.

---

The research discusses about the roles of Blora Police Resort in handling the pandemic of Covid-19 in Blora Regency. More specifically, the research aims to (1) describe and analyse objectively the condition of Covid-19 pandemic that occurs in the jurisdiction of Blora Police Resort; (2) describe the role of Indonesian National Police in increasing the public participation to make the Covid-19 vaccination successful in the jurisdiction of Blora Police Resort; and (3) describe and analyse the obstacles in the implementation of Covid-19 vaccination in the jurisdiction of Blora Police Resort. The research employs the qualitative approach. The researcher chooses the qualitative approach because it can comprehensively describe the police strategy in increasing the community participation in Covid-19 vaccination programs. The results of the research reveal that the roles of the National Police to encourage the community participation in the implementation of the Covid-19 vaccination programs in the jurisdiction of Blora Police Resort are: first, facilitating the community to be directly involved in the planning process for the implementation of vaccination at various levels by providing as much space as possible for the community to provide inputs and ideas regarding the implementation of vaccination; second, involving community representatives as part of the vaccination succession committees at certain locations, especially in voluntarily helping disseminate information on the implementation of vaccinations as well as providing consumption assistance during the implementation of vaccinations initiated by the police; and third, creating innovative programs by visiting the communities door to door and seeking easy access to vaccines through vaccine booth cars."

"Proses pengembangan karir Perwira Menengah Bareskrim Polri selama ini belum efektif yang ditunjukkan dengan adanya kesulitan kenaikan pangkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara lebih jauh terhadap pola mutasi Perwira Menengah serta melihat faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam mutasi Perwira Menengah. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pola mutasi bagi Perwira Menengah yang saat ini diterapkan pada Sumber Daya Manusia Bareskrim Mabes Polri menghadapi era Revolusi Industri 4.0? dan (2) Faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam mutasi bagi Perwira Menengah Bareskrim Mabes Polri untuk menghadapi era Revolusi Industri 4.0?. Metode yang digunakan adalah kualitatif-eksploratif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi dokumentasi. Analisa data dilaksanakan dengan analisis flow model yang melibatkan proses validitas data, antisipasi, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua pola mutasi bagi Perwira Menengah Bareskrim Polri yaitu demosi dan promosi. Demosi didorong oleh pelanggaran yang dilakukan anggota sedangkan promosi berdasarkan pada kebutuhan organisasi atau pengajuan anggota. Keduanya hanya dapat tejadi ketika terdapat nota dinas. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam mutasi bagi Perwira Menengah di era Revolusi Industri 4.0 dalam konteks promosi diantaranya adalah kompetensi siber, pengalaman kerja pada bidangnya, kemampuan pemberkasan, sertifikasi khusus penyidik, pendidikan kejuruan dan keterampilan penggunaan teknologi. Sedangkan dalam konteks demosi dengan mempertimbangkan faktor pelanggaran etika dan pelanggaran hukum yang didasarkan pada putusan sidang disiplin Polri bila telah terjadi pelanggaran disiplin sedang.

---

The era of the Industrial Revolution 4.0 has encouraged changes in the The career development process for Intermediate Bareskrim Polri officers has not been effective so far, as demonstrated by difficulties in promotion. This research aims to further explore the mutation patterns of Middle Officers and look at the factors that are taken into consideration when transferring Middle Officers. The problems examined in this research are (1) What is the pattern of transfers for Middle Officers currently applied to the Human Resources of Bareskrim Polri Headquarters facing the era of Industrial Revolution 4.0? and (2) What factors are considered in the transfer of Intermediate Criminal Investigation Officers at National Police Headquarters to face the era of Industrial Revolution 4.0? The method used is qualitative-exploratory by collecting primary and secondary data. Primary data was collected using interview data collection techniques, while secondary data was collected using documentation study techniques. Data analysis was carried out using flow model analysis which involved the processes of data validity, anticipation, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that there are two patterns of mutation for Intermediate Bareskrim Polri officers, namely demotion and promotion. Demotions are driven by violations committed by members while promotions are based on organizational needs or member submissions. Both can only occur when there is an official note. Factors considered in transfers for Middle Officers in the Industrial Revolution 4.0 era in the context of promotion include cyber competence, work experience in their field, filing skills, special certification for investigators, vocational education and skills in using technology. Meanwhile, in the context of demotion, considering the factors of ethical violations and legal violations which are based on the decision of the Police disciplinary hearing if there has been a moderate disciplinary violation."

"Penelitian ini membahas implementasi Media Center NTMC Korlantas Polri sebagai media informasi dan edukasi masyarakat. Dalam rangka pengaturan serta pengawasan lalulintas di Indonesia, termasuk di DKI Jakarta, Korlantas Polri mempunyai inovasi yang dinamakan Media Center National Traffic Management Center (selanjutnya disebut NTMC). Media Center NTMC merupakan pusat kendali informasi dan komunikasi yang mengintegrasikan sistem informasi di ke lima pemangku kepentingan bidang lalu lintas (Polri, Kementerian Pekerjaan Umum, Perhubungan, Perindustrian, dan Riset Teknologi). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama, Implementasi Media Center NTMC Korlantas Polri di DKI Jakarta sebagai media informasi dan media edukasi, direalisasikan melalui;Implementasi Fungsi Media Center melalui TV dan Radio; Implementasi Fungsi Media Center di Media Sosial;Implementasi Fungsi Media Center Melalui Website. Kedua, Faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi Media Center NTMC Korlantas Polri sebagai media informasi dan edukasi tertib berlalu lintas masyarakat di DKI Jakarta yaitu Faktor Sumber Daya Manusia dan Faktor Sarana Prasana atau Fasilitas Pendukung yang kurang.

---

This research discusses the implementation of the NTMC Korlantas Polri Media Center as a medium for public information and education (case study in DKI Jakarta). In the context of regulating and supervising traffic in Indonesia, including in DKI Jakarta, Korlantas Polri has an innovation called the Media Center National Traffic Management Center (hereinafter referred to as NTMC). The NTMC Media Center is an information and communication control center that integrates information systems for the five stakeholders in the traffic sector (Polri, Ministry of Public Works, Transportation, Industry and Technology Research). This research uses qualitative methods with case study research. The results of this research explain that First, the Implementation of the National Police Traffic Corps' NTMC Media Center in DKI Jakarta as an information media and educational media, is realized through; Implementation of Media Center Functions via TV and Radio; Implementation of Media Center Functions on Social Media; Implementation of Media Center Functions via Website. Second, the factors that hinder the implementation of the NTMC Korlantas Polri Media Center as a medium for information and education on orderly traffic for the community in DKI Jakarta are the Human Resources Factor and the Insufficient Infrastructure or Supporting Facilities Factor."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya transformasi pelayanan publik menuju Polri yang Presisi yang diinisiasi oleh Kapolri terhadap seluruh pelayanan publik Kepolisian termasuk Polres Karimun. Dalam implementasinya, transformasi pelayanan publik di pelayanan SIM pada Satpas Polres Karimun belum maksimal. Zona Integritas yang dibangun memang membuahkan hasil perbaikan dari nilai B ke A minus, namun masih tidak maksimal. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisa transformasi menuju Polri yang Presisi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik penerbitan SIM di Polres Karimun dan juga menganalisis factor-faktor yang menjadi penghambatnya.Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori kualitas pelayanan publik, New Public Service, konsep pelayanan prima kepolisian dan konsep transformasi menuju Polri yang Presisi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi menuju Polri yang Presisi yang dilaksanakan oleh Polres Karimun pada pelayanan SIM telah meningkatkan kualitas pelayanan dari sisi assurance, emphaty, dan responsiviness. Namun, dari dimensi reliability dan tangible masih belum maksimal karena faktanya Satpas Polres Karimun belum mampu memberikan pelayanan penerbitan SIM D kepada para penyandang disabilitas. Kendaraan yang digunakan untuk uji praktek SIM D juga tidak tersedia. Sementara, faktor internal yang menjadi penghambat transformasi menuju Polri yang Presisi pada pelayanan SIM Polres Karimun antara lain kuantitas dan kualitas personel, perlakuan dengan cara yang sama kepada semua pemohon SIM, intensitas kinerja yang tinggi, serta belum terintegrasinya inovasi pelayanan publik baik bidang lalu lintas maupun seluruh pelayanan publik Polres Karimun. Untuk faktor eksternal, karakteristik wilayah hukum Polres Karimun yang merupakan daerah kepulauan membuat biaya perjalanan ke Satpas SIM mahal. Strategi mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut yakni melalui pemanfaatan metode ToT atau Training of Trainers, memaksimalkan penggunaan Bus SIM Keliling, melaksanakan penerbitan SIM D untuk penyandang disabilitas serta memanfaatkan peran Bhabinkamtibmas untuk mengantarkan produk hasil layanan kepada masyarakat.

---

Indonesian National Police, also known as Polri, has run various transformations in all aspects of its public services. Such transformation, heading to Polri Presisi which is initiated by the Chief of Polri, takes place in its all working units, including Karimun Police Resort. In its implementation, public service transformation in issuing driving license at Satpas (a unit of driving license organizer) of the police resort has not been as it is expected. The integrity zone that was built at the police resort has improved the grade from B to A minus, but the results have not been optimal. The research aims at analyzing the problems as well as the factors causing the problems.

In analyzing the problems, the research employs the theory of public service quality, the concept of new public service, the concept of excellent police service and the concept of transformation towards Polri presisi. The research also employs the qualitative approach using phenomenological method.

The results of the research reveals that the transformation towards Polri presisi, carried out by the police resort in issuing driving license has improved the quality of service in terms of assurance, empathy, and responsiveness dimensions. However, reliability and tangible dimensions have not been optimal yet due to the fact that the police resort has not been able to provide driving license D for disabilities. Besides, the police resort does not have vehicles used by disabilities to take practice tests. The results of the research also reveal several internal factors that hinder the transformation towards Polri presisi in issuing driving license, among others: the quantity and quality of personnel, the same treatments given to all driving license applicants, high performance intensity, and the lack of integration of public service innovations in both traffic and all public services of the police resort. In terms of external factors, the characteristic of the jurisdiction of the police resort which is an archipelago area makes the tariff of transportation to the police resort high. The researcher recommends several strategies to overcome these inhibiting factors, such as using the training of trainer method, maximizing the use of mobile bus for issuing driving license, issuing driving license D for disabilities and utilizing the role of a Bhabinkamtibmas (a police sergeant assigned to a village or sub-district) in delivering police service products to the community."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah ketimpangan jumlah Polwan dan Polki yang ada di Unit PPA Polres Serang dengan jumlah perbandingan 2:4 orang, yang diperparah dengan peningkatan kebutuhan fungsi Polwan untuk memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis keterlibatan Polwan di Unit PPA di Polres Serang, menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penempatan Polwan pada Unit PPA di Polres Serang dan mengkonstruksi desain penempatan Polwan yang ideal di Unit Ppa Polres Serang.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kesetaraan gender, teori identitas dan peran sosial, teori organisasi dan manajemen SDM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pengamatan, dan studi dokumen. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, sajian data, dan verifikasi data.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan Polwan di Unit PPA di Polres Serang ditujukan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak-anak serta memberikan perlindungan yang sebaik mungkin bagi mereka yang menjadi korban kekerasan atau tindak pidana. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penempatan Polwan pada Unit PPA di Polres Serang antara lain kompetensi, pengalaman, reputasi, kesetaraan gender, sensitivitas dan empati, kepekaan sosial dan etika profesional. Konstruksi desain penempatan Polwan yang ideal di Unit Ppa Polres Serang adalah dengan menyeimbangkan jumlah Polwan dengan jumlah Polki yang bertugas di Unit PPA agar tidak terjadi ketimpangan lagi. Rekomendasi penelitian ini adalah meningkatkan jumlah Polwan yang ditempatkan di Unit PPA Polres Serang, melakukan penilaian kompetensi dan pengalaman anggota Polwan yang ditugaskan di Unit PPA Polres Serang dan membuat desain penempatan Polwan yang memperhatikan penambahan jumlah Polwan, penempatan strategis, pelatihan kompetensi, kolaborasi, evaluasi yang terus-menerus, melakukan rotasi atau mobilitas yang teratur antara Unit PPA dengan unit lain di Polres Serang, melakukan pengembangan Tim Kerja. Multidisiplin dan memperhatikan pemberdayaan Polwan dalam Unit PPA.

---

This research was motivated by the problem of inequality in the number of policewomen and Polki in the Serang Police PPA Unit with a ratio of 2:4 people, which was exacerbated by the increased need for the function of Polwan to provide services to women and children victims of violence in the region. This research is aimed at analyzing the involvement of policewomen in the PPA Unit at Serang Polres, analyzing the factors considered in the placement of Polwan at the PPA Unit at Serang Polres and constructing an ideal design for the placement of Polwan at the Serang Police Ppa Unit.The theory used in this study is the theory of gender equality, theory of identity and social roles, theory of organization and HR management. The method used in this research is qualitative method. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and document studies. Data analysis techniques were carried out through data reduction, data presentation, and data verification.The results of this study indicate that the involvement of policewomen in the PPA Unit at the Serang Police Precinct is aimed at protecting and fighting for the rights of women and children and providing the best possible protection for those who are victims of violence or criminal acts. The factors considered in the placement of policewomen in the PPA Unit at Serang Police include competence, experience, reputation, gender equality, sensitivity and empathy, social sensitivity and professional ethics. The construction of the design for the ideal placement of Polwan in the Serang Polres Ppa Unit is to balance the number of Polwan with the number of Polki on duty in the PPA Unit so that inequality does not occur again.The recommendations of this study are to increase the number of Polwan assigned to the Serang Police PPA Unit, to assess the competence and experience of Polwan members assigned to the Serang Police PPA Unit and to design a Polwan placement that takes into account increasing the number of Polwan, strategic placement, competency training, collaboration, evaluation continuously, carry out regular rotations or mobility between the PPA Unit and other units at the Serang Police, carry out the development of a Multidisciplinary Work Team and pay attention to the empowerment of Polwan in the PPA Unit."