Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sampai Saat ini tatalaksana operatif merupakan pilihan dalam penatalaksanaan pada fistula para-anal. Penelitiian ini bertujuan mengetahui mengenai angka rekurensi, inkontinensia alvi, waktu penyembuhan, dan keluhan pasien setelah tatalaksana operatif. Metode penelitian adalah cross-sectional. Pada hasil rekurensi komplek fistula para-anal 4%, tidak ada yang mengalami inkontinensia alvi dengan waktu rata-rata penyembuhan 13,11 minggu. Rekurensi fistula paraanal sederhana 2,6% dan inkontinensi alvi 2,6%. Dengan waktu rata-rata penyembuhan 5,66 minggu. Tidak ditemukan rekurensi maupun inkontinensia alvi pada Abses anorektal yang ditatalaksana dengan waktu rata-rata penyembuhan 2.5 minggu. Rekurensi abses yang disertai oleh fistula para-anal 50 %, tidak ada yang mengalami inkontinensia alvi dengan waktu rata-rata penyembuhan 6.6 minggu. Keluhan pasien setelah operasi adalah lamannya waktu penyembuhan, rasa nyeri dan tidak nyaman terutama pada tatalaksanan dengan operasi teknik seton. Kesimpulan yang didapat adalah angka rekurensi dan inkontinensia yang sama apabila dibandingkan dengan kepustakaan.

---

Until now the threatment of choise for Para-anal fistula still surgery. This study aims to identified the recurrence, incontinentia alvi, time to heal and patient complaining after surgery. The method of this study is cross-sectional. Patient with complex para-anal fistula had recurrence of 4%, no incontinentia alvi, time to heal 13,11 weeks. Patient with simple para-anal fistula had recurrence of 2,6%, incontinentia alvi 2,6%, time to heal 5,66 weeks. Patient with abses anorektal had no recurrence and incontinentia alvi, time to heal 2,5 weeks. The patient with abses with para-anal fistula had recurrence of 50 %, no incontinentia alvi, time to heal 6,6 weeks. The patient complaining mostly about long time to heal and paint after surgery. This study had same result that found in the literature."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang analisis penanganan tindak pidana siber khususnya skimming sebagai kejahatan lintas negara yang dilakukan seorang warga negara asing (WNA) di Jakarta beserta kendala yang dihadapi oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) pada Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya). Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara informan primer, observasi dan telaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus skimming sebagai kejahatan siber transnasional melalui unauthorized access to computer system and service di wilayah hukumnya mengimplementasikan penegakan hukum melalui sarana penal (represif) berdasarkan ketentuan pidana dalam KUHP dan UU ITE, serta UU Pencucian Uang. Kedua, kendala yang ditemukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam menangani kasus skimming oleh WNA adalah perolehan alat bukti berupa keterangan saksi korban skimming yang seluruhnya berada di yurisdiksi asing, keterbatasan jangka waktu penahanan yang diberikan oleh KUHAP dalam tingkat penyidikan, dan kewenangan Pejabat Imigrasi untuk mendeportasi WNA yang diduga melanggar ketentuan undang-undang keimigrasian, sebagai bentuk penegakan hukum aktual aktual (actual enforcement concept). Ketiga, Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus skimming yang bersifat transnasional dapat meminta bantuan dari aparat penegak hukum negara lain untuk memperoleh alat bukti dari negara asing, baik secara informal dengan melakukan kerjasama lembaga (police to police cooperation), maupun melalui mekanisme formal yaitu penyampaian permohonan bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance/MLA. Pemberantasan kejahatan skimming sebagai salah bentuk kejahatan siber yang memiliki dimensi lintas negara tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh negara melalui suatu mekanisme kerjasama antar negara.

---

The thesis examines the handling of cybercrimes, especially skimming as a transnational crime committed by a foreign citizen in Jakarta. It also examines the obstacles faced by investigators of General Crime Directorate of Jakarta Metropolitan Police Region. The research employs the descriptive-qualitative method. Primary and secondary data are collected using interviews, observations and document reviews. The results of the study reveal that: (1) the Directorate handles the skimming, committed by unauthorized accesses to computer systems and services in its jurisdiction, by enforcing criminal provisions stated in Indonesian Criminal Code, Law No. 8 of 2008 concerning Electronic Information and Transaction, and Law No. 10 of 2010 concerning Money Laundering; (2) the Directorate faces several obstacles, such as how to get the statements of all victims residing in foreign jurisdictions, the limited period of detention provided by the Criminal Procedure Code at the investigation level, and the authority of the Immigration Office to deport foreigners suspected of violating Immigration Law as an actual enforcement concept; and (3) the Directorate, in handling an international skimming, can request assistance from law enforcement apparatus from other countries in order to obtain evidence from foreign countries, either informally by conducting an institutional cooperation (police to police cooperation), or formally using the mechanism of Mutual Legal Assistance (MLA). The eradication efforts of skimming as a form of a cybercrime that has a cross-border dimension cannot be carried out by one country alone. They, indeed, require the involvement and collaboration of all countries through a mechanism of international cooperation among the countries."

"Penelitian diawali permasalahan meningkatnya jumlah tawuran anak pada periode tahun 2019 s.d. 2021, padahal Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan berbagai pencegahan, sehingga diperlukan predictive policing yang dikembangkan dengan mengedepankan Harkamtibmas. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan tawuran di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan, mengidentifikasi korelasi yang menjadi faktor mempengaruhi pencegahan tawuran kurang efektif, dan mengungkapkan pencegahan kejahatan tawuran anak melalui pelaksanaan predictive policing. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, tipe penelitian studi kasus, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi dokumen dan observasi, dan teknik analisis data dengan cara mereduksi, sajian dan verfikasi data. Hasil temuan penelitian diketahui bahwa: Pertama, ditinjau dari teori aktualisasi penyimpangan diketahui bahwa anak melakukan tawuran di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan diawali dari permasalahan individu dan ikutan-ikutan.  Kedua, faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya pencegahan tawuran anak dari internal adalah SDM, sarana, anggaran, dan metode sistem kerja, sedangkan dari eksternal adalah kerja sama/kemitraan, motif dan modus pelaku tawuran, masyarakat, geografi dan demografi. Ketiga, pencegahan tawuran anak oleh Polres Metro Jakarta Selatan ditinjau dari teori predictive policing, maka belum sesuai atau tidak optimal dalam memprediksi. Kesimpulan penelitian ini, yaitu: Pertama, tawuran pada tahun 2019 s.d. 2021 menunjukan bahwa pencegahan tawuran oleh Polres Metro Jakarta Selatan tidak terlalu berpengaruh karena terjadi peningkatan setiap tahunnya. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan pencegahan tawuran kurang efektif karena memiliki kelemahan seperti kuantitas SDM, kurangnya kompetensi personil (skill, knowledge, dan attituted), kurang sinergitas internal dengan Satintelam, kuantitas sarana, metode kerja, dan minimnya anggaran. Kendalanya dari eksternal adalah kerja sama dengan Polri, TNI, Pemda, tokoh setempat dan sekolah, motif dan modus pelaku tawuran berkembang, masyarakat fanatik SARA dan gampang terhasut, geografi terlalu luas dan demografi terlalu banyak. Ketiga, pencegahan tawuran anak melalui pelaksanaan predictive policing tidak dilaksanakan secara optimal karena tidak memanfaatkan data karakteristik anak sebagai pelaku tawuran baik itu usia, berapa kali melakukan tawuran, tingkat sekolah, dan nama sekolah. Polres Metro Jakarta Selatan hanya mengandalkan data lokasi dan waktu rawan terjadinya tawuran dan menggunakan beberapa strategi dengan melaksanakan beberapa kegiatan preemtif dan preventif.

---

The research began with the problem of increasing the number of child fights in the 2019 to 2019 period. 2021, even though the South Jakarta Metro Police have taken various precautions, so predictive policing is needed which is developed by prioritizing Harkamtibmas. The purpose of this study is to describe brawls in the jurisdiction of the South Jakarta Metro Police, identify correlations that are factors that influence brawl prevention to be less effective, and reveal the prevention of child brawl crimes through the implementation of predictive policing. The research uses qualitative research, case study research, data collection techniques using interviews, document studies and observation, and data analysis techniques by reducing, presenting and verifying data. The research findings show that: First, in terms of the actualization theory of deviation, it is known that children commit brawls in the jurisdiction of the South Jakarta Metro Police starting from individual problems and joining them. Second, internal factors that influence the ineffectiveness of preventing child brawls are human resources, facilities, budgets, and work system methods, while externally are cooperation/partnerships, motives and modes of brawlers, society, geography and demography. Third, the prevention of child brawls by the South Jakarta Metro Police in terms of predictive policing theory is not appropriate or optimal in predicting. The conclusions of this study are: First, brawls in 2019 to. The 2021 directive that the prevention of brawls by the South Jakarta Metro Police will not have much effect because there is an increase every year. Second, the factors that make fighting fights less effective because they have weaknesses such as the quantity of human resources, lack of personnel competence (skills, knowledge, and attitudes), lack of internal synergy with Satintelam, quantity of facilities, work methods, and minimal prices. The external constraints are cooperation with the National Police, TNI, local government, local leaders and schools, the motives and modes of brawl actors are growing, the community is fanatic and easily incited, the geography is too broad and the demographics are too many. Third, prevention of child brawls through the implementation of predictive policing is not carried out optimally because it does not take advantage of the characteristics of children as brawlers, be it age, number of times they have brawls, school level, and school name. The South Jakarta Metro Police only relies on data on locations and times when brawls are prone to occur and uses several strategies by carrying out several pre-emptive and preventive activities."

"Kepemimpinan merupakan unsur yang sangat penting bagi keberhasilan organisasi dan individu dalam pengembangan sumber daya manusia. Pengaruh kepemimpinan dalam organisasi militer, kepolisian, politik, pemerintah, bisnis dan perguruan tinggi secara empiris telah mempengaruhi keberhasilan organisasi. Salah satu variabel sumber daya manusia yang diangkat dalam penelitian ini adalah Leader Member Exchange (LMX). Leader-Member Exchange (LMX) adalah hubungan antara atasan dan bawahan yang saling mempengaruhi satu sama lain (Yuki, 1998:144). Penelitian ini secara umum dilakukan untuk menganalisis pengaruh dan moderasi Leader-Member Exchange (LMX) terhadap komitmen organisasi pada Bareskrim Polri Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, penelitian ini mengambil sampel terhadap personel yang berprofesi sebagai Penyidik dan Penyidik Pembantu yang berjumlah 278 sampel responden, yang diwakili oleh personel dari tiap-tiap Direktorat dan Satuan yang ada di Bareskrim Polri. Teknik sampel yang digunakan adalah teknik sampel acak proporsional karena karateristik setiap unsur populasi heterogen namun berstrata secara proporsional. Analisis data menggunakan metode SEM (Structural Equation Modeling). Hasil penelitian menunjukan variabel karakteristik pekerjaan berpengaruh terhadap variabel komitmen organisasi sebesar 4,626, LMX berpengaruh terhadap komitmen organisasi sebesar 3,964, dan moderasi leader member exchange terhadap komitmen organisasi sebesar 2,847. Nilai loading factor Komitmen Organisasi setelah mendapat pengaruh moderasi meningkat dari 31,6 % menjadi 36,2%. Kesimpulan penelitian, tidak terdapat perbedaan persepsi responden terhadap karakteristik pekerjaan, komitmen organisasi dan Leader Member Exchange (LMX) di setiap Direktorat atau Satuan pada Bareskrim Polri. Dimensi karakteristik pekerjaan tinggi dan dimensi LMX tinggi maka komitmen organisasi yang dimiliki juga semakin tinggi. Dan kualitas LMX yang tinggi sebagai moderasi akan memperkuat hubungan antara dimensi inti pekerjaan dan komitmen organisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan moderasi LMX dapat memperkuat Komitmen Organisasi.

---

It goes without saying, leadership is a very important element for the success of an organization and individuals in developing its human resources. The influence of leadership in military, police, political, government, business and university organizations has empirically influenced the success of the organizations. One of the human resource variables examined in this study is the Leader Member Exchange (LMX). Leader-Member Exchange is a relationship between superiors and subordinates that influence each other (Yuki, 1998: 144). The research aims at analyzing the influence and moderation of the LMX on the organizational commitment at Criminal Investigation Department of Indonesian National Police. The research employs the quantitative approach with the survey method. The respondents of the study are 278 investigators and junior investigators, represented by personnel from each directorate and unit at Criminal Investigation Department of Indonesian National Police. The sampling technique used is the proportional random sampling technique because the characteristics of each element of the population are heterogeneous but they are proportionally stratified. The data gathered are then analyzed by using SEM (Structural Equation Modeling) method. The results of the research reveal that job characteristics variable has influenced the organizational commitment variable by 4.626; the LMX has influenced the organizational commitment by 3.964; and the moderation of the LMX has influenced the organizational commitment by 2.847. The loading factor value of Organizational Commitment after getting the moderating effect increased from 31.6% to 36.2%. Therefore, it can be concluded that are no differences in the context of respondents perceptions on job characteristics, organizational commitment and LMX in each directorate or unit at Criminal Investigation Department of Indonesian National Police. This means that high dimensions of job characteristics and LMX will increase the organizational commitment. Moreover, the high quality of LMX as a moderation will strengthen the relationship between the dimensions of the core job and the organizational commitment. So it can be concluded that the existence of LMX moderation can strengthen the Organizational Commitment."

"Suksesi melalui proses pemilihan umum merupakan momen penting bagi kelangsungan demokrasi, begitu pula menjadi momen yang rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, serta konflik sosial. Dalam kaitannya dengan hubungan antara Negara, demokrasi dan netralitas, penting untuk memastikan sikap netral dari aparatur negara pada masa pemilu. Baik yang bersifat birokratis, seperti ASN, maupun instrumen ketertiban umum dan ketahanan nasional seperti TNI/Polri. Pelayanan yang diselenggarakan oleh aparat birokrasi sepatutnya didasarkan pada profesionalisme bukan karena kepentingan politik. Netralitas juga dimaknai bahwa pemerintahan hendaknya tidak memihak pada kepentingan golongan, tetapi bertindak atas dasar sikap profesionalisme dengan kemampuan individu yang kredibel dan tingkat kapabilitas yang tinggi. Maka, penelitian ini bertujuan melakukan analisa terhadap kecenderungan keberpihakan Polri terhadap penguasa dalam kontestasi politik Pemilu tahun 2019. Lebih jauh, penelitian ini akan berupaya menjawab bagaimana implementasi netralitas Polri di masa depan dalam perspektif pemolisian demokratis di Indonesia. Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara, triangulasi dan kajian pustaka. Analisis penelitian ini dilakukan secara hierarkis linier. Dalam konteks ini, penulis melihat penerapan birokrasi yang netral dan Polri yang menerapkan democratic policing belum tercermin dalam konteks pelaksanaan dan pengamanan pada masa Pemilu, khususnya dalam konteks penelitian ini, Pemilu tahun 2019. Lebih jauh, Polri dan seluruh jajarannya harus melakukan adaptasi dan bertransformasi untuk menjawab semua tantangan yang membentang. Terutama mengingat dengan hadirnya masyarakat digital yang dapat bertindak sebagai civil oversight melalui media sosial.

---

Succession through the election process is an important moment for the continuity of democracy and a moment that is prone to abuse of power, corruption, and social conflicts. Regarding the relationship between the State, democracy, and neutrality, it is critical to ensure the neutrality of the state apparatus during the election period. Not only bureaucracy, such as civil servants but also keepers of public order and national security such as the military and the police. Public services provided by the bureaucratic apparatus should be based on professionalism instead of political interests. Neutrality also means that the government should not side with group interests but act based on a professional attitude with credible individual abilities and a high level of capability. The research aims to analyse the inclination of Indonesian National Police (Polri) towards incumbent on political contestation, such as election, in 2019. Furthermore, the current research will attempt to shed light on implementing the police neutrality model in the future based on the perspective of democratic policing in Indonesia. The research employs the qualitative approach using a case study design. Data are collected through interviews, triangulation, and literature review. The analysis of this research is carried out in a linear hierarchical manner. In this context, the author argues that the implementation of a neutral bureaucracy and democratic policing has not been reflected in the general election context especially during the 2019 general election. Polri needs to answer all the challenges that arise especially considering a digital community that can act as a civil oversight through social media.

"

"Penelitian ini membahas mengenai manajemen sekuriti fisik di Markas Polda Metro Jaya untuk mengantisipasi demo anarkis. Kendala tahap pengorganisasian terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik markas Polda Metro Jaya adalah keterbatasan kemampuan Polda Metro Jaya dalam sisi pengorganisasian, ketersediaan alat, dan anggota. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan Konsep Manajemen Sekuriti, Konsep Sekuriti Fisik, Konsep Kebutuhan, Konsep Crime Prevention, Konsep Ancaman, dan Konsep Upaya Taktis Pengamanan. Penelitian ini menemukan bahwa kendala tahap pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Markas Komando Polda Metro Jaya saat ini adalah keterbatasan kemampuan dalam merumuskan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Petugas dan peralatan. Keterbatasan tersebut tentang berapa kali melakukan audit terhadap dokumen administrasi, kapan melakukan supervisi dan evaluasi, kapan memberikan penilaian dan teguran serta penghargaan terhadap pelaksanaan kegiatan pengamanan, belum dapat memberikan tanggapan pasti. Kurang optimalnya tersebut membuka peluang terjadinya ancaman pada Markas Polda Metro Jaya Sekuriti Fisik Petugas yang mengakibatkan membahayakan keamanan markas Polda Metro Jaya apabila terjadi demo anarkis.

---

The study discusses about physical security management at Jakarta Metropolitan Police Region Headquarters in anticipating anarchic demonstrations. The obstacle in organizing the implementation of physical security management at Jakarta Metropolitan Police Region Headquarters is the limited ability as well as capability of the police region to organize such implementations and to provide sufficient equipments as well as human resources. The research employs the qualitative method. Data are analysed using concept of security management, concept of physical security, concept of need, concept of crime prevention, concept of threat, and concept of tactical security measures. The results of the study reveal that the obstacle in stages of supervision and control of the implementation of physical security management at Jakarta Metropolitan Police Region Headquarters is currently the limited ability as well as the capability to formulate supervisory and control activities to be implemented by duty officers. The limitation relates to the frequency of auditing administrative documents, when to conduct supervisions and evaluations, when to provide assessments and warnings as well as appreciations for good implementations of security activities. Such conditions may cause threats to appear and will endanger the physical security of Jakarta Metropolitan Police Region Headquarters in the event of anarchic demonstrations."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji politik identitas dengan 3 pendekatan, yaitu Primordialisme (karakteristik personal, dan latar belakang politik), Konstruktivisme (citra diri, dan kredibilitas), dan Instrumentalisme (manajemen kampanye) terhadap peluang kemenangan pada pilpres 2019. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan kuesioner sebagai instrument untuk penghimpunan data dan pengolahan data menggunakan anaisis regresi logistik. Data terdiri dari 300 responden millennials yang memiliki media sosial dan juga menggunakan hak pilihnya pada pilpres 2019. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif yang signifikan secara parsial citra diri, kredibilitas, dan manajemen kampanye terhadap peluang kemenangan. Sedangkan terdapat pengaruh negative yang signifikan secara parsial latar belakang politik terhadap peluang kemenangan. Tidak ada pengaruh yang signifikan karakteristik personal dengan peluang kemenangan. Terdapat 7 skenario dan 4 strategi yang paling unggul untuk digunakan sebagai rekomendasi strategi pemenangan untuk target pemilih millennials dan memiliki sosial media. Strategi terkuat adalah menggunakan gabungan strategi politik identitas konstruktivisme dan instrumentalisme dengan nilai peluang kemenengan sebesar 0.92.

---

This study aims to examine identity politics with 3 approaches, namely Primordialism (personal characteristics, and political background), Constructivism (self-image, and credibility), and Instrumentalism (campaign management) on the chances of victory in the 2019 presidential election. This research method uses the method of Quantitative questionnaire as an instrument for data collection and data processing using logistic regression analysis. The data consisted of 300 millennials respondents who owned social media and also used their right to vote in the 2019 presidential election. The results show that there was a significant positive effect partially on self-image, credibility, and campaign management chances of victory. While there is a significant negative influence partially on political background chances of victory. There is no significant influence of personal characteristics with the chance of victory. There are 7 scenarios and 4 of the most superior strategies to be used as a winning strategy recommendation for millennials and social media voters. by combining constructivism and instrumentalism strategies will be the best strategy with a winning opportunity value of 0.92."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya konflik pada setiap Pemilu, baik Pemilu 2014 maupun 2019 silam. Pada pemilu 2024 yang akan datang, terdapat potensi ancaman gangguan Kamtibmas dalam pelaksanaan Pemilu khususnya di wilayah hukum Polres Bogor. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ditujukan untuk membuat strategi Sat Intelkam Polres Bogor dalam mendukung pengamanan pemilu. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui operasional intelijen yang diterapkan Sat Intelkam Polres Bogor di Kecamatan Cibinong, tantangan utama mengimplementasikan operasional intelijen, identifikasi kepentingan dan kekuatan Stakeholder dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 di KecamatanCibinong, dan Strategi partisipasi Stakeholder dalam menciptakan Pemilu 2024 damai di Kecamatan Cibinong. Teori dan konsep yang digunakan untuk mengkaji persoalan ini adalah Konsep strategi, konsep operasinal intelijen keamanan, konsep deteksi dini, teori intelijen, teori intelijen keamanan, teori stakeholder, dan teori konflik yang dilaksanakan melalui metode penelitian kualitatif dengan analisis stakeholder, dilakukan pengambilan data melaluiwawancara, pengamata dan studi dokumen, selanjutnya dianalisis dengan metode reduksi data, sajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanakan operasional intelijen keamanan mulai dari sinergitas, pengumpulan informasi, pemantauan kelompok , monitoring teroris, monitoring media sosial, pelatihan, pengawasan infrastruktur pemilu dan pengawasan potensi kecurangan pemilu. Tantangan utama dalam pelaksanaan operasional intelijen keamanan disebabkan karena kompleksitas masyarakat Kecamatan Cibinong. Sehingga dilakukan analisis kekuatan dan kepentingan dengan analisis stakeholder, tergambar kelompok Muspicam dan Tokoh Politik harus dilibatkan penuh, kelompok Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat harus dipengaruhi dan diberdayakan dalam strategi intelijen keamanan, dan kelompok Influencer dan Media perlu dilakukan upaya-upaya khusus agar mendukung strategi intelijen keamanan. Selanjutnya terwujud strategi partisipasi stakeholder oleh sat Intelkam Polres Bogor di Kecamatan cibinong mulai dari tahapan kampanye, tahapan masa tenang, tahapan pemungutan suara, hingga tahapan penetapan untuk mewujudkan Pemilu 2024 damai di Kecamatan Cibinong.

---

This research is based on conflicts in previous elections, either 2014 or 2019. In the upcoming 2024 elections, manypotential threat of disturbances in the implementation of elections, especially in the jurisdiction of the Bogor Police Resort. The purpose of this research is to develop a strategy for the Intelligence Unit of Bogor Police Resort to supportelection security, explore the strategy of Intelligence Unit of Bogor Police Resort in early detection focused on CibinongDistrict, main challenges to implement the operational, identification the threats and the involvement of stakeholders in theimplementation of the 2024 elections focused on Cibinong District, and the efforts of the Intelligence Unit of Bogor PoliceResort in supporting security in the implementation of the 2024 elections focused on Cibinong District. The methods of this research using theories such as security intelligence theory, stakeholder engagement theory,conflict theory, and identity politics theory. The research used a qualitative research method with a case study approach, data was collected by interviews and document studies. analyzed used data reduction, data presentation, and dataverification methods. The results showed the security intelligence strategy to support the 2024 elections in the Cibinong Police District involves information gathering to post-election evaluation, closed monitoring include a group monitoring, terrorist monitoring, and social media monitoring, Observation of the infrastructure and potential election fraud. Main challenges from this operational intelligent caused by the complexity of community. Stakeholder engagement analysis showed the strategies involving political, religion, and community figures in policy-making, planning, and security information. Influencer and media community should be involved to support the strategy. Thus stakeholder participation strategy on Cibinong District realized from a campaign, quiet period, voting, to determination aim to realizing a peaceful election on Cibinong District."

"ABSTRAK Pembedahan terbuka kolorektal mempunyai morbiditas yang tinggi. Laparoskopi kolorektal pertama kali diperkenalkan pada tahun 1991 dengan hasil morbiditas pascabedah yang rendah. Penelitian ini mengambil total sampel subjek kanker kolorektal yang menjalani pembedahan laparoskopi pada tahun 2010 hingga 2015. Data ditabulasi dan dianalsis untuk mendapatkan hasil jangka pendek dan kesintasan lima tahun. Didapatkan 65 data dengan 21 kasus kolon 32,3 dan 44 kasus rektum 67,7 ; 34 pria 52,3 31 wanita 47,7 dengan rata ndash;rata usia 57,17 tahun SD 13.380 . Pada kelompok kolon didapatkan rata ndash;rata durasi bedah 216,75 menit SD 65,94 dan kehilangan darah 159,75 mL SD 125,47 . Median VAS adalah empat; diet, mobilisasi dan lama rawat pascabedah didapatkan pada dua, empat dan tujuh hari. Kesintasan lima tahun pasien didapatkan 83 . Tidak ada komplikasi, pembedahan ulang dan infeksi luka operasi ILO pada kelompok ini. Pada kelompok rektum rata ndash;rata durasi bedah adalah 305,97 min SD 94,23 dan perdarahan intra operasi 150 mL SD 50 . Median VAS pascabedah tiga, diet dan mobilisasi pascabedah dua hari dan empat hari. Lama rawat pascabedah delapan hari. Kesintasan lima tahun adalah 58,5 . Morbiditas pascabedah lebih rendah dengan pembedahan laparoskopi dengan hasil kesintasan keseluruhan yang tidak berbeda dengan kesintasan pasien kanker kolorektal yang ditangani sebelumnya. ABSTRACT Conventional colorectal cancer surgery is often associated with high post operative moribidities. Laparoscopic colorectal surgery has reduced post operative morbidities with same survival outcomes of open surgery. Retrospective data of laparoscopic colorectal cancer surgery from 2010 to 2015 were collected, tabulated and analyzed to get early results and five years survival rate. There were 65 data, 21 colon cancer 32.3 and 44 rectal cancer 67.7 . Higher incidence of male patients n 34, 52.3 than female n 31, 47.7 with mean age of 57,17 13.38 years. Length of operation for colon group was 216.75 SD 65.94 mins with intra operative blood loss 159.75 SD 125.47 mL and post operative pain, on visual analog score VAS , was 4 2 5 . Post operative diet, mobilization and length of stay were 2 1 3 days, 4 2 7 days and 7 4 12 days respectively. The five years survival rate was 83 . In rectal group, length of operation was 305,97 SD 94,23 mins with intra operative blood loss 150 SD 50 mL. Post operative VAS, diet, mobilization and length of stay were 3 2 5 , 2 1 4 days, 4 2 22 days and 8 5 36 days respectively. Five years survival rate was 58.5 . Post operative morbidities in colorectal cancer decreases with laparoscopic resection with satisfactory overall survival rate."