Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Upaya pelayanan rehabilitasi telah dilaksanakan BNN bersama dengan instansi terkait yang sebelumnya diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sepanjang tahun 2021, telah dilakukan rehabilitasi terhadap 43.320 orang. Penelitian difokuskan pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda, sebagai penerima penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Layanan Prima” Tahun 2021 dari Kemenpan RB. Loka Rehabilitasi BNN Kalianda juga ditunjuk sebagai salah satu unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kemenpan RB pada tanggal 20 Desember 2021. Tujuan penelitian untuk mengetahui kondisi klien secara fisik dan mental sebelum dan sesudah menjalani rehabilitas, menjelaskan dukungan yang diberikan keluarga, menganalisis persepsi gugat cerai terhadap peran suami sebagai kepala keluarga dan menganalisis adaptasi perlakuan yang paling efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) Klien merasakan adanya perubahan dalam kondisi fisik dan mental selama menjalani rehabilitasi; (2) Dukungan keluarga memiliki dampak yang signifikan dalam proses rehabilitasi klien; (3) Ketahanan psikososial budaya keluarga memiliki peran penting dalam proses rehabilitasi klien; (4) Lamanya proses rehabilitasi rawat inap yang dijalani seorang kepala keluarga memberikan santunan kepada anggota keluarga lainnya. Tidak adanya dukungan keluarga besar berdampak pada ketahanan keluarga pada keluarga inti; (5) Program kegiatan keluarga seperti Family Support Group dan Family Dialog penting dalam proses pemulihan klien.

---

Rehabilitation service efforts have been carried out by BNN together with related agencies previously regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Throughout 2021, 43,320 people have been rehabilitated. The research focused on the BNN Kalianda Rehabilitation Workshop, as the recipient of the 2021 Public Service Provider Award for the "Excellent Service" Category from the RB Ministry. The BNN Kalianda Rehabilitation Workshop was also appointed as one of the service work units with the predicate towards a Free from Corruption Area (WBK) by the RB Ministry on December 20, 2021. The purpose of the study was to determine the client's physical and mental condition before and after undergoing rehabilitation, explain the support provided by the family, analyze the perception of divorce lawsuits on the husband's role as the head of the family and analyze the most effective and efficient treatment adaptation. This research uses qualitative research methods with a case study approach. The results of the study showed that (1) The client feels a change in physical and mental condition during rehabilitation; (2) Family support has a significant impact on the client's rehabilitation process; (3) Psychosocial resilience of family culture has an important role in the client's rehabilitation process; (4) The length of the inpatient rehabilitation process that a family head undergoes provides compensation to other family members. The absence of extended family support has an impact on family resilience in the nuclear family; (5) Family activity programs such as Family Support Group and Family Dialogue are important in the client's recovery process."

"Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai “penjaga” gerbang perbatasan memiliki tantangan yang besar dalam upaya melakukan pengawasan penyelundupan narkotika internasional ke Indonesia. Di DJBC belum lama ini dibuat satu direktorat khusus yang menangani aktivitas peredaran narkotika, yaitu Direktorat Interdiksi Narkotika. Penelitian ini membahas ancaman dan risiko peredaran Narkotika dalam konteks kepabeanan dan cukai di Indonesia yang membuat DJBC membutuhkan direktorat khusus narkotika. Strategi Direktorat Interdiksi Narkotika DJBC dalam upaya mencegah penyelundupan narkotika internasional ke Indonesia, dan sinergitas antara Direktorat Interdiksi Narkotika DJBC dengan Unit Intelijen DJBC dan komunitas intelijen lainnya di Indonesia dalam pengawasan dan upaya pemberantasan penyelundupan Narkotika.Penelitian dalam tesis ini menggunakan Pendekatan Kualitatif. Teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam pada narasumber internal dan eksternal DJBC, observasi, dan tinjauan pustaka. Peneliti menggunakan sejumlah teori dan konsep dalam penelitian ini, yaitu ketahanan nasional, penyelundupan, bea dan cukai, intelijen, intelijen strategis dan komunitas intelijen, dan tata kelola organisasi.Hasil penelitian ini menunjukan ancaman yang tinggi dan mengkhawatirkan pada penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Ancaman ini membuat DJBC membutuhkan direktorat khusus yang fokus menangani penyeulundupan narkotika ini. Direktorat khusus ini juga memudahkan sinergi DJBC dengan lembaga lainnya dan sinergi antar direktorat dalam mengawasi ancaman narkotika.

---

The Directorate General of Customs and Excise (DJBC) as the "guard" of the border gate has big challenges in its efforts to supervise international narcotics smuggling into Indonesia. Recently, at DJBC, a special directorate was created to handle narcotics trafficking activities, namely the Narcotics Interdictation Directorate. This study discusses the threats and risks of narcotics trafficking in the context of customs and excise in Indonesia, which makes DJBC need a special directorate of narcotics. The strategy of the Directorate of Narcotics Interdiction of DJBC in an effort to prevent international narcotics smuggling into Indonesia, and the synergy between the Directorate of Narcotics Interdiction of DJBC and the Intelligence Unit of DJBC and other intelligence communities in Indonesia in monitoring and eradicating narcotics smuggling.

The research in this thesis uses a qualitative approach. Data collection techniques are through in-depth interviews with internal and external sources of DJBC, observation, and literature review. The researcher uses a number of theories and concepts in this research, namely national security, smuggling, customs and excise, intelligence, strategic intelligence and the intelligence community, and organizational governance.

The results of this study indicate a high and worrying threat to narcotics abuse in Indonesia. This threat makes DJBC need a special directorate that focuses on dealing with narcotics smuggling. This special directorate also facilitates the synergy between DGCE and other institutions and between directorates in overseeing the threat of narcotics."

"Penelitian ini menjelaskan tentang strategi intelijen dalam mengidentifikasi jaringan peredaran narkotika di masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penggalangan pada terduga tindak pidana narkotika dalam upaya perang melawan narkotika. Penelitian ini didasarkan pada Pasal 3 dalam Undang-Undang Intelijen Negara (UUIN) Nomor 17 Tahun 2011 pada fungsi Penggalangan. Kejahatan narkotika merupakan Victimless Crime karena pelaku kejahatan sekaligus menjadi korban kejahatan itu sendiri. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi intelijen dalam mengidentifikasi penyalahgunaan narkotika di masyarakat dengan menggunakan Teori Analisis Jaringan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan penggalangan Terduga tindak pidana narkotika. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan fungsi penggalangan intelijen untuk melakukan Operasi Balik terhadap upaya pemberantasan tindak pidana narkotika. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi dalam pengembangan kajian disiplin ilmu intelijen yang memiliki kesamaan pembahasan, serta dapat menjadi referensi bagi para penyelenggara negara pembentuk undang-undang dan pelibatan komponen masyarakat sipil yang memiliki irisan dengan intelijen dengan segala aktifitasnya agar tercapai stabilitas nasional guna memperkuat konsep Ketahanan Nasional.

---

This article describes the intelligence strategy for identifying drug trafficking networks in the community and the factors that influence the success of conditioning suspected drug offenders in the fight against drugs. This research is based on Article 3 in the State Intelligence Law (UUIN) Number: 17/2011 on the conditioning function. Narcotics crime is a Victimless Crime because the perpetrator of the crime is also the victim of the crime itself. The problem examined in this study is how the intelligence strategy in identifying drug abuse in the community using Structure Network Analytic and what factors affect the success of conditioning suspected drug crimes. The purpose of this study is to explain the function of conditioning intelligence to conduct Reverse Operations against efforts to eradicate narcotics crimes. This research is expected to be an input and reference in the development of intelligence discipline studies that have similar discussions and can be a reference for state administrators who form laws and involve civil society components that have intersections with intelligence with all its activities in order to achieve national stability to strengthen the concept of National Resilience."

"Peran Indonesia sangat besar dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkoba. Indonesia melalui BNN terus meningkatkan kerjasama dengan dunia Internasional dalam rangka melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkoba. Salah satu Lembaga penegak hukum di luar negeri tersebut adalah National Narcotic Control China (NNCC). Antara BNN dengan NNCC terus meningkatkan kerjasama yang dilatar belakangi dengan adanya sebuah Memorandum of Understanding (MoU) untuk memberantas peredaran gelap dan penyelundupan narkoba. Dalam prakteknya pelaksanaan MoU saja tidak cukup, diperlukan koordinasi-koordinasi formal maupun informal untuk mendapatkan terobosan-terobosan dalam setiap penanganan kasus yang di hadapi. Koordinasi tersebut haruslah dilatar belakangi dengan rasa saling percaya dan saling menguntungkan, salah satu kasus yang di tangani dan di pecahkan antara BNN dengan NNCC adalah penyelundupan 1,4 juta ekstasi oleh Fredy Budiman. Dalam pengungkapan kasus tersebut, selain ada payung kerjasama MoU antara BNN dengan NNCC, dibutuhkan juga suatu kegiatan koordinasi yang dapat menciptakan terobosan-terobosan dalam memecahkan suatu permasalahan.

---

Indonesia is very large role in the framework of combating illicit drug trafficking. ndonesia through BNN continue to enhance cooperation with the international community in order to combat illicit trafficking of drugs. One of the law enforcement agencies abroad are National Narcotic Control China (NNCC). Between BNN with NNCC continue to enhance cooperation with the backdrop of a Memorandum of Understanding (MoU) to combat the trafficking and drug smuggling. In practice the implementation of the MoU is not enough,the necessary coordination-formal and informal coordination to get breakthroughs in any case handling in the face. In practice the implementation of the MoU is not enough, This coordination should be a background with mutual trust and mutual benefit, one of the cases were handled and solved between BNN with NNCC is 1.4 million ecstasy smuggling by Fredy Budiman. In the case of disclosure, in addition to an umbrella of cooperation MoU between BNN with NNCC, it needed a coordination activities to create breakthroughs in solving a problem."

"Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki peran strategis menjalankan pengawasan atas ancaman peredaran narkotika internasional sekaligus membutuhkan peran aktif dan sinergi lembaga terkait lainnya. Penelitian melihat, upaya sinergitas melalui sistem pertukaran data dan informasi antar lembaga menjadi salah satu kunci efektifitnya pengawasan ancaman narkotika. Konsep National Targeting Center atau NTC sebagai salah satu metode pertukaran data intelijen antar lembaga menjadi pembahasan utama pada penelitian ini. Tesis ini menggunakan pendekatan campuran yaitu kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif digunakan untuk melihat evaluasi pengguna aplikasi PRM sebagai dasar kelayakan untuk pengembangan NTC. Sementara data kualitatif untuk mendapatkan gambaran ideal pengembangan NTC yang sebaiknya dilakukan. Teknik pengambilan data melalui survei dan wawancara mendalam pada narasumber internal dan eksternal DJBC, analisis dokumen dan tinjauan pustaka. Peneliti menggunakan sejumlah teori dan konsep dalam penelitian ini, yaitu ketahanan nasional, penyelundupan, Black Swantheory, bea dan cukai, intelijen, intelijen strategis dan komunitas intelijen, dan fusion center. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa responden peneltiian melihat adanya peran dari sistem/aplikasi PRM yang baik dalam memudahkan deteksi ancaman penyelundupan narkotika. Responden juga merasa bahwa sistem seperti NTC nantinya bisa mengandalkan dasar sistem operasi yang diterapkan pada PRM dengan beberapa perbaikan seperti kelengkapan fitur untuk melakukan penginputan data, pengolahan data dan output data serta kemudahan sistem/aplikasi dalam proses perbaikan/maintenance jangka panjang. Selain itu, pengembangan NTC nantinya juga harus dilengkapi dengan landasan hukum yang mengatur interaksi dan aktivitas aliran data antar lembaga, komitmen semua pihak untuk menyatukan visi dan terakhir adalah keutuhan semua data yang berkaitan dengan ancaman narkotika baik dari sisi supply maupun demand.

---

The Directorate General of Customs and Excise (DJBC) has a strategic role in overseeing the threat of international narcotics trafficking while at the same time requiring an active role and the synergy of other related institutions. Research sees that efforts to synergize through a system of exchange of data and information between institutions are one of the keys to the effectiveness of monitoring the threat of narcotics. The concept of a National Targeting Center or NTC as a method of exchanging Intelligence data between institutions is the main discussion in this research. This thesis uses a mixed approach, namely quantitative and qualitative. Quantitative data is used to see the evaluation of users of the PRM application as a basis for feasibility for the development of NTC. While qualitative data to get an ideal picture of the development of NTC that should be done. Data collection techniques are through surveys and in-depth interviews with internal and external sources of DJBC, document analysis and literature review. The researcher uses a number of theories and concepts in this study, namely national security, smuggling, Black Swantheory, customs and excise, Intelligence, strategic Intelligence and the Intelligence community, and fusion center.

The results of this study conclude that research respondents see the role of a good PRM system/application in facilitating the detection of narcotics smuggling threats. Respondents also felt that systems such as NTC would later be able to rely on the basic operating system applied to PRM with several improvements such as completeness of features for data input, data processing and data output as well as the ease of system/application in the long-term repair/maintenance process. In addition, the development of NTC will also have to be equipped with a legal basis that regulates interactions and data flow activities between institutions, the commitment of all parties to unite the vision and finally the integrity of all data related to the threat of narcotics both from the supply and demand side."

"Analisa dan evaluasi implementasi Program Polisi RW di wilayah hukum Polsek Metro Tambora, Jakarta Barat, sebagai pilot project sejak 2 Maret 2023 lalu memperlihatkan keberhasilannya dalam menekan ancaman gangguan Kamtibmas. Program ini sudah diimplementasikan di seluruh Indonesia secara bertahap, namun untuk wilayah Polda Metro Jaya sudah 100%. Polsek Metro Tamansari, di bawah Polres Jakarta Barat, menjadi lokus penelitian karena gangguan Kamtibmas termasuk tinggi, dipengaruhi oleh banyaknya tempat hiburan malam. Informasi dari laporan kegiatan Polisi RW tersebut dihimpun untuk melihat pontensi ancaman pada tiap-tiap RW melalui sistem pelaporan online. Analisis dan penyajian informasi melalui pendekatan teori intelijen dalam bentuk deteksi dini dan cegah dini digunakan untuk memperkuat ketahanan nasional melalui penguatan pada aspek keamanan. Penelitian kualitatif melalui pengamatan mendalam pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Polisi RW 04 Glodok dalam bentuk penguatan keamanan wilayah melalui upaya deteksi dini dan cegah dini adalah implementasi strategi pemolisian prediktif. Strategi pemolisian prediktif ini dapat diperluas pada wilayah hukum Polda lainnya di seluruh Indonesia, khususnya dalam menghadapi potensi ancaman dari gangguan terhadap Kamtibmas.

---

Analysis and evaluation of the implementation of the RW Police Program in the jurisdiction of the Tambora Metro Police, West Jakarta, as a pilot project since March 2, 2023, has shown its success in suppressing the threat of public safety and order disturbances. This program has been implemented throughout Indonesia in stages, but for Polda Metro Jaya it is 100%. The Tamansari Metro Police, under the West Jakarta Police, became the locus of research because the number of security and order disturbances was high, influenced by the number of nightclubs. Information from the RW Police activity reports is compiled into a collection to see potential threats in each RW through an online reporting system. Analysis and presentation of information through an intelligence theory approach in the form of early detection and early prevention is used to strengthen national resilience through strengthening the security aspect. Qualitative research through in-depth observation of the activities carried out by the RW 04 Glodok Police in the form of strengthening regional security through early detection and early prevention is the implementation of predictive policing strategies. This predictive policing strategy can be expanded to other Polda jurisdictions throughout Indonesia, especially in dealing with the potential threat of disrupting public safety and order (Kamtibmas)."

"Latar belakang penelitian ini adanya peningkatan prevalensi penyalahguna narkotika selama pandemi Covid-19 dari 1,8% menjadi 1,95% di tahun 2021 dan masih terbatasnya fasilitas rehabilitasi yang sesuai standar (155 lokasi). Adanya pandemi mengakibatkan perubahan pemberian layanan ke arah digitalisasi yaitu diperkenalkannya rehabilitasi berbasis bauran untuk meningkatkan akses klien terhadap layanan rehabilitasi. Namun belum ada studi mengenai bagaimana efektivitas rehabilitasi berbasis bauran dalam mencapai tujuan rehabilitasi, yaitu penyalahguna menjadi pulih, produktif dan berfungsi sosial diantaranya dengan meningkatkan kualitas hidup klien. Tujuan dari penelitian ini antara lain menganalisis a) efektivitas kebijakan layanan rehabilitasi berbasis bauran, b) implementasi kebijakan dengan SWOT, c) peran pemangku kepentingan. Metode penelitian dengan kualitatif deskriptif dengan menggali informasi data primer dengan wawancara kepada Direktur Rehabilitasi BNN, klien dan keluarga penerima layanan rehabilitasi, penanggung jawab klinik rehabilitasi di wilayah DKI Jakarta (BNN, Dinas Kesehatan, Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat). Sedangkan data sekunder didapatkan dari analisis terhadap data laporan di lapangan dan penelitian terkait. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi berbasis bauran efektif dalam meningkatkan kualitas hidup penyalahguna narkotika karena terjadi peningkatan skor WHOQoL-BREF di 4 domain (fisik, psikologis, hubungan sosial, lingkungan) selama awal dan akhir masa rehabilitasi. Skor WHOQoL BREF diukur saat klien masuk layanan dan diulangi setelah selesai menjalani layanan. Klien juga merasa bahwa keyakinan untuk pulih, kepercayaan dirinya meningkat, dan dimudahkan dalam mengakses layanan rehabilitasi. Selain itu, indeks kepuasan masyarakat hasilnya sangat baik (>3,26), alur layanan sesuai dengan pedoman, dan terdapat SDM yang kompeten dalam melakukan layanan rehabilitasi berbasis bauran. Implementasi berdasarkan SWOT menunjukkan optimalisasi layanan dengan mengadopsi rehabilitasi berbasis bauran menjadi modalitas layanan ke klien serta perlunya sosialisasi yang masif kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas mengenai keberadaan layanan ini. Diperlukan kolaborasi dan pembagian peran yang jelas antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam mendukung keberhasilan kebijakan rehabilitasi bauran antara lain pemerintah, masyarakat sipil/ LSM/ organisasi profesi, sektor swasta, akademisi, media, dan klien beserta keluarga sebagai penerima layanan.

---

The background to this research is an increase in the prevalence of narcotics abusers during the Covid-19 pandemic from 1.8% to 1.95% in 2021. Moreover there are still limited rehabilitation facilities that meet standards (155 locations). The pandemic has resulted in changes in service delivery towards digitalization, such as the introduction of hybrid narcotics rehabilitation to increase client access to rehabilitation services. However, there have been no studies regarding the effectiveness of hybrid rehabilitation in achieving rehabilitation goals, namely improving the client's quality of life. The objectives of this research include analyzing a) the effectiveness of hybrid rehabilitation policy, b) implementation using SWOT, c) the role of stakeholders. The research method is descriptive qualitative by exploring primary data information by deep interviewing the BNN Rehabilitation Director, clients and families receiving rehabilitation services, and those in charge of narcotics rehabilitation clinics in the DKI Jakarta area (BNN, Health Service, Private Rehabilitation Institutions). Meanwhile, secondary data is obtained from analysis of field report data and related research. The research results show that hybrid rehabilitation increase in WHOQoL scores in 4 domains (physical, psychological, social relations, environment) during the beginning and end of the rehabilitation period. Clients feel that their self confident increases and easier to access rehabilitation services. Beside that, customer satisfaction index is very good (>3.26), the service flow is in accordance with guidelines, there are competent human resources in providing hybrid narcotics rehabilitation services. Implementation based on SWOT shows the optimization of hybrid rehabilitation services by adopting it as a service modality for clients and the need for massive outreach to stakeholders and the wider community regarding the existence of this service. Collaboration and clear roles are needed between stakeholders involved in supporting the success of mixed rehabilitation policies, including government, civil society/NGOs/professional organizations, the private sector, academics, media, and clients and their families as service recipients."

"Pemulihan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan adanyafaktor risiko yang lebih dominan dibandingkan faktor protektif dari pasienpenyalahguna sehingga pasien penyalahguna memiliki kecenderunganmenggunakan kembali, faktor risiko dan protektif tersebut dapat berasal daridalam diri pasien, keluarga dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan desainkualitatif yang menggunakan metode wawancara mendalam dan focus groupdiscussion (FGD). Dan tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisa faktorfaktorrisiko dan protektif kecenderungan penggunaan kembali pasienpenyalahguna narkotika. Hasil Penelitian didapatkan faktor risiko dari externalyang banyak dialami oleh informan adalah faktor lingkungan yaitu pengaruhteman yang menggunakan narkotika, ketersediaan narkotika di lingkunganinforman, konflik dalam keluarga, pola komunikasi negatif, pengawasan orang tualemah, ikatan sosial yang rendah. Sedangkan faktor risiko dari internal individudiantaranya: faktor dari fisiologis individu, koping individu yang buruk, kontrolimpuls yang buruk dan pengaruh kepribadian. Faktor protektif internaldiantaranya: Persepsi individu yang positif, motivasi/ keinginan pulih, danreligiusitas individu. Dan faktor eksternal individu didapatkan yaitu adanyadukungan keluarga, adanya ikatan antar anggota keluarga, dan komunitas dilingkungan yang positif.

---

Recovery does not go as expected due to risk factors that are more dominant than

protective factors from narcotics abusing patients so that have a tendency to reuse,

These risk and protective factors can come from within the patient, family

and environment. This study uses a qualitative design that uses in-depth

interviews and focus group discussion (FGD). And the purpose of this study is to

analyze the risk factors and protective factors of drug re-use. The results showed

that the external risk factors found were environmental factors, namely the

influence of friends who used narcotics, the availability of narcotics in the

informant's environment, conflicts in the family, negative communication

patterns, weak parental supervision, low social ties. While the internal risk factors

of the individual include: individual physiological factors, poor individual coping,

poor impulse control and personality influences. Internal protective factors

include: Positive individual perceptions, motivation/desire to recover, and

individual religiosity. And individual external factors were obtained, namely the

existence of family support, the existence of bonds between family members, and

the community in a positive environment."

"Sistem Informasi Rehabilitasi Narkoba (SIRENA) milik Badan Narkotika Nasional (BNN) dikelola oleh Deputi Bidang Rehabilitasi menyediakan data rehabilitasi narkotika secara realtime online guna menunjang pengambilan keputusan. Mengingat pentingnya peranan SIRENA BNN maka diperlukan analisis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang ada serta hambatan dan potensi perkembangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis guna memperoleh pemahaman dan mengkaji lebih dalam SIRENA BNN menggunakan metode HOT FIT melihat dari segi komponen manusia, organisasi, teknologi, dan net benefit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analitik deskriptif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 (sepuluh) orang yang merupakan pengguna dan operasional dari manfaat SIRENA BNN yaitu Deputi Rehabilitasi, Penanggung Jawab Rehabilitasi dan Operator pada Klinik IPWL BNN di wilayah DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan dari komponen manusia yaitu frekuensi penggunaan disesuaikan dengan kebutuhan data, terdapat pelatihan dan pengetahuan yang baik kepada pengguna, adanya harapan pengembangan ke depannya, sikap penerimaan yang baik, dipersepsikan baik dan adanya kepuasan dari pengguna. Dari komponen organisasi yaitu kebijakan sudah terlaksana dengan adanya peraturan dan buku petunjuk, namun belum disusunnya SOP dari administrator pusat, standar pengendalian dilakukan secara berkala, dukungan fasilitas yang baik, anggaran untuk honor operator ditiadakan namun anggaran wifi tetap ada, komunikasi internal terjalin dengan baik namun belum ada kerjasama sistem informasi dengan stake holder. Dari komponen teknologi yaitu sistem informasi mudah digunakan dan dipelajari, kecepatan akses baik namun tergantung lokasinya, fleksibel dan aman untuk penyimpanan data, dukungan teknis baik, kendala cepat dilayani, dan terdapat layanan tindak lanjut berupa grup komunitas pada aplikasi handphone. Dari komponen net benefit, dinilai efektif dan efisien serta bermanfaat. Terdapat hambatan dalam kesepakatan integrasi sistem informasi dengan kementerian dan lembaga terkait namun adanya potensi SIRENA BNN untuk dapat berintegrasi secara nasional dan terpadu didukung oleh Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 guna menunjang ketahanan nasional Indonesia.

---

The Narcotics Rehabilitation Information System (SIRENA) belonging to the National Narcotics Board (BNN) managed by the Deputy of Rehabilitation provides real-time online narcotics rehabilitation data to support decision making. Given the important role of SIRENA BNN, analysis is needed to identify and evaluate existing problems as well as obstacles and potential developments. This study aims to analyze in order to gain an understanding and to examine more deeply the BNN SIRENA using the HOT FIT method in terms of human, organizational, technological, and net benefits components. This study uses a descriptive analytical qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation and documentation. The informants in this study amounted to 10 (ten) people who are users and operations of the SIRENA BNN benefits, namely the Deputy of Rehabilitation, Rehabilitation Persons and Operators at the BNN IPWL Clinic in the DKI Jakarta area. The results show that from the human component, the frequency of use is adjusted to the data needs, there is good training and knowledge for users, there is hope for future development, good acceptance, good perception and satisfaction from users. From the organizational component, namely the policy has been implemented with regulations and manuals, but the SOP has not been compiled from the central administrator, control standards are carried out regularly, support for facilities is good, the budget for operator fees is abolished but the wifi budget is still there, internal communication is well established but there is no information system collaboration with stakeholders. From the technology component, the information system is easy to use and learn, the speed of access is good but depends on the location, flexible and secure for data storage, good technical support, fast service problems, and there are follow-up services in the form of community groups on the mobile application. From the net benefit component, it is considered effective and efficient as well as useful. There are obstacles in the information system integration agreement with relevant ministries and institutions, but the potential for SIRENA BNN to be integrated nationally and integrated is supported by Presidential Instruction Number 2 of 2020 to support Indonesia's national security."