Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Program Sosialisasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang dilaksanakan mulai pada tahun 2010 di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan daerah yang menjadi lokasi calon tapak PLTN. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivism, dan menggunakan metode pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif, melalui survei kepada masyarakat, wawancara kepada pelaksana program serta studi terhadap dokumen dan literatur yang terkait. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Program sosialisasi PLTN di Kabupaten Bangka Barat belum efektif karena tingkat partisipasi, tingkat pemahaman dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap PLTN masih lebih rendah dibandingkan dengan target yang diinginkan. Kondisi ini disebabkan faktor internal yaitu rendahnya intensitas kegiatan sosialisasi, dan faktor eksternal seperti peristiwa kecelakaaan PLTN di Fukushima Daichi, aktivitas dari LSM yang kontra terhadap PLTN, serta sikap pemerintah pusat yang sampai saat ini belum memutuskan kapan PLTN mulai dibangun. Penelitian ini menyarankan agar pelaksana program mengintensifkan kegiatan sosialisasi, bersikap responsif pada isu negatif terkait PLTN yang beredar di masyarakat serta mendorong pemerintah pusat membentuk Tim Nasional Persiapan dan Perencanaan Pembangunan PLTN yang bertugas menyiapkan seluruh aspek pembangunan PLTN termasuk kegiatan sosialisasi. ......This study aimed to evaluate the effectiveness of Nuclear Power Plant (NPP) Socialization Program which started in 2010 in West Bangka Regency which is a prospective nuclear power plant site. This study used a post-positivism approach and combines quantitative and qualitative research methods, and data collected in this study using a survey to the community, as well as the program implementer interviews and also study the documents and related literature. The results of this study concluded that the socialization program in West Bangka Regency NPP has not been effective because of the level of participation, the level of understanding and the level of public acceptance of NPP is lower than the desired target. This condition is caused by internal factors, namely the low intensity of socialization activities, and external factors such as the accidents at the Fukushima Daichi NPP, the activities of NGOs cons of nuclear power plants, as well as the policy of the central government has yet to decide when the construction of NPP begun. This study suggested that the program managers should intensify dissemination activities, to be responsive to the negative issues related to NPP in the community and also encourage the central government formed a National Team for Preparation and Planning NPP which is in charge of setting up all aspects related to nuclear power plant construction, including socialization.

Abstrak :
Fenomena yang menarik di PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), yaitu tingkat kepuasan dan engagement karyawan laut lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan darat, tetapi tingkat turnover karyawan laut lebih tinggi. Berbagai penelitian terdahulu menyatakan bahwa semakin tinggi employee engagement dan kepuasan kerja karyawan, maka semakin rendah tingkat turnover karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh employee engagement terhadap kepuasan kerja dan turnover intention, serta pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention karyawan laut di PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data berupa kuesioner terhadap 661 responden menggunakan teknik Structural Equation Modelling (SEM) dalam pengelolaan data dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi data empiris bahwa (1) employee engagement berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. (2) Kepuasan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention. Sedangkan (3) employee engagement tidak berpengaruh signifikan terhadap turnover intention. ......The interesting phenomenon at PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), the level of employee satisfaction and engagement seafarer is higher than onshore employees, but seafarer turnover lavel is higher. Various previous studies represent that more higher level employee engagement and employee satisfaction, then can getting lower the employee turnover. This study aimed to analyze the effect of employee engagement on job satisfaction and turnover intention, as well as the effect of job satisfaction on employee turnover intention seafarer at PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). This research is quantitative with data collecting questionnaires as much as 661 respondents, and process of data and hypothesis testing using Structural Equation Modeling (SEM). The results of this study confirm the empirical data that (1) employee engagement is significant positive effect on job satisfaction. (2) Job satisfaction is significant negative effect on turnover intention. While (3) employee engagement is not significant effect on turnover intention.

Abstrak :
Fenomena yang dijadikan obyek penelitian adalah implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan Pulau Miangas. Tujuan penelitian adalah membahas isi kebijakan, membahas konteks implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan Pulau Miangas dan untuk mendapatkan konsep alternative tentang kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang dikembangkan dengan metode triangulasi. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, wawancara, FGD dan observasi. Informan penelitian sejumlah 32 orang ditentukan melalui snowball technique dengan criteria tertentu. Isi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan Pulau Miangas merupakan suatu konsep kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan yang mencakup pengelolaan sumber daya manusia dan pembiayaan; sumber daya alam dan lingkungan; sumber daya teknologi dan sarana prasarana; serta sumber daya kebijakan.. Isi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan pulau kecil terluar menunjukkan adanya permasalahan tumpang tindih isi kebijakan yang menyebabkan pengelolaan Pulau Miangas belum terintegrasi dan belum optimal. Permasalahan tumpang tindih isi kebijakan ini terungkap dari adanya sejumlah regulasi yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta pengelolaan perbatasan. Konteks implemetasi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan pulau Miangas terkait dengan upaya penegakkan kedaulatan negara di perbatasan. Dengan demikian pengelolaan Pulau Miangas tidak bisa dipandang hanya dari satu sektor; dilaksanakan hanya untuk kepentingan sektoral; dan hanya mengandalkan satu sektor saja. Karena itu, pengelolaan Pulau Miangas memerlukan keterpaduan lintas sektoral dengan mengedepankan pentingnya peran daerah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan negara.

---

The phenomenon that made the object of research is the implementation of government policies on the management of Miangas Island. The research objective was to discuss the content of policies, discussing the context of the government policies implementation on the management of Miangas Island and get an alternative concept of management policy at the border of the outer most islands. The study used a qualitative research approach developed by the triangulation method. Collecting data using literature studies, interviews, and observations FGD. 32 The informants were determined by snow ball technique with a criteria. The government content of policy on the management of Miangas Island is a concept of policy management of the outermost islands in the border which includes the management of human resources and financing; natural resources and environment; technological resources and infrastructure; and regulations. Fill government policy on the management of the outermost small islands showed overlapping contents of the policy issues that led to integrated management Miangas Island and have not yet optimal. Problems of overlap revealed the contents of a number of regulations relating to the use and management of marine resources and fisheries as well as border management. The context of the implementation of government policies on the management of the island Miangas associated with efforts to enforce the sovereignty of the country at the border. Thus management Miangas Island can not be viewed only from one sector; implemented only for sectored interests; and only rely on one sector alone. Therefore, Miangas Island requires an integrated management across sectors by promoting the importance of the role of regions as the spearhead of the state government administration.

Abstrak :
Sebagai suatu organisasi pelayanan publik Samsat Polda Metro Jaya (Kepolisian, Pemerintah Daerah, Jasa Raharja) dalam penyelenggaraan pelayanannya masih dijumpai adanya hubungan kerja yang bersifat asimetris antar instansi sebagai salah satu faktor pemicu timbulnya permasalahan dalam kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Sebagai upaya peningkatan pelayanan yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informative dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi seluruh stakeholder yang terlibat yaitu. Disertasi ini berkontribusi dalam memahami kondisi power resource asymmetries dalam pelayanan Samsat Polda Metro Jaya serta membangun model tata kelola kolaborasi yang tepat agar efektif dalam peningkatan kualitas pelayanan Samsat Samsat Polda Metro Jaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan post positivism, serta pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model tata kelola kolaborasi pada pelayanan Samsat Polda Metro Jaya adalah menempatkan organisasi Samsat sebagai suatu lembaga yang mandiri dan professional serta sebagai satu kesatuan antar komponen penyusunnya, sehingga diharapkan Samsat bisa menjadi lembaga yang bersifat simetris di masa yang akan datang tidak akan menimbulkan dominansi instansi khususnya dalam kelembagaan Samsat. ......As a public service institution, Samsat Polda Metro Jaya in implementation of the services still found an asymmetrical work relationship among agencies (Police, Local Government, Jasa Raharja) as one of the trigger problems in the quality of public services In order to improve services that are integrated and coordinated quickly, accurately, transparently, accountably, and informatively, the coordination and collaboration of all related stakeholders. This dissertation contributes to understanding the condition of power resources asymmetric in Samsat Polda Metro Jaya services, and to design the right collaborative governance model to be effective in improving the service quality of Samsat Samsat Polda Metro Jaya This research use qualitative methods with post positivism approach, and data collection using in-depth interview. The research results showed that the model of collaboration management on Samsat Polda Metro Jaya services is by placing the Samsat organization as an independent and professional institution and as a unity among components, expected Samsat become a symmetrical institution in the future will not cause the dominance of institutions especially in Samsat institutional.

Abstrak :
Penerapan e-Government (e-gov) sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari di dalam organisasi publik pada saat ini. Masih banyak organisasi publik di Indonesia belum maksimal dalam menerapkan e-gov, disebabkan oleh keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan infrastruktur. Akan tetapi, data lengkap mengenai penerapan e-gov di Indonesia belum tersedia dengan sahih, sehingga pemerintah memandang perlu untuk melakukan pemeringkatan e-gov Indonesia (PEGI). Terdapat banyak model pemeringkatan e-gov selain PEGI antara lain United Nations E-government Survey dan Waseda University. Akan tetapi, semua model tersebut tidak secara holistik dengan pendekatan yang disampaikan David Darcy, yaitu menjadikan elemen politik sebagai salah satu dari delapan elemen yang diperhitungkan. Untuk itu, Pendekatan Darcy dipandang mampu mengakomodasi kondisi di Indonesia saat ini yang nuansa lingkungan politiknya perlu menjadi salah satu elemen yang diperhitungkan. Dalam melakukan analisa penelitian ini menggunakan pendekatan sistem dinamik. Hasil analisis menunjukan bahwa penerapan e-gov di ke tiga kementerian yang diteliti masih didominasi oleh elemen stakeholder dari ke depalan elemen Pendekatan Darcy. Disebabkan adanya perbedaan karakteristik ketiga kementerian tersebut, dinamika penerapan e-gov juga bervariasi. Pada Kementerian Koordinator Perekonomian, tingkat transparansi adalah elemen yang paling mendukung tingkat kepercayaan stakeholder yang dikikuti oleh elemenelemen lainnya. Pada Kementerian Keuangan, kompetensi pimpinan merupakan elemen yang dapat mendorong tingkat kepercayaan stakeholder. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, kompetensi pimpinan dalam mengelola teknologi yang dengan melibatkan stakeholder secara maksimal, dimana dalam Pendekatan Darcy terdapat unsur yang penting yaitu dukungan politik yang dapat mempengaruhi terpotong atau tidaknya rantai transaksi dalam proses pelayanan ataupun birokrasi agar sesuai dengan filosofi e-government.

---

E-Government implementation was needed in public organization. Today, many public organizations in Indonesia did not implement e-government because of the limitations of human resource competency and infrastructure. Beside it, there is no actual and valid data about e-gov implementation in Indonesia, so that Indonesia government saw the needs to rate Indonesia e-government through PEGI ?Pemeringkatan E-Government Indonesia?. There are many e-government rating survey models except PEGI, such as United Nations E-Government Survey and Waseda University. Nevertheless, all those models were not more holistic than Darcy Approach because Darcy's Approach enacted political environment as the important element besides the other seven elements. Political environment so relevant with Indonesia?s current situations. This study used dynamic system approach to analyze the data. The findings of the study showed that from eight elements of Darcy's Approach, stakeholder dominated those three ministries on e-government. The differences were found based on the differences in characteristics of those three ministries. Beside it, the study found dynamics e-government implementation. In Coordinating Ministry for The Economy Affairs, transparency level gave maximum support for stakeholder element. In Ministry of Finance and Ministry of Research, Technology and Higher Education, leadership competency pushed the stakeholder element to e-government implementation. Political environment element in Darcy's Approach was one of important element to release transactional cost of public services process and in line with e-government objectives.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini adalah tentang sumber daya manusia peneliti lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah di Indonesia, yang menemui tantangan kondisi keluaran litbang yang minim menyentuh pasar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengembangan SDM peneliti masa depan yang tepat. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme dengan metode pengumpulan data kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lembaga litbang memiliki kesadaran yang baik terhadap konsep pengembangan SDM dengan memberikan kesempatan peneliti untuk belajar. Namun, dari hasil penelitian ini, terbukti lembaga litbang tidak di jalur yang tepat dalam melakukaan pengembangan SDM, yang meliputi pelatihan dan pengembangan, pengembangan karir dan pengembangan organisasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya dibentuk pimpinan (leader) baik sebagai ketua program/ ketua kelompok sebagai tim perubahan serta suatu kerangka pengembangan SDM yang terintegrasi yang mencakup aspek-aspek pengembangan individu, karir, dan organisasi yang dilaksanakan secara teliti menggunakan tahapan mulai dari analisis, desain, implementasi, dan akhirnya evaluasi. Penelitian ini juga berkontribusi secara teoritis dengan menunjukkan adanya perubahan metode pengembangan SDM khas lembaga litbang, perlunya analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan teridentifikasi bahwa sebelum melakukan analisis pelatihan dan pengembangan diperlukan terlebih dahulu rekam jejak masing-masing peneliti, bisnis dengan berbagai database serta adanya aktivitas pengembangan dan evaluasi sebagai masukan kepada tim perubahan dalam teori pengembangan SDM yang telah ada. Studi ini mengusulkan langkah-langkah proses pengembangan SDM yang cocok untuk kebutuhan lingkungan lembaga penelitian dan pengembangan berdasarkan pendapat yang disampaikan beberapa pakar dan berdasarkan teori pengembangan SDM.

---

ABSTRACT
This study focuses on researcher human resources of government research and development institutions in Indonesia, who are facing the issues of low research and development outputs and minimum impacts to the market. Employing post-positivism paradigm and qualitative data collection method, it aims to examine the ideal development of future researcher HRs. The findings indicate that the research and development institutions had good awareness of the concept of human resource development, giving opportunities for researchers to learn. However, it is also revealed that the institutions were not on the right track in developing human resources, which includes trainings and development, and career and organization development. This research recommends the establishment of leader (management), both as the head of the program/team that acts as a team of change and a framework of integrated human resource development, comprising individual development aspects, career, and organizations accurately implemented using particular stages from analysis, design, implementation and evaluation. Theoretically, this research also indicates the change of method of human resource development which commonly characterizes research and development institutions, the need to conduct needs analysis of training and development. It has been identified that prior to the analysis of training and development, track records of researchers, businesses with their databases, and activities of development and evaluation are needed as feedback for the team of change in the available human resource development theory

Abstrak :
Dampak dari kebijakan reformasi administrasi bergantung pada efektifitas pengembangan atau transformasi yang dilakukan pada masing masing kementerian/lembaga negara sebagai satuan organisasi publik. Sementara itu, melakukan pengembangan atau transformasi organisasi pada sektor publik merupakan suatu proses yang lebih menantang dan beresiko, sehingga belum banyak kementerian/lembaga negara yang mampu melakukannya. Konsewensinya, untuk mampu mewujudkan pengembangan atau transformasi, organisasi publik membutuhkan proses reformasi yang dipimpin oleh kepemimpin yang transformational stewardship serta mengikuti delapan faktor determinan keberhasilan imlementasi perubahan organisasi publik dari Rainey. Kedua syarat ini, mengantar minat untuk mengetahui lebih mendalam fenomena proses reformasi yang menghasilkan perubahan-perubahan mendasar dengan studi kasus pada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia LAN RI periode 2012-2014. Penelitian ini diarahkan untuk menggambarkan proses reformasi pada suatu organisasi publik, dengan menemukan faktor determinan dalam implementasi pengembangan atau transformasi organisasi. Penelitian menggunakan paradigma post-positivist dengan mengkombinasikan structured interview dan in-dept investigation sebagai teknik pengumpulan data. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat delapan faktor determinan implementasi reformasi, yaitu: kebutuhan perubahan dan mandat kebijakan pemerintah, menyediakan rencana, memanfaatkan komunikasi non-formal, mendapatkan dukungan kuat dari aktor eksternal yang terkait, memperlakukan perubahan sebagai proses yang dinamis dan terbuka, membangun koalisi lintas fungsi, memanfaatkan momentum, memulai perubahan pada sub sistem yang berdampak luas Kata Kunci: Reformasi Administrasi Organisasi Publik, Proses Reformasi, Kepemimpinan, Resistensi, Perubahan.

---

The impact of administrative reform depends on the effectiveness of the organization development or transformation in every ministry or national department. That is a risky business and inherently unsettling. To meet the challenge of reform, public leaders must be transformational stewardship and make use of Rainey rsquo s proposition determinants successful implementation of organizational change in public sector. This is has delivered deeper interesting to find out phenomenon the process of reform that produces basic changing in case study at National Institute of Public Administration of Indonesia NIPA in period 2012 2014. This research was post positivist paradigm by combining structured interview and in dept investigation as data collection techniques. The result shows that there are eight determinants of successful the need for change and the Government 39 s mandate through some policies, namely by providing plans, utilizing non formal communication lines, gaining strong support from related external actors, treating changes as a dynamic and open process, building cross function coalition, utilizing momentum, and starting the change in the sub systems having broader impact.