Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis pen garuh langsung nilai-nilai nudaya terhadap tingkat pengungkapan nilai-nilai Islam, pengaruh tidak langsung melalui elemen institusional budaya, serta peran moderasi tekanan segmen pasar Muslim dan adopsi standar internasional terhadap pengaruh nilai-nilai budaya tersebut. Penelitian ini melingkupi 20 negara dengan data tahun 2010 s.d. 2012. Diuji dengan regresi berganda, penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai budaya berpengaruh secara langsung terhadap tingkat pengungkapan nilai-nilai Islam dan berpengaruh tidak langsung melalui perkembangan pasar modal. Tekanan segmen pasar Muslim memoderasi pengaruh dimensi social orientation dan humane orientation, sementara adopsi standar internasional memoderasi pengaruh dimensi uncertainty avoidance terhadap tingkat pengungkapan nilai-nilai Islam. ...... This research aims to analyse direct influence of societal/cultural values on the level of disclosure of Islamic values, indirect influence through institutional elements of culture, and moderating role of Muslim market pressure and adoption of international reporting standard for Islamic banks on the influence of the societal values. This research covers 20 countries using data from 2010 to 2012. Using multiple regression, the research finds that societal values have significant influence on the level of disclosure of Islamic values and it has indirect influence through the development of capital market. Muslim market segment pressure is moderating the influence of social orientation and humane orientation, while adoption of international reporting standard is moderating the influence of uncertainty avoidance on the level of disclosure of Islamic values.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran dewan komisaris dan direksi yang memiliki hubungan dengan pemerintah/kementerian dan yang berasal dari internal BUMN serta yang terkoneksi dengan partai politik dan/atau elit politisi dalam memediasi dampak privatisasi terhadap kinerja dan masalah keagenan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Hipotesis yang dikembangkan adalah bahwa efektifitas privatisasi dalam meningkatkan kinerja dan memitigasi masalah keagenan di BUMN terjadi melalui pengurangan proporsi birokrat dan elit politik dalam struktur tata kelola pada level dewan komisaris dan direksi. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan model regresi panel Difference in Difference (DID) dengan sampel berpasangan. Sampel tersebut dihasilkan melalui pencocokan dengan metode Propensity Score Matching (PSM). Pencocokan dilakukan dalam rangka menghadirkan kondisi pembanding (counterfactual) berupa BUMN yang tidak diprivatisasi sebagai kelompok kontrol yang menjadi pasangan bagi BUMN yang diprivatisasi sebagai kelompok perlakuan yang akan diuji. Penerapan quasi-experimental tersebut diharapkan dapat mengatasi bias dalam pemilihan sampel serta memperoleh dampak bersih dari kebijakan privatisasi yang telah dilaksanakan. Hasil uji empiris memperlihatkan bahwa privatisasi di Indonesia cenderung tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja dan pengurangan masalah keagenan pada BUMN yang diprivatisasi. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa dewan komisaris dan direksi berlatarbelakang birokrat maupun yang terkoneksi secara politik tidak memediasi dampak tidak langsung privatisasi terhadap kinerja dan masalah keagenan. Hasil tersebut disebabkan oleh tidak adanya perbedaan proporsi yang signifikan dari keberadaan dewan komisaris dan direksi berlatar belakang seperti itu baik sebelum maupun setelah privatisasi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa privatisasi sendirian tidaklah memadai. Privatisasi semestinya berkonsekuensi membawa perubahan penting dan mendasar di dalam perusahaan. Salah satu perubahan mendasar tersebut adalah berupa reformasi tata kelola di level dewan komisaris dan direksi dengan mengurangi penunjukkan pejabat birokrat serta figur yang terkoneksi secara politik sebagai dewan komisaris maupun direksi di BUMN. Disamping itu, penunjukan mereka perlu didasarkan atas kompetensi dan komitmen serta dipastikan kesesuaiannya dengan kepentingan perusahaan. Diperlukan pula dukungan penegakan kepatuhan terhadap code of conduct, guna memastikan efektifitas penugasan dari siapapun yang ditunjuk sebagai dewan komisaris dan direksi di BUMN. Reformasi tata kelola di level puncak tersebut diharapkan menjadi faktor penentu keberhasilan privatisasi dalam meningkatkan kinerja serta memitigasi masalah keagenan di BUMN pasca-privatisasi. ......This study aims to examine the board governance role of bureaucrats and politically connected board members in mediating the impact of privatization on performance and agency problems of Indonesian privatized state-owned enterprises (SOEs). The hypothesis is the efficacy of privatization on increasing SOE performance and mitigating agency problems may occur through the disentanglement of those bureaucrats and political elites in the board governance structure. Conducting a quasi-experimental using panel Difference in Difference (DID) model with matching samples as a counterfactual group derived from Propensity Score Matching (PSM) method, we expect to overcome sample selection bias and obtain the net impact of privatization. The empirical results suggest that privatization insignificantly impact performance enhancement and agency problem lessening of the privatized SOEs. Furthermore, this study found that bureaucrats and politically connected figures serving as board members do not mediate the impact of privatization on improving post-privatization performance and agency problems. The results are evidently due to no significant variance found on the engagement of those bureaucrats and political elites before and after privatization. The findings suggest that the privatization itself is not sufficient. It should have brought consequences for major changes within the company. One of those changes justifiably is board governance reform by minimizing bureaucrats and politically connected SOE board members. Besides, it is required that their appointment should be based upon competence, commitment and conformity with the company interest. It is also demanded to reinforce compliance with the code of conduct to ensure the assignment effectiveness of anyone appointed as board member. That reform would be the determinant of success in getting SOE post-privatization performance better.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk membangun model prediksi senjangan anggaran, mendapatkan bukti empiris mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi probilitas terjadinya senjangan anggaran, dan menggunakan model prediksi senjangan anggaran tersebut untuk pengujian model hipotesis. Model hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah determinan potensi senjangan anggaran dan pengaruh potensi senjangan anggara terhadap kinerja pemerintah baik secara langsung maupun melalui sistem akuntabilitas, serta apakah perubahan anggaran mempengaruhi kinerja pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui potensi senjangan anggaran atau melalui potensi senjangan anggaran dan system akuntabilitas. Unit analisis penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang memiliki data lengkap dengan tahun pengamatan 2008-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model prediksi senjangan anggaran fit secara statistic dan dapat digunakan sebagai model untuk memprediksi senjangan anggaran pemerintah, meskipun variable asset quality tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas terjadinya senjangan anggaran. Model prediksi senjangan anggaran digunakan sebagai ukuran senjangan anggaran di dalam model pengujian hipotesis, dimana ukuran tersebut menggambarkan besarnya potensi senjangan anggaran. Model prediksi tersebut juga digunakan untuk memilah pemda mana yang terdapat indikasi melakukan senjangan anggaran dan yang tidak. Di dalam model pengujian hipotesis, hanya pemda yang terindikasi melakukan senjangan anggaran yang diuji. Peran Kepala Daerah di Dalam Senjangan Anggaran, Kualitas Auditor Intern, dan Tekanan Akuntabilitas terbukti menjadi faktorfaktor yang mempengaruhi terjadinya senjangan anggaran. Senjangan anggaran terbukti berpengaruh negative terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah baik secara langsung maupun melalui sistem akuntabilitas. Perubahan anggaran terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah secara langsung. Pengaruh perubahan anggaran terhadap kinerja pemerintah melalui senjangan anggaran maupun melalui senjangan anggaran dan system akuntabilitas terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Hasil ini menunjukkan pentingnya meminimalisir senjangan anggaran dengan mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja (ABK) dengan benar sehingga akan meningkatkan keandalan sistem akuntabilitas pemda dan berdampak terhadap tingginya kinerja penyelenggaraan pemerintahnya. Perubahan anggaran yang lebih realistis dan didukung informasi kinerja dan keuangan terkini sangat penting untuk menekan senjangan anggaran dan meningkatkan kinerja pemerintah.

---

These research objectives are to build a predictive model of budgetary slack, obtain an empirical evidence of factors that affect the probability of budgetary slack occurence, and utilize the predictive model for hypothesis testing. Hypothesis that tested in this study are: potential budgetary slack determinants and the effect of potential budgetary slack to government performance, either directly or through accountability system, as well as to examine the effect of budget revisions to government performance, either directly or indirectly through potential budgetary slack or through potential budgetary slack and accountability system. Sample units of this study is the county/city governments in Indonesia, which has complete observed data for the period of 2008 to 2012. The results showed that the model is statistically fit and can be used to predict government budgetary slack, though quality asset variable is not proven significantly affect probability of budgetary slack occurence. Predictive model of budgetary slack is used to measure budgetary slack in hypothesis testing model, which portray the magnitude of budgetary slack. The model is used to sort out local government which have a budgetary slack indication. In hypothesis testing, only local government that have budgetary slack that will be tested. Role of Regional Head in conducting budgetary slack, Internal Auditor Quality and Accountability Pressure are proved to be the factors that influence the occurrence of budgetary slack. Budgetary slack proved to have negative impact on government performance both partially and through accountability system. Budget revisions also proved to have positive impact on government performancedirectly. The effect of budget revisions to government performance through budgetary slack and through budgetary slack and accountability system is proved to be significantly positive. This result shows the importance of minimizing the budgetary slack by implementing performancebased budgeting correctly so that it will enhance the reliability of local government accountability system and improve government performance. More realistic budget revisions which supported by an updated financial and performance information are very important to suppress the budgetary slack and improve government performance.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah kinerja pemerintah daerah dan political budget belanja bantuan sosial (bansos) berpengaruh terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent. Juga untuk membuktikan apakah kompetisi politik dan kapasitas keuangan daerah menjadi faktor yang memoderasi pengaruh kinerja dan political budget bansos terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kinerja terutama kinerja pendidikan dan political budget belanja bantuan sosial pemerintah daerah berpengaruh langsung (direct effect)  terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent. Hasil ini sesuai dengan temuan Brender (2003), Happy (1992) juga James dan John  (2006) serta Boyne (2009). Kompetisi politik berperan signifikan bagi perolehan suara incumbent ketika diuji bersama dengan kinerja pendidikan dan kesehatan serta political budget bansos. Kapasitas keuangan daerah yang menunjukkan ragam program yang dapat dilakukan oleh kepala daerah juga berperan meningkatkan perolehan suara incumbent ketika diuji bersama dengan kinerja. Tetapi ketika kapasitas keuangan daerah diuji bersama political budget bansos tidak berpengaruh signifikan meningkatkan perolehan suara incumbent.

---

The purpose of this research is to provide empirical evidence whether the local governments' performance and the political budget for social assistance spending affect the incumbents' regional heads votes in the local election. Also to prove whether political competition and municipal financial capacity are factors moderate the influence of performance and political budget. Research results show that hat educational performance and social assistance spending directly influence the incumbents' votes. These results are consistent with  Brender (2003), Happy (1992), James & John (2006) and Boyne (2009). Political competition plays a significant role in incumbent votes when tested along with educational and health performance and social assistance spending. municipal financial capacity and performance also plays a role in increasing incumbents' votes, but not with the political budget.

Abstrak :
Pembiayaan UKM adalah lebih baik jika diberikan dalam bentuk penyertaan atau ekuitas karena akan lebih mampu meningkatkan daya bertahan hidup UKM survivalship melalui proses belajar learning process dan mendorong inovasi. Lembaga Keuangan syariah idealnya menyediakan pembiayaan berbasis bagi hasil atau penyertaan untuk kegiatan usaha. Sayangnya, selama beberapa decade beroperasi, lembaga keuangan syariah LKS sangat sedikit menyediakan pembiayaan berbasis bagi hasil dan lebih mengandalkan pembiayaan berbasis margin seperti murabahah cost plus financing dan ijarah sewa . Pembiayaan berbasis ekuitas untuk UKM atau perusahaan pemula start up firm umumnya disediakan oleh perusahaan modal ventura dan sejenisnya.Penelitian ini mengevaluasi kelayakan penggunaan akad ijarah sewa konversi bagi LKS untuk meningkatkan pembiayaan berbasis bagi hasil atau penyertaan pada UKM. Akad ini diadaptasi dari model pembiayaan hutang konversi atau saham preferen konversi yang umumnya digunakan pada perusahaan modal ventura. Kontrak ijarah konversi merupakan kontrak penyewaan asset tetap untuk kegiatan usaha, dengan fitur dimana LKS dapat mengkonversi akad tersebut menjadi musyarakah dengan syarat tertentu. Dalam penelitian ini dilakukan evaluasi apakah pembiayaan bagi UKM akan menghasilkan return yang lebih tinggi bagi LKS jika dilakukan dengan skenario akad ijarah sewa konversi dibandingkan menggunakan skenario akad murabahah atau musyarakah.Kinerja UKM diukur menggunakan laba akuntansi, arus kas operasi dan tingkat pemulihan arus kas. Analisis dilakukan dengan metode simulasi terhadap 9 sembilan sektor UKM di Indonesia. Ditemukan bahwa kinerja akad ijarah konversi selalu lebih unggul dibandingkan akad murabahah ketika kinerja keuangan UKM diukur menggunakan setiap ukuran kinerja UKM. Akan tetapi, pembiayaan dengan skenario akad ijarah konversi tidak selalu lebih unggul dibandingkan pembiayaan dengan akad musyarakah kecuali pada sektor bernilai tambah rendah seperti pertanian dan utilitas.

---

SME financing through equity scheme should increase survivalship of this sector and increase innovation. Ideally, Islamic financial institutions suppose to provide profit and losss sharing or equity for business financing. But for decades, this kind of financing is not much, that Islamic financial institutions have relied on margin based financing such as murabahah cost plus financing and ijarah rent financing . Meanwhile, equity financing for small and medium enterprise SME or start up firms is provided by venture capital firms and other private equity. Islamic financial institution need innovative contracts to provide equity based financing. The contract is adopted form convertible debt or convertible preferred stock in venture capital firms. The contact should comply toshariah rules and workable in marketpace.This reserch aims to analyze the feasibility of a new contract called as convertible contract, designed for SME rsquo s financing. Nature of the contract is a lease aggrement but convertible into equity or musyarakah. Financier hold the conversion right but in prederminted terms and condition. In this research we evaluate if the convertibeijarah contract would produce a higher return for financier compare to murabahah contract and compare to musyarakah contract. The analisis employed simulation method using financial performance of 9 sectors of Indonesian rsquo s SMEs as main input.Financial performance of SME rsquo s measured by three apporaches. They are accounting rate of return ARR , operating cash flow rate OCFR and cash recovery rate CRR . We found that if financial performance of Indonesian SMEs were measured by operating cash flow rate, the convertible ijarah contract outperformed the murabahah contract for all sectors but did not outperform the musyarakah contract, except for low margin sectors like farming and utility. However, if financial performance of Indonesians SMEs were measured by a long term economic performance, CRR, we found that a the convertible ijarah contract outperformed the murabahah contract and musyarakah contract almost for all sectors.

Abstrak :
ABSTRAK
Studi ini bertujuan mengidentifikasi dampak langsung zakat terhadap kinerja keuangan perusahaan. Studi ini juga menguji pengaruh tidak langsung zakat terhadap kinerja keuangan perusahaan melalui reputasi perusaahan (corporate reputation). Kinerja keuangan yang tinggi terjadi ketika reputasi perusahaan tinggi. Sebaliknya, kinerja keuangan yang rendah terjadi karena reputasi perusahaan rendah. Berdasarkan teori kepatuhan syariah (sharia compliance theory) dan teori pensinyalan (signalling theory), zakat merupakan aktivitas yang memberikan informasi yang baik kepada publik sehingga meningkatkan reputasi dan partisipasi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini juga menguji peran moderasi regulasi zakat sebagai pengurang pajak (tax deductions) terhadap hubungan zakat dan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi seperti meneliti dampak langsung zakat terhadap kinerja keuangan perusahaan, menganalisis pengaruh zakat terhadap kinerja keuangan melalui reputasi perusahaan, menganalisis perusahaan-perusahaan di berbagai negara yang memiliki karakteristik regulasi yang beragam, meneliti peran moderasi regulasi zakat sebagai pengurang pajak terhadap hubungan antara zakat dan kinerja keuangan, dan menggunakan ukuran kinerja keuangan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan studi terdahulu, yaitu menggunakan ukuran kinerja akuntansi, kinerja pasar, dan kinerja keuangan yang berkesinambungan (going concern of financial performance). Sampel awal penelitian ini terdiri dari perusahaan-perusahaan di Indonesia, Kuwait, Saudi Arabia, Sudan, Malaysia, Qatar, dan Pakistan yang terdaftar di Thompson Reuters periode 2007-2018. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menganalisis lintas negara (cross country) dan memperhatikan regulasi zakat sebagai pengurang pajak. Dikarenakan jumlah sampel dan observasi di Indonesia, Qatar, Sudan, dan Pakistan sedikit, maka penelitian ini berfokus pada perusahaan-perusahaan di Malaysia, Kuwait, dan Saudi Arabia. Jumlah observasi akhir di penelitian ini berjumlah 709 observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa zakat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja akuntansi yang diprosikan menggunakan ROE (Return on Equity) dan ROA (Return on Asset) dan kinerja pasar yang diproksikan menggunakan EGC (Earning Going Concern) dan PBV (Price Book Value). Perihal dampak regulasi zakat sebagai pengurang pajak, hasil penelitian menunjukan bahwa perusahaan (wajib zakat) tidak memperhatikan faktor regulasi baik sebagai pengurang penghasilan kena pajak maupun regulasi yang hanya mengenakan zakat atau pajak. Untuk itu, hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa tingkat pembayaran zakat tidak berbeda signifikan antara negara yang menggunakan regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan regulasi yang hanya mengenakan zakat atau pajak. Berdasarkan konfirmasi melalui wawancara, informan menegaskan bahwa regulasi tersebut belum diterapkan secara optimal oleh lembaga zakat. Perihal mediasi, hasil penelitian menunjukan bahwa hasil penelitian tidak memberikan bukti empiris bahwa zakat berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui reputasi perusahaan. Fakta ini memberikan interpretasi bahwa para pemangku kepentingan mengapresiasi zakat sebagai aktivitas ekonomi sehingga dipersepsikan sebagai reputasi kinerja keuangan bukan reputasi filantropi.

---

ABSTRACT
This study aims to identify the impact of zakat on financial performance. In addition, this study also analyzes the impact of zakat on financial performance via corporate reputation. It argues that high financial performace resulted from high corporate reputation. Conversely, low financial performance resulted from low corporate reputation. Based on sharia compliance theory and signalling theory, zakat is corporate activity which provides goods information and higher reputation and shareholder participation for increasing firms financial performance. This research also analyzes the moderation role of zakat regulation which stated that zakat as tax deduction toward the relationship between the zakat and financial performance. This study provides several contributions which are, analyzing the effect of zakat toward financial performance, analyzing the impact of zakat on financial performances via corporate reputation, analyzing the corporations in some countries which have different regulations, analyzing the effect of zakat as tax deduction regulation toward the relationship between zakat and financial performance, and using comprehensive financial performance measurement which are accounting, market, and going concern of financial performance measurement. The initial sample of study are companies in Indonesia, Kuwait, Saudi Arabia, Sudan, Malaysia, Qatar, dan Pakistan and listed in Thompson Reuters for the observation period 2007-2018. Different with previous studies, this study at cross country level and look carefully at zakat as tax deduction. Due to the small number of samples and observations in Indonesia, Qatar, Sudan and Pakistan, this research focuses on companies in Malaysia, Kuwait and Saudi Arabia. The final number of observations in this study is 709 observations. The results showed that zakat has a significant positive effect on accounting performance which is proxied using ROE (Return on Equity) and ROA (Return on Asset) and market performance which is proxied using EGC (Earning Going Concern) and PBV (Price Book Value). Regarding the impact of zakat regulation as a tax deduction, the results of the study show that companies as zakat payer does not pay attention to regulatory factors either zakat as a deduction from taxable income or regulation which only imposes zakat or tax. For this reason, the result provides the conclusion that zakat does not differ significantly between countries which regulation zakat as a deduction from taxable income and regulation which only imposes zakat or tax. Based on interviews, the informan stated that the regulation has not been implemented optimally by the zakat institutions. Regarding mediation, the results of the study show that the results of the study do not provide empirical evidence that zakat influences financial performance through the company's reputation. This fact shows that stakeholders interpretate that stakeholders appreciate zakat as an economic activity so that it is perceived as a reputation for financial performance rather than philanthropic reputation.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kontrak psikologis, shared financial interest dan keadilan prosedural terhadap kejujuran dalam penyusunan anggaran partisipatif. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemenuhan atau pelanggaran kontrak psikologis, shared financial interest, kesadaran karyawan lain atas penciptaan slack dan persepsi keadilan prosedural. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kejujuran manajer unit bisnis dalam proses penyusunan anggaran partisipatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan total partisipan 184 orang. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa pascasarjana, telah bekerja minimal 2 tahun, memiliki anak buah, dan terlibat atau pernah terlibat dalam proses penganggaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontrak psikologis berpengaruh terhadap kejujuran manajer unit bisnis. Kejujuran manajer unit bisnis dalam kondisi penganggaran partisipatif penuh- full influence lebih besar dibandingkan dalam kondisi penganggaran partisipatif pseudo- some influence serta kejujuran manajer unit bisnis dalam kondisi penganggaran partisipatif pseudo- some influence lebih kecil dibandingkan dengan penganggaran partisipatif pseudo-no influence. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa shared financial interest berpengaruh terhadap kejujuran manajer unit bisnis yaitu kejujuran manajer unit bisnis lebih kecil dalam kondisi adanya pembagian manfaat atas slack yang diciptakan dibanding tanpa adanya pembagian manfaat slack yang diciptakan. Dalam kondisi tidak adanya pembagian manfaat slack yang diciptakan kepada karyawan lain, maka kejujuran manajer unit bisnis lebih tinggi ketika karyawan lain mengetahui penciptaan slack dibandingkan dengan ketika karyawan lain tidak mengetahui penciptaan slack. Selain itu, hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa keadilan prosedural meningkatkan kejujuran manajer unit bisnis dalam proses penyusunan anggaran partisipatif

---

This research objective is to examine the effect of phsycological contract, shared financial interest, and procedural fairness to honesty in participative budgeting making process. The independent variables used in this research are fulfillment or violation of phsycological contract, shared financial interest, the awareness of other employees of slack creation and perception of procedural fairness. The dependent variable used in this research is honesty of business unit managers. The researcher uses the experiment method with total of sample is 184 participants. Sample criterias used in the research are postgraduate student, at least 2 years experience, having sub-ordinates, and their involment in budgeting process. The result of research shows that there is influence of phsycological contract to honesty of unit business manager. The honesty of business unit manager in the full participative budgeting - full influence is higher compared to pseudo participative budgeting ? some influence and honesty of business unit manager in the pseudo participative budgeting ? some influence is less compared to pseudo particpative budgeting ? no influence. The research also shows that shared financial interest influences the honesty of business unit manager. In the condition that created slack is not shared to other employees, the honesty of business unit manager is higher when the other employees know the creation of slack than other employees don?t. The research also shows that procedural fairness increases the honesty of business unit manager in the participative budgeting making process.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji (1) pengaruh informasi akuntansi terhadap peringkat di pasar obligasi; (2) pengaruh informasi akuntansi terhadap imbal hasil baik secara langsung maupun tidak langsung melalui peringkat di pasar obligasi; dan (3) peran corporate governance dalam memoderasi hubungan antara kualitas informasi akuntansi dengan peringkat dan imbal hasil di pasar obligasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh laporan keuangan perusahaan publik yang terdaftar di BEI selama periode 2007 – 2010 dan juga menerbitkan obligasi yang selama tahun 2009 – 2010 obligasinya masih beredar dengan total observasi sebanyak 48 firms-years. Pengujian dilakukan dengan data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi akuntansi berpengaruh terhadap peringkat di pasar obligasi. Ternyata terdapat perbedaan tingkat konservatisme pada peringkat obligasi yang berbeda, yaitu semakin tinggi tingkat konservatisme emiten maka peringkat obligasinya semakin tinggi. Oleh karena itu Konservatisme akuntansi merupakan variabel yang diperhitungkan analis pemeringkat untuk memberikan kemungkinan peringkat yang lebih tinggi. Hasil pengujian atas pengaruh informasi akuntansi secara langsung terhadap imbal hasil obligasi menghasilkan manajemen laba dan konservatisme tidak berpengaruh secara langsung terhadap imbal hasil obligasi. Namun dalam hubungan secara tidak langsung dari uji robustness dengan regresi logistik hasilnya kualitas informasi akuntansi memiliki probabilita menjadikan imbal hasil obligasi lebih rendah secara tidak langsung melalui peringkat obligasi. Hasil pengujian peran corporate governance dalam memengaruhi hubungan kualitas informasi akuntansi terhadap peringkat obligasi tidak signifikan. Uji robustness dengan regresi logistik hasilnya peran corporate governance memperkuat probabilita konservatisme meningkatkan peringkat obligasi. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan semakin baik implementasi tata kelola perusahaan, maka penerbit obligasi akan lebih konservatif dalam pelaporan akuntansinya hal tersebut dinilai oleh analis pemeringkat sebagai informasi yang positif sehingga peringkat obligasi meningkat. Hasil penelitian peran corporate governance dalam memengaruhi hubungan kualitas informasi akuntansi terhadap imbal hasil obligasi signifikan pada konservatisme, tidak signifikan pada manajemen laba ......The purpose of this research is to analyze (1) the effect of accounting information on corporate rating in bond market; (2) the effect of accounting information on corporate bond yield directly and indirectly through corporate bond rating in bond market; and (3) the role of corporate governance in moderating the relationship among accounting information qualities and corporate bond rating and corporate bond yield in bond market. Data in this research is secondary (financial statements from go public companies) from period 2007 to 2010 which is registered in BEI. The companies had issued public corporate bonds and the bond is outstanding during 2009 – 2010. Total observations are 48 firms-years. This research use panel data. The result of this research shows that accounting information is effected on corporate rating in bond market. There is difference on the level of conservatism on the difference of corporate bond rating, the higher the conservatism the higher corporate bond rating. This indicates that conservatism is one of variable that the analist counted as the probability factor of higher corporate bond rating. The result of this test on the effect of accounting information directly on corporate bond yield that earnings management and conservatism are not effected directly on corporate bond yield. The result from the effect of accounting information directly to bond yield that earnings management and conservatism is not influenced on bond yield. But from the robustness test the result is accounting information qualities have probabilities to make bond yield lower indirectly through corporate bond rating. The result of the corporate governance role in influencing the relationships between accounting information and corporate bond rating is not significant. Robustness test shows that corporate governance role is strenghten conservatism probability to higher bond ratings. This result shows that more governance the corporation, more conservative to make the accounting reports. The raters appreciate this as a possitive signal so they give higher bond rating. The research on the role of corporate bond in influencing the relationship between accounting information qualities on bond yield is significant in conservatism but in earnings management insignificant

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh keberagaman direksi sebagai top management team (TMT) pada bank terhadap kinerja melalui variabel mediasi strategi, yaitu adopsi inovasi teknologi e-banking dengan efektivitas dewan komisaris, efektivitas tata kelola teknologi informasi dan efektivitas pengendalian intern sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum di Indonesia selama periode 2010-2016. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 54 bank dengan observasi sebanyak 324. Dalam penelitian ini, observasi data menggunakan panel data set dengan estimasi parameter model pengaruh langsung menggunakan Generalized Least Square (GLS) sedangkan pengujian pengaruh tak langsung menggunakan Two Stage Least Square (TSLS). Beberapa kontribusi dari penelitian ini adalah: (i) studi pertama yang mengeksplorasi variabel adopsi teknologi e-banking sebagai variabel yang memediasi hubungan antara keberagaman TMT dan kinerja dalam konteks bank dengan efektivitas dewan komisaris, efektivitas tata kelola teknologi informasi dan efektivitas pengendalian intern sebagai variabel moderasi; (ii) mengembangkan ukuran adopsi inovasi teknologi e-banking; (iii) mengembangkan ukuran indeks keberagaman menggunakan principle component analysis (PCA). Hasil penelitian meunjukkan bahwa keberagaman gender yang tinggi pada direksi berpengaruh positif terhadap kinerja bank, sebaliknya keberagaman tenur, latar belakang pendidikan dan indeks keberagaman yang tinggi berpengaruh negatif terhadap kinerja bank, sedangkan keberagaman usia dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kinerja bank. Keberagaman gender yang tinggi pada direksi juga berpengaruh terhadap jumlah adopsi inovasi teknologi e-banking yang tinggi pada bank, sebaliknya bank-bank yang memiliki tingkat keberagaman usia yang tinggi dan indeks keberagaman yang tinggi pada direksi memiliki tingkat adopsi inovasi teknologi e-banking yang rendah, sedangkan keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan dan tenur pada direksi tidak berpengaruh terhadap adopsi inovasi teknologi e-banking. Efektivitas dewan komisaris terbukti berpengaruh positif terhadap keputusan jumlah adopsi inovasi teknologi e-banking, namun tidak terbukti memperkuat pengaruh positif antara keberagaman direksi terhadap adopsi inovasi teknologi e-banking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi inovasi teknologi e-banking berpengaruh negatif terhadap kinerja bank. Hasil estimasi model moderasi menemukan bukti bahwa efektivitas pengendalian intern memperlemah pengaruh negatif jumlah adopsi inovasi teknologi e-banking terhadap kinerja bank. Efektivitas tata kelola teknologi informasi (TI) tidak terbukti memperkuat pengaruh positif antara jumlah adopsi inovasi teknologi e-banking dan kinerja, namun pengujian sensitivitas menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola teknologi informasi terbukti dapat memperkuat pengaruh positif penggunaan adopsi inovasi teknologi e-banking terhadap kinerja bank.Hasil model regresi dengan metode TSLS memperlihatkan bahwa keberagaman usia, keberagaman latar belakang spesialisasi pendidikan pada direksi dan indeks keberagaman berpengaruh positif terhadap kinerja melalui adopsi inovasi teknologi e-banking. ......This study aims to test empirically the influence of the director's diversity as a top management team (TMT) at a bank, on its performance through the strategic mediation variable. It is the adoption of the technological innovation of e-banking with the effectiveness of the board of commissioners, information technology governance, and internal control as the moderating variables. Furthermore, the population comprises of commercial banks in Indonesia from 2010 to 2016. Also, the sample consist of 54 banks with 324 observations, and a panel data set was employed. The Generalized Least Square (GLS) was used to estimate the parameter of the direct effect model while the Two-Stage Least Square (TSLS) was employed for the indirect. The contribution of this study include: (i) the exploration of the adoption of e-banking technology as a variable that mediates the relationship between TMT diversity and performance in a bank context with the effectiveness of the commissioner's board, the information technology governance, and the internal control as the moderating variables; (ii) the development of an adoption measure of e-banking technological innovation; (iii) developing a diversity index measure using principal component analysis (PCA). The results show that high gender diversity in directors has a positive effect on bank performance. However, tenure, educational background, and high index have a negative effect, while age and educational level has none. The high gender diversity of the director's board also affects the number of the adoption of e-banking technological innovation in banks. Conversely, banks with high-level diversity of age and director's board index have a low adoption rate of the technological innovation. Meanwhile, the diversity of educational levels and background, as well as the tenure of director's board have no effect. Furthermore, the effectiveness of the commissioner's board is proven to have a positive effect on the adoption rate of the technology. However, it is not proven to strengthen the positive influence on the director's diversity based on the adoption of the technological innovation of e-banking. The results further show that the adoption of this innovation has a negative effect on bank performance. In addition, the result of the moderation model estimate indicated that the effectiveness of internal control weakens the negative numerical effect of the adoption of e-banking on bank performance. Moreover, the effectiveness of information technology (IT) governance is not proven to strengthen the positive influence between the adoption number of e-banking technological innovations and performance. However, the sensitivity test shows that it strengthens the positive influence of the use of technological innovation. Finally, the result of the regression model using the TSLS method shows that age diversity, educational specialization backgrounds on directors, and indexes have a positive effect on performance through the adoption of e-banking technological innovations.