Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
Stagnasi perekonomian Jepang selama lebih dari dua dekade membuat Abe Shinzo di masa kepemimpinannya yang kedua sebagai perdana menteri Jepang mengeluarkan kebijakan perekonomian yang disebut sebagai Abenomics. Kebijakan ini selain dianggap dapat mengatasi masalah perekonomian Jepang juga dapat mengatasi masalah demografi yang terjadi di Jepang, khususnya masalah kesetaraan gender. Hal ini disebabkan karena salah satu fokus utama dari kebijakan Abenomics merupakan pemberdayaan perempuan atau Womenomics. Akan tetapi, hingga kini kesetaraan gender di Jepang belum menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Womenomics belum mampu menjadi sebuah kebijakan yang efektif dalam menangani masalah ketidaksetaraan gender di Jepang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penyebab ketidakefektifan implementasi Womenomics era Abe II. Metode yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan ketidakefektifan Womenomics tersebut disebabkan oleh adanya budaya patriarki yang kuat serta kegagalan Womenomics sebagai institusi yang mengatur pola perilaku masyarakatnya.

---

ABSTRACT
Japan economic stagnation for more than two decades has made Abe Shinzo in his second term as prime minister launch an economic policy called Abenomics. This policy is deemed to solve the problems of the Japan economy and also to solve the demographic problems that occur in Japan, especially the gender equality issue. This is because one of the main focuses of the Abenomics policy is women empowerment or Womenomics. However, until now gender equality in Japan has not shown a change for the better. Therefore, it can be concluded that Womenomics has not been able to be an effective policy at solving the issue. This study aims to understand the causes of ineffectiveness of the implementation of Womenomics era Abe II. The method used is literature study. The result shows that the ineffectiveness of Womenomics is due to the existence of a strong patriarchal culture and the failure of Womenomics as an institution that regulates its people behavior.

Abstrak :
Tesis ini membahas pengaruh kebijakan womenomics terhadap tenaga kerja wanita Jepang di Prefektur Saitama. Dengan metodologi wawancara dan kajian pustaka, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan womenomics yang dijalankan oleh pemerintah Prefektur Saitama mendapat respon positif dari perusahaan-perusahaan yang berada di Saitama dan bersama-sama, pemerintah dan perusahaan, bekerja sama untuk menciptakan lingkungan kerja yang ramah wanita. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa dukungan dari keluarga, baik suami dan orang tua, memiliki peran penting dalam mendukung partisipasi aktif wanita sebagai tenaga kerja. Walaupun demikian, kebijakan womenomics mendapat kritikan karena dianggap tidak menyentuh inti permasalahan dari tenaga kerja wanita di Jepang, yaitu kesetaraan gender. ......This study examine the influence of womenomics policy towards women workers in Saitama Prefecture. With interviews and literature review as methodology, this study found that womenomics policy, that conducted by the Saitama Prefecture Government, received a positive response from companies that are in Saitama and government and companies work together to create women-friendly working environment. In addition, this study also found that support from family, both husband and parents, have important role in supporting the active participation of women workers in Japan. Nevertheless, womenomics policy criticized because they did not touch the core issue of women’s employment in Japan, which is gender equality.

Abstrak :
Kondisi Jepang yang sedang mengalami stagnansi ekonomi, dan kekurangan tenaga kerja produktif, mendorong pemerintah untuk mengeluarkan strategi ekonomi dengan tujuan untuk memecahkan kedua masalah tersebut. Strategi ini disebut dengan Womenomics, berpusat kepada usaha pemerintah memfasilitasi potensi terpendam para  perempuan Jepang agar dapat lebih aktif dalam dunia kerja tanpa harus memilih antara pekerjaan atau keluarga. Meskipun demikian, ternyata strategi ini memunculkan masalah-masalah baru. Salah satunya adalah kasus maternity harassment yang terjadi di lingkungan kerja Jepang. Digunakan empat media massa online dalam penelitian ini, yang merupakan bagian dari dua portal media besar Jepang yaitu Yomiuri Grup dan Nikkei Grup. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif konten analisis dan purposeful sampling untuk membatasi artikel yang digunakan berfokus kepada kualitas bukan kuantitas artikel. Teori yang digunakan adalah analisis framing media oleh Entman untuk menganalisis isi berita terkait isu tersebut, dan teori dicipline and punish untuk membantu menjelaskan munculnya fenomena maternity harassment dalam perusahaan Jepang. Dalam penelitian ditemukan keempat portal media menunjukkan peran kolaboratif dan fasilitatif dalam menyampaikan artikelnya. Media membingkai (framing) bahwa terdapat jarak antara implementasi regulasi dengan keadaan dalam perusahaan. Media membingkai bahwa iklim perusahaan Jepang menggunakan kehamilan sebagai push factor perempuan agar keluar dari perusahaan.

---

The condition of Japan's stagnan economic, and the lack number of productive workforce, has prompted the government to issue an economic strategy with the aim to solving these two major problems. This strategy is called Womenomics, centered on the government's efforts to facilitate the hidden potential of Japanese women to be more active in the bread workforce without having to choose between work or family. However, it turns out this strategy raises new problems. One of those problem is the case of maternity harassment that occurs in the Japanese work environment. Four online mass media were used in this research, which are part of two major Japanese media portals Yomiuri Group and Nikkei Group. This research used qualitative content analysis and purposeful sampling method to limit the focus on quality not quantity of the articles. This research used analysis of media framing model by Entman to analyse the news content related to the issue, and the theory of discipline and punish by Foucault to help explain the emergence of the phenomenon of maternity harassment in Japanese companies. This research found the media articles show collaborative and facilitative role in spreading maternity harassment issue. The media frame there are gap in the interaction between the government strategies implementation, companies, and female workers. Media also frame that Japanese corporate culture used pregnancy as a push factor to force women to leave their career.

Abstrak :
Meningkatnya usia wanita yang menunda menikah atau memilih tidak menikah (bankonka) menjadi masalah sosial yang serius di Jepang. Penurunan tingkat kelahiran berkontribusi terhadap perubahan drastis dalam komposisi populasi di Jepang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan wanita tidak menikah di Jepang, seperti pendidikan, karier yang baik, dan kebijakan pemerintah terhadap wanita di Jepang. Kebijakan womanomics di Jepang sebagai sebuah upaya untuk menciptakan kesetaraan gender melalui pendidikan dan dunia kerja bagi wanita telah menciptakan dilema. Di satu sisi perempuan dituntut untuk menjadi sosok intelektual tetapi sistem patriarki yang membatasi, mendorong perempuan Jepang menuntut kebebasan.

Studi ini menganalisa pendidikan tinggi sebagai pilihan rasional untuk wanita Jepang dalam mewujudkan kebijakan wanita. Sementara peluang perempuan di sektor publik berbanding terbalik dengan peran mereka di sektor domestik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan hasil data sekunder dalam jurnal.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi sangat mempengaruhi keputusan perempuan dalam memilih untuk menunda bahkan keputusan untuk tidak menikah sama sekali.

---

The increasing age of Late married women or choosing unmarried (bankouka) makes serious social problems in Japan. The decline in birth rates contributes to drastic changes in population composition in Japan. There are several factors that cause unmarried women in Japan, such as education, good careers, and government policy towards women in Japan. The womenomics policy in Japan as an effort to create gender equality through education and the world of work for women has created a dilemma. On the one hand women are required to be an intellectual but patriarchal system that restricts, encouraging Japanese women to demand freedom.

This study analyzes higher education as a rational choice for Japanese women in realizing womenomics policies. While women's opportunities in the public sector are inversely proportional to their role in the domestic sector. This research uses qualitative method by using the result of secondary data in journal.

The results of the analysis of this study indicate that higher education significant affects the decision of women in choosing to delay even the decision not to marry at all.

Abstrak :
Tesis ini membahas bagaimana kebijakan Womenomics bagi industri konstruksi berdampak pada pekerja perempuan di industri tersebut. Womenomics adalah kebijakan dari Perdana Menteri Abe yang bertujuan untuk mendukung partisipasi aktif perempuan di dunia kerja, yang lalu diturunkan ke industri konstruksi yang mengalami kekurangan tenaga kerja dan penuaan tenaga kerja. Dengan menganalisis kebijakan menggunakan teori struktur patriarki dari Sylvia Walby dan tokenisme dari Rosabeth Kanter, tesis ini menjelaskan bagaimana kebijakan Womenomics yang diturunkan di industri konstruksi tidak mendukung partisipasi aktif perempuan, melainkan digunakan untuk menutupi kekurangan tenaga kerja dengan menarik lebih banyak pekerja perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data dokumen pemerintah dari situs kementrian Jepang, artikel berita, jurnal internasional, video, serta data statistik pendukung. Kebijakan Womenomics di industri konstruksi belum berhasil mengatasi masalah yang menghambat pekerja perempuan di industri konstruksi. Alih-alih mendorong dan menciptakan perubahan sistem kerja di industri konstruksi agar lebih mendukung kerja perempuan, kebijakan ini lebih banyak mempromosikan imej konstruksi yang ramah perempuan untuk menarik lebih banyak tenaga kerja. Sementara permasalahan yang dihadapi pekerja perempuan di industri konstruksi tidak banyak ditangani. Kebijakan yang diambil pemerintah didasari oleh kepentingan kapitalis untuk memperoleh keuntungan tanpa mengeluarkan banyak biaya, dan kepentingan patriarkis yang mendukung kapitalis dengan menggunakan perempuan sebagai cadangan tenaga kerja. ......This thesis examined how Womenomics policy for construction industry affected the women working in that industry. Womenomics is a policy from Prime Minister Abe that aims to support women’s active participation in the workplace. The policy is further specialized for construction industry who suffered from lack of labor and aging labor. By analyzing the policy using structures of patriarchy by Sylvia Walby, and tokenism by Rosabeth Kanther, this thesis explained how Womenomics in construction industry did not support women’s active participation, and instead used as a tool to fill in the lack of labor by attracting more women worker. This thesis used qualitative method using data such as government’s documents, news articles, academic journals, videos, and statistical data. Womenomics policy in construction industry has yet to address the problems that hinders women workers in construction industry. Instead of pushing and creating a change in construction industry’s working system to support women’s work, the policy dealt more with promotion effort to uplift the industry’s image among women and girls and attract them to work in construction. Whereas the problem faced by women who is already working in the industry is often neglected. The government constructed the policy based on capitalist interest to get as much profit with as little cost as possible, and patriarchal interest that supported capitalist interest by using women as labor reserve.