Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah ketimpangan jumlah Polwan dan Polki yang ada di Unit PPA Polres Serang dengan jumlah perbandingan 2:4 orang, yang diperparah dengan peningkatan kebutuhan fungsi Polwan untuk memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis keterlibatan Polwan di Unit PPA di Polres Serang, menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penempatan Polwan pada Unit PPA di Polres Serang dan mengkonstruksi desain penempatan Polwan yang ideal di Unit Ppa Polres Serang.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kesetaraan gender, teori identitas dan peran sosial, teori organisasi dan manajemen SDM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pengamatan, dan studi dokumen. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, sajian data, dan verifikasi data.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan Polwan di Unit PPA di Polres Serang ditujukan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak-anak serta memberikan perlindungan yang sebaik mungkin bagi mereka yang menjadi korban kekerasan atau tindak pidana. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penempatan Polwan pada Unit PPA di Polres Serang antara lain kompetensi, pengalaman, reputasi, kesetaraan gender, sensitivitas dan empati, kepekaan sosial dan etika profesional. Konstruksi desain penempatan Polwan yang ideal di Unit Ppa Polres Serang adalah dengan menyeimbangkan jumlah Polwan dengan jumlah Polki yang bertugas di Unit PPA agar tidak terjadi ketimpangan lagi. Rekomendasi penelitian ini adalah meningkatkan jumlah Polwan yang ditempatkan di Unit PPA Polres Serang, melakukan penilaian kompetensi dan pengalaman anggota Polwan yang ditugaskan di Unit PPA Polres Serang dan membuat desain penempatan Polwan yang memperhatikan penambahan jumlah Polwan, penempatan strategis, pelatihan kompetensi, kolaborasi, evaluasi yang terus-menerus, melakukan rotasi atau mobilitas yang teratur antara Unit PPA dengan unit lain di Polres Serang, melakukan pengembangan Tim Kerja. Multidisiplin dan memperhatikan pemberdayaan Polwan dalam Unit PPA. ......This research was motivated by the problem of inequality in the number of policewomen and Polki in the Serang Police PPA Unit with a ratio of 2:4 people, which was exacerbated by the increased need for the function of Polwan to provide services to women and children victims of violence in the region. This research is aimed at analyzing the involvement of policewomen in the PPA Unit at Serang Polres, analyzing the factors considered in the placement of Polwan at the PPA Unit at Serang Polres and constructing an ideal design for the placement of Polwan at the Serang Police Ppa Unit.The theory used in this study is the theory of gender equality, theory of identity and social roles, theory of organization and HR management. The method used in this research is qualitative method. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and document studies. Data analysis techniques were carried out through data reduction, data presentation, and data verification.The results of this study indicate that the involvement of policewomen in the PPA Unit at the Serang Police Precinct is aimed at protecting and fighting for the rights of women and children and providing the best possible protection for those who are victims of violence or criminal acts. The factors considered in the placement of policewomen in the PPA Unit at Serang Police include competence, experience, reputation, gender equality, sensitivity and empathy, social sensitivity and professional ethics. The construction of the design for the ideal placement of Polwan in the Serang Polres Ppa Unit is to balance the number of Polwan with the number of Polki on duty in the PPA Unit so that inequality does not occur again.The recommendations of this study are to increase the number of Polwan assigned to the Serang Police PPA Unit, to assess the competence and experience of Polwan members assigned to the Serang Police PPA Unit and to design a Polwan placement that takes into account increasing the number of Polwan, strategic placement, competency training, collaboration, evaluation continuously, carry out regular rotations or mobility between the PPA Unit and other units at the Serang Police, carry out the development of a Multidisciplinary Work Team and pay attention to the empowerment of Polwan in the PPA Unit.

Abstrak :
Many studies of the history of South East Asian countries (particularly indonesia) never or just pay a seam attention an the writing of the history (historiography) fries to raise the demographic issues. If is then comprehensible that inadequate understanding of the issues does nat bring about a significant change in the course of the historiographic processes in South East Asian. The demographic issues may be not given or a new for social .sciences such as anthropology, sociology, and geography. Conversely, demography becomes increasingly special when the history uses it to reconstruct the past events. The existing experiences pieced mare emphasis an the demographic issues as set of figures from time to time having no significant roles in disclosing the historical events, The demographic issues generally represent smallest effects compared with other political issues, war, ethical conflict, and the major issues having substantive effects. The understanding and reconstruction of the history as the past events are more often interpreted as dialogical process between the state and power. The history of identification with social reality of demography is only accommodated a small pattern of various histories issues which in general is strictly confined to romanticism of the nation people without demographic sense, This might he the Case since the data indicate the high population growth, high birth, and high immortality in the past. In general, women and children living in several residencies such as Kedu, Surakarta, and Surabaya have lower survival rate in the course of the second half of the nineteenth century throughout twentieth century as reflected in mortality rate experienced by two groups (women and Children) in several different places Such as in Kedu, Surakarta, and Surabaya in 1916-1921. However, there is a serious problem in the source validity related to quantitive where some historians are still doubt about their consistencies. Therefore, to overcome vacancy in the sources of data in several periods, some historians use the oral sources through interview as they do in revealing some problems in Surabaya. This method is particularly undertaken by combining quantitative and qualitative sources

Abstrak :
Brawijaya Women and Children Hospital merupakan salah satu rumah sakit yang telah menggunakan rekam medis elektronik dalam pendokumentasian semua kegiatan operasionalnya baik untuk rawat inap, rawat jalan, maupun gawat darurat. Penggunaan rekam medis elektronik ini diharapkan dapat mengurangi kelemahan pencatatan dan pendokumentasian secara manual. Namun dalam implementasinya, penggunaan rekam medis elektronik tersebut di lapangan terutama oleh para perawat di ruang perawatan sebagai salah satu pengguna rekam medis elektronik dalam pendokumentasian catatan keperawatan tersebut masih belum optimal. Hal ini terbukti dengan masih ditemukannya, endokumentasian catatan keperawatan yang belum lengkap dalam aplikasi rekam medis elektronik, tercatat pada bulan Februari ketidaklengkapan pengisian catatan keperawatan oleh perawat ruang rawat inap sebesar 81,5%, dan pada bulan Maret sekitar 87%. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran persepsi perawat sebagai salah satu pengguna rekam medis elektronik yang digunakan sebagai sarana dalam pendokumentasian catatan keperawatan terkait dengan penerapan rekam medis elektronik di unit rawat inap. Penelitian dilakukan di unit rawat inap Brawijaya Women and Children Hospital mulai dari bulan Februari-Juni 2008. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif dengan pengambilan informan disesuaikan dengan prinsip kesesuaian dan kecukupan dengan total 11 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Validasi data dilakukan dengan metode sumber dan metode. Hasil penelitian didapatkan dengan melihat persepsi perawat terhadap ketenagaaan, sarana, kebijakan dan dukungan organisasi dalam rangka penerapan rekam medis elektronik ini. Persepsi perawat terhadap ketenagaan yang terdiri dari aspek pengetahuan dan pengalaman menunjukkan bahwa pengetahuan pengguna yang masih sangat kurang akan manfaat rekam medis elektronik ini sehingga keinginan untuk menggunakan rekam medis elektronik ini masih kurang. Dilihat dari persepsi perawat tentang sarana, membuktikan bahwa sarana yang digunakan saat ini untuk alat pendokumentasian dalam rekam medis elektronik ini perlu dilakukan penyempurnaan dan perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dilihat dari kebijakan rumah sakit, saat ini belum ada SK atau Peraturan Rumah Sakit atau SOP yang mengatur tentang penerapan rekam medis elektronik di Brawijaya Women and Children Hospital. Dilihat dari dukungan organisasi, menurut perawat saat ini, dukungan organisasi masih dirasakan kurang, sehingga belum jelas apa feedback yang akan diberikan rumah sakit, ketika para perawat ini berhasil menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Dari hasil penelitian, saran yang dapat diberikan adalah dilakukan penambahan pengetahuan perawat melalui pelatihan yang berkelanjutan terutama berkaitan dengan pendokumentasian dalam rekam medis elektronik, melakukan perbaikan dan penyempurnaan sarana, membuat kebijakan dan peraturan rumah sakit mengenai rekam medis elektronik ini dan mensosialisasikan, melakukan pengawasan dan evaluasi sehingga dapat mengetahui kendala-kendala yang ada di lapangan.

Abstrak :
Serial TV terbaru yang ditayangkan oleh HBO, Big Little Lies, memiliki plot yang berfokus pada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Serial tersebut berhasil meraih perhatian banyak orang dan mendapatkan banyak komentar dari pemirsa. Big Little Lies menyoroti kekerasan dalam rumah tangga tetapi tidak cukup mengungkap penyebab utama dari peristiwa kekerasan tersebut. Makalah ini menganalisis bagaimana konsep maskulinitas, sebagaimana didefinisikan oleh Connell (1995) sebagai bentuk praktik dan perilaku yang dilakukan oleh laki-laki, menjadi penyebab utama kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mendukung argumen ini, makalah ini menyoroti contoh-contoh yang relevan dari serial TV tersebut dan membahas dua poin utama: (1) kehadiran maskulinitas, dan (2) efek maskulinitas pada individu dan interaksi sosial, khususnya pada wanita dan anak-anak. Serial film ini mendukung pandangan bahwa identitas maskulin yang beredar di masyarakat seperti memiliki perasaan superioritas dan dominasi memicu laki-laki untuk melakukan kekerasan demi mempertahankan kontrol atas pasangan mereka. Idealitas maskulinitas juga memengaruhi laki-laki untuk mengabaikan pengaruh maskulinitas terhadap lingkungan mereka, termasuk fisik dan mental perempuan serta anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. ......The recent release of the HBO series Big Little Lies, whose plot centers around the domestic violence of a wealthy husband and wife, has been accompanied by a great amount of social commentary and received a great deal of exposure. The series highlights domestic violence but does not quite expose the key root cause. This brief paper analyses how the concept of masculinity, as defined by Connell (1995) as a form of practice and behavior done by men, constructs the root causes of domestic violence. To support this argument, this paper highlights relevant examples from the movie and discusses two major points: (1) the presence of masculinity as the root cause of domestic violence, and (2) the effects of masculinity on individuals, particularly on women and children. The movie series supports the view that the socially constructed masculine identities such as the feeling of superiority and domination trigger men to be violent in order to maintain control over their partner. The ideality of masculinity also influences men to neglect its effects on their surroundings. This includes women and children who suffer physically and mentally for being the victims of domestic violence.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini mendeskripsikan peran unit PPA di Polres Metro Jakarta Utara dan Jakarta Selatan serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara terstruktur, observasi dan studi literatur. Hasilnya adalah unit PPA membagi kategori layanannya menjadi dua yaitu proses pelayanan korban dan penyelesaian kasus. Faktor-faktor yang menghambat berasal dari internal korban, eksternal korban dan internal organsiasi kepolisian. Rekomendasi yang diberikan adalah memperbanyak jumlah polwan yang berkualitas dan responsif gender, menambah jumlah unit PPA hingga tingkatan Polsek untuk memaksimalkan jangkauan pelaporan kasus.

---

ABSTRACT
This research describes the role of PPA in North and South Jakarta Resort Police and identify the obstacles and challenges in handling cases of violence against women. This research used qualitative methods and utilized structured interviews and observations for data collection. Results show that the PPA divides its services into two categories, services for the victims and completion of the case. Inhibiting factors originate internally and externally in the victim, and internally within the police. Recruiting more qualified and gender responsive policewomen and add more PPA units on the sub-district level is recommended.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Peraturan KabareskrimPolri Nomor 1 Tahun 2012 terkait kajian mengenai pemeriksaan pelaku anak yangmelakukan tindak pidana perbuatan cabul di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Polresta Depok. Tindak Pidana Perbuatan Cabul yang terjadi di Depok cukuptinggi dengan 45 kasus dengan 7 anak sebagai pelaku sepanjang tahun 2017.Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2012 merupakan langkah nyata Polri terhadapperwujudan hak anak karena berisi Standar Operasional Prosedur SOP penanganananak yang berhadapan dengan hukum. Pemeriksaan pelaku anak dilakukan denganadanya perlindungan khusus. Perlindungan khusus membuat hak anak tetapdiutamakan meskipun dalam hal ini anak tersebut merupakan pelaku tindak pidana. Penelitian ini menganalisis mengenai kajian pemeriksaan pelaku anak karena padatahap pemeriksaan penyidik berkomunikasi langsung dengan pelaku anak sehinggarawan terjadi pelanggaran hak anak. Penelitian ini juga membahas mengenai dampakadanya implementasi kebijakan Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2012terhadap proses pemeriksaan pelaku anak di Polresta Depok. Pemeriksaan pelakuanak yang melakukan tindak pidana perbuatan cabul dilakukan oleh penyidik UnitPPA Polresta Depok mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentangPerlindungan Anak demi tercapainya hak anak sebagai pelaku. Hasil penelitian inimenunjukan adanya kendala dari segi komunikasi, sumber daya manusia, saranaprasarana, pendanaan, dan struktur birokrasi. Kendala yang ada diharapkan dapatdiatasi dengan perbaikan internal Polri, selain itu harus adanya kerjasama antaraPolri dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

---

This study is to examine the implemetation of the policy of Indonesian NationalPolice of criminal investigation division law No. 1 year 2012 related with theinvestigation of children offenders on criminal offense of obscenity in Women andChildren Services Unit of Depok Police Resort. The criminal offense of obscenitycommitted in Depok itself is quite high with 45 cases with 7 children as perpetratorsthroughout 2017. The Indonesian National Police law No. 1 year 2012 is a realaction of Polri towards the realization of children rights related on the content ofStandard Operational Procedures SOP on handling children against law. Theinvestigation of children offenders is hold in the presence of special protection.Special protection allows the children rights remain a priority even though, in thiscase, the child is a criminal offender. This study is to analyze the review on the investigation of children offenders since the the investigators communicate directlywith them at the inspection stage, in which it is vulnerable to occur violation ofchildren rights. Furthermore, it discusses the effects of the implementation of tbepolicy of Indonesian National Police of criminal investigation division law No. 1year 2012 related to the investigation process of children offenders in Depok PoliceResort. The examination of children offenders on criminal offense of obscenity isconducted by investigators of PPA Unit of Depok Police Resort referring to Law No.35 of 2014 on Child Protection for achieving the rights of children as perpetrators.The results of this study indicate some obstacles in terms of communication, humanresources, infrastructure, funding, and bureaucratic structure. The existing obstaclesare expected to be overcome by the internal improvement of the Police. And inaddition, the need for cooperation between the Police and the Ministry of WomenEmpowerment and Child Protection should be improved.

Abstrak :
Skripsi ini membahas kemampuan mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI angkatan 2003. Bertujuan menggambarkan perjuangan kaum perempuan Indonesia memperbaiki nasib kaum perempuan pada saat itu. Kongres Perempuan Indonesia II membahas tentang perburuhan, usaha pemberantasan buta huruf serta pemberantasan perdagangan perempuan dan anak-anak. Keputusan-keputusan yang dihasilkan, cukup memberikan angin segar dalam menentukan arah perjuangan dalam memperbaiki nasib kaum perempuan pada saat itu. Dalam hal perburuhan, Kongres membuat suatu badan penyelidikan perburuhan perempuan Indonesia, mempunyai kewajiban menyelidiki keadaan buruh perempuan diseluruh Indonesia. Untuk pemberantasan buta huruf, Kongres mendirikan Badan Pemberantasan Buta Huruf, diadakanlah regristratiebereau (kantor pendaftaran), mempunyai tugas mengajarkan kepada beberapa orang buta huruf dalam jangka waktu tertentu. Serta didirikan suatu perkumpulan untuk mengatasi masalah perdagangan perempuan dan anak-anak, yaitu Perkumpulan Pembasmian Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (P.P.P.P.A.).

---

This undergraduate thesis discusses the ability of Faculty of Humanities? students 2003th entranced. This thesis explained the Indonesian Women Movements to renovate their destiny. Therefore, in the Kongres Perempuan Indonesia II, at Jakarta, 20-24th July 1935, they discussed; about the women labors; how to make Indonesian people literate, especially women, and avoid the human trafficking, both women and children. This congres was very important and helpful to make direct movement that fixed Indonesian women destinies at those times. For women labors, congress built an organization called Badan Penyelidikan Perburuhan Perempuan, the assignment had responsibility to comprehend welfares of the women labor in Indonesia. The Congress also built the Registratiebureau against illiteracy in Indonesia. The last, they made an organization called Perkumpulan Pembasmian Perdagangan Perempuan dan anak-anak (PPPPA), to stop human trafficking in Indonesia.