Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Representasi perempuan Aborijin yang diciptakan oleh masyarakat dominan Australia, masyarakat Anglo-keltik, melalui berbagai bentuk wacana menempatkan perempuan Aborijin pada posisi yang rendah dengan label-label dan stereotip-stereotip negatif. Representasi popular wacana dominan Anglo-keltik ini mengetengahkan masyarakat Aborijin sebagai orang-orang yang malas, primitif, tergantung pada orang lain (dependent), savage dan stereotip-stereotip negatif lainnya. Selanjutnya perempuan Aborijin direpresentasikan sebagai objek seksual laki-laki, orang berada di dapur sebagai pelayan dan sebagai seconday sex. Stereotip negatif yang diciptakan masyarakat dominan Anglo-keltik dalam merepresenatsi orang-orang Aborijin secara negatif ini mendorong orang-orang Aborijin, khususnya perempuan Aborijin untuk melakukan perlawanan dan resistensi dengan menciptakan representasi tandingan. Itulah yang dilakukan oleh Women of the Sun. Women of the Sun ditulis sebagai salah satu usaha untuk memperbaiki citra perempuan Aborijin yang telah terbentuk sekian lama. Karena itu kontribusi Women of the Sun dalam penciptaan wacana baru itu sangat signifikan. Penciptaan wacana baru yang dilakukan Women of the Sun dilakukan dengan 2 cara: Pertama, Women of the Sun menampilkan perempuan-perempuan Aborijin yang menolak representasi perempuan Aborijin dalam wacana dominan Anglo-keltik. Kedua, Women of the Sun menampilkan perempuan Aborijin sebagai orang-orang yang mampu memberdayakan diri mereka. Jadi, dengan melihat bagaimana Women of the Sun membongkar representasi masyarakat dominan Anglo-keltik terlihat pertarungan antara kedua wacana.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi partisipasi perempuan dalam politik dan keterwakilan dalam politik, serta secara khusus untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakterwakilan perempuan Bali di DPRD Provinsi Bali hasil Pemilu 1999 lalu. Penelitian berangkat dari sebuah fenomena dan rasa ingin tahu penulis tentang mengapa perempuan Bali tidak terwakili di DPRD Provinsi Bali hasil pemilu 1999 lalu. Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menguji hubungan antar variabel, dengan tipe penelitian yang bersifat desktiptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode in depth interview dan studi pustaka, sedangkan kerangka teori yang digunakan adalah teori-teori gender, partai politik, keterwakilan politik serta sistem pemilu, dengan satuan analisis Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa Perempuan Bali tidak terwakili dalam DPRD Provinsi Bali berdasarkan hasil pemilu 1999. yaitu sebagai berikut: Pertama, budaya masyarakat Bali yang bersifat Patriarkhi. Dalam masyarakat Bali, doktrin-doktrin sistem patriarkhal sudah melekat sekurang-kurangnya ke dalam empat sendi kehidupan dengan sub-sistemnya masing-masing: agama, hukum, keluarga dan media. Kedua, faktor lain yang berpengaruh terhadap ketidakterwakilan perempuan di DPRD Bali hasil pemilu 1999 adalah kurangnya Political Will dan Perspektif Gender Elit Partai Politik. Keterwakilan perempuan dalam parlemen juga sangat berkaitan dengan tipe dari sistem pemilu yang digunakan. Ketiga, Selain kedua hambatan atau faktor penyebab ketidakterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Bali hasil pemilu 1999, masih terdapat suatu faktor yang juga cukup berperan yaitu faktor yang berasal dari perempuan Bali itu sendiri atau faktor internal yaitu: sumber daya manusia (SDM) perempuan Bali di bidang politik masih relatif rendah/kurang. (158 ; xvi + 14 tabel + Lampiran + Bibliografi : 43 buku, makalah, dokumen, Koran, majalah

---

Factors Influencing Women's Under-Representation In DPRD Bali Province on 1999 ElectionThis research aims to describe the condition of women's political participation and their representation in politics, in particular to analyze factors which influence Balinese women's under-representation in DPRD of Bali Province in 1999 election. This research began from a phenomena and the writer's curiosity on how the Balinese women were not represented at DPRD of Bali Province from the 1999 election. The writer used qualitative method of research, which aim explain and test the inter-variable relation by using descriptive-analytical method. The data collection technique was done by in-depth interview and literature study, while theoretical framework used was on theories of gender, political party, political representation and election system with Bali Province as the unit analysis. The result of this research shows same factors which influence why Balinese women were not represented in DPRD of Bali Province according to the result of 1999 election, as follows: First, patriarchy culture of Balinese society, the patriarch system of doctrines has been implanted in Balinese society on four subsystem of life: religion, legal, family and media. Second, other factor which influence the under-representation of women in Bali's DPRD resulted from 1999 election was the lack of political Will and Gender Perspective of Political Party's Elite. The representation of women in parliament is also related strongly with the type of election system being implemented. Thirdly, aside these problems of under-representation of women in DPRD of Bali Province from the result of 1999 election, one internal factor which come from the Balinese women themselves also playing an important role, which is the relatively low level of human resource factor of Balinese women in political sphere. (158; xvi + 14 tables + appendices + bibliography (43 books, articles, documents, newspapers, magazine)

Abstrak :
Permasalahan penelitian dan tulisan ini adalah bagaimana pola rekruitmen caleg perempuan yang dilakukan Partai Golkar dan PBB serta apa pengaruhnya terhadap keterwakilan perempuan dua parpol ini di DPRD Propinsi Sumbar pads Pemilu 2004. Penelitian yang dilakukan di Partai Golkar dan PBB ini diangkat karena di Propinsi Sumbar dari hasil Pemilu 1999 dan 2004 lalu, dua partai tersebut mengalami kenaikan perolehan suara clan jurnlah kursi di DPRD Propinsi Sumbar. Partai Golkar yang merupakan pemenang di dua pemilu terakhir, pada Pemilu 1999 berhasil menempatkan 4 orang perempuan dan 12 kursi yang diperolehnya, namun pada Pemilu 2004 ini meski terjadi kenaikan menjadi 16 kursi yang didapat justru tidak seorang pun perempuan. Sementara itu PBB yang tidak menempatkan perempuan pada Pemilu 1999, pada Pemilu 2004 ini menempatkan 2 orang perempuan. Tulisan ini menggunakan teori Pipa Norris tentang sistem rekruitmen anggota legislatif, teori tersebut digunakan untuk melihat bagaimana rekruitmen yang dilakukan di dua partai tersebut. Selain itu, juga digunakan teori tentang kuota, hal ini untuk melihat dan menganalisa keterwakilan perempuan dua parpol tersebut. Di samping itu juga dipakai konsep tentang demokratisasi dan sistem pemilu serta konsep parpol yang mendukung teori di atas untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah pola rekruitmen caleg di Partai Golkar dan PBB, kemudian memperbandingkannya serta melihat pengaruhnya terhadap keterwakilan perempuan. Dengan menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka, dikumpulkan data-data yang kemudian dianalisa menggunakan metode kualitatif dengan analisa deskriptif. Dari analisa tersebut, penulis menemukan bahwa ada tiga aspek perbedaan pola rekruitmen caleg antara Partai Golkar dan PBB untuk DPRD Propinsi Sumbar pada Pemilu 2004 ini, yaitu sumber rekruitmen caleg, usulan pencalonan serta dalam penyusunan dan penentuan nomor unit caleg. Secara keseluruhan, ketentuan internal dari di PBB lebih menguntungkan caleg perempuan untuk dapat terpilih daripada di Partai Golkar. Hal tersebut kemudian dapat dilihat pengaruh yang diberikannya terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Propinsi Sumbar, bahwa caleg perempuan terpilih dari PBB ada dua orang sementara tidak ada dari Partai Golkar.

---

The research problem of this study is to find out the female legislators' recruitment pattern applied by Golkar Party and PBB and its impacts to the woman representation of these two political parties at the Legislative Council of West Sumatra Province in 2004 General Election. This research is carried out at the two political parties because in West Sumatra Province during the 2004 General Election, both parties gained an increasing votes and seats at the Legislative Council of West Sumatra Province. Golkar Party, which has been the winner of two consecutive elections, in 1999 Election has placed 4 women from 12 seats that it has achieved; however, in 2004 Election, none of its legislators is a woman although it has gained 16 seats. PBB, which did not place a female legislator in 1999 Election, has placed 2 female legislators in 2004. The study employs theory of Pipa Norris about legislative recruitment system in order to find out how both parties conduct the recruitment process. In addition, the study also uses theory about quota to see and analyze woman representation in both parties. The study also uses concept on democratization and election system as well as the concept of political parties that support all theories that have been mentioned to answer the research problem. The research focuses on the legislative recruitment pattern at Golkar Party and PBB, then compare them and analyze the impacts to the woman representation. By using in-depth interview technique and library research, the data is collected and analyzed using qualitative method by descriptive analysis. From such analysis, the researcher finds out that there are three aspects of different patterns in legislative recruitment at Golkar Party and PBB for the Legislative Council of West Sumatra Province in 2004 General Election. The aspects include legislative recruitment resource, candidacy proposal and the composition and the rank of the legislative candidates. In overall, internal mechanism of PBB is more beneficial for female candidates to be selected than that of Golkar Party. Then its impacts to the woman representation at the Legislative Council of West Sumatera Province can be seen: that there are two female legislators from PBB and no female legislator from Golkar Party.

Abstrak :
Penulisan tesis ini dilandasi dengan rasa ketertarikan penulis terhadap permasalahan perempuan di Indonesia yang selama ini termarjinalkan dalam ruang publik. Pemilu 2004 dianggap sebagai suatu titik tolak dalam upaya merubah kondisi perempuan ke arah yang lebih baik apalagi dengan dimasukkannya sistem kuota untuk keterwakilan perempuan di DPR. Oleh karena itu, permasalahan utama dalam penelitian tesis ini adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan sistem kuota 30% terhadap perempuan di DPR pada pemilu legislatif 2004 di Indonesia. Selain itu penulis juga melihat faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi hasil pelaksanaan sistem kuota tersebut. Tulisan ini menggunakan teori-teori yang relevan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada, seperti Teori Demokrasi Irish Marion Young, Sistem Pemilu yang dikemukakan oleh Arend Lijphart, Rekruitmen politik oleh Pipa Norris, serta teori-teori lainnya yang berkaitan erat dengan penulisan ini seperti Sistem Kuota, Representasi Perempuan, Gerakan Perempuan, dan Budaya Politik. Dengan menggunakan studi pustaka dan metode kualitatif serta analisa deskriptif, penulis menemukan bahwa pelaksanaan sistem kuota di Indonesia menuai hasil tidak seperti yang diharapkan. Faktor tidak adanya political will dari pemerintah, kurangnya komitmen partai politik terhadap isu kuota, masih kuatnya budaya patriarki di Indonesia serta gerakan perempuan yang tidak terkoordinasi dengan baik dalam mengedepankan isu kuota menjadi penyebab utama mengapa sistem kuota 30% tidak terpenuhi di DPR pada Pemilu 2004 kali ini dan teori-teori yang berperspektif gender ini seperti Iris Marion Young, Pippa Norris, Anne Philips, Sonia Alvarez, dan Guida West dan Blumberg relevan dalam menjawab permasalahan tentang pelaksanaan kuota perempuan di Indonesia, meskipun Arend Lijphart sendiri tidak memberikan alternatif varian sistem pemilu lain yang mendukung upaya pemenuhan kuota ini.

---

The process of writing this thesis based on interest about women's problems in Indonesia which often delimited in public area. The legislative election in 2004 was deemed as a point to change women's condition for better life moreover with quota system inside for women representation in parliament. So, the main problem in this thesis is to see and analyze the implementation of 30% quota system for women representation in parliament at 2004 legislative election in Indonesia. This thesis also discerns about factors which had influence the output. This thesis used relevant theories to analyze the problem such as theory of democracy by Irish Marion Young, election system theory which proposed by Arend Lijphart, political recruitment by Pipa Norris, and others which interrelated between such as theory of quota system, women representation, women's movement, and political culture. By using literature study, qualitative method, and descriptive analyzed, I found that the implementation of 30% quota system reaps unexpected output like what we actually wanted. So many factors play a role such there is no political will from Indonesian government like wish less commitment from almost all political party to make this system succeed. Patriarchal culture which mixed up with bias religion interpretation made men in super ordinate so the uncoordinated women's movement is the causal factors why the implementation quota system unfulfilled in parliament. The important thing is many theories which has gender perspectives are relevant to analyze and to answer the question of the problem nevertheless Lijphart does not add more alternative variant of election system to gain women representation in parliament.

Abstrak :
Indonesian women representation in parliament is indeed a dilemma that has lasted a long time. The number of members elected legislature since the 1995 election until the 2009 election has not even produce a legislative member of the women in large numbers.

Abstrak :
Tesis ini akan menyajikan representasi atau gambaran jati diri perempuan dunia ketiga, khususnya perempuan kulit hitam Afrika, dari sudut pandang perempuan dunia ketiga itu sendiri dalam novel Second Class Citizen (1974) karya Buchi Emecheta, seorang pengarang perempuan Nigeria. Sebelum kaum perempuan dunia ketiga mulai berani menulis pada tahun 1970-an, karya-karya sastra didominasi oleh pengarang kolonial kulit putih dan pengarang laki-laki kulit berwarna. Perempuan Afrika sering direpresentasikan dari sudut pandang orang kulit putih atau kaum laki-laki Afrika sebagai sosok yang belum beradab, lemah dan bergantung pada laki-laki, menyerah terhadap ketertindasan, atau hanya terkait dengan urusan domestik. Ketika gelombang feminisme mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia dan gerakan nasionalisme dunia ketiga dengan gencar memberikan perlawanan terhadap dominasi Barat, para perempuan Afrika mulai berani berbicara mengenai siapa dirinya, apa yang mereka alami, rasakan, dan inginkan, serta bagaimana mereka menyikapi dominasi kaum laki-laki serta penindasan yang dilakukan oleh kaum kolonial. Semua hal di atas dapat digali melalui seorang perempuan yang bernama Adah, tokoh utama perempuan dalam novel Second Class Citizen. Dalam novel ini Buchi Emecheta mendekonstruksi representasi perempuan Afrika yang selama ini diberikan oleh kaum laki-laki Afrika maupun orang kulit putih. Untuk menunjukkan adanya perbedaan dalam merepresentasikan perempuan Afrika, dalam tesis ini pula disajikan representasi perempuan Afrika yang dilakukan oleh pengarang kulit putih dan laki-laki Afrika. Karya-karya yang diambil adalah "No Witchcraft for Sale" (1960) karya novelis Inggris, Dorris Lessing, "Girls at War" (1972) karya sastrawan Nigeria, Chinua Achebe, dan "Song of Ocol" (1967) karya penyair Uganda Okot p'Bitek. Di sini perempuan Afrika direpresentasikan sebagai "the other" atau sosok lain yang berlawanan dengan orang kulit putih yang beradab dan "the marginal" atau kaum yang dipinggirkan oleh masyarakatnya karena konstruksi gender. Dalam karya-karya di atas, para pengarang memang memberikan simpati kepada kaum perempuan. Namun demikian, simpati yang ditunjukkan tidak disertai dengan ditampilkannya kaum perempuan Afrika sebagai kaum yang memberikan perlawanan terhadap dominasi kaum laki-laki dan kaum kolonial. Dalam novel Second Class Citizen, perempuan Afrika direpresentasikan sebagai perempuan yang memang berada dalam ketertindasan ganda atau "doubly colonized", baik oleh orang kulit putih dari segi ras maupun kaum laki-laki Afrika dari segi gender. Namun demikian, kaum perempuan Afrika gigih dalam memberikan perlawanannya terhadap dominasi laki-laki Afrika serta diskriminasi orang kulit putih. Perempuan Afrika direpresentasikan sebagai "the feminist" karena mereka benar-benar melawan setiap usaha kaum laki-laki Afrika untuk menempatkan perempuan pads posisi inferior dan marginal. Dalam novel ini pula Emecheta merepresntasikan perempuan Afrika sebagai sosok yang memiliki posisi tawar yang tinggi dalam melakukan negosiasi identitas dalam himpitan diskriminasi ras yang dilakukan oleh orang kulit putih inggris. Di samping itu, perempuan Afrika direpresentasikan sebagai "the diasporic", yaitu sosok yang sadar dan memiliki kekuatan dalam menentukan identitas budayanya.

Abstrak :
Tesis ini menguraikan dan menganalisis tentang masalah-masalah dalam peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen dengan mengambil studi kasus Partai Amanat Nasional (PAN) dalam pemilu 2004. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala-kendala dalam peningkatan keterwakilan perempuan di DPR RI. PAN mempunyai rumusan konseptual mengenai posisi perempuan dalam politik yang dituangkan dalam platformnya. PAN juga merupakan kekuatan politik signifikan di parlemen yang turut berperan aktif mendukung peningkatan keterwakilan perempuan dengan mendorong pemberian kuota kepada perempuan yang kemudian tertuang dalam Undang-Undang Politik. PAN mengikuti pemilu 2004 dengan mengajukan caleg perempuan lebih dari 30% sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang tersebut. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa dalam pemilu 2004 caleg perempuan yang terpilih sangat jauh dari angka 30%. Caleg PAN yang terpilih menjadi anggota DPR RI berjumlah 53 orang dan hanya ada 7 di antaranya yang berjenis kelamin perempuan. Teori-teori yang digunakan sebagai landasan pijak tesis ini adalah teori demokrasi dan keadilan, sistem pemilu dan kuota, patriarki dan jender, dan rekrutmen. Dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan teknik deskriptif, analisis mengenai masalah peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen ini dapat diuraikan secara jelas dengan cara mempelajari sumber-sumber kepustakaan yang membahas tentang peran politik perempuan, terutama yang menyangkut tentang PAN, hasil-hasil rapat DPP PAN, dan wawancara mendalam dengan 15 informan yang terdiri atas 9 perempuan dan 6 laki-laki yang merupakan pengurus dan caleg-caleg perempuan PAN. Temuan penelitian ini adalah bahwa dominasi laki-laki dan budaya patriarki masih kental dalam kepengurusan PAN. Kemauan politik (political will) elite PAN juga sangat lemah untuk memperjuangkan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Selain itu, ditemukan pula kesenjangan antara semangat yang terdapat dalam konsep PAN dengan prakteknya. Sedangkan masalah yang paling menentukan dalam upaya peningkatan keterwakilan adalah keberpihakan partai kepada perempuan, karena partailah yang mempunyai kewenangan memberikan posisi nomor urut dan daerah pemilihan seorang caleg. Implikasi dari teori-teori yang dikemukakan dalam tesis ini sesuai untuk rnenganalisis dan mendeskripsikan kondisi keterwakilan perempuan dalam PAN. PAN pada prakteknya terlihat sebagai partai yang belum mempunyai komilmen nyata dalam peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen.

---

This thesis describes and analyzes the problems related to the women representation enhancement in parliament on Partai Amanat Nasional (PAN) during 2004 election as a case study. The main purpose of this research is to know the hindrances of women representation enhancement in the House of People's Representatives (DPR-Rl). PAN has a conceptual draft on women political position in its platform. PAN is also a significant political power within the parliament which involved in supporting women representation enhancement by granting quota for women through a political law. PAN ran for 2004 election with more than 30% women candidates as stated in the regulation. However, during the 2004 election, the women candidates elected are far less than 30%. PAN's candidates elected as members of people's representatives in 2004 accounted to 53 persons and only 7 of them are women. Theories used as a foundation for this thesis were theories of democracy and justice, election and quota system, patriarchy and gender, and recruitment. By using qualitative method based on descriptive technique, the analysis on the problem of women representative enhancement in parliament can be describe clearly by studying the literature resources that discuss women's political role, particularly related to PAN, meetings' transcripts of DPP PAN, and in-depth interview with 15 informants comprised of 9 women and 6 men, whom were also PAN's leaders and women candidates. This result of this research is that the male dominance and patriarchy's culture are still dominating PAN's leadership. The political will of PAN's political elite was also weak in urging women representative enhancement within the parliament. There was also a gap between the spirit of PAN's foundation and the practice. The most crucial problem in the effort to enhance representation is the low support of party for women candidates, which was caused by the position of the party in deciding the position and district of a candidate. The theories posed in this thesis imply an accordance to be used to analyze and describe the condition of women representation in PAN. PAN has been proven to be not having a real commitment in enhancing women representation within the parliament.

Abstrak :
Sekarang, representasi adalah hal penting dikarenakan semakin banyak orang yang menyadari seberapa berpengaruhnya sebuah penggambaran di media. Berbagai macam tuntutan sudah dilayangkan ke media mainstream agar produk dan artis yang mereka tampilkan lebih beragam, termasuk Hollywood. Dengan datangnya era kesadaran sosial yang baru, para sutradara dan eksekutif mulai berlomba-lomba untuk mengeluarkan film dengan cerita-cerita dan tipe-tipe penggambaran yang baru, salah satunya adalah Beyoncé dengan film dan visual album nya yang dirilis pada 2020 yang berjudul Black Is King. Artikel ini menganalisis bagaimana wanita kulit hitam dan hubungan antara wanita kulit hitam dan pria kulit hitam digambarkan di film ini. Artikel ini meneliti tiga aspek dari film ini, yaitu: 1) alur cerita; 2) lirik lagu; dan 3) aspek mise-en-scene-nya. Penulis menyimpulkan bagaimana wanita kulit hitam ditampilkan di film ini bertentangan dengan alur, karena film ini tidak merubah fitur patriarki yang mendominasi di alur cerita film dan memilih untuk fokus ke pihak pria dari pada mengubah fokus filmnya ke wanita kulit hitam. ......Representation is now more important than ever as more people realize how impactful a portrayal can be. Various demands have been made to mainstream media to be more diverse with their talents and products, including Hollywood. With the new age of social consciousness, directors and executives are now churning movies with new stories and new types of portrayals, and one of them is Beyoncé with her 2020’s visual album and film, Black Is King. This paper attempts to analyse how black women are portrayed in this film and how the relationship between black men and black women is depicted. This paper examines three aspects of the film: 1) the storyline; 2) the lyrics and the narration; and 3) the mise-en-scene aspect. The writer concludes that the portrayal of black women in this film is at odds with the storyline because the movie keeps the dominant patriarchal features in its storyline and chooses to focus on the men instead of shifting the focus to black women.

Abstrak :
ABSTRAK
Although it has not yet reached an ideal composition, the adoption of a 30% quota of women in elections in Indonesia has increased the number of women in parliament, both at the central level (House of Representative/DPR) and at the regional level (local legislative councils/DPRD). However, the issue of womens representation in parliament is not only a matter of representation based on sex, but also of substantive representation, where womens political agenda can be voiced. One of the concepts developed by feminist thinking is the concept of critical actors. This article seeks to explain how womens organizations and parliamentarians are critical actors that encourage womens involvement with parliament. This article explains how the involvement between womens organizations and parliament can strengthen the substantive representation of women in both the DPR and the DPRD. It is based on studies conducted on a model of strengthening the involvement of several womens organizations with the DPR and DPRD, which was developed by MAMPU and its partner organizations.