Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam APBN-P 2013, penerimaan pajak ditargetkan mencapai sekitar 76% dari penerimaan negara, sehingga peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi penting. DJP harus selalu melakukan perbaikan diantaranya dilakukan dengan reformasi birokrasi dan menerapkan prinsip-prinsip Good Public Governance. Langkah nyata DJP adalah dengan kebijakan Whistleblowing System (WBS) pada Tahun 2012. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan penerapan WBS di DJP melalui metode kualitatif dengan memanfaatkan data primer (wawancara) dan data sekunder dari DJP serta sumber lainnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hampir seluruh aspek kebijakan telah sesuai dengan pedoman dan literatur. Pelaksanaannya berjalan cukup baik, tetapi beberapa kendala masih terjadi seperti pemahaman atas Whistleblowing System yang belum merata dan kurang optimalnya sarana pengaduan. Oleh karena itu sosialisasi kepada pegawai dan Wajib Pajak serta penanganan dan tindak lanjut yang nyata dan efektif menjadi kunci atas penyelesaian kendala tersebut. ......In the year of 2013 State Budget-Revised, tax revenue is expected to reach approximately 76% of state revenues, so the role of the Directorate General of Taxes (DGT) becomes important. DGT needs to make continuous improvements which can be done through bureaucracy reform and applying the principles of Good Public Governance. DGT established Whistleblowing System (WBS) policy in the year 2012. The study was conducted to determine how the policy and the application of the WBS in the DGT through a qualitative method utilizing primary data (interviews) and secondary data from the DGT and other sources. The research concluded that almost all aspects of the policy has been in accordance with the guidelines and literature. Implementation went pretty well, but some obstacles still occur like the understanding of whistleblowing system which is not evenly distributed yet and the channel of complaint which is not quite optimal. Therefore socialization to employees and taxpayers as well as complaint management and effective follow-up are the key to handle the obstacles.

Abstrak :
Perusahaan yang ingin mencapai tujuannya memerlukan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu instrumen pendukungnya adalah whistleblowing system. Namun masih banyak kasus fraud yang terjadi di sektor privat. Oleh karena itu penerapan WBS dianggap perlu disediakan guna menjadi media pelaporan yang menjamin kerhasaiaan whistleblower. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis whistleblowing system atau sistem pelaporan pelanggaran di PT. X yaitu salah satu Perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Penelitian ini menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh KNKG untuk mendeskripsikan penerapan whistleblowing system pada PT.X. Lebih lanjut penelitian ini juga menjelaskan efektifitas whistleblowing system untuk mencegah terjadinya fraud pada perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode deskriptif analitis. Instrumen yang digunakan adalah wawancara dan kuisoner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi whistleblowing system di PT.X sudah sesuai dengan aspek-aspek whistleblowing system yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) namun masih terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan ini termasuk adanya pegawai yang tidak mau mengambil melaporkan ke whistleblowing system dan belum ada sistem penghargaan kepada pelapor. Whistleblowing system pada PT.X juga sudah berjalan cukup efektif untuk mencegah kecurangan. Penelitian ini juga memberikan saran untuk penyempurnaan penerapan whistleblowing system pada PT.X. Untuk dapat mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, ada beberapa strategi atau langkah yang dapat diambil PT.X untuk meningkatkan efektifitas whistleblowing system yaitu menyusun mekanisme penghargaan bagi pelapor dan menyusun mekanisme Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan ......Companies that want to achieve their goals need good corporate governance. One of the supporting instruments is a whistleblowing system. However, there are still many fraud cases that occur in the private sector. Therefore, it is deemed necessary to implement a WBS in order to become a reporting medium that guarantees the confidentiality of whistleblowers. This research aims to analyze the whistleblowing system or violation reporting system at PT. X is a company operating in the banking sector. This research uses guidelines issued by the KNKG to describe the implementation of the whistleblowing system at PT. Furthermore, this research also explains the effectiveness of the whistleblowing system in preventing fraud in companies. This research uses qualitative methods and analytical descriptive methods. The instruments used were interviews and questionnaires. The research results show that the implementation of the whistleblowing system at PT. These weaknesses include employees who do not want to report to the whistleblowing system and there is no reward system for whistleblowers. The whistleblowing system at PT.X has also been running quite effectively to prevent fraud. This research also provides suggestions for improving the implementation of the whistleblowing system at PT. To be able to overcome these weaknesses, there are several strategies or steps that PT. Companies that want to achieve their goals need good corporate governance. One of the supporting instruments is a whistleblowing system. However, there are still many cases of incidents occurring in the private sector. This research aims to analyze the whistleblowing system or complaint handling system at PT. X is a company operating in the banking sector. This research uses qualitative methods and analytical descriptive methods. The instruments used were interviews and questionnaires. The research results show that even though the whistleblowing system is implemented at PT. X has done well, there are still some weaknesses. These weaknesses include the absence of employees who do not want to accept reporting to the whistleblowing system and there is no system provided to whistleblowers. This research also provides suggestions for improving the implementation of the whistleblowing system at PT.X.

Abstrak :
Untuk mencapai pemerintahan yang baik dan bersih diperlukan tata kelola yang baik. Salah satu instrumen pendukungnya adalah whistleblowing system. Namun demikian, masih banyak terdapat kasus fraud di sektor publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sekaligus efektivitas whistleblowing system atau sistem penanganan pengaduan yang ada di Lembaga XYZ yang merupakan salah satu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Karya akhir ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif analitis. Adapun instrumen yang digunakan adalah wawancara dan kuesioner. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi dan efektivitas whistleblowing system di Lembaga XYZ telah memadai, namun masih terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut diantaranya adalah masih adanya pegawai yang tidak mau memanfaatkan whistleblowing system dan pemberian penghargaan kepada pelapor. Penelitian ini juga memberikan saran-saran untuk memperbaiki implementasi dan meningkatkan efektivitas whistleblowing system di Lembaga XYZ di masa depan berupa revisi terhadap aturan perilaku pegawai, menyusun mekanisme penghargaan bagi whistleblower dan menyusun skema pendidikan dan pelatihan terkait WBS. ......In order to achieve a good and clean government, it is necessary to have a good governance. One of the pillars of good governance is whistleblowing system. However, there are still many fraud in the public sector. This study aims to analyze the implementation and effectiveness of whistleblowing system at Institution XYZ which is one of the government internal audit institution. This study uses qualitative and descriptive analytical method. The instruments used is interview and questionnaires. This study shows that although whistleblowing system at Institution XYZ is adequate and effective, there are still weaknesses. The weaknesses are the employee’s refusal to use whistleblowing system and how to rewarding the whistleblower. This study also proposes some suggestons to improve the implementation and effectiveness of WBS at Institution XYZ in the future in the form of revisions to the rules of employee behavior, arranging reward mechanisms for whistleblowers and compiling education and training schemes related to WBS.

Abstrak :
Penipuan adalah bentuk tindak kejahatan pasar modal yang sulit dalam pembuktian dan pertanggungjawaban hukumnya. Terlebih apabila faktor penyebabnya adalah praktik backdoor listing yang belum ada dasar hukumnya secara khusus di Indonesia. Beberapa penelitian mengungkapkan pihak otoritas sebagian besar gagal dalam mengumpulkan bukti indikasi penipuan. Sehingga diperlukan mekanisme alternatif dalam pembuktian hukum tindak pidana penipuan di ranah pasar modal seperti whistleblowing system. Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan bagaimana pengaturan hukum praktik backdoor listing di Indonesia, bagaimana bentuk pelanggaran hukum tindak pidana penipuan yang disebabkan oleh aksi backdoor listing, dan ketiga bagaimana penerapan mekanisme whistleblowing system sebagai alternatif pembuktian hukum tindak pidana penipuan dalam pasar modal. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang dianalisis secara metode eksplanatori. Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual, perundang-undangan dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini ialah; pertama, belum adanya regulasi khusus terkait backdoor listing sebagai mekanisme alternatif untuk go public sehingga sangat rentan akan penyalahgunaan dan penipuan; kedua, bentuk pelanggaran hukum tindak pidana penipuan yang disebabkan oleh praktik backdoor listing adalah adanya indikasi fraudulent financial statements, misleading information hingga laporan keuangan ganda. Sehingga sebagian besar otoritas gagal dalam membuktikkan indikasi fraud membawa kerugian mengingat sifat kejahatannya yang tersembunyi dan sulit diketahui; ketiga, pembuktian hukum penipuan di ranah pasar modal dinilai efektif menggunakan mekanisme whistleblowing system mengingat sebagian besar bukti yang menunjukkan adanya indikasi penipuan berasal dari data internal perusahaan yang hanya bisa diakses oleh pihak internal perusahaan saja. Penelitian ini merekomendasikan terutama pihak otoritas pasar modal seperti Otoritas Jasa Keuangan maupun Bursa Efek Indonesia menciptakan kebijakan- kebijakan yang mutakhir, inovatif dan solutif serta diperlukan optimalisasi terkait public awareness terhadap tindak kejahatan fraud di ranah pasar modal. ......Fraud is a difficult to prove and legally punishable type of capital market crime. Especially when caused by the practice of backdoor listings, which has no legal basis in Indonesia. Authorities have failed to collect evidence showing fraud, according to several studies. As a result, an alternative mechanism, such as a whistleblowing system, is required for legal proof of fraud in the financial market. This research attempts to address the issues of how to regulate the legal practice of backdoor listings in Indonesia, what types of legal violations of criminal acts of fraud are caused by backdoor listings, and how to use the whistleblowing system as an alternative legal proof of fraud in the capital market. This study is a type of normative legal research in which secondary data is studied using an explanatory method. This research takes a conceptual, legislative, and comparative approach. The findings of this study show that: first, there is no special regulation related to backdoor listing as an alternative mechanism for going public, making it extremely vulnerable to abuse and fraud; second, the violation of the law on fraudulent acts caused by the practice of backdoor listings indicates fraudulent financial statements, misleading information, and double financial statements. Because of the nature of the crime, which is hidden and difficult to detect, the majority of authorities fail to provide signs of fraud causing losses; third, the legal proof of fraud in the capital market is considered effective using the whistleblowing system mechanism considering that most of the evidence that indicates an indication of fraud comes from the company's internal data which can only be accessed by the company's internal parties.This study recommends especially the capital market authorities such as the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange to create up-to-date, innovative, and solution-based policies and optimize public awareness of fraud in the capital market.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah whistleblowing system dan kode etik berpengaruh terhadap jumlah kasus fraud yang dilaporkan, dan apakah dewan komisaris dan komite audit dapat memperkuat pengaruh whistleblowing system dan kode etik terhadap jumlah kasus fraud yang dilaporkan. Penelitian ini menggunakan sampel data perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode observasi tahun 2012-2016. Metode penelitian menggunakan analisis regresi panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa whistleblowing system berpengaruh positif terhadap jumlah kasus fraud yang dilaporkan, sementara kode etik berpengaruh negatif terhadap jumlah kasus fraud yang dilaporkan. Dewan komisaris yang berkualitas dapat memperkuat pengaruh whistleblowing system terhadap jumlah kasus fraud yang dilaporkan, namun tidak memperkuat pengaruh kode etik terhadap jumlah kasus fraud yang dilaporkan. Sementara itu, komite audit yang berkualitas tidak dapat memperkuat pengaruh whistleblowing system dan kode etik terhadap jumlah kasus fraud yang dilaporkan. Disarankan dewan komisaris untuk melaksanakan peran pengawasannya dengan efektif dalam rangka meningkatkan efektifitas whistleblowing system.

---

ABSTRACT
This study aims to determine whether the whistleblowing system and code of ethics affect the number of reported fraud cases, and whether the board of commissioners and the audit committee can strengthen the influence of whistleblowing systems and codes of conduct on the number of reported fraud cases. In testing the hypothesis, this study uses a sample of banking company data listed on the Indonesia Stock Exchange with the observation period of 2012 2016. The research method used panel regression analysis. The results showed that the whistleblowing system had a positive effect on the number of reported fraud cases, while the code of ethics had a negative effect on the number of reported fraud cases. A qualified board of commissioners may strengthen whistleblowing influence on the number of reported fraud cases, but do not reinforce the effect of the code on the number of reported fraud cases. Meanwhile, qualified audit committees can not reinforce the influence of whistleblowing systems and codes of conduct on the number of reported fraud cases. It is recommended that the board of commissioners perform their supervisory role effectively in order to improve the effectiveness of the whistleblowing system.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem evaluasi metodologi Universitas Indonesia (SIPDUGA) sistem evaluasi dan praktik SALDUGA sesuai dengan kriteria sistem whistleblowing yang tepat dan efektif, serta membandingkan SIPDUGA dengan sistem whistleblowing universitas yang dianggap sebagai praktis terbaik. Metode vir die gebruik van enkelgevalstudie bertemu dengan tegnologie analisis umum stellings oporetiese vertrou. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kontak pimpinan SIPDUGA dari Komite Perizinan UI, kebijakan reward bagi whistleblower, dan akses pelaporan eksternal, SIPDUGA sudah cukup baik. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar SIPDUGA spyskaart menjadi WBS-menu yang ideal dan efektif, serta beste practice WBS. Penelitian ini bersifat eksploratif Ek beveel aan dat u meer or SIPDUGA lees terwyl u lees: Formation Tim Penerima wat di kerja onafhanklikheid, gee opleiding spesifikasi berkala pengelola SIPDUGA UI, kebijakan tindak lanjut untuk balas dendam yang lebih komprehensif, terdapat kebijakan tindak lanjut atas laporan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, terdapat pernyataan kepastian dan kecepatan dalam hal waktu dari proses penerimaan laporan dimulainya ondersoek, pembenahan strategi yang membingungkan, saran proaktif kepada whistleblower, pengembangan sistem informasi SIPDUGA, dan sejumlah masukan untuk laporan evaluasi SIPDUGA secara berkala. ......This study aims to develop a methodological evaluation system of the University of Indonesia (SIPDUGA) evaluation system and SALDUGA practice according to the criteria of an appropriate and effective whistleblowing system, and to compare SIPDUGA with the university's whistleblowing system which is considered the best practice. Van Enkelgevalstudie's vir die method met with tegnologie analysis of general stellings oporetiese vertrou. The conclusion of this research is that the contact of the SIPDUGA leadership from the UI Licensing Committee, the reward policy for whistleblowers, and access to external reporting, SIPDUGA is quite good. However, there are several aspects that need to be improved so that SIPDUGA spyskaart becomes an ideal and effective WBS menu, as well as WBS best practice. This research is explorative in nature Ek beveel aan dat u meer or SIPDUGA lees terwyl u lees: Formation The Wat Recipient Team is working on onafhanklikheid, gee opleiding periodic specifications of the SIPDUGA UI manager, follow-up policies for more comprehensive revenge, there is a follow-up policy for reports that cannot be accounted for, there is a statement of certainty and speed in terms of time from the process of receiving the ondersoek commencement report, confusing strategy fix, proactive advice to whistleblower, development of the SIPDUGA information system, and a number of inputs for the periodic SIPDUGA evaluation report.

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : Handayani GunawanProgram Studi : Pascasarjana Ilmu ManajemenJudul Tesis : Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Kemungkinan Penerapan Whistleblowing System di IndonesiaPembimbing : Dr. Cynthia Afriani S.E., M.ETesis ini bertujuan untuk melihat probability dari struktur kepemilikan serta corporate governance terhadap pengungkapan whistleblowing system di Indonesia. Dengan menggunakan binary logit model dimana variabel struktur kepemilikan memiliki probability bagi perusahaan untuk mengungkapkan whistleblowing system. Berdasarkan hasil yang didapatkan hanya variabel FOR struktur kepemilikan yang tidak memiliki nilai signifikan, sedangkan persentase kepemilikan lainnya signifikan. Variabel pada corporate governance dengan melihat boardroom characteristic dari perusahaan sampel setelah kebijakan whistleblowing system diberlakukan untuk setiap perusahaan, memiliki nilai yang signifikan kecuali untuk variabel BOC dan MEETING, dimana variabel tersebut memiliki pengaruh positif terhadap probability perusahaan memiliki whistleblowing system. Berdasarkan hasil yang didapatkan dari penelitian konsentrasi persentase kepemilikan saham sangat mempengaruhi probability adanya whistleblowing system pada perusahaan karena pemegang saham memiliki hak voting yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan terutama penetapan mekanisme corporate governance dalam penggunaan tool whistleblowing system pada laporan tahunan. Di samping itu, masih banyak perusahaan yang masih belum memenuhi kewajiban dalam memenuhi peraturan yang di Bapepam dan OJK pada pengungkapan whistleblowing system. Kata kunci:Struktur kepemilikan, corporate governance, whistleblowing, whistleblowing system

---

ABSTRACT
Name Handayani GunawanStudy Program Graduate Management ScienceTitle Ownership Structure, Corporate Governance, and Whistleblowing System in IndonesiaCounsellor Dr. Cynthia Afriani S.E., M.E This thesis aims to see the probability of ownership structure, corporate governance to disclosure about whistleblowing system in Indonesia. By using binary logit model where the ownership structure has probability to use whistleblowing system. Based on the result, only FOR variabel not significant but the others variable significant. Then the result for corporate governance by using boardroom characteristics after Bapepam and OJK made policy about whistleblowing system, only two variables have significant value and positively impact the probability of the company has whistleblowing system. Overall, the result shows that percentage of owenership from the company negatively impact the probability of the company to use whistleblowing system. Because majority shareholders have voting rights so they can decide the policy and make their own decision especially for corporate governance mechanism to use tool whistleblowing system at annual report. Most of the company from the sample still not implement the regulation yet. Keywords Ownership structure, corporate governance, whistleblowing, whistleblowing system

Abstrak :
Skripsi ini menganalisis implementasi aplikasi whistleblowing system di Kementerian Keuangan dalam kaitannya dengan upaya penerapan good public governance di Kementerian Keuangan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan masih perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi secara intensif, perlunya penambahan jumlah helpdesk dan auditor di Inspektorat Bidang Investigasi, diperlukannya pemisahan fungsi perlindungan pelapor dan investigasi, serta perlunya evaluasi oleh pihak independen untuk memungkinkan perbaikan dan penyempurnaan Whistleblowing System.

---

The aim of this study is to analyze the application of Whistleblowing System at Ministry of Finance as a part of implementation of good public governance at the Ministry of Finance. The purpose of this study is to understand how Ministry of Finance manages and uses the tips, complaints, and informations from whistleblowers, and how they follow up these informations, then being analyzed by comparing with the theories related. This analyze will help the Ministry of Finance to identify changes and improvements that should be made to increase the performance of Whistleblowing System. This research is qualitative descriptive interpretative. The data were collected by means of deep interview. The author suggests that Ministry of Finance should do a massive socialization of this system, add more staffs in helpdesk and auditor position, segregate function of whistleblower protection and audit, and evaluate Whistleblowing System by using an independent evaluator in order to increase the performance of this system.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang evaluasi penerapan Whistleblowing System (WBS) dalam mendorong implementasi Good Public Governance (GPG) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Penelitian ini menggunakan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (PSPP) serta Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUGSPI) yang diterbitkan oleh KNKG sebagai kerangka evaluasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi WBS di Kemenko Perekonomian dari beberapa aspek belum sepenuhnya sesuai PSPP. Aspek perawatan menjadi aspek yang implementasinya paling rendah, dibandingkan kedua aspek lainnya. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan hasil implementasi WBS memberikan dampak positif bagi upaya tercapainya GPG di Kemenko Perekonomian sesuai kerangka PUGSPI. Untuk lebih meningkatkan efektivitas penerapan WBS dalam mendorong GPG, penelitian ini merekomendasikan agar Kemenko Perekonomian melakukan benchmarking sistem WBS ke Kementerian/Lembaga lain, menunjuk pegawai yang kompeten dalam mengelola WBS, melakukan sosialisasi rutin mengenai WBS, meningkatkan kewenangan unit pengelola WBS dan melakukan pelatihan pengelolaan laporan WBS secara berkala. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu data laporan pelaksanaan WBS yang bersifat rahasia, keterbatasan dalam penilaian kompetensi anggota unit pengelola WBS serta potensi bias dari narasumber karena wawancara hanya dilakukan kepada pihak pengelola WBS dan internal Kemenko Perekonomian. ......This study aims to evaluate the implementation of the Whistleblowing System (WBS) in encouraging the application of Good Public Governance (GPG) at the Coordinating Ministry for Economic Affairs (Kemenko Perekonomian). This research uses the Guidelines for the Violation Reporting System (PSPP) and the General Guidelines for Indonesian Public Sector Government (PUGSPI) issued by the KNKG as evaluation framework. The method used in this research is qualitative method with a case study approach. Data was obtained through documentation studies and interviews. The results showed that the implementation of WBS in the Coordinating Ministry for Economic Affairs, consisting of several aspects, was not fully compliant with the existing guidelines in the PSPP. Maintenance is the aspect with the lowest implementation in the Coordinating Ministry for Economic Affairs, compared to the other two aspects. However, this research also shows the results of the implementation of this WBS have positive impact on the attempts to achieve GPG at the Coordinating Ministry for Economic Affairs. To improve the effectiveness of WBS in encouraging GPG, this study recommends the Coordinating Ministry for Economic Affairs to benchmark the WBS System in other Ministries/Institutions, appoint employees who are competent in managing WBS, conduct routine campaign about WBS, increase the authority of WBS management units and conduct training about WBS management periodically. Limitations in this study are the confidentiality of WBS implementation report data, limitations in assessing the competence of WBS management unit members and potential bias from informants because interviews are only conducted to WBS managers and the internal Coordinating Ministry for Economic Affairs unit.

Abstrak :
ABSTRAK Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai penerapan whistleblowing system sebagai salah satu upaya pencegahan situasional terhadap tindak kejahatan okupasional di PT. X. PT.X dalam upaya mencegah sekaligus meminimalisir kejahatan okupasional menerapkan mekanisme bernama whistleblowing system sebagai intervensi pada risiko terjadinya kejahatan okupasional. Analisis dalam penulisan ini menggunakan pendekatan pencegahan kejahatan situasional untuk kejahatan kerah putih melalui tiga prinsip yaitu increasing the risk of detection, reducing provocations, dan removing the excuses. Pada tulisan ini, hasil analisis menunjukan bahwa whistleblowing system masih diragukan keefektifannya walaupun penerapannya sudah mencakup tiga prinsip tersebut.

---

ABSTRACT This paper discusses the application of the whistleblowing system as an effort to prevent occupational crime at PT. X. PT. X in an effort to prevent and minimize occupational crime implementing a mechanism called whistleblowing system as an intervention to the risk of occupational crime. The analysis in this paper uses a situational crime prevention approach for white collar crime through three principles namely increasing the risk of detection, reducing provocations, and removing the excuses. In this paper, the results of the analysis show that the effectiveness of the whistleblowing system is still doubtful even though its application includes these three principles.