Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selama lebih dari satu dasawarsa BMT telah menjadi sebuah lembaga keuangan berbasis sistem syariah yang menjangkau masyarakat kelas paling bawah dengan cara menopang pertumbuhan usaha mikro dan kecil, serta menyelamatkan masyarakat dari praktik-praktik transaksi keuangan ribawi. Namun ternyata lembaga yang diprakarsai oleh swadaya masyarakat ini masih terbentur dengan berbagai kendala di lapangan, salah satunya adalah kendala pemasaran. Atas dasar itulah maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui arah pemasaran yang tepat. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis faktor ini diketahui bahwa faktor yang menjadi penjelas utama terhadap preferensi masyarakat untuk menjadi nasabah BMT adalah faktor yang terdiri dari variabelvariabel proses, sumberdaya insani, pelayanan, reputasi dan rekomendasi. Sehingga kepada unsur-unsur yang terdapat di dalam faktor inilah seharusnya strategi pemasaran BMT difokuskan.

---

For more than one decade BMT had envolved to be a sharia financial system institute, which helped the grass-root class society by carrying out the developments of small and micro businesses. Thus, BMT had saved the community from the financial transactions practicing riba. However, BMT as a non-governmental institution is still encountered some problems. One of which, is marketing problems. So it is necessary to do a research to find out the right way for marketing strategy, to solve this problem.

The outcome of this research, which used factor analysis method, that the factor which influenced the most for the community preference to become a member of BMT are factors consisting process, human resources, customer care, reputation, and recommendation variables. These are the factors, which the marketing strategies should be focused on."

"Masyarakat dengan kategori miskin ini di Indonesia merupakan pelaku usaha mikro dan kecil sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan seperti berdagang, bertani, beternak dan lain-lain. Untuk itu sangat dibutuhkan sumber modal yang dapat diperoleh dari lembaga kredit dan hal ini memerlukan jaminan. Sertipikat tanah merupakan bukti pemilikan tanah bagi pemilik tanah yang dapat dijadikan jaminan resmi. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai fungsi dan tugas pelayanan dalam bidang pertanahan, melaksanakan program pemberdayaan masyarakat lintas sektor melalui kegiatan sertipikasi hak atas tanah untuk peningkatan akses permodalan. Sedangkan sertipikat yang digunakan sebagai jaminan pada lembaga keuangan/perbankan wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk diberikan hak tanggungan.Berdasarkan hasil penelitian Kebijakan Pendaftaran Tanah dengan subyek UMK DI Kota Jakarta Selatan dikatakan sudah berhasil karena sertipikat tanah yang dihasilkan dari program ini dapat dimanfaatkan untuk jaminan kredit kepada lembaga keuangan. Sertipikat tanah pengusaha mikro dan kecil (PMK) yang telah diperoleh dari program ini yang dimanfaatkan sebagai jaminan kredit kepada lembaga keuangan sebagian besar belum dicatatkan atau didaftarkan hak tanggungannya ke kantor pertanahan. Terdapat 32 responden yang telah mendaftarkan hak tanggungannya dari 80 orang responden PMK yang telah memanfaatkan sertipikat tanah sebagai jaminan kredit lembaga keuangan untuk memperoleh modal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendaftaran hak tanggungan atas sertipikat tanah yang dimanfaatkan sebagai jaminan kredit lembaga keuangan, yang merupakan model terbaik atau sesuai dengan hasil uji statistik menggunakan regresi binary logit adalah kesediaan untuk menemui PPAT, prosedur pembebanan hak tanggungan, biaya pendaftaran hak tanggungan, dan keharusan oleh pihak lembaga keuangan.

---

Communities with poor category in Indonesia there are as many as 12.36 %. Viable Revenue is expected by the whole community, because with a good income then each family's needs can be met. Many micro and small enterprises that can be done to increase revenue such as trade, agriculture, livestock and others. But the people who really need a source of capital to be able to work on efforts or the job. Credit institution is strongly needed by the people who need capital to conduct these efforts. To lend to a customer required a guarantee. Land certificate is evidence of ownership of land for land owners who can be used as an official guarantee. Therefore, the government in this case the National Land Agency which has the functions and duties of service in the field of land, carry out community development programs across sectors through land rights certification activities to increase access to capital.While the certificate that is used as collateral in financial institutions/banks must be registered at the Land Office to be given security rights. Based on the results of the study to the subjects Land Registration Policy Micro and Small Enterprises in South Jakarta that aims to improve access to capital can be said to have succeeded because the land certificate generated from this program can be used to guarantee loans to financial institutions. Title deed of micro and small entrepreneurs has been obtained from this program are used as collateral for loans to financial institutions mostly not registered or enrolled dependents rights to the land office. There were 32 respondents who had registered the dependents of the 80 respondents who have used title deed as collateral for loans of financial institutions to raise capital. Factors that affect the registration of a security interest in the land certificate be used as collateral for loans of financial institutions , which is the best model or in accordance with the results of statistical tests using binary logit regression is a willingness to meet PPAT, loading procedure of mortgage, mortgage registration fees, and requirement by the financial institution."

"Keseimbangan waktu mengurus pekerjaan dan mengurus hal lain di luar pekerjaan merupakan hal penting bagi pemilik UMK. Selain itu, motivasi dan kepribadian pemilik UMK juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kinerja UMK. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh work-life balance, motivasi, dan owner personality terhadap kinerja UMK di wilayah Jabodetabek. Penelitian ini dilakukan terhadap 152 pemilik UMK sebagai responden. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh work-life balance motivasi, dan personality pemilik UMK dalam meningkatkan kinerja UMK. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 20,0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa work life balance tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja UMK, sementara motivasi dan personality pemilik UMKM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja UMK. Jumlah responden dan waktu penelitian perlu ditingkatkan guna penelitian selanjutnya. Selain itu, motivasi kewirausahaan dengan alat ukur yang spesifik perlu digunakan dalam penelitian selanjutnya.

---

Balance of time for taking care of work and other things in micro and small entreprises is important thing to the owners. In addition, the motivation and the personality of the owners in micro and small entreprises also become the important thing. The research discuss about the influence of work life balance, motivation, and personality on small medium enterprises performance in Jabodetabek. This research conduct of 152 micro and small enterprises owners. Data analysis is conducted using SPSS 20.0 software. The purpose of the research is to know the influence of work life balance, motivation, and personality of the micro and small entreprises owners in order to improve the performance. The results of the research are work life balance do not have influence on small medium enterprises performance, where motivation and personality have influence on micro and small enterprises performance. The number of respondents and time for research need to be improved. Besides that, entrepreneurial motivation with specific measuring tools should be used for future research. "

"ABSTRAKKegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang marketing online dan pencatatan akuntansi sehingga mendukung kegiatan usaha ibu-ibu yang tergabung dalam Yayasan Tugas Ibu (YTI) di Tangerang Selatan. Di samping pelatihan juga dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan tingkat kemampuan mereka dalam mengaplikasikan pengetahuan yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini diikuti oleh 20 peserta para pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) yang tergabung di YTI maupun partner YTI yang telah memiliki usaha. Peserta sangat antusias dengan materi yang diberikan. Peserta mengaku mendapat banyak manfaat dari kegiatan ini dan ingin agar acara yang sama bisa dilakukan kembali dengan materi lanjutan. Peserta memahami arti pentingnya laporan keuangan yang sistematik dalam menunjang usaha yang mereka lakukan. "

"ABSTRAKPenelitian tentang pengaruh profit-sharing terhadap produktivitas perusahaan berskala besar telah banyak dilakukan di beberapa negara. Sedangkan penelitian yang dilakukan kali ini mencoba menganalisis bagaimana pengaruh profit-sharing terhadap produktivitas di usaha mikro dan kecil dengan menggunakan data dari Survei Industri Mikro dan Kecil Indonesia Tahun 2014. Profit-Sharing merupakan sebuah insentif yang diberikan perusahaan agar pekerja dapat memberikan upaya yang lebih untuk mencapai produktivitas yang lebih besar. Hasil estimasi yang diperoleh menunjukkan bahwa Profit-Sharing tidak berdampak signifikan pada produktivitas Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia.Hubungan yang tidak signifikan antara variabel profit-sharing dan produktivitas menunjukkan bahwa sebagian UMK di Indonesia belum memerlukan profit-sharing sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas, karena UMK masih dihadapkan pada kondisi ketidakstabilan jumlah penjualan dan jumlah produksi. Profit-sharing masih belum digunakan secara umum sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas pada UMK, karena mayoritas UMK masih berfokus pada pemenuhan upah pekerja untuk mendorong produktivitas pekerja. Kata Kunci : Produktivitas; Profit-Sharing; Usaha Mikro dan Kecil

---

Research on the effect of profit sharing on large scale enterprise productivity has been done in many countries. This study tries to analyze how the effect of profit sharing on productivity in micro and small enterprises using data from the Micro and Small Industry Survey of Indonesia 2014. Profit sharing is an incentive given the company so that workers can give more effort to achieve greater productivity. The estimation results show that Profit sharing has no significant impact on the productivity of Micro and Small Enterprises in Indonesia.The insignificant relationship between the variables of profit sharing and productivity shows that some MSEs in Indonesia do not need profit sharing as a tool to increase productivity, because some MSEs have problems in terms of instability in the number of sales and the amount of production. Profit sharing is not generally used as a tool to increase productivity in MSEs, because the majority of MSEs are still focused on giving sufficient workers 39 wages to encourage worker productivity. Keywords Productivity Profit Sharing Micro and Small Enterprises "

"

Berkembangnya teknologi yang begitu pesat melahirkan sebuah inovasi dalam industri keuangan yang disebut financial technology (fintech). Salah satunya adalah konsep crowdfunding yang menjelma sebagai pasar mediasi tempat bertemunya pemilik dana dan peminjam dana. Crowdfunding juga menawarkan banyak fasilitas yang tidak ditemukan di jasa atau lembaga keuangan tradisional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis metode dan proses crowdfunding syariah terhadap persepsi dan minat UMK terhadap pembiayaan crowdfunding syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik Structural Equation Modelling (SEM). Sampel pada penelitian ini adalah UMK di area Jabodetabek sebanyak 169 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode dan proses crowdfunding syariah berpengaruh positif terhadap persepsi dan minat UMK atas pembiayaan crowdfunding syariah. 

---

The rapid development of technology has bring out a financial innovation called financial technology (fintech) in the industry. One of them is the concept of crowdfunding, which is transformed as mediation where the owners of funds and borrowers meet inside the market. Crowdfunding also offers many features that are not available in traditional financial services or institutions. The purpose of this study was to analyze the methods and processes of sharia crowdfunding on the perceptions and intention of MSEs in financing the sharia crowdfunding. Research method utilized in this research is quantitative method with Structural Equation Modelling (SEM). The sample in this study was MSEs in the Jabodetabek area of 169 respondents. The results showed that the method and process of sharia crowdfunding had a positive effect on the perception and interest of MSEs in financing the sharia crowdfunding.

"

"Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sebagai aturan mandatory halal dengan harapan dapat terwujudnya perlindungan untuk konsumen muslim dan untuk memberikan nilai tambah bagi pelaku UMK. Namun hingga tahun 2019, hanya sebesar 1% UMK yang sudah bersertifikat halal (MUI, 2021) sehingga untuk dapat melihat dampak dari sertifikat halal terhadap kinerja, peneliti membandingkan antara kinerja UMK yang bersertifikat halal dengan UMK yang belum bersertifikat halal menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan metode Propensity Score Matching (PSM). Metode PSM dapat menyeimbangkan atau menyamakan kelompok subjek penelitian dengan metode matching. Dengan metode ini kelompok treatmen dipasangkan dengan kelompok nontreatmen berdasarkan kovariat yang diamati. Metode ini digunakan untuk mengurangi bias dalam estimasi efek perlakuan pada data yang bersifat observasi karena adanya faktor confounding. Propensity Score merupakan probabilitas bersyarat mendapatkan perlakuan tertentu berdasarkan kovariat yang diamati. Hasil penelitian menyebutkan bahwa ada perbedaan kinerja antara UMK yang bersertifikat halal dengan UMK yang tidak bersertifikat halal namun pengaruh dari sertifikat halal tidak signifikan terhadap kinerja UMK.

---

The government passed Undang Undang No. 33, 2014 concerning Halal Product Guarantee (UUJPH) as a mandatory halal regulation in the hope of realizing protection for Muslim consumers and to provide added value for MSEs. However, until 2019, only 1% of MSEs have been certified halal (MUI, 2021) so to be able to see the impact of halal certificates on performance, researchers compare the performance of MSEs that are halal certified and MSEs that have not been certified halal using a quantitative research design with the method Propensity Score Matching (PSM). The PSM method can balance or equalize groups of research subjects with the matching method. With this method the treatment group is paired with the non-treated group based on the observed covariates. This method is used to reduce bias in the estimation of treatment effects on observational data due to confounding factors. Propensity Score is a conditional probability of getting a certain treatment based on the observed covariates. The results of the study stated that there was a difference in performance between MSEs that were halal-certified and MSEs that were not halal-certified, but the effect of the halal certificate was not significant on the performance of MSEs."

"Penelitian ini membahas mengenai inkonsistensi dan permasalahan hukum yang terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas melalui Undang-Undang Cipta Kerja menjadi landasan hukum didirikannya badan hukum perorangan untuk usaha mikro dan kecil (PT UMK). Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas. Di sisi lain pengaturan PT UMK dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan timbulnya konflik hukum antara hakikat “perjanjian” dan hakikat “persekutuan” pada Perseroan Terbatas dengan konsep pendiri tunggal pada PT UMK. Penambahan ketentuan mengenai PT UMK juga mengakibatkan inkonsistensi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Permasalahan lain yang timbul juga terletak pada dihilangkannya peran notaris sebagai verifikator dalam proses pendirian PT UMK yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum dikemudian hari. Untuk menguraikan permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Analisis juga dilakukan dengan membandingkan antara konsep Perseroan Terbatas dan peran notaris pada PT UMK dengan Single Member Limited Liability di Jerman. Jerman dipilih sebagai negara pembanding karena Jerman merupakan salah satu negara penganut sistem hukum civil law yang telah mengaplikasikan pendiri tunggal dengan konsep yang berbeda dengan PT UMK di Indonesia. Hasil analisis adalah menyarankan ketentuan Pasal 153A sampai dengan Pasal 153J pada UU Cipta Kerjadicantumkan pada Peraturan Pemerintah PT UMK untuk menghindari inkonsistensi pada UUPT, diwajibkannya pengurusan pernyataan pendirian PT UMK dengan bantuan jasa notaris dan juga menambahkan ketentuan mengenai pengurus pengganti pada pernyataan pendirian dalam hal pendiri tunggal tidak bisa melanjutkan pengurusan PT UMK.

---

This research discusses inconsistency and legal issues that occur after the promulgation of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation. The amendment to the Limited Liability Company Law through the Job Creation Law became the legal basis for the establishment of a single individual limited liability company for micro and small enterprises (PT UMK). This aims to provide convenience for micro and small businesses to establish a business entity in the form of a Limited Liability Company. On the other hand the regulation of PT UMK in the Job Creation Law results in legal conflicts between the essence of "agreement" and the essence of "partnership" in a limited liability company with the concept of a single founder of PT UMK. The addition of provisions regarding PT UMK also resulted in inconsistencies in the Limited Liability Company Law. Another problem that arises lies in the elimination of the role of a notary as a verificator in the process of establishing PT UMK which can cause various legal problems. To describe these problems, a normative legal research method is used with descriptive research type. The analysis was also carried out by comparing the concept of limited liability company and the role of a notary between PT UMK and single member limited liability company in Germany. Germany was chosen as the country of comparison because Germany is a country that adheres to the civil law legal system that has applied a single founder limited liability company with a different concept from PT UMK in Indonesia.The results of the analysis are suggesting that the provisions of Article 153A to Article 153J of the Job Creation Law are included in the Government Regulation regarding PT UMK instead to avoid inconsistencies in the Limited Liability Company Law, requires the preparation of a statement of establishment of PT UMK through a notary service as mandatory and also adding provisions regarding management replacement in the statement of establishment in case the single founder unable to continue the management of PT UMK."

"Perseroan Terbatas Perseorangan adalah Badan hukum perseorangan yang memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Usaha Mikro dan Kecil yang mana pendiriannya hanya dilakukan oleh satu orang yang dimunculkan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Namun dalam konsep badan hukum dikenal salah satu teori badan hukum yaitu Teori Kekayaan Bersama (Proprietary Collective Theory) Teori Kekayaan Bersama ini merupakan teori yang menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Teori ini dikemukakan oleh Rudolf von Jhering, (Jerman) dan memperoleh dukungan dari Utrecht (Indonesia), Marcel Planiol (Prancis) dan Molengraaff (Belanda) yang diikuti pula oleh Star Busmann, Kranenburg, Paul Scholten, dan Apeldoorn. Sejalan dengan hal tersebut, sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di Indonesia, yang di dalamnya mengatur tentang Perseroan Terbatas, sampai kemudian diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Terakhir, diundangkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur dan tertanam dalam pendidikan tinggi hukum bahwa perseroan terbatas ialah perkumpulan modal yang mana pemegang saham jumlahnya lebih dari 1 (satu) orang. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana memahami konsep pemegang saham perseorangan berdasarkan teori kekayaan bersama (Proprietary Collective Theory).

---

Sole Proprietorship Company is an individual legal entity that meets the criteria for micro- and small-scale businesses as set forth in laws and regulations on micro- and small-scale businesses that the establishment is only carried out by one person based on Law Number 6 of 2023 on Enactment of Regulation of The Government In Lieu of Law Number 2 Of 2022 On Job Creation Into Law. However, in the concept of legal entity, there is one of the legal entity theories namely the Proprietary Collective Theory. This Proprietary Collective Theory is a theory that considers legal entity as a group of people. The interests of a legal entity are the interests of all its members. This theory was stated by Rudolf von Jhering, (Germany) and supported by Utrecht (Indonesia), Marcel Planiol (France) and Molengraaff (Netherlands) also followed by Star Busmann, Kranenburg, Paul Scholten, and Apeldoorn. In line with this, since the enactment of Wetboek van Koophandel voor Indonesie, which regulates Limited Liability Companies, until the promulgation of Law No. 1 of 1995 on Limited Liability Companies. Finally, the promulgation of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies which is regulated and embedded in higher legal education that a limited liability company is a capital association in which the number of shareholders is more than 1 (one) person. Using doctrinal research methods, this article will discuss how to understand the concept of Sole Proprietorship Company based on the Proprietary Collective Theory."

"Kurangnya kemampuan menggunakan teknologi informasi dan kesulitan dalam masalah produksi untuk memenuhi jumlah pesanan dengan skala besar dapat menghambat Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk berkembang. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya wadah yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.Untuk menjawab hal tersebut, maka perancangan platform dilakukan sebagai wadah untuk bekerja sama dengan UMK yang serupa dalam memenuhi permintaan pasar dengan jumlah produksi skala besar. Platform yang dirancang berupa aplikasi berbasis smartphone yang dihasilkan dari penelitian ini, dengan melakukan perancangan user interface yang sesuai dengan pengguna aplikasi, yaitu pelaku UMK.

---

Lack of ability to use information technology and difficulties in production issues to meet the number of orders on a large scale could hamper Micro and Small Enterprises (MSEs) to develop. These problems occur because there is no proper place or program to help overcoming the problems.

To answer this, designing the e-cluster platform was carried out as a forum of MSEs to work with similar MSEs to fulfil market demand with large-scale production. The platform is designed in the form of smartphone-based application that was produced from this study, by designing user interfaces that are suitable for MSEs as the application users"