Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Laporan magang ini mengevaluasi prosedur audit yang dilakukan oleh KAP SMR atas akun piutang usaha di DRE. DRE adalah entitas yang menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk real estat, aset yang berkaitan dengan real estat, serta kas dan setara kas. Evaluasi didasarkan pada prosedur audit yang terdapat dalam International Standard of Auditing (ISA) dan Standar Audit (SA) yang berlaku di Indonesia . Prosedur audit difokuskan atas akun piutang usaha pihak ketiga yang dimiliki oleh DRE. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, prosedur audit KAP SMR telah sesuai dengan standar audit yang berlaku dan dapat disimpulkan bahwa DRE telah menyajikan akun piutang usaha secara wajar dalam semua hal yang material. ......The internship report evaluates audit procedures performed by KAP SMR on DRE account receivables. DRE is an entity that collect funds from the investor and invest it in the form of real estate, assets related with real estate, also cash and cash equivalents. Evaluation is based on audit procedures contained in the International Standard of Auditing (ISA) and Audit Standards (SA) that applied in Indonesia. Audit procedures are focused on third party account receivable owned by DRE. Based on the evaluation, KAP SMR audit procedure is in accordance with the applicable audit standards and it can be concluded that the DRE has presented the accounts receivable fairly in all material respects.

Abstrak :
ABSTRAK
Peranan kedudukan tanah sebagai harta benda yang bermanfaat sangatlah tinggi bagi perekonomian. Tanah dipergunakan sebagai jaminan sebuah hutang yang diajukan kepada lembaga perbankan. Dimana jaminan atas tanah tersebut dibebankan dalam bentuk Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda lain yang Berkaitan Dengan Tanah. Hak Tanggungan hanya akan dapat lahir jika adanya perjanjian lain yang melandasinya sebagai perjanjian pokok, karena kedudukan Hak Tanggungan yang merupakan perjanjian tambahan (accessoir). Keberlakuan jaminan Hak Tanggungan sangat bergantung pada Perjanjian Kredit yang mendahului, karena hapus atau batalnya ikut tergantung pada perjanjian pendahuluan tersebut. Dalam dunia nyata, keadaan tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkepentingan, dimana pihak tersebut menguasai sertipikat hak atas tanah tanpa hak (dengan tipu daya) bertujuan untuk menjaminkan tanah tersebut sebagai jaminan hak tanggungan dihadapan notarisppat yang kemudian menimbulkan kerugian bagi pemilik hak atas tanah tersebut. Terhadap kondisi yang demikian, undang-undang memberikan kesempatan kepada pihak pemilik untuk menuntut dan memperjuangkan hak nya tersebut dalam persidangan melalui gugatan pihak ketiga (derden verzet) terhadap si pemberi dan penerima hak tanggungan tersebut yang melakukan pembebanan hak tanggungan dengan jaminan hak atas tanah tersebut secara tidak sah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembebanan hak tanggungan secara sah dan akibat hukum terhadap hak tanggungan yang dibebankan secara tidak sah apabila dibatalkan. Hasil penelitian menyarankan agar aturan diperbaiki dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembebanan hak tanggungan lebih teliti agar semua prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku.

---

ABSTRACT
The position role of land as one of realty is really have a huge benefits for economics. Land is used as a guarantee of bank payable. Where guarantee of the land is burdened to the lien of land along with another object that interconnected to the land. The lien as a guarantee of the land only can arise if there other agreement that based on the main agreement, because the position of lien as a additional agreement (accessoir). Go into effect of guarantee of lien is really base\on credit agreement that preceed it, because vanish or cancel of rhe lien is base on the agreement preceded. In real life, this kind of condition is exploit by uninterested parties, where that parties have the power to hold the land certificate without right (tricky), aim to guarantee that land as a guarantee of lien in front of the notary-ppat, then generate the loss of the real owner of that land. For this kind of situation, law giving the chance to the owner to claim and fight for their right in the court through suing the third parties to the giver and the receiver of the lien who encumbering the lien with guaranteeing land right legally. Therefore, this analysis aim to know the real procedure of encumbering the lien in legal way and the legal consequences to the lien that burdered illegally if it’s cancelled. The result of this analysis is suggesting to repair the existing law and all the parties who involved in this encumbering the lien process to be more accurate, so all the procedure can be fit to the law.

Abstrak :
ABSTRACT
In his 100 days of leadership, Governor Anies issued a policy of closing one of the roads for the street vendor selling area (PKL), which led to pros and cons. The Jatibaru Raya road closure policy is seen as a step towards the realization of Anies campaign promise to establish 200,000 UMKM during the DKI Jakarta Election in 2017. Deeply examined by the externality model of neo classical economics, the third party who is disadvantaged from the road closure policy is Block G traders, pedestrians, and city transport drivers. These problems are examined using the externality model of the neo classical economic theory. The externality model is a model that views the impact (of transactions) of a third party (who does not participate in a transaction) in an agreement made between the first party and the second party. This research is about to answer the reasons why Governor Anies issued a policy on managing the Blok G Tanah Abang Market by closing one of the Jatibaru Raya Road segments and who benefited from the management policy of the Blok G Tanah Abang Market and which parties were disadvantaged for the implementation of the policy. In establishing the policy, Governor Anies reasoned to accommodate the street vendors so that the disadvantaged parties emerged from the policy so that Governor Anies was deemed to have mal administrated the Ombudsman, one of which was by violating Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kedudukan pemegang gadai tanah apabila berhadapan dengan pihak ketiga yang beritikad baik. Adapun yang menjadi latar belakang Penulis membahas hal ini adalah karena jual gadai merupakan konsep gadai dalam hukum adat yang masih banyak dilakukan dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terang dan tunai. Akan tetapi pada kenyataanya masih ditemukan jual gadai yang dilakukan tidak secara terang sehingga menimbulkan sengketa. Penelitian difokuskan pada analisis yang dilakukan terhadap putusan nomor 1948 K/Pdt/2014. Inti dari permasalahan dalam putusan ini adalah adanya pihak ketiga yang mengaku telah membeli sebidang tanah yang sedang dalam kondisi digadaikan. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan pemegang gadai tanah adalah lebih tinggi apabila berhadapan dengan pihak ketiga yang beritikad baik. Kata kunci:Jual gadai, pemegang gadai, pihak ketiga yang beritikad baik. ...... This thesis discusses about the standing of land pawn holders against the good faith ndash third parties. The background of this writing is because land pawn is a concept of pawn known in custom law, which still often be done by society, and the implementation is done brightly and in cash. However, in fact it is still found that the land pawn is not done brightly and cause a dispute. The focus of this study is to analyze Court Decision Number 1948 K Pdt 2014. The core issues in this court decision is the existence of a third party who claimed to have bought a plot of land that has been pawned before to the pawn holder. This research is normative juridicial with descriptive typology and qualitative approach. The result of this research shows that the standing of land pawn holders is stronger than the good faith ndash third party. Key words Land pawn, land pawn holders, good faith third parties.

Abstrak :
Skripsi ini membahas ketentuan di Indonesia tentang bergabungnya sebuah pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dari perjanjian arbitrase dalam sebuah proses arbitrase beserta analisis yuridis terhadap pandangan majelis hakim di Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 367.K/Pdt.Sus-Arbt/2013. Dalam tulisan ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian yang ditemukan adalah bahwa pengaturan dalam hukum positif Indonesia tentang penggabungan pihak ketiga benar ada dan berlaku, dan sesuai dengan asas-asas dalam hukum perdata dan arbitrase pada umumnya. Namun, lembaga peradilan di Indonesia masih gagal dalam mengakui dan menerapkan peraturan ini. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung dalam kasus antara PT. Royal Industries Indonesia melawan PT Identrust Security Internasional dan PT. Komoditi dan Derivatif Indonesia mengenai arbitrase di lembaga Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi, dimana sebuah pihak ketiga yang telah sah bergabung dalam suatu proses arbitrase menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak diakui penggabungannya oleh majelis hakim di Mahkamah Agung.

---

This paper analyzes the positive law in Indonesia regarding the joinder of a third party originally not a party to an arbitration agreement to an arbitration process and the view of a panel of judges in the Indonesian Supreme Court in Supreme Court Decision No. No. 367.K/Pdt.Sus-Arbt/2013. This paper uses the juridical-normative research method with literature studies. From the resulting research, it is concluded that the regulation regarding joinder of a third party in Arbitration in Indonesia truly valid and exists, and this part of the regulation is consistent with the applicable principles of private law and arbitration in general. However, the Indonesian judicial body fails in upholding these principles. This can be seen in the Indonesian Supreme Court decision in the case between PT. Royal Industries Indonesia against PT. Identrust Security International and PT. Komoditi dan Derivatif Indonesia regarding an arbitration held before Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi, where a third party validly joining an arbitration process satisfying the requirements in Law No. 30 Year 1999 was not recognized by the Indonesian Supreme Court.

Abstrak :
Layanan Kesehatan jiwa merupakan produk yang memiliki keunikan dalam demand dan karekteristik sebagai barang tak berwujud, dimana konsumen atau usernya memiliki ketergantungan terhadap layanan, tetapi tidak merasakan kebutuhan akan layanan tersebut dan tidak memiliki daya untuk menentukan pilihan kepada provider penyedia layanan. Di sisi lain, kesehatan jiwa masih dipandang tabu oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dianggap jika seseorang datang ke rumah sakit jiwa atau dokter psikiater, ia mengalami gangguan jiwa yang akan meresahkan masyarakat, oleh karena itu masyarakat enggan datang ke pemberi layanan kesehatan jiwa walaupun sebenarnya banyak yang membutuhkan layanan kesehatan. Hal ini menuntut manajemen pemasaran memiliki keterampilan yang lebih dalam merancang produk layanan agar lebih menarik, dan membentuk citra positive layanan kesehatan jiwa. Pelaksanaan kerjasama merupakan salah satu cara yang efektif dalam pendistribusian produk atau cara penjualan dalam jangka panjang yang berkesinambungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan kerjasama produk layanan dengan pihak ketiga di Satuan Pelaksana Pemasaran dan Humas Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif melalui mendekatan kualitatif yang didapat dengan menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama dilakukan dengan proses persiapan kerjasama, penawaran kerjasama, dan pelaksanaan kerjasama, serta dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi input, diantaranya adalah sumber daya manusia (SDM), metode kerjasama, dokumen kerjasama, kebijakan yang diterapkan, anggaran kerjasama, daftar pihak ketiga. Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan agar jajaran direksi RSKD Duren Sawit menetapkan SOP tentang pelaksanaan kerjasama produk layanan dengan pihak ketiga yang lebih jelas, serta membentuk pelayanan kesehatan terpadu yang menggabungkan kesehatan jiwa dengan layanan kesehatan lainnya, untuk mengoptimalkan pelaksanaan kerjasama dan meningkatkan image positif pelayanan kesehatan jiwa. Mental health service is a product that has unique characteristics in demand and as the intangible goods, where the consumer or of its user has a dependency on the service, but do not feel the need for such services and do not have the power to determine the choice of provider to provider. On the other hand, mental health is still considered taboo by most people of Indonesia.Considered if someone comes to a psychiatric hospital or psychiatric doctor, he suffered a mental disorder that would upset people, therefore people are reluctant to come to mental health providers despite the fact that many who need health care. This requires marketing management have more skills in designing products to be more attractive service, and form a positive image of mental health services. Implementation of cooperation is one effective means of distributing the product or method of selling in the long term sustainability. The purpose of this study was to know the description of the implementation of cooperation with third-party service products in the Implementing Unit Marketing and Public Relations Regional Special Hospital Duren Sawit.This study is a descriptive study through a qualitative mendekatan obtained by using the method of observation, in-depth interviews and document review. The results showed that the implementation of cooperation carried out by the preparation process of cooperation, joint bidding, and implementation of cooperation, and is influenced by several factors that become inputs, such as human resources (HR), methods of cooperation, cooperation documents, policies adopted, the budget of cooperation, third-party list. Based on the results of the study, the researchers suggested that the board of directors RSKD Duren Sawit establish SOPs regarding the implementation of cooperation with third-party service products more clearly, and establish an integrated health services that combine mental health with other health services, to optimize the implementation of cooperation and enhance the positive image of service of mental health.

Abstrak :
Dalam usaha meningkatkan pendapatan, rumah sakit seyogyanya juga diiringi dengan perbaikan mutu layanan kepada pasien baik medis maupun non medis. Pembayaran secara tempo oleh pasien khususnya pasien jaminan pihak ketiga merupakan perwujudan layanan non medis yang diberikan rumah sakit kepada pasien. Namun hal ini akan berimplikasi buruk kepada struktur permodalan rumah sakit jika tidak ditangani secara hati-hati. Data laporan keuangan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 menunjukan bahwa kondisi pendapatan ruinah sakit dalam bentuk piutang perusahaan jaminan rata-rata adalah sebesar 15% dari pendapatan rawat jalan dan rawat Inap, dengan rata-rata periode penagihan piutang selama 19 hari. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran penyebab besarnya saldo piutang dan tingginya periode penagihan piutang dengan menggunakan pendekatan sistem. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan melakukan pengamatan langsung dan wawancara mendalam dengan pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penatalaksanaan piutang yang baik belum dilakukan karena terbentur oleh keterbatasan sarana, seperti kurangnya komputer, sistem informasi yang belum terpadu dan kurang jelasnya perjanjian kesepakatan yang dibuat oleh rumah sakit dengan pihak ketiga. Sehingga hal ini sering mengakibatkan lamanya proses penagihan yang dilakukan. Saran-saran yang dapat diberikan adalah penetapan prosedur kerja dan kebijakan dalam upaya penagihan piutang, penyediaan sarana komputer berikut keterpaduan sistem informasinya dan pengalokasian benefit khusus kepada karyawan yang melakukan proses penatalaksanaan' piutang, yang kemudian itu semua diarahkan untuk tercapainya penatalaksanaan piutang rumah sakit yang ideal.

---

To Increase its revenue, hospital should provide continuous quality services to its patient in medical as well as non medical services. A temporary payment guaranteed by third parties may become an option for payment. However, this will negatively implicate to the hospital's capital structure if it is not managed carefully. Based on hospital's financial report from the last three years, it has indicated that about 15% of the total revenue is an account receivables. In which and average collection period is 19 days Using system approach, this research aims to explore some indicators causing the increasing number using account receivables as well as its collection period. This is a descriptive and analytical research using direct observation and indepth interview to related departments. This study shows Mekar Sari Hospital has not performed well in management of account receivable. This may cause by lack of computer equipments, management information systems, unclear MoU between hospital and company. These factors may possibly lead to a long period of collecting activities. There are some recommendations given to the hospital such as setting procedures and policy in collecting account receivables, providing computers as well as networking system and allocating attractive benefit for staffs, and all of that should be shoot to ideal acount receivable achievement. Bibliografi : 31 (1977 - 2001)

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berdasarkan data time series, apakah pertumbuhan aset atau dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah sensitif terhadap pengaruh volatilitas tingkat bunga (SBI) dan nilai tukar rupiah (Exchange Rate). Selain dua varibel tersebut dalam penelitian ini juga mencoba memasukan fatwa MUI tentang keharaman bunga sebagai variabel biner (dummy). Model yang diestimasi dalam penelitian ini adalah Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) dan General Autoregressive Conditional Heteroseedasticity (GARCH). Penggunaan model ini adalah untuk melihat apakah residual dan varian residual periode sebelumnya signifikan mempengaruhi variabel Aset atau DPK terhadap model yang diestimasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa : (a) uji regresi berganda dengan metode OLS menunjukkan bahwa tingkat bunga maupun nilai tukar memiliki korelasi negatif dan signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan Aset maupun Dana Pihak Ketiga perbankan syariah, sedangkan Fatwa MUI mempunyai korelasi positif juga signifikan mempengaruhi pertumbuhan Aset dan Dana Pihak Ketiga. (b) Selanjutnya berdasarkan uji ARCH diperoleh hasil bahwa nilai residual periode sebelumnya signifikan mempengaruhi pertumbuhan aset maupun dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah. Sedangkan melalui uji GARCH diperoleh hasiI yang menunjukkan bahwa varian residual periode sebelumnya tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan keduanya. (c) tingkat bunga maupun nilai tukar melalui uji ARCH IGARCH diketahui memiliki volatilitas yang signifikan sehingga model yang diestimasi tidak bebas dari pengaruh residual periode sebelumnya. (d) pertumbuhan Aset dan DPK melalui uji ARCH-M ternyata signifikan memiliki sensitifitas terhadap fluktuasi perubahan tingkat bunga dan nilai tukar rupiah.

---

The research aims to analyze the sensitivity of the growth of the third parties' fund and asset of syariah banking on the influence of the interest rate (SBI) and exchange rate volatility based on time series data. Beside those two variables, a dummy variable, i.e. fatwa MUI on prohibition of usury (riba) is also used. The model estimated in the research is Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) and General Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). This model is used to find out whether previous residual and variance residual significantly influence the variables of the third parties' fund and asset on the model estimated. The results of the research indicate that: (a) Multiple Regression Test Using Ordinary Least Square Method (OLS) reveals that both interest rate and exchange rate have negative correlation and significantly influence the growth of the third parties' fund and asset of the syariah banking. On the other hand, fatwa MUI has positive correlation and significantly influence the growth of the third parties' fund and asset. (b) Based on the ARCH evaluation, it is found out that previous residual value significantly influences the growth of the third parties' fund and asset of the syariah banking. Meanwhile, using the GARCH evaluation it is also found out that previous variance residual significantly influences either the assets or the fund. (c) Both interest rate and exchange rate evaluated by ARCH and GARCH do have significant volatility so that the estimated models are not free from previous residual influence. (d) The growth of the third parties' fund and asset based on the ARCH-M test has in fact significant sensitivity on the fluctuation of the interest rate and rupiah exchange rate.

Abstrak :
Dalam rangka memperluas share pasar perbankan syariah diperlukan upaya peningkatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga ini dalam lingkungan dual banking system dipengaruhi oleh pergerakan variabel makroekonomi yang kompleks. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pengaruh variabel makroekonomi yaitu suku bunga SBI, tingkat inflasi dan kurs US $ terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah yang menjadi salah satu sinyal besaran share pasar yang berhasil diraih sistem perbankan syariah. Pengaruh suku bunga SBI diidentifikasi dengan besaran net equivalent rate, sementara pengaruh tingkat inflasi diidentifikasikan dengan besaran real equivalent rate. Karena terdapat perbedaan satuan maka variabel jumlah Dana Pihak Ketiga dan Kurs US $ dibentuk dalam model logaritma semi-log, sehingga variabel ini menjadi lnDPK dan lnExR. Penelitian ini menggunakan model regresi linier sederhana, dengan menguji masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini dilakukan untuk menghindari efek multikolinieritas yang menyebabkan asumsi-asumsi yang tidak sesuai. Berdasarkan analisis regresi disimpulkan bahwa NER dan RER memiliki hubungan positif dengan jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah. Sementara itu kurs US $ memiliki hubungan negatif terhadap jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah.

---

To get market share of sharia banking, third parties investment need to be increased. Growth of third parties investment of sharia banking in the dual banking system environment is influenced by complexity of macroeconomics variables. This research purposed are to identity the influencing of central banking interest rate, inflation rate and US $ exchange rate to third parties investment of sharia banking. Central banking interest rate is identify by the net equivalnet rate, beside inflation rate identify by the real equivalent rate. Because of difference units of measure, third parties investment of sharia banking and US $ exchange rate changed into semi log model. The results are lnDPK and lnExR. This research using linier regression model. To avoid multicolliniearity effect, each independen variables identified to dependent variable. Based linier regression analysis conclude, NER and RER positively influencing the third parties investment of Sharia Banking. while US $ exchange rate positively influencing the third parties investment of Sharia banking.

Abstrak :
Sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terjadi perubahan terhadap ketentuan mengenai perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat sebelum atau pada waktu perkawinan berlangsung, kini selama perkawinan pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan. Hal ini pasti akan berpengaruh terhadap keadaan harta benda perkawinan, karena pada umumnya perjanjian perkawinan dibuat untuk menyimpangi bentuk dasar harta perkawinan yang bercampur. Bukan hanya tentang harta benda perkawinan yang terpengaruh namun juga terhadap pihak ketiga. Dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang telah diubah maupun belum sepakat bahwa perjanjian perkawinan dapat berlaku pula bagi pihak ketiga tersangkut. Maka perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan, khususnya yang mengatur tentang harta benda perkawinan suami istri akan berakibat hukum pada pihak ketiga. Pengaruh yang ditimbulkan dapat berupa kerugian bagi pihak ketiga, namun hingga sekarang tidak ada batas yang jelas untuk menentukan kerugian bagi pihak ketiga tersebut. Maka dari itu dalam skripsi ini penulis akan membahas akibat hukum yang timbul dari dibuatnya perjanjian perkawinan selama perkawinan terhadap harta benda perkawinan dan pihak ketiga. Metode yang digunakan untuk meneliti permasalahan tersebut adalah yuridis normatif. Beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah pembuatan perjanjanjian selama perkawinan ini akan menimbulkan akibat terhadap harta pribadi maupun harta bersama tergantung bentuk perjanjian yang digunakan. Untuk pihak ketiga akibat hukum yang timbul setelah pencatatan perjanjian dilakukan. Batas kerugian dapat dilihat apakah dengan perjanjian tersebut jaminan pihak ketiga berkurang atau tidak, namun tetap harus dibuktikan melalui Pengadilan. Dengan demikian pemerintah perlu segera memperbaruhi peraturan yang ada dan mengeluarkan pengaturan teknis terkait perjanjian perkawinan.

---

Since the issuance of Constitutional Court Decision Number 69 PUU XIII 2015 there has been changes on the provisions of nuptial agreement. The original nuptial agreemet can only be made before or at the time of marriage, now during the marriage a couple may enter into a nuptial agreement. This will affect the stage of marital property, since a nuptial agreement usually made to derogate the basic stage of marital property which is community property. Not only about the marital property that can be affected but also third parties rsquo interest. Article 29 Law Number 1 1974, both the origin and the change agreed that the nuptial agreement may invoke the third parties are involved. Thus, nuptial agreement made during marriage, especially those which regulate about marital property will arise legal consequences to third parties. The impact can be a loss to third parties, but until now there is no clear limit to determine the loss. Therefore this thesis will discuss the legal consequences arising from the making of marital property agreement during marriage to the marital property and third parties. The method used to examined the problem is juridical normative. Based on the research the author can concluded that nuptial agreement made during marriage can both affected to private property and community property depending on what kind of nuptial agreement applied. There must be a registration of the nuptial agreement to make the third parties invoked. The limit of losses can be seen wheter the third parties rsquo bail of payments are reduced or not. But it must be proven through the Court. Thus the government needs to revise the existing regulation and issue a technical regulation over nuptial agreement.