Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini menganalisis terkait kedudukan PPAT penerima protokol sebagai turut tergugat dalam sengketa akta yang disimpannya dan pertanggungjawaban seorang PPAT penerima protokol terhadap akta-akta PPAT yang disimpannya khususnya dengan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 38/Pdt.G/2020/PN KDR. Tulisan ini berbentuk penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian Eskplanatoris. Pengajuan gugatan harus memenuhi syarat formil gugatan yakni kelengkapan para pihak. Ketidaklengkapan para pihak menyebabkan gugatan kurang pihak dan tidak dapat diterima (NO). Akan tetapi, penarikkan pihak harus melihat kedudukan hukum dan dalil gugatan. Pada pokoknya, PPAT penerima protokol hanya berkewajiban untuk melakukan penyimpanan dan menjaga akta-akta yang diterimanya sebagai suatu dokumen arsip negara dan hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban jikalau terhadap akta yang disimpannya tersebut rusak. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara fakta dan yang tertuang dalam akta, termasuk kesalahan dalam pembuatan akta autentik, maka PPAT penerima protokol tidak bertanggung jawab terhadap isi akta. Pengisian blangko kosong dapat dilakukan jikalau disesuaikan dengan kejadian, peristiwa dan data sebenar-benarnya sesuai dokumen yang diperlihatkan di hadapan PPAT dan dibacakan di hadapan para pihak. Terhadap PPAT pembuat akta yang mengisi blanko tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka PPAT bertanggung jawab secara pribadi dan pertanggungjawaban tidak beralih kepada penerima protokolnya. ......This thesis aims to explain the position of the PPAT who receives the protocol as a co-defendant in disputes over the deeds they have stored and the responsibility of a PPAT protocol recipient for the deeds they keeps, This reasearch refers to Court Judgement No. 38/Pdt.G/2020/PN KDR which follows a normative juridical approach with an explanatory research methodology. Filling a lawsuit should fulfill the requirements and the parties. The lack of parties bring about the rejection of the lawsuit (NO). When accusing person as Co-Defendant must be seen based on its legal position and the arguments of the lawsuit. However, the PPAT Recipient of the Protocol is primarily responsible for the safekeeping and preservation of the received deeds as official state archieve documents. PPAT Recipient of the Protocol only be held liable if the deeds they kept are damaged and not responsible for the contents of the deed. Filling in the blank sections is acceptable if it accurately represents the actual events and data in accordance with the documents presented before the PPAT and read aloud in the presence of all concerned parties, the responsibility is borne by the giver.

Abstrak :
Notaris menjalankan jabatannya dalam melayani masyarakat membuat akta autentik sebagai alat bukti yang bersifat mutlak dan diakui negara, tentunya diikuti dengan tanggung jawab yang penuh sebagai pejabat umum. Atas dasar tersebut, maka diperlukannya perlindungan hukum untuk melindungi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Dalam hal pembuatan akta perjanjian kerjasama, Notaris hanya menjalankan jabatannya untuk memberikan alat bukti yang dibutuhkan masyarakat. Dengan kata lain, dalam pembuatan perjanjian Kerjasama, berisi ketentuan yang merupakan kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta autentik. Sehingga Notaris tidak bisa diikutsertakan menjadi pihak tergugat ketika perjanjian tersebut tidak terpenuhi, karena Notaris tidak bertanggung jawab atas jalannya kesepakatan dalam perjanjian. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai implikasi dan perlindungan hukum bagi Notaris; (1) Impikasi dan perlindungan hukum bagi Notaris sebagai tergugat dalam penyelesaian sengketa berkaitan dengan akta yang dibuatnya; (2) kedudukan Notaris sebagai tergugat dan akibat hukum terjadinya sengketa atas akta perjanjian berkenaan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 438 K/Pdt/2022. Untuk menjawab permasalahan tersebut pada penelitian ini menggunakan metode penelitian doctrinal dengan tipologi penelitian eksplanatori. Data yang digunakan ialah data sekunder dengan wawancara sebagai data pendukung. Metode analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Bentuk hasil penelitian ini berbentuk penelitian eksplanatoris-analisis. Hasil analisis (1) Notaris tidak berimplikasi atas akta yang dibuatnya serta perlindungan hukum bagi Notaris yaitu berupa hak dan kewajiban ingkar berdasarkan Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 54 dan Pasal 66 UUJN; (2) tidaklah tepat menjadikan Notaris sebagai pihak tergugat karena Notaris terbukti telah menjalankan jabatan sesuai dengan peraturan jabatan yang ada, serta akibat hukum yang tepat ialah dapat dibatalkannya akta perjanjian yang bersangkutan. ......Notaries carry out their duties in assisting the community to make authentic deeds for the purpose as evidence that is absolute and recognized by the state, of course, Notary followed by full responsibility as a public official. On this basis, legal protection is needed to protect Notaries in carrying out their duties incase there is a dispute in the future. In the case of making an agreement deed, the Notary is only carrying out his position to provide the evidence needed by the community. In other words, in making an agreement, it contains provisions which are the will of the parties as set forth in an authentic deed. Thus, the Notary cannot be placed as the defendant when the agreement is not fulfilled, because the Notary is not responsible for the implementation of the agreement stated on the deed. The issues raised in this study regarding the implications and legal protection for Notaries; (1) Implications and legal protection for a Notary as a defendant in disputes settlement related to the deed he made; (2) the position of the Notary as a defendant and the legal consequences of a dispute over the deed of agreement regarding the Supreme Court Decision Number 438 K/Pdt/2022. To answer these problems, this study uses a doctrinal research method with an explanatory research typology. The data used is secondary data with interviews as the supporting data. Analytical method in this study is qualitative. The results of this research are in the form of explanatory-analytic research. The results of the analysis (1) The notary has no implications for the deed he made as well as legal protection for the Notary, namely in the form of rights and obligations to disavow under Article 4 paragraph (2), Article 16 paragraph (1) letter f, Article 54 and Article 66 UUJN; (2) it is not appropriate to put a Notary as a defendant because the Notary is proven already carried out his position in accordance with the existing regulations, and the legal consequence that suitable is the deed of agreement can be cancelled (voidable).

Abstrak :
ABSTRAK
Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh negara, tetapi dalampraktek yang terjadi di Indonesia, kenyataannya notaris harus selalu diikutsertakansebagai turut tergugat dipengadilan ketika terjadi persengketaan yang menyangkutaktanya, hal ini dapat mengganggu kelancaran tugas Notaris sebagai pejabatpublik. Dari latar belakang tersebut, penulis mengambil perumusan masalah yaitubagaimana kedudukan Notaris Pengganti atau Pejabat Sementara Notaris sebagaipihak turut tergugat dalam pengadilan. Penulis menggunakan metode penelitianyuridis normatif dan data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu datayang berupa studi kepustakaan dan studi terhadap putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 360/K/Pdt/2016. Turut Tergugat sebenarnyadipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa, tetapidemi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan dalam petitum. TurutTergugat harus dicantumkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim,Sehingga kedudukan Notaris Pengganti atau Pejabat Sementara Notaris yangmenjadi Pihak Turut Tergugat adalah sebagai pelengkap dalam suatu gugatansaja.

---

ABSTRACT
Notary is a trusted official given by the government, but practical which ishappened in Indonesia that the notary has to join as a respectively in the court ifthere is a dispute related to their deed, and it could be disturbed notary as apublic official. From those backgrounds, the writer takes a problem formulationin how the position of substitute notary or temporary official notary is codefendantin the court. The writer using a research method which is yuridisnormative and using a secondary data, which is a data of research study andstudy of supreme court of republic of Indonesia rsquo s decision Number360 K Pdt 2016. Co defendant is actually used to the people who don rsquo t dominatein dispute matter, but need to be fulfilled in petitum. Co defendant is mentioned sothat obeyed to the judge rsquo s decision, so that substitute notary or temporary officialnotary that has been a co defendant is a complementary in a lawsuit

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang pertanggungjawaban hukum terhadap Tergugat Intervensi yang memperoleh Sertipikat Hak Milik melalui Akta Pengoperan Hak. Kasus berawal dari tanah yang dimiliki Tergugat Intervensi bersengketa dengan tanah milik Penggugat. Penelitian ini ingin membuktikan keabsahan Akta Pengoperan Hak yang diperoleh oleh Tergugat Intervensi dan juga perlindungan hukum yang didapatkannya. Selain itu penelitian ini menganalisis pencabutan Sertipikat Hak Milik Tergugat Intervensi sebagai Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100PK/TUN/2018. Di Indonesia untuk memperoleh hak atas tanah tidak dapat diperoleh secara seketika, melainkan diperoleh berdasarkan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian ini dipilih karena menjelaskan sistematik hukum dalam berbagai peraturan perundang undangan terkait Putusan Mahkamah Agung. Selain meneliti keabsahan akta, penelitian ini juga membahas mengenai perlindungan hukum yang diperoleh Tergugat Intervensi dan pencabutan Sertipikat Tergugat Intervensi berdasarkan Putusan Majelis Hakim tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan menggunakan metode analisis data secara deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bagaimana keabsahan akta dinilai dari keauntentikan akta tersebut dan apabila akta autentik sudah memenuhi unsur unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta bagaimana hasil analisis dari pencabutan Sertipikat Hak Milik yang berdasarkan pertimbangan hakim. ......This thesis aims to reseach about the legal liability of Intervene Defendant II who obtained a Certificate of Property Rights with the Deed of Transfer of Rights. Which turns out that the land owned by the Intervening Defendant is in dispute with the Plaintiff's land. Therefore this research wants to prove the validity of the Deed of Transfer of Rights obtained by the Intervening Defendant II and also the legal protection that they have obtained. It also analyzes the revocation of Intervention Defendants Ownership Certificate as Supreme Court of the Republic Indonesia Verdict 100PK/TUN/2018. In Indonesia to obtain land rights can not be obtained immediately, but obtained based on applicable regulations. This research using normative legal research. This research method is chosen because it explains the systematic law in various laws and regulations related to the Supreme Courts Decision. In addition to examining the validity of the deed, this study also discusses the revocation of Intervention Defendant II's certificate based on the Decision of the Panel of Judges..This thesis using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal material. The result of this thesis is to find the validity of the certificate based of UUJN.

Abstrak :
ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang kumulasi gugatan objektif perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi yang kemudian dikaitan dengan eksepsi obscuur libel. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Yang menjadi bahan analisis dalam skripsi ini adalah sengketa antara PT World Simulator Technology dan PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia (PT. Garuda Indonesia) yang diputus dalam putusan Putusan no 397/PDT.G/2006/PN.JKT PST dan No 24/PDT/2008/PT. DKI. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kumulasi gugatan objektif perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi, tidaklah dilarang dalam ketentuan hukum acara perdata, walaupun memiliki syarat-syarat tertentu. Putusan dalam kasus yang dianalisis menyimpulkan bahwa dalam sengketa tersebut, tidak adanya kumulasi gugatan objektif perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi. Dan dalam kaitan dengan eksepsi obscuur libel, meskipun dalam gugatan tidak terdapat kumulasi objektif, namun hakim tidak serta merta memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) melainkan majelis hakim memilih diantara keduanya, yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat merupakan wanprestasi.

---

ABSTRACT

This research is focus on the Objective Cumulation of Tort and Non-Fulfilment Lawsuit which connected to obscuur libel exception. Normative juridical method is used to analyze the case ini this reserach. The case that is used in this reserach is the conflict/case between PT World Simulator Technology and PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia (PT Garuda Indonesia) in verdict number registration 397/PDT.G/2006/PN.JKT PST and number 24/PDT/2008/PT.DKI. Eventhough the objective cumulation of tort and non-fulfilment lawsuit is not forbidden based on civil law procedure, but it has certaintly conditions. The result of the research conclude that this case, doesn’t have objective cumulation of tort and non-fulfilment lawsuit. In connected with obscuur libel exception, although in that case doesn’t have objective cumulation, but the judge is not spontaneous to decide that the lawsuit is doesn’t accepted (niet onvankelijk verklaard) and the judge select that the action which is defendant have been done is non-fulfilment.