Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang pertanggungjawaban hukum terhadap Tergugat Intervensi yang memperoleh Sertipikat Hak Milik melalui Akta Pengoperan Hak. Kasus berawal dari tanah yang dimiliki Tergugat Intervensi bersengketa dengan tanah milik Penggugat. Penelitian ini ingin membuktikan keabsahan Akta Pengoperan Hak yang diperoleh oleh Tergugat Intervensi dan juga perlindungan hukum yang didapatkannya. Selain itu penelitian ini menganalisis pencabutan Sertipikat Hak Milik Tergugat Intervensi sebagai Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100PK/TUN/2018. Di Indonesia untuk memperoleh hak atas tanah tidak dapat diperoleh secara seketika, melainkan diperoleh berdasarkan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian ini dipilih karena menjelaskan sistematik hukum dalam berbagai peraturan perundang undangan terkait Putusan Mahkamah Agung. Selain meneliti keabsahan akta, penelitian ini juga membahas mengenai perlindungan hukum yang diperoleh Tergugat Intervensi dan pencabutan Sertipikat Tergugat Intervensi berdasarkan Putusan Majelis Hakim tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan menggunakan metode analisis data secara deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bagaimana keabsahan akta dinilai dari keauntentikan akta tersebut dan apabila akta autentik sudah memenuhi unsur unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta bagaimana hasil analisis dari pencabutan Sertipikat Hak Milik yang berdasarkan pertimbangan hakim.

---

This thesis aims to reseach about the legal liability of Intervene Defendant II who obtained a Certificate of Property Rights with the Deed of Transfer of Rights. Which turns out that the land owned by the Intervening Defendant is in dispute with the Plaintiff's land. Therefore this research wants to prove the validity of the Deed of Transfer of Rights obtained by the Intervening Defendant II and also the legal protection that they have obtained. It also analyzes the revocation of Intervention Defendants Ownership Certificate as Supreme Court of the Republic Indonesia Verdict 100PK/TUN/2018. In Indonesia to obtain land rights can not be obtained immediately, but obtained based on applicable regulations. This research using normative legal research. This research method is chosen because it explains the systematic law in various laws and regulations related to the Supreme Courts Decision. In addition to examining the validity of the deed, this study also discusses the revocation of Intervention Defendant II's certificate based on the Decision of the Panel of Judges..This thesis using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal material. The result of this thesis is to find the validity of the certificate based of UUJN.