Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini memberikan bukti empiris atas pengaruh persentase kepemilikan keluarga terhadap tingkat pengungkapan sukarela dengan efektifitas dewan komisaris dan komite audit sebagai variabel pemoderasi. Pengungkapan sukarela diukur melalui metode skoring indeks pengungkapan sukarela yang digunakan dalam penelitian Adharini (2006). Sedangkan skor efektifitas dewan komisaris dan komite audit sebagai variabel pemoderasi diperoleh melalui metode skoring yang digunakan dalam penelitian Hermawan (2009). Dengan memakai sampel penelitian perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI pada tahun 2009 - 2010, menunjukkan perusahaan dengan kepemilikan keluarga memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela. Efektifitas dewan komisaris tidak terbukti memberikan efek moderasi terhadap kedua variabel tersebut. Sedangkan efektifitas komite audit memperkuat pengaruh negatif hubungan antara kepemilikan keluarga dengan pengungkapan sukarela. ......This paper empirically examines the effect of family ownership to voluntary disclosure with the effectiveness of the board commisioners and audit committee as moderating variables. Voluntary disclosure score is measured by index of voluntary disclosure used in Adharini (2006). Effectiveness score of the board commisioners and audit committee obtained by scoring method used in Hermawan (2009). Using hand-collected data from manufacturing firm on BEI in the year 2009 - 2010, shows that level of family firms is negatively associated with the level of voluntary disclosure. Effectivity of board of commissioners does not give moderation effect. But effectivity of audit committee strengthen the negative effect between family ownership and voluntary disclosure.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang pengaruh tingkat keluasan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan terhadap earnings response coefficient yang menggambarkan hubungan antara laba dengan imbal hasil saham. Penelitian ini membuat hipotesis bahwa pengumuman laba dan pengungkapan sukarela bekerja secara bersama-sama dalam mempengaruhi imbal hasil saham. Hipotesis ini menjelaskan bahwwa investor akan menggunakan seluruh informasi dalam laporan tahunan bersama dengan laba yang dilaporkan perusahaan untuk membuat keputusan investasi. Pengujian hipotesis ini menggunakan model regresi antara imbal hasil saham dengan perubahan laba. Sampe yang digunakan adalah perusahaan yang tercatat di BEI pada periode 2009-2010. Penilaian pengungkapan sukarela dilakukan dengan menggunakan metode disclosure index. Sedangkan item pengungkapan sukarela dikembangkan berdasarkan Soeripto (1992), Botosan (1997), Sitanggang (2002), Lementis dan Weetman (2004), Adhariani (2005), Hossain dan Hammami (2009) dengan penyesuaian pada Kep-134/BL/2006 dan KNKG 2006. Hasil penelitian mendukung hipotesis bahwa pengungkapan sukarela dan laba bekerja secara bersama-sama dalam mempengaruhi imbal hasil saham seperti yang telah dibuktikan pada penelitian-penelitian sebelumnya terkait earnings response coefficient. Uji sensitivitas dengan periode yang berbeda memberikan hasil yang berbeda dalam penelitian ini.

---

This study examines the impact of voluntary disclosure level in annual report on earnings response coefficient which defines the relationship between earnings and return. The study hypothesizes that the informativeness of earnings and voluntary disclosure is working complementay to affect return. This hypothesis assumes that investor will the information provided in annual report together with information in earnings to make an investment decision. To test the hypothesis, current stock returns are regressed against curent earnings changes. The sample consist of 84 manufacturing companies listed in BEI with period on 2009-2010. The amount of voluntary disclosure is measured using disclosure index. Meanwhile, checklist of voluntary disclosure items developed by Soeripto (1992), Botosan (1997), Sitanggang (2002), Lementis dan Weetman (2004), Adhariani (2005), Hossain dan Hammami (2009) and also adjusment with Kep-134/BL/2006 and KNKG 2006. The findings of the test of the differences support the hypothesis that voluntary disclosure and informativeness of earnings work together to affect return that have been identified in previous studies regarding earnings response coefficient. The findings give different result in different holding period.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengungkapan sukarela terhadap true firm performance dengan menggunakan efektivitas dewan komisaris sebagai variabel pemoderasi. Pengujian hipotesis diukur dengan menggunakan regresi fixed effect untuk data panel dengan sampel sebanyak 312 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan sukarela berpengaruh secara nonlinear terhadap true firm performance yang diproksikan dengan Adjusted ROE. Adanya efektivitas dewan komisaris turut memperkuat pengaruh pengungkapan sukarela terhadap true firm performance.

---

This research aims to know the effect of voluntary disclosure on true firm performance with board of commissioner effectiveness as moderating variable. Hypothesis testing used fixed effect method for data panel with sample of 312 firm-year observations manufacturing companies that are listed at Indonesian Stock Exchange in 2012-2014. The result of this study shows that voluntary disclosure has a nonlinear significant effect on true firm performance. This relationship is stronger for firms with higher board of commisioner effectiveness score.

Abstrak :
Koperasi adalah salah satu badan usaha penopang perekonomian bangsa di Indonesia, keberadaan koperasi modern yang ada saat ini pada awalnya disiasati oleh Rochdale Pioneers, praktik yang dilakukan Rochdale Pioneers 1844 lalu yang membuahkan esensi dari badan usaha koperasi, prinsip-prinsip koperasi. Prinsip koperasi sendiri adalah suatu identitas yang tidak bisa diganggu gugat dalam praktik perkoperasian di seluruh dunia, saat ini prinsip Koperasi telah disusun secara rapih oleh International Cooperative Alliance, di Indonesia sendiri prinsip Koperasi dianggap sebagai derivasi dari Pasal 33 UUD 1945. Hukum Koperasi Indonesia telah memiliki Pasal yang mengakomodir diakuinya prinsip sukarela anggota Koperasi baik dari UU Koperasi maupun dari peraturan pelaksananya, namun pasal-pasal yang mengatur tentang prinsip sukarela anggota Koperasi di Indonesia masih terdapat potensi untuk dilakukan penyimpangan terhadapnya. Skripsi ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip sukarela anggota melalui studi pada Putusan No.1/Pdt.G.S/2022/Pn.Trt Dan Putusan No.3/Pdt.G.S/2022/Pn.Trt.), yang hasilnya adalah prinsip sukarela anggota koperasi masih belum diterapkan dengan semestinya, penyimpangan terhadap prinsip ini juga berpengaruh pada simpanan anggota koperasi. Penelitian ini memiliki bentuk penelitian hukum normatif dengan studi pustaka dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. ......Cooperatives are one of the supporting business entities for the nation's economy in Indonesia. The existence of modern cooperatives that exist today was initially handled by the Rochdale Pioneers, a practice carried out by the Rochdale Pioneers in 1844 that resulted in the essence of cooperative business entities, cooperative principles. The cooperative principle itself is an identity that cannot be contested in cooperative practices throughout the world. Currently, the cooperative principles have been neatly compiled by the International Cooperative Alliance, in Indonesia itself the cooperative principle is considered a derivation of Article 33 of the 1945 Constitution. Indonesian Cooperative Law already has Articles that accommodate the recognition of the voluntary principle of cooperative members, both from the Cooperative Law and from its implementing regulations, but the articles governing the voluntary principle of cooperative members in Indonesia still have the potential for deviation from it. This thesis is intended to find out how the voluntary principle of members is implemented through studies on Decision No.1/Pdt.G.S/2022/Pn.Trt and Decision No.3/Pdt.G.S/2022/Pn.Trt.), the result of

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas pelaksanaan lelang noneksekusi sukarela terhadap aset Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II Tangerang. Lelang Noneksekusi sukarela yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II seharusnya tidak menyisakan permasalahan di kemudian hari. Selain itu, Lelang seharusnya aman karena dilakukan secara apa adanya (as is) dan Pembeli dianggap sudah mengetahui kondisi objek yang dilelang. Namun demikian, lelang tersebut digugat oleh pihak lain karena objek lelang ternyata juga merupakan objek sita jaminan/eksekusi pada perkara lain yang telah berkekuatan hukum tetap, antara pemilik objek lelang dengan penggugat. Berdasarkan uraian tersebut, Tesis ini meneliti pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II atas harta milik Perseroan Terbatas dengan permasalahan mengenai prosedur pelaksanaan lelang dan keabsahan lelang. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lelang dapat terlaksana secara sukarela karena dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang. Informasi mengenai adanya sita jaminan/eksekusi tidak terdapat pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan dalam rangka penyelenggaraan lelang. Informasi tersebut penting dalam menentukan siapa yang berwenang melakukan lelang. Pada penelitian ditemukan perbedaan informasi yang tertera dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan bukti kepemilikan hak atas tanah. Perbedaan tersebut dapat mengakibatkan kesalahan kewenangan dalam melakukan lelang. Lelang yang seharusnya dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II. Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan lelang terhadap aset Perseroan Terbatas memiliki prosedur yang sama dengan lelang perseorangan. Kekeliruan kewenangan Pejabat Lelang mengakibatkan lelang menjadi tidak sah. Penulis menyarankan bahwa dalam pelaksanaan lelang noneksekusi sukarela, Pejabat Lelang Kelas II dapat melakukan pemeriksaan lebih jauh atas objek lelang.

---

ABSTRACT
This thesis will describe the implementation on the voluntarily non-execution auction of the assets owned by an Indonesian limited liability company. The voluntary auction lead by Class II Auctioneer (Pejabat Lelang Kelas II) was supposed to be conducted voluntarily without dispute and does not leave any future dispute. Considering that the auction conducted "as is", the buyer was expected to realize the condition of the object. In fact, the auction was sued by another party who argues that the object is a confiscation object on another dispute. The information which indicates that the auction object is an object of confiscation does not declared in the Land Registration Letter issued by Land Office. n an auction with fixed assets as objects, the issuance of Land Registration Letter is required to fulfill formal legality of auction object. Land Registration Letter is also a document that became basis in determining who is authorized to conduct the auction. The research found differences between information contained in the Land Registration Letter and information in the Right to Build Certificate. Such discrepancies may result errors in determining auction officers, and it may caused to invalidity of the auction. The research conducted by normative juridical with analytical descriptive method will describe general auction procedure with emphasize on the Limited Liability Company as the owner of auction object.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana PT Garuda Indonesia mengelola risiko reputasinya melalui pengungkapan sukarela. PT Garuda Indonesia Tbk., maskapai penerbangan terbesar di Indonesia, telah mengalami sejarah panjang pasang surut dalam industri penerbangan. Oleh karena itu, sangat menarik untuk mengevaluasi bagaimana perusahaan mengelola reputasinya selama krisis reputasi. Kerangka Kerja Manajemen Risiko Reputasi dengan penambahan unsur reputasi berupa program anti korupsi digunakan sebagai dasar evaluasi. Penelitian ini menggunakan analisis konten kuantitatif dan kualitatif yang diaplikasikan pada laporan tahunan PT Garuda Indonesia tahun 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, dan 2019 sebagai metode dan instrumen penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat berada di puncak reputasinya, perusahaan lebih fokus pada pengungkapan tentang kualitas barang dan jasa. Sedangkan ketika timbul risiko reputasi, elemen kualitas manajemen lebih sering ditemukan. Studi ini juga menemukan bahwa ketika risiko reputasi terjadi, perusahaan menggunakan strategi “bolstering”, "shifting the blame", "corrective action", dan "compensation" untuk memperbaiki reputasinya. ......This study aims to evaluate how PT Garuda Indonesia Tbk. manages its reputation risk through voluntary disclosures. PT Garuda Indonesia Tbk., the largest airlines company in Indonesia has experienced a long history of ups and downs in the aviation industry. Thus, it is very interesting to evaluate how the company manage its reputation throughout the reputation crisis. Reputation Risk Management Framework with the addition of reputation element in the form of anti-corruption element is applied as the basis of evaluation. This paper uses a quantitative and qualitative content analysis on PT Garuda Indonesia's annual reports for the year of 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, and 2019 as the research method and instrument. The key finding shows that while at the peak of its reputation, the company focuses more on disclosures about the quality of goods and services. Meanwhile, when experiencing a reputation threat, the quality of management is more often exposed. The study also finds that when the reputation threat occurs, the company uses “bolstering”, “shifting the blame”, “corrective action”, and “compensation” to repair its reputation.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kompetisi, produk simpanan sukarela sebagai variabel pemoderasi, dan kemajuan sektor perbankan terhadap jangkauan dan kebertahanan MFI. Studi menggunakan data yang berasal dari 39 negara dan 609 MFI, dengan rentang waktu antara tahun 2004 hingga tahun 2018. Pengukuran kompetisi pada studi ini menggunakan Boone Indicator. Penelitian menggunakan Model Random Effect dan untuk mengatasi endogenitas studi ini juga menerapkan metode GMM two step system. Hasil penelitian menunjukkan produk simpanan sukarela dapat memoderasi pengaruh kompetisi terhadap jangkauan. Sedangkan pada pengujian terhadap pengaruh kemajuan sektor perbankan, kemajuan sektor perbankan berpengaruh positif terhadap kemampuan MFI untuk bertahan tanpa mengandalkan subsidi. Implikasi dari penelitian ini adalah mendorong MFI untuk memiliki simpanan sukarela ataupun menggalakkan penawaran simpanan sukarela supaya menjangkau lebih banyak masyarakat miskin. Sementara terkait dengan sektor perbankan, MFI dan perbankan dapat menjalin hubungan kerja sama yang lebih erat misalnya melalui penyaluran pembiayaan dengan skema beragam. Di sisi lain, regulator menciptakan lingkungan kerja sama yang baik bagi keduanya. ......This study investigates the effect of competition, voluntary savings as moderating variables, and the banking sector development on the outreach and sustainability of MFIs. The study uses data from 39 countries and 609 MFIs, spanning from 2004 to 2018. This study uses Boone Indicator to measure competition. This research uses the Random Effects Model, and to overcome endogeneity, this study also applies the GMM two-step system method. The results show that voluntary savings products can moderate the effect of competition on outreach. Meanwhile, banking sector development has a positive effect on MFIs’ sustainability related to their ability to survive without relying on subsidies. The implication of this research is to encourage MFIs to have voluntary savings or to promote voluntary savings offerings to reach impoverished communities. MFIs and banks can build closer relationships, for example, through financing products under various schemes. On the other hand, the regulator may create a good working environment for both.

Abstrak :
Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan good corporate governance dan pengungkapan sukarela dapat mempengaruhi tingkat asimetri informasi perusahaan serta bagaimana kepemilikan keluarga mempengaruhi asosiasi tersebut. Good corporate governance dinilai berdasarkan indeks yang dikeluarkan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship, sedangkan untuk pengungkapan sukarela menggunakan score berdasarkan dengan checklist pengungkapan yang digunakan oleh Chau dan Gray (2010). Pengujian hipotesis dengan model regresi linear berganda yang menggunakan sampel sebanyak 233 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2008. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa good corporate governance dan pengungkapan sukarela tidak berpengaruh terhadap tingkat asimetri informasi. Namun good corporate governance mempengaruhi positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Kepemilikan keluarga terbukti tidak terpengaruh terhadap hubungan antara good corporate governance dengan asimetri informasi, good corporate governance dengan pengungkapan sukarela serta pengungkapan sukarela dengan asimetri informasi. This study aims to determine good corporate governance and voluntary disclosure can effect information asymmetry level also how family ownership effects the association. Good corporate governance is measure based on an index issued by Indonesian Institute for Corporate Directorship, while voluntary disclosure using a score based on the disclosure checklist that used by Chau and Gray (2010). Hypothesis testing is came out using multiple linear regresion model with sample of 233 companies listed on Bursa Efek Indonesia during 2008. The results of the this study show that good corporate governance and voluntary disclosure do not affect the level of information asymmetry. But good corporate governance has positive and significant influence on voluntary disclosure level. Family ownership is proven not affected the association between good corporate governance and information asymmetry level, good corporate governance and voluntary disclosure, and also voluntary disclosure and information asymmetry level.