Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Implementasi protokol untuk mengakomodasi proxy sign berangkat dari kekhawatiran akan keamanan penyedia tanda tangan yang memakai skema digital signature biasa. Pada skema proxy signature, original signer mendelegasikan otoritasnya kepada proxy signer tanpa mengirimkan kunci privat dari original signer (Mambo, et. al, 1994). Pada skema proxy signature, terdapat kebutuhan untuk membuat beberapa komponen pada sisi client yang sulit untuk dilakukan oleh orang awam. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan mengimplementasi protokol yang dapat memfasilitasi proxy signature. Requirement utama dari penelitian ini adalah untuk membuat server dapat menandatangani suatu dokumen atas nama pengguna tanpa menggunakan kunci privat pengguna. Pada penelitian ini, dilakukan pengujian eksekusi protokol dan kemungkinan keadaan komponen yang diperlukan untuk membuat tanda tangan digital menggunakan skema proxy signature seperti tanggal kadaluwarsa sertifikat publik original signer, sertifikat publik proxy signer, dan input pengguna. Hasil pengujian kebenaran protokol menunjukkan bahwa protokol yang dibuat dapat mengakomodasi requirement. Hasil pengujian waktu menunjukkan bahwa proses sign memakan waktu 900 milisecond-2000 milisecond dengan 37%-52% dari waktu tersebut digunakan untuk membuat sign dengan method yang dibuat diluar penelitian ini.

---

Digital signature provider systems in Indonesia are using the regular digital signature scheme which needs private key, public key, and the document to be signed, means, these providers always hold the user’s private key which can cause security issue when the system compromised.. On proxy signature scheme, the original signer delegates its signing power to a proxy signer with some kind of warrant, without sending secret informations like original’s signer private key (Mambo, et. al, 1994). Original signer and proxy signer interacts with each other only with public information like public key. However, to sign with proxy signature scheme, user needs a protocol. The purpose of the research is to design and implement a protocol to facilitate proxy signature that is made based on the scheme that was made by Shao (2009). At the evaluation, it revealed that the protocol fulfilled the requirement and can be used to facilitate proxy signature. The execution time of the sign took 900 millisecond to 2000 millisecond with 37%-52% of the total time used to generate the sign by using the method that was made outside the scope of the research."

"ABSTRAKTanda tangan (signature) merupakan sistem biometricyang masuk ke dalam kategori behaviometrickarena dalam pembuatannya sangat berpengaruh dengan kebiasaan seseorang dalam menggoreskan pena. Selain itu untuk pengaplikasian yang lebih luas, tanda tangan tersebut juga dapat digunakan sebagai tanda kehadiran, pelimpahan wewenang, pengajuan anggaran, perizinan dan hampir seluruh kegiatan kesekretariatan lainnya. Untuk membedakan tanda tangan yang asli dengan yang palsu secara komputerisasi dibutuhkan penggunaan metode yang tepat. Convolutional Siamese Networkmampu dan cocok untuk mendeteksi tanda tangan yang bersifat inkonsisten dengan cepat dan memiliki ketahanan (invarian) terhadap penskalaan, transisi, dan rotasi.Pada penelitian ini menggunakan dua macam dataset sebagai bahan uji yaitu dataset CEDAR dan datasetpartisipan yang penulis buat sendiri berdasarkan tanda tangan dari para partisipan yang penulis kenal, kemudian dilakukan beberapa skenario uji coba terhadap kedua jenis dataset citra tersebut. Skenario uji coba pertama dilakukan dengan mencari nilai False Acceptance Rate (FAR)dan False Rejection Rate (FRR)yang bertujuan untuk mengetahui tingkat akurasi program. Skenario uji coba kedua dilakukan dengan mencari nilai Standar deviasi dari kedua datasetyang digunakan yang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsistensi kerja dari program ini. Skenario uji coba ketiga dilakukan dengan menggunakan Uji Pearson Product Moment (r)yang bertujuan mencari nilai runtuk mengetahui korelasi dua variabel.Dari beberapa skenario uji coba yang dilakukan didapatkan hasil False Acceptance Rate (FAR)sebesar 42% untuk dataset CEDAR dan 15% untuk dataset yang berasal dari partisipan, sementara False Rejection Rate (FRR)sebesarsebesar 38% untuk dataset CEDAR dan 77% untuk dataset yang berasal dari partisipan. Kemudian didapatkan nilai standar deviasi terbesar dengan nilai 1,28 pada penutur G. Terakhir untuk uji Pearson Product Momentdidapatkan nilai rsebesar 0,131466492

---

ABSTRACT

Signature is a biometric system that falls into the category of behavior because it is very influential in the making of a person's habit of writing a pen. Besides that for wider application, the signature can also be used as a sign of attendance, delegation of authority, budget submission, licensing and almost all other secretarial activities. To distinguish the original signature with a computerized fake one requires the use of appropriate methods. ConvolutionalSiamese Network is able and suitable to detect inconsistent signatures quickly and has resistance (invariant) to scaling, transitioning, and rotating.In this study, using two types of datasets as test material, namely the CEDAR dataset and the participant dataset that the authors made themselves based on the signatures of the participants who the authors were familiar with, then conducted several test scenarios on the two types of image datasets. The first trial scenario is done by finding the False Acceptance Rate (FAR) and False Rejection Rate (FRR) which aims to determine the level of accuracy of the program. The second trial scenario is done by finding the standard deviation values of the two datasets used which are intended to determine the level ofwork consistency of this program. The third trial scenario is done using the Pearson Product Moment Test (r) which aims to find the value of r to determine the correlation of two variables.From a number of trial scenarios, the False Acceptance Rate (FAR)was 42% for the CEDAR dataset and 15% for the dataset from participants, while the False Rejection Rate (FRR) was 38% for the CEDAR dataset and 77% for the

dataset. from participants. Then the largest standard deviation is obtained with a value of 1.28 inspeakers G. Finally for the Pearson Product Moment test obtained r value of 0.131466492."

"

Tanda tangan elektronik diharapkan dapat mempercepat transaksi elektronik di lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah, tetapi penerapannya lambat. Sejak tanda tangan elektronik yang disetujui pemerintah pada 2008 hingga sekarang, jumlah organisasi yang memanfaatkan tanda tangan elektronik masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah organisasi yang memiliki layanan online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan pegawai di organisasi untuk tetap melanjutkan atau tertarik untuk memanfatkan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanda tangan elektronik bersertifikasi atau tanda tangan digital. Survei dilakukan kepada pengguna dan calon pengguna di lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja yang terintegrasi Technology Acceptance Model (TAM) dan Technology-Organization-Environment (TOE) dalam disiplin ilmu sistem informasi. Berdasarkan 192 tanggapan, kerangka penelitian divalidasi. Ada tujuh faktor pendorong yang berhasil diidentifikasi. Tujuh faktor pendorong tersebut adalah perlindungan keamanan, kebutuhan internal, pelatihan dan edukasi, kebijakan pemerintah, penyedia layanan/vendor, kemudahan penggunaan yang dirasakan, dan manfaat yang dirasakan. Hasil penelitian ini memperluas penelitian tentang model penerimaan teknologi, khususnya model integrasi TAM-TOE, dan memperluas penelitian tentang adopsi tanda tangan elektronik. Temuan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah, vendor tanda tangan elektronik, dan organisasi untuk meningkatkan pemanfaatan tanda tangan elektronik.

---

Electronic signatures are expected to speed up the electronic transactions in government agencies and non-governmental organizations, but its adoption is slow. Since the government-approved electronic signature in 2008 until now, the number of organizations that utilize electronic signatures is still very small compared to the number of organizations that have online services. The purpose of this study is to identify the factors that determine employees in the organization to continue or are interested in utilizing electronic signatures. The electronic signature referred to in this study is certified electronic signature or digital signature. The survey was conducted on users and prospective users in government agencies and non-government organizations. The research uses an integrated framework  Technology Acceptance Model (TAM) and Technology-Organization-Environment (TOE) in information systems discipline. Based on 192 responses, the research framework is validated. There are seven driving factors that successfully identified. The seven driving factors are security protection, internal need, training and education, government policy, vendor support, perceived ease of use, and perceived usefulness. The results of this study broaden research on technology acceptance models, specifically the TAM-TOE integration model, and expand research on the adoption of electronic signatures. The findings of this study can be input for the government, electronic signature vendors, and organizations to increase the utilization of electronic signatures.

"

"Kriptografi kurva eliptik dapat digunakan untuk pertukaran kunci, enkripsi dan dekripsi, dan tanda tangan digital. Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) adalah algoritma penandatanganan digital dan verifikasi yang menggunakan aritmetika kurva eliptik. Smart card adalah kartu yang dilengkapi dengan chip memori dan kemampuan komputasi. Smart card banyak digunakan di berbagai bidang untuk identifikasi dan penyimpanan data. Kriptografi kurva eliptik dianggap sesuai untuk diimplementasikan pada smart card yang memiliki memori dan kemampuan komputasi terbatas. Pemrograman smart card dapat dilakukan dengan teknologi Java Card.Dalam tugas akhir ini penulis menjelaskan kriptografi kurva eliptik dan mengimplementasikan ECDSA atas Galois Field ) 2 ( 163 GF pada smart card dengan menggunakan Java Card. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ECDSA dapat digunakan pada smart card untuk penandatanganan digital dan verifikasi. Penggunaan memori untuk verifikasi dan penandatanganan digital hampir setara namun verifikasi memerlukan waktu komputasi dua kali lebih lama daripada penandatanganan digital karena verifikasi membutuhkan dua buah operasi perkalian skalar pada kurva eliptik sedangkan penandatanganan digital hanya memerlukan sebuah operasi perkalian skalar."

"Bagi perekonomian, kemajuan teknologi memberikan manfaat yang sangat besar, karena transaksi bisnis dapat dilakukan secara seketika (real time), yang berarti perputaran ekonomi menjadi semakin cepat dan dapat dilakukan tanpa hambatan ruang dan waktu. Begitu pula dari sisi keamanan, penggunaan teknologi relatif memberikan perlindungan terhadap keamanan data dan transaksi.Perkembangan teknologi informasi itu telah ?memaksa? pelaku usaha, termasuk sektor perbankan mengubah strategi bisnisnya dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Pelayanan sektor perbankan yang berkaitan dengan penerapan teknologi, misalnya electronic transaction atau electronic banking melalui ATM, phone banking dan internet banking yang merupakan bentuk baru dari delivery channel pelayanan bank dalam mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi oleh teknologi. Penerapan teknologi dimaksud dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai masalah terutama dalam memberikan perlindungan keamanan bertransaksi bagi pengguna informasi dan transaksi elektronik.Didasari hal ini, maka Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meregulasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Melalui Undang-Undang ini diharapkan terjadi pengaruh yang kuat terhadap kemajuan aspek sektor perekonomian, diantaranya kemajuan dalam layanan perbankan yang berimplikasi pada transaksi tanpa uang tunai, pergerakan modal, dan pendapatan yang cepat di seluruh dunia dalam perkembangan bisnis bagi pelaku bisnis pengguna jasa perniagaan elektronik (e-commerce), termasuk juga negara.Sebagai upaya perlindungan keamanan dalam bertransaksi bagi pengguna media elektronik di sektor perbankan, maka diperlukan suatu mekanisme security electronic transaction yang menjadi sistem pengamanan guna mengurangi resiko penyalagunaan teknologi informasi, terutama penyalagunaan di sektor perbankan yang rentan terhadap kejahatan siber. Salah-satu mekanisme yang dapat diterapkan dalam mewujudkan security electronic transaction sebagaimana diatur dalam UU ITE, yakni dengan mekanisme tanda tangan elektronik (electronic signature).Persoalan electronic signature erat kaitannya dengan masalah keamanan transaksi elektronik (secure electronic transaction) yang berhubungan pula dengan persoalan sertifikasasi elektronik dan penyelanggara sertifikasi elektronik sebagai bagian terintegrasi dari pelaksanaan electronic signature. Hal ini menjadi penting karena electronic signature merupakan alat baru yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi suatu informasi elektronik yang menggunakan media elektronik, baik komputer maupun media elektronik lainnya.Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan-permasalahan mengenai bagaimanakah pengaturan lebih lanjut mengenai electronic signature dalam mewujudkan secure electronic transaction di sektor perbankan, bagaimanakah hubungan antara electronic signature dengan sertifikat elektronik dalam mewujudkan secure electronic transaction di sektor perbankan, serta bagaimanakah peran lembaga penyelanggara sertifikasi elektronik dalam pengesahan sertifikat elektronik guna mewujudkan secure electronic transaction di sektor perbankan. Penelitian ini merupakan tip pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan.

---

For the economy, the advancement of technology brings a great advantage as real time business transaction can now be carried out; thereby the economic cycle accordingly grows at a faster rate and is free from time and space limitation. Seen from the aspect of security, the adoption of technology, to some extent, gives protection to the security of data and transaction. The development of information technology has made business players, including those in the banking sector; change their business strategy by including technology as a main factor in the process of their goods and service innovation.

The service of banking sector related to technology application, such as electronic transaction or electronic banking through ATM, phone banking and internet banking have emerged as forms of delivery channel in the bank sector by way of transforming manual transaction service into technology-based transaction service On the other hand, the application of technology in its implementation has given rise to a host of problems in, particularly in providing security in the transaction process, including electronic transaction.

On the basis of that consideration, the Government and the House of Representatives of the Republic of Indonesia has stipulated Law No 11 Year 2008 on Information and Electronic Transaction. Through this law, it is expected that the advancement in the economic sector can be enhanced, among others is the advancement in the banking sector that has its own implication towards cashless transaction, capital flow, and rapid income in the whole world in the development of business world for its players, e-comers service users, and the country.

As an effort to provide security in doing transaction for the users of electronic devices in the banking sector, a mechanism known as security electronic transaction, which is none other than a security system to minimize the risk of information technology misuse, is greatly needed, especially to minimize the misuse of bank sector service, which is vulnerable to cyber crime. One of the mechanism that can be applied to implement security electronic transaction as regulated in the Law No 11 Year 2008 on Information and Electronic Transaction. Through is the adoption of electronic signature mechanism.

This signature electronic mechanism is closely linked to the secure electronic transaction mechanism, which, in turn, is also correlated with the electronic certification and the implementation of electronic certification as an integral part of the electronic signature implementation. It is of great importance due to the fact that electronic signature is a new mechanism used as a verification and authentication tool of an electronic information using electronic medias, such as computer and other electronic medias.

This study seeks to answer problems concerning further regulation on electronic signature in implementing secure electronic transaction mechanism in the banking sector as well as the correlation between electronic signature with electronic certification in implementing secure electronic transaction in the banking sector as well as the role of the institution authorized to issue electronic certification in validating electronic certification in order to implement secure electronic transaction in the banking sector. This study is a normative law study by using the method of approach to legislation, the concept of the approach, and comparative approach."

"ABSTRAKTerdapat sekitar 10-15% klaim yang tertunda pembayarannya di Rumah SakitUmum Daerah dr Kanujoso Djatiwibowo. Tujuan penelitian ini adalahmengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada tertundanya klaim BadanPenyelenggara Kesehatan Sosial Kesehatan sesuai panduan klaim dan perjanjiankerjasama. Sumber data yang diambil berasal dari jumlah klaim yang tertunda diRumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo periode Januari - Maret2016 dan menggali penyebab terjadinya permasalahan tersebut melalui informan.Penelitian bersifat kuantitatif dan kualitatif dengan metode deskriptif analitikmenggunakan studi retrospektif dari data sekunder resume medis yang tidaklengkap dan wawancara serta diskusi. Hasil penelitian menunjukkan faktor yangmempengaruhi klaim tertunda adalah ketidaklengkapan resume medis yangdidominasi ketiadaan tanda tangan Dokter Penganggungjawab Pasien ( DPJP)disebabkan didapatkan adanya tugas ganda pada case manager sehinggaterjadinya keterlambatan dalam penyelesaian resume medis elektronik. Saran yangdiajukan adalah penggunaan rekam medis elektronik, pemisahan tugas antaracase manager dengan dokter ruangan, peningkatan kepatuhan case manageruntuk menulis sejak awal data resume medis pasien antara lain dengan penilaiankinerja dan remunerasi terintegrasi

---

ABSTRACTThere was 10-15% pending of claim because uncomplete medic in dr. KanujosoDjatiwiwo Hospital. The purpose of this study is to find factors affecting pending ofclaims of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan as claims guidance andcontract paper. Data sources has taken from pending of claims of dr KanujosoDjatiwibowo hospital periode January ? March 2016 and see the deeper problembehind this problems through informans. This study is quantitative qualitativeresearch with analitic describtion method with retrospective study from pending ofclaims, interview and discussion. The result from this study shows factor affectingpending of claims is the absence of specialist doctor who responsible for the patienbecause there is double function from case manager that effect delaying completingelectronic medical resume. Suggest to use immediately electronic medical record,splitting job for case manager and doctor on ward, increasing obedience to writepatien data from beginning such as performance evaluation and integratedremuneration."

"ABSTRAKSubspace-based direction-finding methods assume that all sources manifold vectors are linearly independent. However, when this condition is not satisfied, the estimation methods will subsequently fail to identify the directions of the sources. This undesirable effect is referred to as a manifold ambiguity. In this paper, the presence of anifold ambiguity associated to a higher-order statistics-based array processing is investigated. By analyzing the geometrical shape of the corresponding array manifold, a class of ambiguous sets based on auniform partition of the effective manifold curve can be found. A general procedure is provided in order to model and categorize these ambiguities into the form of ambiguous generator sets."

"Perkembangan teknologi finansial melahirkan suatu bentuk inovasi layanan pinjam meminjam secara online atau peer to peer lending (P2P lending), dimana salah satu bentuk upaya untuk menjaminkan perjanjian dan transaksi layanan pinjam meminjam online ini dilakukan secara aman adalah dengan penggunaan teknologi tanda tangan elektronik. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi tanda tangan elektronik di anggota asosiasi perusahaan P2P lending (AFPI). Metode Structural Equation Modelling (SEM) digunakan untuk menganalisis data kuesioner dari para pimpinan perusahaan P2P lending, dimana hasil SEM ini dimanfaatkan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Dengan penelitian ini diharapkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi tanda tangan elektronik di layanan P2P lending dapat diketahui sehingga membantu para perusahaan penyedia tanda tangan elektronik mengembangkan strategi pemasaran yang tepat untuk teknologi tanda tangan elektronik.

---

The development of financial technology has resulted in a form of innovation to online peer-to-peer lending services (p2p lending), where one form of efforts to guarantee agreements and transactions of online p2p lending is done securely by using digital signature technology. This study discusses the faktors that influence the acceptance of digital signature technology in members of Indonesian P2P Lending Company Associations (AFPI). The SEM (Structural Equation Modeling) method was used to analyze data from the management board of p2p lending companies as the sample and the SEM results were used to test hypotheses that had been made previously. With this research, it is expected that the faktors that influence the acceptance of digital signature technology in peer to peer lending services can be identified thus helping digital signature provider to develop marketing strategies based on the identified faktors"

"Pesatnya perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, mengakibatkan perubahan sistem penilaian masyarakat yang menuntut pelayanan kesehatan yang bermutu. Salah satu parameter untuk menentukan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah kelengkapan pengisian formulir Informed Consent. Indikator Informed Consent yang lengkap adalah kelengkapan pengisian tanda tangan Informed Consent oleh dokter dan keluarga pasien. RSU Karawang adalah rumah sakit kelas C dan rumah sakit pendukung industri kelas B, seyogyanya petugas yang menangani tindakan bedah menyelenggarakan pelayanan dengan baik.Untuk mendapatkan gambaran faktor-faktor yang berhubungan dengan kelengkapan penandatanganan Informed Consent untuk tindakan bedah besar di RSU Karawang telah dilakukan penelitian cross sectional dengan telaah berkas formulir Informed Consent dari tanggal 1 Januari 1997 sampai dengan tanggal 31 Desember 1997 secara retrospektif untuk memperoleh gambaran kelengkapan Informed Consent serta wawancara dengan dokter spesialis.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa didapatkan pengisian Informed Consent yang tidak lengkap sebesar 76,8% untuk jenis tindakan bedah besar di RSU Karawang. Hal ini disebabkan oleh karena tidak lengkapnya pengisian tanda tangan dokter (69%) dan pengisian tanda tangan keluarga pasien (23,2%). Karakteristik dokter yang berhubungan dengan kelengkapan Informed Consent adalah pendelegasian wewenang dengan beban kerja jumlah pasien yang ditangani operasi tiap bulan.Perlu adanya peraturan tentang tata tertib Informed Consent di RSU Karawang yang dapat membantu penyelenggaraan kelengkapan Informed Consent. Penandatanganan Wormed Consent tidak boleh dilakukan pendelegasian oleh dokter ke perawat, Wormed Consent harus ditandatangani dokter dan keluarga pasien adalah bukti pertanggungjawaban hukum jika nantinya ada gugatan dari keluarga pasien.

---

Factors Correlated with Signature Completed of Informed Consent Form in Major Surgery, Karawang Hospital, January 1- December 31, 1997. Rapid advances in the medical science and technology and improvement in social economic conditions and education increase public awareness for high quality health care. Good health care quality in hospital is reflected by signature completed of Informed Consent form, Signature in Informed Consent form must be completed from physician and patient family. Karawang Hospital is a class C and hospital of industry support in class B, it should maintain in high completed Informed Consent.

To obtain overview correlating factors of signature completed of Wormed Consent to major surgery in Karawang hospital. A cross sectional retrospective study of the Informed Consent performed from January 1 through December 31, 1997. This effort is directed towards determining the correlation between signature completed of Informed Consent form and the characteristics of health personnel involved (physician).

It is concluded from study that about 76,8% Informed Consent form the signature not completed, majority of which (69%) is caused by physician and 23,2% by patient family. Characteristics of physician, correlated with completed of Informed Consent form is delegating with workload physician in surgery every month.

It is recommanded that there should be a rule of Informed Consent in Karawang Hospital can help Informed Consent completed. The signature of Informed Consent form don't delegated from physician to nurse. Informed Consent should be completed by physician and patient family , because Informed Consent is an evidence of legal accountability is tomorrow has plaintiff from patient family."

"Berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi melalui internet dewasa ini, menyebabkan banyak transaksi yang dilakukan secara elektronik (electronic transaction), dengan menggunakan data digital sebagai pengganti kertas (paperless transaction).Sama halnya dengan transaksi yang menggunakan kertas (paper based transaction), dokumen yang digunakan untuk transaksi ditandatangani oleh atau untuk dan atas nama pihak yang melakukan transaksi, dengan tujuan bahwa dokumen tersebut benar-benar berasal dari dan telah disetujui oleh orang yang membubuhkan tanda tangan tersebut, sehingga nantinya dapat dianggap sah dan dapat dijadikan alat bukti menurut KUH Perdata.Dokumen elektronik pun nantinya akan ditandatangani secara elektronik (Digital Signature). Digital Signature merupakan alat untuk mengidentifikasi suatu pesan yang dikirimkan. Dengan kata lain pembubuhan digital signature di samping bertujuan untuk memastikan pesan bahwa pesan tersebut bukan dikirimkan oleh orang lain, tetapi memang dikirimkan oleh pengirim yang dimaksud, juga untuk memastikan keutuhan dari dokumen selama proses transmisi tidak berubah.Jadi digital signature ini dibutuhkan untuk:1. mengidentifikasi si pengirim ;2. memastikan bahwa isi dari pesan tersebut tidak berubah selama dalam proses transmisi ;3. menyakinkan bahwa si pengirim untuk kemudian tidak dapat menyangkal pesan yang dikirimkan.Dengan demikian dokumen elektronik yang telah dibubuhi digital signature juga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat secara hukum."